Tag: Mitigasi Bencana

  • Bencana Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua KBB, Investigasi Alih Fungsi Lahan Dilakukan

    Bencana Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua KBB, Investigasi Alih Fungsi Lahan Dilakukan

    Bencana alam silih berganti melanda berbagai wilayah. Terbaru, longsor disertai banjir bandang menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan parah dan musnahnya permukiman warga.

    Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status darurat bencana. Investigasi penyebab longsor akan dilakukan, termasuk dugaan adanya alih fungsi lahan yang memicu bencana.

    Kerusakan fatal menimpa bangunan publik dan rumah penduduk. Tanah serta tempat tinggal warga musnah ditelan lumpur atau material longsor. Koordinat dan kontur tanah tidak lagi ada akibat likuifaksi.

    Kondisi ini membuat rekonstruksi di lokasi yang sama tidak memungkinkan. Relokasi ke tempat baru menjadi solusi, dengan bantuan Badan Bank Tanah (BBT).

    Kehadiran BBT sangat penting untuk mempercepat penanganan bencana. Khususnya dalam pengadaan tanah untuk program rekonstruksi. Ini juga menjadi solusi teknis optimal bagi tahapan rehabilitasi korban.

    Durasi penanganan bencana harus sesuai standar International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) PBB. Siklus penanganan bencana terbagi menjadi tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi, preventif dan mitigasi, serta kesiapsiagaan.

    Penyebab dan Pencegahan Longsor

    Banjir dan tanah longsor terus terjadi di Indonesia. Curah hujan tinggi dan kerusakan lingkungan sangat rentan memicu longsor. Bencana ini seharusnya bisa diantisipasi untuk mencegah korban jiwa dan harta benda.

    Sistem peringatan dini dan personel khusus di lapangan sangat dibutuhkan. Mereka harus dilengkapi data spasial serta perangkat pendukung lainnya. Ini krusial untuk mitigasi longsor.

    Analisis tipologi permukiman penting untuk merancang mitigasi. Ini dilakukan berdasarkan lima kategori: konsistensi hirarki jalan, kondisi drainase, keteraturan kavling, kemantapan sempadan jalan, dan kemantapan sempadan bangunan.

    Penilaian dilakukan melalui observasi lapangan. Kemudian, delineasi batas-batas perubahan ciri keteraturan. Hasilnya menjadi dasar analisis risiko dan mitigasi bencana gerakan tanah.

    Kelemahan Aparatur Daerah dalam Mitigasi

    Sayangnya, aparatur daerah hingga tingkat desa/kelurahan dinilai kurang teliti dan analitis. Mereka kesulitan menemukan faktor krusial dari data spasial penyebab longsor. Banyak yang enggan melakukan inspeksi lapangan.

    Hal ini menyebabkan langkah mitigasi bencana longsor menjadi lemah. Longsor terjadi akibat gangguan stabilitas lereng tanah atau batuan. Gangguan ini disebabkan oleh faktor pengontrol dan pemicu.

    Faktor pengontrol adalah penyebab tidak langsung longsor. Faktor ini membuat lereng rentan bergerak. Terdiri dari faktor alam dan non-alam (mekanis).

    Faktor pengontrol alam meliputi kondisi geologis, kelerengan, dan vegetasi. Ini memicu kerentanan suatu wilayah terhadap longsor. Faktor pengontrol mekanis/teknis berupa pendekatan mekanis sebagai pengendali longsor.

    Contoh faktor mekanis adalah saluran drainase, bangunan penahan material longsor, penguat tebing, dan trap terasering. Karakteristik kekumuhan permukiman pemicu longsor perlu dihapus atau dikurangi. Metode yang bisa digunakan adalah land sharing dan land consolidation.

    Metode land sharing adalah penataan ulang di atas lahan dengan kepemilikan masyarakat tinggi. Land consolidation adalah penataan ulang di atas tanah yang telah dihuni.

    Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor

    Indonesia sebenarnya memiliki sistem peringatan dini longsor buatan dalam negeri. Namun, banyak pemerintah daerah kurang serius memasang peralatan ini. Padahal sistem dapat memantau pergerakan tanah.

    Sistem ini mampu memberi peringatan saat longsor akan terjadi. Ada dua peralatan yang teruji di lapangan: LIPI Wiseland dan The Greatest.

    LIPI Wiseland adalah sistem pemantau pergerakan tanah berbasis sensor nirkabel. Berfungsi memberikan peringatan dini longsor melalui pemantauan gerakan tanah. Alat ini dapat mendeteksi berbagai jenis longsoran seperti reruntuhan, luncuran, dan aliran.

