Tag: MPR

  • MPR: Kasus Bunuh Diri Anak Masalah Kebangsaan

    MPR: Kasus Bunuh Diri Anak Masalah Kebangsaan

    Kasus bunuh diri pada anak-anak tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah kesehatan mental. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menegaskan bahwa isu ini adalah persoalan kebangsaan yang memerlukan solusi melalui kolaborasi berbagai pihak.

    Rerie menyampaikan bahwa membahas kasus bunuh diri anak sama halnya dengan membicarakan masa depan bangsa, sebab anak-anak adalah generasi penerus. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring bertema 'Merawat Jiwa Anak Bangsa: Dari Pencegahan Bunuh Diri ke Ekosistem Kehidupan' yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/2/2026).

    Data KPAI menunjukkan adanya 116 kasus bunuh diri anak di Indonesia sejak 2023 hingga 2026. Rerie menilai bahwa angka ini mengindikasikan kerapuhan dalam menanamkan nilai-nilai positif pada generasi penerus. Oleh karena itu, membangun ruang sosial yang aman bagi anak menjadi tanggung jawab bersama.

    Ia juga mengingatkan tentang amanat konstitusi. Rerie merujuk pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara sistemik dengan melibatkan berbagai pilar.

    Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen RI, Maulani Mega Hapsari, mengungkapkan bahwa sekolah seringkali disalahkan ketika terjadi kasus bunuh diri anak. Menurutnya, pendidikan harus berkesinambungan antara keluarga dan sekolah.

    Maulani menyoroti perundungan di sekolah sebagai fenomena 'gunung es' yang kerap menjadi pemicu masalah. Kemendikdasmen mendorong berbagai kegiatan untuk membangun budaya aman dan nyaman, seperti perkemahan, kawah kepemimpinan pelajar, program UKS, serta pelatihan bela negara dan aktivitas positif bagi siswa.

    Sekolah juga menyediakan layanan konseling untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan yang mereka alami, sehingga lingkungan belajar tetap kondusif dan mendukung perkembangan siswa.

    Peningkatan Kasus dan Respons KPAI

    Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyatakan bahwa perhatian terhadap kasus anak mengakhiri hidup kini meningkat. Sejak 2023, pihaknya telah memberikan alarm terkait indikasi peningkatan kasus bunuh diri anak.

    Diyah menambahkan bahwa sebelum anak mengakhiri hidup, biasanya ada perlakuan yang menyakiti dirinya. Sebagian besar kasus terjadi dengan cara gantung diri.

    Pentingnya Sistem Pendukung

    Psikolog & Konsultan Kesehatan Holistik, Shinta Sari Shaleh, menilai bunuh diri anak bukan persoalan individu semata, melainkan masalah sistem yang belum mampu menyediakan ruang aman. Ia meyakini bahwa ada pemicu yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut.

    Shinta menilai bunuh diri kerap terjadi karena sistem di sekitar anak terlambat merespons kebutuhan mentalnya. Ia mendorong edukasi nasional bagi guru dan orang tua agar lebih memahami aspek tumbuh kembang anak.

    Respons DPR dan Penguatan Pilar

    Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi program Kemendikdasmen untuk mencegah perundungan, namun mempertanyakan jangkauan program tersebut. Ia juga menyoroti layanan konseling di sekolah, termasuk kecukupan rasio konselor dan siswa.

    Menyikapi data KPAI, Lisda menilai perlu respons cepat dan terukur untuk mengatasi potensi bunuh diri di lingkungan anak. Ia menekankan penguatan pilar keluarga, sekolah, komunitas, dan negara guna membangun ekosistem yang aman dan nyaman.

    Lisda menegaskan, "Negara harus mampu membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh, tanpa itu kita sedang membangun masa depan bangsa yang rapuh."

    Peran Ikatan Sosial

    Wartawan senior Usman Kansong mengaitkan fenomena bunuh diri dengan kajian Emile Durkheim soal ikatan sosial. Menurutnya, ikatan sosial yang terlalu longgar atau terlalu erat sama-sama berpotensi memicu bunuh diri.

    Usman menilai kasus bunuh diri anak juga dipicu ikatan sosial yang longgar di keluarga. Ia mencontohkan fenomena anak yang memilih curhat ke AI karena saat curhat ke orang sekitar kerap merasa dihakimi.

    Ia mengajak masyarakat memeriksa kembali relasi dan ikatan sosial dengan lingkungan secara proporsional yakni tidak terlalu longgar, dan tidak pula terlalu menekan.

    Diskusi ini dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Eva Kusuma Sundari, dan menghadirkan Maulani Mega Hapsari, Diyah Puspitarini, serta Shinta Sari Shaleh. Turut hadir Lisda Hendrajoni dari Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem sebagai penanggap.

  • MPR Dorong Layanan Publik Inklusif untuk Disabilitas

    MPR Dorong Layanan Publik Inklusif untuk Disabilitas

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menyoroti urgensi pemenuhan layanan publik yang lebih inklusif. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan jumlah penyandang disabilitas di masa mendatang.

