Tag: MK

  • PKS Setuju MK Larang Politik Dinasti di Pilpres

    PKS Setuju MK Larang Politik Dinasti di Pilpres

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi keluarga presiden atau wakil presiden yang masih menjabat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (Pilpres). Menurut PKS, praktik politik dinasti dapat menghambat demokrasi.

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa semangat gugatan ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diperjuangkan sejak 1998. "Rohnya bagus. Sama seperti kita melawan KKN tahun 1998. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai satu keluarga, apalagi saat yang bersangkutan masih menjabat," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

    Mardani menambahkan, larangan tersebut idealnya tidak hanya berlaku untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Pemilu saat ini masih memberikan celah bagi praktik politik dinasti.

    Raden Nuh dan Dian Amalia sebelumnya mengajukan gugatan ke MK terhadap Undang-Undang Pemilu. Gugatan dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 itu meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden yang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

    Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

  • MK Diminta Larang Keluarga Presiden Jadi Capres, Ini Kata PDIP

    MK Diminta Larang Keluarga Presiden Jadi Capres, Ini Kata PDIP

    Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan tanggapan terkait gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut meminta MK melarang keluarga presiden atau wakil presiden untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Deddy menyatakan bahwa keputusan mengenai apakah gugatan tersebut melanggar HAM atau tidak, akan bergantung pada pertimbangan MK.

    Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (25/2/2026) mengatakan, "Melanggar HAM atau tidak, nanti kita tunggu pertimbangan MK."

    Namun, Deddy secara pribadi memahami munculnya gugatan tersebut, menyoroti potensi konflik kepentingan jika keluarga presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri.

    Menurut Deddy, pencalonan keluarga presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada intervensi kekuasaan. Ia menilai budaya feodal dan paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kuat, sementara pengawasan dan penegakan hukum pemilu masih lemah.

    Deddy menambahkan, "Lemahnya penegakan hukum, budaya pragmatisme pemilih serta buruknya kinerja pelaksana dan pengawasan kepemiluan maka potensi penyelewengan kekuasaan akan semakin besar. Dan itu sudah terbukti dalam pilpres yang baru lalu."

    Meskipun demikian, Deddy menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada MK. Dia menyebutkan bahwa isu serupa relatif tidak diatur secara ketat di negara lain.

    "Tetapi baiknya kita tunggu saja bagaimana pandangan dan putusan MK. Negara-negara lain relatif tidak menyentuh isu ini karena soal moral dan etika sangat kuat. Beda dengan di negeri kita yang cenderung machiavelistik," tutur Deddy.

    Sebelumnya, Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan ke MK terkait UU Pemilu. Mereka meminta larangan bagi keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden yang menjabat untuk mencalonkan diri.

    Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. Keduanya menggugat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Adapun poin gugatannya adalah menyatakan pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

  • MK Pertegas Peran Kolegium dalam Ekosistem Kesehatan

    MK Pertegas Peran Kolegium dalam Ekosistem Kesehatan

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan atas Perkara 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU XXII/2024 menegaskan upaya negara memperkuat posisi kolegium dalam ranah keilmuan. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab konstitusional negara, sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    MK menekankan bahwa pembentukan lembaga kolegium harus inklusif dan akuntabel demi mewujudkan ekosistem kesehatan yang lebih baik. Kedudukan kolegium harus dimaknai dalam tanggung jawab negara, sehingga pembentukannya dikawal negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak.

    Putusan MK memperkuat kedudukan kolegium dalam UU 17/2023 dengan konsep pembentukan yang berbeda dari UU 29/2004. Kolegium tidak lagi dibentuk oleh organisasi profesi, melainkan oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan yang otonom dan mandiri dalam mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan kesehatan.

    Meskipun putusan MK tidak menjelaskan lebih lanjut, konsep kolegium tidak lagi didasarkan pada aturan lama yang melahirkan kolegium bentukan organisasi profesi. Hal ini diperkuat dengan penolakan MK atas pengujian Pasal 451 UU Kesehatan.

    Pasal 451 mengatur bahwa kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi tetap diakui sampai ditetapkannya kolegium berdasarkan Pasal 272 UU Kesehatan. MK menegaskan norma pasal tersebut merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang bersifat transisi untuk menghindari kerugian hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang baru.

    Eksistensi kolegium bentukan organisasi profesi hanya bersifat sementara sampai kolegium berdasarkan UU Kesehatan ditetapkan. Putusan MK tidak menilai kolegium yang telah dibentuk pasca lahirnya UU Kesehatan.

    MK tidak berwenang menilai keabsahan pembentukan kelembagaan yang menjadi ranah peradilan tata usaha negara. MK hanya menguji norma undang-undang terhadap UUD. Koreksi norma undang-undang terkait kolegium adalah penataan kedudukan kelembagaan dengan prinsip independensi, yakni meletakkan kolegium sebagai unsur keanggotaan konsil, bukan lagi alat kelengkapan konsil.

    Amar putusan MK tidak menghapuskan kolegium versi UU Kesehatan yang telah ada, tetapi memperjelas posisi kelembagaan agar tidak muncul keraguan soal independensi. MK menilai tidak tepat meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil karena menunjukkan kolegium sebagai subordinat konsil.

    Penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil tidak sejalan dengan Pasal 270 huruf c UU 17/2023 yang menentukan kolegium adalah bagian dari unsur keanggotaan konsil. Dalam menjalankan tugasnya, kolegium bertanggung jawab kepada presiden melalui konsil.

    Putusan MK tidak membubarkan kolegium yang telah dibentuk berdasarkan UU Kesehatan, tetapi menjelaskan tatanan kelembagaannya. Amar tersebut sesuai dengan Pasal 270 huruf c UU Kesehatan sendiri.

    Penegasan independensi kolegium menjadi sentral pemaknaan putusan MK, namun MK tidak menilai apakah kolegium yang dibentuk berdasarkan UU Kesehatan telah independen atau tidak. Independensi ini memperkuat latar belakang dibentuknya UU Kesehatan yang menata relasi kelembagaan secara proporsional antara masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pemerintah agar berorientasi kepada masyarakat.

    UU Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.

    Kolegium berperan penting menyusun standar kompetensi tenaga medis dan kesehatan, serta standar kurikulum pelatihan. Hal ini menjadi patokan utama penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium bagi tenaga medis dan kesehatan.

    Sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan kemampuan dan kesiapan tenaga medis dan kesehatan untuk melakukan tindakan medis, yang hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi tenaga medis dan kesehatan profesional.

    Menjadikan kolegium sebagai lembaga yang independen tanpa intervensi lembaga lain adalah suatu keniscayaan. Kolegium harus dipastikan kedudukannya agar dapat bekerja optimal meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan kesehatan, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan.

    MK juga menegaskan keseimbangan antara independensi profesional dengan tanggung jawab negara atas kesehatan. Kolegium adalah institusi keilmuan yang memegang peran fundamental menjaga mutu dan integritas praktik profesi di bidang kesehatan. Namun, negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

    Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus membangun ekosistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan setiap elemen yang menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.