    The Greatest berfungsi menurunkan muka air tanah dalam lereng. Perangkat buatan BRIN ini dirancang menggunakan wire ekstensi meter. Alat dapat membunyikan sirene saat longsor mulai terjadi, bahkan mendeteksi enam jam sebelumnya.

    Jeda waktu ini dapat digunakan masyarakat untuk evakuasi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan kedua alat:

    Nama Alat Fungsi Utama Tipe Longsor Terdeteksi Waktu Deteksi Dini
    LIPI Wiseland Memantau pergerakan tanah, peringatan dini Reruntuhan, luncuran, aliran Mendahului kejadian
    The Greatest Menurunkan muka air tanah di lereng Pencegahan awal N/A

    Peningkatan Kompetensi Personel Mitigasi

    Mitigasi longsor membutuhkan personel khusus dari Tagana, petugas konservasi alam, dan LSM lingkungan. Program peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi mereka sangat diperlukan. Ini agar mereka tangguh menghadapi bencana dan mampu melakukan mitigasi di lapangan, seperti pengamatan perbukitan rentan longsor.

    Pengetahuan pemantauan kestabilan lereng bermanfaat untuk konservasi alam dan kehutanan. Pemahaman proses runtuhnya dinding, analisis sudut lereng aman, penirisan air lereng, serta pemantauan visual dan mekanis sangat penting.

    Ketidakmampuan birokrasi daerah menemukan faktor penting dari data spasial melemahkan mitigasi bencana. Padahal data spasial dasar seperti land cover, DAS, kejadian banjir, curah hujan, dan peta rupa bumi sangat berguna.

    Data tersebut dapat meminimalkan risiko bencana geologi. Data terkait peta rawan banjir dan longsor juga perlu terkonsolidasi dengan baik.

    Metode Pengamanan Sungai Darurat

    Untuk mengatasi kerawanan bangunan publik dekat sungai, dibutuhkan metode dan teknologi pengamanan sungai cepat. Terutama saat darurat jebolnya tanggul skala besar.

    Kasus jebolnya tanggul yang sering terjadi menuntut penanganan cepat. Dengan peralatan khusus dan material siap pakai yang mudah dirakit. Semua ini harus dirumuskan dalam manajemen mitigasi.

    Tujuannya adalah mempersingkat durasi penanganan dan mengurangi risiko bencana. Mekanisme cepat ditandai dengan kemampuan membuat konstruksi gabion atau bronjong yang tepat dan siap guna.

    Dalam kondisi darurat, dibutuhkan metode atau teknologi. Yakni yang bisa membuat bantalan gabion mudah diikatkan ke dasar sungai. Ini untuk mencegah penggerowongan konstruksi gedung secara cepat.

    Selain itu, untuk menghadapi banjir bandang akibat tanggul jebol, teknologi turap atau bulkhead fleksibel sangat diperlukan. Inovasi teknologi tepat guna dan material lokal untuk turap penting. Hal ini mampu membentuk dinding kokoh untuk sungai di sekitar bangunan publik.

  • Tanah Gerak Tegal Rusak Ratusan Rumah, Kemendikbudristek Prioritaskan Penanganan Sekolah Terdampak

    Tanah Gerak Tegal Rusak Ratusan Rumah, Kemendikbudristek Prioritaskan Penanganan Sekolah Terdampak

    Bencana tanah gerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dampak kejadian ini menyebabkan 464 unit hunian rusak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Menanggapi kondisi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengusulkan agar siswa dari sekolah terdampak dapat digabung ke sekolah lain.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa tim sedang melakukan mitigasi di lokasi. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama BNPB dan pihak terkait lainnya untuk penanganan bencana ini.

    Abdul Mu'ti menjelaskan, jika hasil mitigasi menunjukkan adanya sekolah yang terdampak, maka perbaikan akan diprioritaskan. Dana program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 akan dialokasikan untuk pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut.

    "Kami juga akan prioritaskan untuk dapat dibangun dengan dana revitalisasi tahun 2026. (Untuk sekolah darurat) Nanti kami lihat karena kan masih dalam proses pendataan," terang Abdul Mu'ti.

    Saat ini, proses penanganan masih dalam masa tanggap darurat. Kementerian akan menunggu pendataan lebih lanjut terkait kebutuhan sekolah darurat. Alternatif lain adalah mengatur siswa untuk mengikuti pelajaran di sekolah yang tidak terdampak.

    "Nanti kita lihat kebutuhannya dan kalau memang diperlukan sekolah darurat atau mungkin tenda-tenda belajar atau mungkin belum diperlukan itu tapi bisa diatur dengan sekolah lain misalnya dengan sistem shift yang sebagian masuk pagi dan siang," papar Abdul Mu'ti.

    Sistem ini telah diterapkan di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beberapa sekolah di sana harus masuk siang karena berbagi shift dengan sekolah yang terdampak bencana. Hal serupa akan disesuaikan dengan hasil pemetaan tim di Tegal.

    " Seperti yang sekarang ada di Aceh, Sumbar dan Sumut ada sekolah yang memang harus masuk siang karena sif dengan sekolah yang terdampak. Nanti kita lihat hasil pemetaan yang dilakukan tim di Tegal," pungkas Abdul Mu'ti.

    Dampak Kerusakan dan Pengungsian di Padasari

    Sebanyak 464 rumah dilaporkan rusak akibat tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara. Peristiwa ini memaksa 2.460 warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    Kepala Desa Padasari, Mashuri, menyebutkan pergerakan tanah masih terasa sejak Senin, 2 Februari lalu. Suara retakan bangunan menjadi indikasi kuat adanya aktivitas tanah gerak di wilayah tersebut.

    "Dengan intensitas hujan dan kondisi labil, pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi kejadian susulan," kata Mashuri saat dihubungi, Senin (9/2).

    Data dari posko bencana menunjukkan skala kerusakan yang signifikan. Total 464 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 205 rusak berat, 174 rusak sedang, dan 85 rusak ringan.

    Selain hunian, fasilitas umum dan infrastruktur juga ikut terdampak. Data desa mencatat kerusakan pada 21 fasilitas sosial, 7 unit tempat peribadatan, 7 unit fasilitas pendidikan, dan 1 unit fasilitas pemerintahan.

    Berikut adalah rincian kerusakan akibat tanah gerak di Desa Padasari:

    Kategori Kerusakan Jumlah Unit
    Rumah Rusak Berat 205
    Rumah Rusak Sedang 174
    Rumah Rusak Ringan 85
    Fasilitas Sosial 21
    Fasilitas Peribadatan 7
    Fasilitas Pendidikan 7
    Fasilitas Pemerintahan 1
    Total Warga Mengungsi 2.460
  • BMKG BRIN Peringatkan Sesar Lembang Aktif, Warga Bandung Abaikan Risiko Gempa

    BMKG BRIN Peringatkan Sesar Lembang Aktif, Warga Bandung Abaikan Risiko Gempa

    Jakarta – Data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) awal 2026 mengungkap fakta mengerikan mengenai Sesar Lembang. Aktivitas gempa mikro di segmen Cimeta sepanjang 2025 dan kenaikan permukaan Gunung Batu setinggi 40 sentimeter menjadi bukti tak terbantahkan.

    Lempeng bumi di utara Bandung bergerak konstan 3 hingga 5 milimeter per tahun. Namun, respons kolektif masyarakat dan pemerintah menunjukkan masalah sosial serius, yakni krisis literasi bencana dan kejumudan nalar.

    Masyarakat sering terjebak budaya fatalisme akut. Ancaman geologis kerap disederhanakan sebagai urusan nasib semata. Sikap pasrah ini sangat berbahaya.

    Fatalisme membuat data sains valid dianggap angin lalu. Padahal Sesar Lembang bekerja dengan hukum fisika pasti. Patahan ini tidak bekerja berdasarkan keberuntungan, kesialan, atau doa tanpa ikhtiar mitigasi.

    Tantangan mitigasi di Bandung Raya bukanlah memprediksi kapan gempa terjadi, karena sains sudah memberikan rentang waktunya. Tantangan sebenarnya adalah mengubah cara pikir 2,7 juta warga yang merasa aman dalam ketidaktahuan.

    Siklus gempa 170 hingga 670 tahun membuat memori kolektif terputus. Gempa besar terakhir tercatat pada abad ke-15. Jarak waktu panjang ini menciptakan bias kognitif mematikan.

    Warga merasa bencana tidak akan terjadi selamanya karena tidak terjadi hari ini atau kemarin. Pemahaman publik mengenai karakteristik gempa juga masih dangkal dan penuh sesat pikir.

    Banyak warga meremehkan potensi Magnitudo 6,8 hingga 7,0. Mereka membandingkannya dengan gempa Aceh atau Jepang bermagnitudo 9. Logika ini cacat fatal.

    Peneliti BRIN berulang kali menekankan, kunci kehancuran Sesar Lembang ada pada kedalamannya sangat dangkal. Gempa dangkal tidak membutuhkan magnitudo raksasa untuk meruntuhkan kota.

    Sumber gempa dekat permukaan membuat energi hantamannya sangat destruktif. Masyarakat Cimahi terancam amplifikasi guncangan. Warga Gedebage duduk di atas zona likuefaksi.

