Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan atas Perkara 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU XXII/2024 menegaskan upaya negara memperkuat posisi kolegium dalam ranah keilmuan. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab konstitusional negara, sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
MK menekankan bahwa pembentukan lembaga kolegium harus inklusif dan akuntabel demi mewujudkan ekosistem kesehatan yang lebih baik. Kedudukan kolegium harus dimaknai dalam tanggung jawab negara, sehingga pembentukannya dikawal negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak.
Putusan MK memperkuat kedudukan kolegium dalam UU 17/2023 dengan konsep pembentukan yang berbeda dari UU 29/2004. Kolegium tidak lagi dibentuk oleh organisasi profesi, melainkan oleh kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan yang otonom dan mandiri dalam mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan kesehatan.
Meskipun putusan MK tidak menjelaskan lebih lanjut, konsep kolegium tidak lagi didasarkan pada aturan lama yang melahirkan kolegium bentukan organisasi profesi. Hal ini diperkuat dengan penolakan MK atas pengujian Pasal 451 UU Kesehatan.
Pasal 451 mengatur bahwa kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi tetap diakui sampai ditetapkannya kolegium berdasarkan Pasal 272 UU Kesehatan. MK menegaskan norma pasal tersebut merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang bersifat transisi untuk menghindari kerugian hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang baru.
Eksistensi kolegium bentukan organisasi profesi hanya bersifat sementara sampai kolegium berdasarkan UU Kesehatan ditetapkan. Putusan MK tidak menilai kolegium yang telah dibentuk pasca lahirnya UU Kesehatan.
MK tidak berwenang menilai keabsahan pembentukan kelembagaan yang menjadi ranah peradilan tata usaha negara. MK hanya menguji norma undang-undang terhadap UUD. Koreksi norma undang-undang terkait kolegium adalah penataan kedudukan kelembagaan dengan prinsip independensi, yakni meletakkan kolegium sebagai unsur keanggotaan konsil, bukan lagi alat kelengkapan konsil.
Amar putusan MK tidak menghapuskan kolegium versi UU Kesehatan yang telah ada, tetapi memperjelas posisi kelembagaan agar tidak muncul keraguan soal independensi. MK menilai tidak tepat meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil karena menunjukkan kolegium sebagai subordinat konsil.
Penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil tidak sejalan dengan Pasal 270 huruf c UU 17/2023 yang menentukan kolegium adalah bagian dari unsur keanggotaan konsil. Dalam menjalankan tugasnya, kolegium bertanggung jawab kepada presiden melalui konsil.
Putusan MK tidak membubarkan kolegium yang telah dibentuk berdasarkan UU Kesehatan, tetapi menjelaskan tatanan kelembagaannya. Amar tersebut sesuai dengan Pasal 270 huruf c UU Kesehatan sendiri.
Penegasan independensi kolegium menjadi sentral pemaknaan putusan MK, namun MK tidak menilai apakah kolegium yang dibentuk berdasarkan UU Kesehatan telah independen atau tidak. Independensi ini memperkuat latar belakang dibentuknya UU Kesehatan yang menata relasi kelembagaan secara proporsional antara masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pemerintah agar berorientasi kepada masyarakat.
UU Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Kolegium berperan penting menyusun standar kompetensi tenaga medis dan kesehatan, serta standar kurikulum pelatihan. Hal ini menjadi patokan utama penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium bagi tenaga medis dan kesehatan.
Sertifikat kompetensi menunjukkan pengakuan kemampuan dan kesiapan tenaga medis dan kesehatan untuk melakukan tindakan medis, yang hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi tenaga medis dan kesehatan profesional.
Menjadikan kolegium sebagai lembaga yang independen tanpa intervensi lembaga lain adalah suatu keniscayaan. Kolegium harus dipastikan kedudukannya agar dapat bekerja optimal meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan kesehatan, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mewujudkan hak memperoleh pelayanan kesehatan.
MK juga menegaskan keseimbangan antara independensi profesional dengan tanggung jawab negara atas kesehatan. Kolegium adalah institusi keilmuan yang memegang peran fundamental menjaga mutu dan integritas praktik profesi di bidang kesehatan. Namun, negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sesuai amanah Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.
Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus membangun ekosistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan setiap elemen yang menunjang terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal.