Sejumlah kepala daerah berencana memberlakukan moratorium izin pembukaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan hal ini terkait dugaan pelanggaran ketentuan jarak minimum antara ritel modern dan pasar tradisional.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 mengatur ketentuan tersebut. "Kami mendengar banyak kepala-kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium," ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Pelanggaran yang diduga terjadi adalah pembangunan ritel modern yang tidak memenuhi ketentuan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan toko modern. Karena itu, sejumlah kepala daerah berinisiatif menghentikan sementara penerbitan izin ritel modern baru di wilayahnya.
Ferry mengingatkan agar kebijakan ini diambil dengan bijaksana. Ritel modern juga memberikan manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja dan memberikan kenyamanan berbelanja. "Tetapi juga jangan sampai ada kita lihat pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. Karena kami dapat masukkan juga ada pelanggaran soal itu, banyak," imbuhnya.
Ferry menegaskan bahwa moratorium merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi. Pemberian sanksi kepada ritel modern yang melanggar Perpres juga merupakan ranah pemda.
Kementerian Koperasi menerima masukan dari kepala daerah terkait evaluasi izin ritel modern. Tujuannya adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi pelaku usaha mikro dan pasar tradisional. "Ini juga harus dievaluasi oleh pihak yang lebih berwenang untuk itu, soal peraturan pemerintah kota, pemerintah kabupaten," kata Ferry.