    Mereka perlu memahami fisika sederhana ini. Bahaya gempa tidak selalu berbanding lurus dengan angka skala Richter. Bahaya gempa bergantung pada struktur tanah dan kedalaman sumber.

    Mengabaikan faktor kedalaman ini adalah bentuk bunuh diri massal tidak disadari.

    Penyangkalan Ekonomi dan Politik

    Masalah sosiologis ini diperparah penyangkalan di level ekonomi dan politik. Ada ketakutan tidak berdasar bahwa membicarakan potensi bencana akan menakuti investor dan mematikan pariwisata Lembang.

    Pola pikir ini justru menjerumuskan ekonomi ke jurang lebih dalam. Pembangunan hotel, vila, dan tempat wisata terus dipacu di zona merah tanpa mengindahkan peta risiko.

    Kita harus berani mengatakan, ekonomi dibangun di atas kerentanan bencana adalah ekonomi rapuh. Kehancuran infrastruktur akibat gempa akan menghapus keuntungan ekonomi puluhan tahun dalam hitungan detik.

    Lihatlah apa yang terjadi pada Palu. Kota tersebut lumpuh total karena tata ruangnya mengabaikan peringatan sains.

    Bandung sedang berjalan menuju jurang sama. Ini terjadi jika kita membiarkan hunian dan bisnis tumbuh subur di zona terlarang. Zona tersebut adalah radius 100 hingga 150 meter dari garis patahan.

    Tabel Kerentanan Wilayah Bandung Raya Terhadap Sesar Lembang

    Wilayah Potensi Ancaman Keterangan
    Segmen Cimeta Aktivitas Gempa Mikro Terjadi gempa mikro sepanjang 2025.
    Gunung Batu Kenaikan Permukaan Tanah Permukaan naik 40 sentimeter, indikasi pergerakan sesar.
    Cimahi Amplifikasi Guncangan Struktur tanah berpotensi memperkuat guncangan gempa.
    Gedebage Zona Likuefaksi Tanah mudah mencair saat terjadi gempa kuat.
    Radius 100-150 meter dari Sesar Zona Terlarang Pembangunan Risiko tinggi kerusakan parah akibat gempa dangkal.

    Melawan Mitos dengan Data

    Mitigasi Sesar Lembang harus dimulai dengan revolusi nalar dan budaya. Pendekatan teknis seperti membangun jalur evakuasi tidak akan berguna jika manusia masih berpikir mistis. Kita harus berhenti menidurkan masyarakat dengan kalimat penenang palsu.

    Langkah pertama adalah integrasi kurikulum kebencanaan berbasis data lokal. Siswa di sekolah Bandung Raya tidak boleh hanya menghafal teori gempa umum. Siswa harus paham posisi sekolah dan rumah mereka terhadap jalur sesar.

    Pengetahuan ini harus aplikatif. Generasi muda harus menjadi agen perubahan. Mereka membawa data sains ke meja makan keluarga. Mereka juga harus mendobrak kejumudan orang tua.

    Langkah kedua adalah penerjemahan data sains menjadi bahasa warga membumi. Istilah teknis seperti amplifikasi atau likuefaksi harus disederhanakan. Tujuannya agar dipahami pedagang pasar, sopir angkutan, dan ibu rumah tangga.

    Peringatan dini BMKG mengenai aktivitas mikrotremor di segmen Cimeta harus sampai ke grup percakapan warga. Narsinya harus mendorong kewaspadaan rasional. Informasi harus transparan.

    Menutup-nutupi data demi menjaga ketenangan warga adalah bentuk kejahatan publik.

    Langkah ketiga adalah menjadikan standar bangunan tahan gempa sebagai gaya hidup. Ini juga harus menjadi status sosial baru. Memiliki rumah dengan struktur beton bertulang kuat harus menjadi kebanggaan.

    Ini sama seperti kebanggaan memiliki kendaraan mewah. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi bangunan lolos sertifikasi tahan gempa. Tujuannya merangsang perubahan perilaku ini.

    Sebaliknya, bangunan komersial tidak lolos audit struktur harus diberi sanksi sosial dan administratif.

    Menghadapi Sesar Lembang membutuhkan lebih dari sekadar alat deteksi canggih atau anggaran besar. Kita membutuhkan masyarakat rasional dan berdaya. Kita membutuhkan warga mampu membaca tanda alam seperti kenaikan Gunung Batu. Mereka juga harus meresponsnya dengan persiapan matang.

    Kita harus memilih untuk bersiap dengan akal sehat. Atau pasrah menunggu giliran menjadi korban akibat ketidaktahuan kita sendiri. Hal tersebut diutarakan Randi Syafutra, Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia.