    Rerie menjelaskan bahwa langkah antisipatif sangat diperlukan untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif di berbagai sektor. Sektor tersebut meliputi kesehatan, transportasi, serta sarana umum lainnya. Hal ini penting mengingat adanya proyeksi peningkatan jumlah penyandang disabilitas.

    Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Agustus 2025 mencatat sekitar 15,2 juta penduduk Indonesia sebagai penyandang disabilitas.

    Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta anak berusia 5-17 tahun hidup dengan disabilitas, dengan disabilitas intelektual dan mental sebagai proporsi terbesar.

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat bahwa usia harapan hidup orang Indonesia saat ini adalah 73-74 tahun, namun usia harapan hidup sehat masih terpaut 11-12 tahun di bawahnya. Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menjalani masa lanjut usia dengan kesehatan yang menurun dan berpotensi mengalami disabilitas.

    Rerie menegaskan bahwa sejumlah catatan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menyiapkan langkah nyata dalam mempersiapkan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

    Menurut Rerie, penyiapan layanan publik inklusif memerlukan kolaborasi yang kuat antar pihak terkait sejak dini.

    Sebagai contoh, Rerie menunjuk data Kemenkes yang mencatat bahwa hingga 2025, dari lebih 10.300 Puskesmas di Indonesia, hanya sekitar 4,4% yang ramah disabilitas.

    Rerie berharap agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memiliki kepedulian yang sama dalam memberikan layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.

    "Saya mendorong agar layanan publik yang lebih inklusif dapat segera diwujudkan, sehingga setiap anak bangsa mendapatkan layanan publik yang berkualitas, demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan," pungkasnya.

  • Ketua MPR Soroti Penebangan Hutan di Balik Banjir Bandang Guci Tegal

    Ketua MPR Soroti Penebangan Hutan di Balik Banjir Bandang Guci Tegal

    Ketua MPR, Ahmad Muzani, meninjau Objek Wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah, pasca diterjang banjir bandang. Ia menduga aktivitas penebangan hutan memperparah dampak bencana tersebut.

    "Ini sebenarnya sudah hulu. Tapi di atasnya terjadi hujan yang lebih besar, kemudian sepertinya ada penebangan," kata Muzani saat meninjau lokasi, Senin (16/2/2026).

    Meski belum menjelaskan lebih jauh, Muzani mendorong langkah konkret pemulihan lingkungan untuk mencegah bencana serupa terulang. Pemerintah Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk reboisasi.

    "(Rencananya akan ada) penanaman kembali di lereng-lereng gunung, di lereng Gunung Slamet agar terjadi reboisasi kembali," tutur Muzani.

    Dampak Banjir Bandang Terhadap Wisata Guci

    Banjir bandang menerjang Objek Wisata Guci di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, pada Sabtu (20/12/2025). Intensitas hujan tinggi menyebabkan sungai meluap.

    Pancuran 13, ikon wisata berupa kolam air panas yang ramai pengunjung, hilang tergerus banjir.

    Aspirasi Masyarakat dan Penataan Ulang Wisata Guci

    Selain masalah lingkungan, Muzani menampung aspirasi masyarakat agar pengelolaan Objek Wisata Guci ditata ulang. Warga meminta perbaikan jembatan yang hancur dan penggratisan tiket masuk ke area Pancuran 13.

    "Masyarakat meminta agar Pancuran 13, air panas merupakan objek utama dari wisata air panas Guci ini digratiskan," ucap Muzani.

    Saat ini, area Pancuran 13 di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di bawah BKSDA mengenakan tarif Rp 27.000. Muzani berharap pemerintah pusat dan pengelola mempertimbangkan untuk menggratiskan akses ke ikon wisata tersebut.

    "Kita ingin agar pemerintah memperhatikan persoalan objek yang vital ini, air panas. Caranya dengan menggratiskan," tutur Muzani.

    Dengan menggratiskan ini diharapkan apa yang menjadi sumber inti dari Guci itu bisa dinikmati sebanyak-banyaknya untuk masyarakat umum, bukan hanya orang lokal tapi juga pendatang," pungkasnya.

    Berikut rincian tarif yang berlaku di area wisata Guci saat ini:

    Jenis Tiket Harga
    Tiket Masuk TWA Pancuran 13 Rp 27.000

    Muzani berharap penggratisan tiket Pancuran 13 dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Guci.

  • MPR: Dukungan Masyarakat Vital Bagi Pejuang Kanker Jakarta

    MPR: Dukungan Masyarakat Vital Bagi Pejuang Kanker Jakarta

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan bahwa dukungan dan kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat para penderita kanker dalam perjuangan mereka.

    Rerie menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Pembukaan Lelang dan Pameran Lukisan Solo bertema "L O V E" karya pelukis Sonja Irawaty di Midaz Senayan and Golf, Jakarta.

    Menurut Rerie, tema 'LOVE' yang diangkat dalam pameran ini bukan sekadar simbol romantisme. Lebih dari itu, tema ini menjadi fondasi yang memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian, terutama bagi mereka yang berjuang melawan kanker.