  • BMKG Ungkap Perubahan Iklim Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Siklon Tropis Senyar Jadi Biang Kerok

    BMKG Ungkap Perubahan Iklim Pemicu Bencana Alam di Sumatra, Siklon Tropis Senyar Jadi Biang Kerok

    Bencana alam dahsyat berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada penghujung tahun 2025 disebabkan oleh perubahan iklim. Kondisi ini diperparah dengan kemunculan siklon tropis di sekitar wilayah tersebut. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.

    Ardhasena menjelaskan, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir tahun lalu merupakan dampak langsung dari pemanasan iklim global. Selain itu, siklon tropis di sekitar Sumatra turut berkontribusi memicu cuaca ekstrem.

    Dalam diskusi ilmiah bertajuk 'Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra' di USU, Ardhasena menyampaikan data penting. Tercatat ada 10 badai tropis awal yang tumbuh di Laut Banda.

    Jika diperluas ke selatan, ada lebih dari 30 siklon tropis yang tercatat tumbuh di sana. "Wilayah ini sering menjadi titik awal bibit siklon," tuturnya, Selasa (10/2/2026).

    Perubahan iklim juga mendorong terjadinya curah hujan ekstrem di Sumatra pada November dan Desember tahun lalu. Ardhasena membeberkan hal tersebut.

    Curah hujan ekstrem disebabkan pusaran badai, konvergensi yang membentuk awan masif pada pertemuan angin, serta konveksi. Konveksi ini merupakan mekanisme perpindahan panas akibat pemanasan permukaan air laut.

    "Hingga Juni tahun ini akan terjadi curah hujan yang tinggi di kawasan Selatan khatulistiwa. Kondisi tersebut, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat," tuturnya.

    Berdasarkan data satelit BMKG, siklon tropis Senyar pada November 2025 lalu, membuat curah hujan sangat tinggi. Ini terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Curah hujan normal adalah 474 mm. Namun curah hujan pada November 2025 mencapai 1356 mm.

    Curah hujan saat terjadi bencana adalah tiga kali dari curah hujan pada November 2025.

    Data Curah Hujan Tertinggi

    Lima lokasi mencatat curah hujan tertinggi saat Siklon Tropis Senyar melanda. Data ini menjadi indikator kuat dampak cuaca ekstrem.

    Lokasi Provinsi Curah Hujan (mm)
    Singkil Utara Aceh 225.0
    Limau Purut Sumatra Barat 182.0
    Ulakan Tapakis Sumatra Barat 177.0
    Staklim Padang Pariaman Sumatra Barat 167.5
    Tambang Semen Padang Sumatra Barat 145.0

    "Tiga wilayah di Kabupaten Langkat Sumatra Utara yaitu Gebang, Cempa, dan Secanggang juga mencatat curah hujan yang sangat tinggi pada akhir November tahun lalu," ujar Ardhasena.

    "Perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam pola cuaca global atau regional yang terjadi dalam jangka waktu panjang, biasanya puluhan tahun hingga berabad-abad. Dan tahun 2025 adalah tahun terpanas ketiga dalam pencatatan suhu bumi," jelasnya.

    Ardhasena menyebut peristiwa cuaca ekstrem berpotensi semakin sering terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Intensitas curah hujan tinggi akan berulang dalam waktu lebih singkat.

    "Curah hujan lebih dari 250 mm yang memiliki periode ulang 100 tahun pada periode saat ini, pada masa depan menjadi semakin sering karena memiliki periode ulang yang lebih pendek menjadi di bawah 20 puluh tahun saja," kata Ardhasena.

    "Jadi, perubahan iklim global di mana suhu bumi semakin memanas, adalah penyebab utama terjadi bencana seperti hujan ekstrem sehingga memicu tanah longsor," sambungnya.

    Ekofisiologis Lahan dan Tata Kelola

    Guru Besar Fakultas Pertanian USU, Abdul Rauf, menilai bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat tata kelola lahan yang buruk. Aspek ekofisiologi tanaman diabaikan dalam pengelolaan.

    Padahal, risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dapat diminimalisir. Ini jika tata kelola lahan, baik hutan maupun perkebunan, memperhatikan interaksi fungsi fisiologis dengan lingkungan fisik.

    "Interaksi antara fungsi fisiologis tanaman dengan kondisi lingkungan fisiknya tertuang dalam kriteria kelas kesesuaian lahan, baik di lahan mineral, maupun di lahan gambut," tutur Rauf.

    Rauf mengatakan bahwa tanaman apapun yang ditanam pada lahan tidak sesuai ekofisiologinya akan merusak lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi tanah.

    "Yang bisa disalahkan bukan tanamannya. Tetapi ekofisiologisnya sudah sesuai atau tidak? Nah ketika tidak ada kesesuaian inilah, kerusakan lingkungan terjadi. Ketidaksesuaian ekofisiologis itu bisa terjadi akibat aktivitas usaha ilegal seperti illegal logging, illegal planting, dan illegal mining," jelasnya.

    "Kalau yang disalahkan sebagai penyebab bencana adalah perkebunan kelapa sawit, tidak tepat. Misalnya di Sumatra Utara, perkebunan kelapa sawit sudah ada sejak 1911. Dan pada 1938, luas perkebunan kelapa sawit di Sumatra sudah mencapai 90 ribu hektat," lanjut Rauf.

    Rauf menilai bahwa kelapa sawit memiliki karakteristik yang baik bagi kelestarian lingkungan. Tanaman ini dapat berperan dalam konservasi jika dikelola dengan benar.

    "Kebun sawit memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air signifikan. Setiap pohon dewasa mampu menyerap hingga 10 liter air per hari. Kebun sawit dewasa mampu menyerap air hujan rerata setara 43.500 liter per hari. Kebun sawit yang dikelola dengan baik pada kelas lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengkonservasi tanah dan air," ucapnya.

  • Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Anggaran BPBD Bali Terpangkas Rp8,9 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan

    Denpasar menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan. Alokasi dana yang disetujui hanya Rp24,8 miliar, jauh dari kebutuhan sebelumnya.

    Jumlah ini turun Rp8,9 miliar dibandingkan anggaran bencana tahun 2025 yang mencapai Rp33,7 miliar. Penurunan ini memaksa BPBD Bali untuk memutar otak dalam menyiasati keterbatasan dana.

    Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Budsana Yadnya, menjelaskan bahwa awalnya usulan anggaran bencana untuk tahun 2026 mencapai Rp35 miliar. Namun, kebijakan penyesuaian fiskal daerah berujung pada pengurangan anggaran.

    “Memang terdapat selisih sekitar Rp11 miliar dari usulan Renstra (Rencana Strategis) yang awal kami ajukan. Namun, ini merupakan kebijakan yang harus kami sesuaikan,” terang Teja, Senin (9/1/2026).

    Tidak Ada Program Prioritas Dihapus

    Meskipun anggaran merosot tajam, Teja menegaskan bahwa tidak ada program prioritas penanggulangan bencana yang dihapus. Penyesuaian dilakukan melalui strategi yang lebih efisien.

    “Tidak ada program yang kami hapus. Penyesuaian dilakukan melalui penurunan target kegiatan dan efisiensi anggaran di beberapa program,” ujar Kalaksa BPBD Bali yang belum lama menjabat itu.

    Berikut adalah perbandingan anggaran bencana BPBD Bali:

    Tahun Anggaran Disetujui Perubahan
    2025 Rp33,7 Miliar –
    2026 Rp24,8 Miliar Menurun Rp8,9 Miliar

    Strategi Hadapi Keterbatasan Anggaran

    Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, BPBD Bali akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

    “Kami akan memperkuat kerja sama dengan BPBD kabupaten/kota, sektor swasta, NGO, serta instansi pendukung lainnya,” katanya.

    Upaya mitigasi memang berpotensi kurang optimal akibat anggaran terbatas. Namun, BPBD Bali tetap berupaya maksimal. “Untuk kegiatan mitigasi memang ada potensi kurang optimal karena anggaran terbatas, tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada,” sambung dia.

    Pendanaan Alternatif untuk Kedaruratan

    Dalam penanganan kondisi darurat, BPBD Bali mengandalkan alternatif pendanaan lainnya. Ini memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meski anggaran utama berkurang.

    “Untuk kondisi darurat, kami masih bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBN maupun Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN,” tandasnya.

  • Warga Jangli Tembalang Minta Relokasi Usai Tanah Bergerak Rusak Rumah

    Warga Jangli Tembalang Minta Relokasi Usai Tanah Bergerak Rusak Rumah

    Bencana tanah bergerak melanda kawasan RT 07/RW 01 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Akibatnya, warga yang terdampak kini meminta bantuan pemerintah untuk direlokasi.

    Kekhawatiran meliputi para warga yang tinggal di atas tanah yang terus bergerak. Sebagian warga bahkan telah mengungsi karena rumah mereka tidak lagi layak huni.

    Pantauan menunjukkan sejumlah warga mengevakuasi barang-barang dari rumah mereka, seperti televisi, kompor, dan pakaian, untuk dibawa ke rumah kerabat.

    Sebagian warga juga berkumpul di pengungsian sementara yang didirikan di musala terdekat. Mereka menyaksikan rumah dan jalanan yang telah porak-poranda.

    Retakan di Jalan Jangli-Undip semakin membesar, membuat motor tidak bisa melintas. Beberapa kali warga harus menyetop pengendara yang hendak melewati area tersebut.

    Slamet Riyadi (47) menjadi salah satu warga yang rumahnya paling parah terdampak. Kamar, dapur, hingga ruang tamunya dipenuhi retakan.

    "Tadi malam itu rumah ini masih saya tempati. Terus ada 20 cm-an ternyata yang bergerak, bangun itu sudah porak poranda. Terus ngevakuasi barang tadi," kata Slamet kepada detikJateng di lokasi, Senin (9/2/2026).

    Ia mengaku waswas dan berencana mengungsi. Slamet berharap pemerintah dapat menyediakan lahan relokasi bagi warga terdampak.

    "Sebagai warga negara ya kita juga bukan warga liar, di sini juga punya KTP. Harapannya untuk pemerintah ya minta kebijaksanaannya, relokasi atau gimana. Kan kita waswas," harapnya.

    Bahkan, kandang kambing dan ayam miliknya juga terdampak parah. Slamet yang berprofesi sebagai penjual kambing kini tidak bisa lagi memelihara hewan ternaknya.

    "Kandangnya malah lebih parah. Kambingnya sekarang masih di kandang, tapi besok rencananya ya mau dipindah, terus dijual. Saya juga mau mengungsi di masjid, soalnya kan risiko anak-anak," terangnya.

    "Dari dulu di kampung ini setiap Idul Adha selalu menyembelih banyak kambing, kita selalu terbanyak. Tapi seperti ini ya sudah dijual paling nanti," lanjutnya.

    Kesaksian Warga dan Kerusakan Infrastruktur

    Kadar (58), warga lainnya, juga menyampaikan hal senada. Dapur, kamar mandi, dan kandang ayam miliknya roboh akibat pergerakan tanah.

    "Alhamdulillah masih bisa tinggal di rumah cuma kan ya hati-hati. Kalau hujan atau malam itu ya nggak bisa tidur," ujarnya.

    Menurut Kadar, dalam sehari tanah bergerak bisa mencapai sekitar 500 meter. Akibat hujan semalaman, pipa PDAM retak sekitar 1 meter pagi ini, mengganggu saluran air warga.

    "Kalau punya saya ini samping rumah kena separuh yang buat masak sama buat mandi, septic tank-nya gelempang, klosetnya juga jumpalik," ujarnya.

    Setiap kali hujan turun, Kadar mendengar gemuruh disertai sensasi seperti gempa, yang menandakan adanya pergerakan tanah.

    "Sudah terasa itu kayak gempa, terus gledak-gledak. Tadi aja itu mungkin 1 meteran yang bergeser dari jam 06.00 WIB. Waswas nanti kalau hujan lagi," tuturnya.

    Hingga kini, warga telah menerima bantuan sembako. Namun, mereka sangat berharap adanya bantuan perbaikan dan relokasi.

    "Saya istilahnya pasrah saja, karena itu dari Allah, kita dikasih perhatian mungkin hidup kan ada cobaan. Tapi ya saya waswas, cuma punya rumah itu aja tok, nggak punya lain-lain," lanjutnya.

    "Saya rumahnya rumah kayu. Jadi kalau biaya ya paling butuh buat beli kayu, buat seng, mungkin sekitar Rp 10-20 juta," sambungnya.

    Respons Pemerintah Kota Semarang

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian tanah bergerak di Jangli dan wilayah lainnya.

    "Kami prihatin dan itu tidak hanya di Jangli, di Ngesrep juga. Kemudian di Pudakpayung dalam skala yang lebih kecil," jelasnya kepada media.

    Agustina menyatakan fenomena ini terjadi akibat alam. Dalam sehari, Pemkot Semarang menerima 2-3 permohonan bantuan dari masyarakat untuk tindak lanjut di wilayah masing-masing.

    "Kita beruntung Perkim (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman) ini juga cepat, terus BPBD ini cepat. Yang di proses penganggaran kemarin, BPBD saya mengamanatkan untuk biaya operasional penanganan retak, itu ternyata nggak bisa, duitnya balik, tidak approve," jelasnya.

    Anggaran operasional BPBD untuk penanganan retakan tanah tidak dapat disetujui karena ranah kewenangannya terbatas.

    "Harapan saya kalau BPBD misalnya longsor, kan harusnya dia bisa mendatangkan bronjong, sebagainya, ternyata tidak bisa. Ternyata itu tetap harus ke Dinas PU (Pekerjaan Umum)," kata Agustina.

    "Jadi (yang bisa dilakukan BPBD) hanya coba nutupi tok ben (biar) longsornya tidak tambah berat," lanjutnya.

    Upaya Penanganan dan Pencegahan

    Agustina membenarkan bahwa kasus longsor di Kota Semarang diakibatkan kurangnya wilayah resapan di daerah atas. Pemkot Semarang berencana membangun embung.

    "Betul (ada 55 kasus longsoran di Kota Semarang). Betul (terjadi karena kurang vegetasi dan resapan), nanti tahun ini akan dibuat embung-embung banyak sekali di tanah-tanah milik Pemkot," jelasnya.

    "Walaupun kecil-kecil, nggak apa-apa, yang penting mengurangi tekanan air yang ada di sungai besar. Jadi harus disodet ke samping-samping, harus terkoneksi sehingga seolah membuat alur air baru," sambungnya.

    Berikut ringkasan data permohonan bantuan terkait bencana tanah bergerak:

    Waktu Jumlah Permohonan Bantuan Per Hari Instansi Penanganan
    Setiap Hari 2-3 permohonan Perkim, BPBD, Dinas PU
  • Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Indonesia telah memulai studi komprehensif untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek monumental ini bertujuan untuk mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan di beberapa wilayah pesisir.

    Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan dua lokasi prioritas untuk tahap awal pembangunan. Kedua titik tersebut adalah Teluk Jakarta dan kawasan Semarang beserta sekitarnya.

    Pemilihan Teluk Jakarta dan Semarang sebagai lokasi awal didasari oleh kondisi kedua wilayah yang sudah mendesak. Kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan banjir rob yang signifikan dan mengancam infrastruktur vital.

    "Untuk tahap awal, kami sudah melakukan studi di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah, khususnya yang tadi Pekalongan, daerah Pekalongan, Kendal, Brebes, Semarang, Tegal, Sayung, sampai ke Jawa Tengah, ke daerah Grobogan," ujar Didit, Senin (9/2/2026), di kantornya, Jakarta Pusat.

    Didit menjelaskan, Semarang telah terendam banjir rob secara berkala, bahkan mengancam operasional fasilitas penting seperti bandara. Kondisi serupa juga terjadi di Pekalongan yang dilaporkan sudah mulai tenggelam.

    "Nah, dengan kondisi seperti itu, maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang dan sekitarnya," imbuh Didit.

    Ia menambahkan, "Pekalongan sudah tenggelam, dan betul lagi, Semarang hari ini sudah rob juga, 7 cm sampai 9 cm kalau ada hujan, sehingga lapangan terbang Semarang itu kalau tidak dipompa, tidak bisa berfungsi dengan baik."

    Visi Presiden Prabowo untuk Peradaban Jawa

    Didit menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun dinding beton. Ini adalah misi besar yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan peradaban di Pulau Jawa.

    "Bahwa kebijakan Bapak Prabowo adalah melindungi Pantura Jawa, bukan hanya membangun konkret atau beton di tengah laut atau wall di tengah laut, bukan, tapi melindungi peradaban yang sudah ada di Pulau Jawa mulai abad pertama sampai hari ini," tutur Didit.

    Proyek GSW diibaratkan sebagai warisan bangsa yang harus bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Indonesia belajar dari keberhasilan Belanda dalam mengelola wilayah di bawah garis laut.

    "Karena kita lihat sendiri kondisi di Belanda, di bawah garis laut, tapi mereka bisa hidup tenang dan bahkan menghasilkan sayur mayur sampai hari ini," tambah Didit.

    Dukungan Survei Hidro-Oseanografi

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL telah melaksanakan survei di Teluk Jakarta dan perairan Semarang. Survei ini vital untuk mendukung perencanaan desain GSW.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyatakan hasil survei Hidro-Oseanografi menjadi bagian penting dalam perancangan GSW. Data survei akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Selain itu, KKP juga akan memanfaatkan hasil survei untuk penataan dan pengembangan kawasan pesisir serta kota-kota pesisir di Pantura. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam proyek ini.

    Lokasi Prioritas Tahap Awal Permasalahan Utama Fasilitas Vital Terdampak
    Teluk Jakarta Kenaikan permukaan air laut, banjir rob Infrastruktur kota, pemukiman
    Semarang dan Sekitarnya Banjir rob, genangan permanen Bandara, jalan raya, pemukiman
    Pekalongan Mulai tenggelam, banjir rob parah Pemukiman warga, area pertanian