    "Tema 'LOVE' yang diangkat pada pameran ini bukan sebagai simbol romantisme, tetapi lebih sebagai fondasi yang memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menghadapi ujian, seperti yang dialami para penderita kanker," ujar Rerie, Sabtu (14/2/2026).

    Rerie menambahkan, cinta yang diekspresikan melalui lukisan Sonja Irawaty mampu membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap para penderita kanker.

    Harapan Akan Semangat Kemanusiaan

    Rerie berharap, refleksi cinta melalui lukisan dapat menyebarkan semangat kemanusiaan kepada seluruh masyarakat. Ia meyakini bahwa cinta dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan memberikan jalan bagi masyarakat agar mampu menebar kebaikan kepada sesama.

    "Dengan cinta kita bisa bangkit dan memberi jalan bagi masyarakat agar mampu menebar kebaikan bagi sesama," kata Rerie.

    Apresiasi untuk Upaya Sonja Irawaty

    Pada kesempatan tersebut, Rerie juga menyampaikan apresiasi kepada Sonja Irawaty atas upayanya dalam membantu para penyintas kanker di pantai Utara Jawa melalui Pantura Cancer Community (Pancacom).

    Organisasi Fokus Wilayah
    Pantura Cancer Community (Pancacom) Mendukung penyintas kanker Pantai Utara Jawa

    Upaya kolaboratif seperti yang dilakukan Sonja Irawaty dan Pancacom, menurut Rerie, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan harapan bagi para penderita kanker.

  • Semarang: MPR Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Politik

    Semarang: MPR Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Politik

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya upaya kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik. Menurutnya, berbagai kebijakan afirmasi yang ada saat ini belum cukup memadai tanpa dukungan nyata dan solidaritas antar perempuan.

    "Diperlukan upaya kolektif semua pihak, seperti perempuan support perempuan, untuk membangun kekuatan mewujudkan peningkatan peran aktif perempuan di bidang politik," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Jumat (13/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam acara Bedah Buku Politik Teknokratis Kemenangan Melampaui Interseksionalitas dalam Pemilu, yang berlangsung di Auditorium FIMENA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip Undip), Semarang, Jawa Tengah.

    Lestari menyampaikan bahwa harapan bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik mulai terlihat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki kursi parlemen serta adanya kebijakan afirmasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam sektor politik. Namun, Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai bahwa langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada.

    Rerie menjelaskan bahwa stigma yang merugikan perempuan masih berkembang di beberapa daerah. Contohnya, perempuan seringkali dianggap lebih emosional, kurang rasional, dan pengganggu stabilitas. Akibatnya, meskipun ada kebijakan afirmasi, keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif masih rendah.

    Minimnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen

    Rerie mencontohkan bahwa pada Pemilu 2024, jumlah anggota DPR RI perempuan dari daerah pemilihan Jawa Tengah hanya 16 orang atau 20,7% dari total 77 anggota terpilih. Capaian ini masih jauh dari target 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

    Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan peran perempuan di bidang politik menghadapi tantangan yang signifikan.

    Berikut ini adalah data keterwakilan perempuan di DPR RI dari Dapil Jawa Tengah pada Pemilu 2024:

    Wilayah Total Anggota DPR RI Jumlah Anggota DPR RI Perempuan Persentase
    Jawa Tengah 77 16 20.7%

    Pentingnya Pembelajaran dari Pengalaman

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap agar pengalaman yang tertulis dalam Buku Politik Teknokratis Kemenangan Melampaui Interseksionalitas dalam Pemilu dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik.

  • MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan Aceh. Upaya ini menjadi prioritas nasional pascabencana yang melanda.

    Pembangunan kembali Aceh diartikan sebagai manifestasi solidaritas kebangsaan. Hal ini menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.

    "Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (11/2/2026).

    "Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua," sambungnya.

    Penegasan Muzani disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI. Agenda tersebut terkait penyerahan bantuan korban bencana di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).

    Muzani menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif. Komunikasi itu terjalin antara Pimpinan MPR RI dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar akibat bencana besar. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.

    Muzani menyebut Muzakir menggambarkan kondisi saat ini sebagai 'tsunami kedua'. Dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani sangat besar.

    Salah satu usulan penting dari Pemprov Aceh adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus. Badan ini akan mempercepat pemulihan pascabencana, seperti pascatsunami sebelumnya.

    Muzani mengungkapkan seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemprov Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden.

    "Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Muzani.

    Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah. Selain itu, laporan dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan di lapangan.

    Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting dalam penanganan bencana.

    "Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," kata Muzani.

    Layanan Kesehatan dan Arahan Presiden

    Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Hal ini demi masyarakat terdampak.

    Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Presiden bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

    Prioritas Meugang dan Bantuan Kemanusiaan

    Meski terbatas, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan pangan untuk tradisi Meugang. Ini agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan.

    Tradisi Meugang telah mengakar kuat di Aceh selama ratusan tahun. Pimpinan MPR RI mendukung penuh dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.

    "Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," tutur Muzani.

    Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan. Ini termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode. Hal ini untuk mendukung operasional alat berat.

    Selain itu, masalah keterbatasan ternak akibat bencana serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh juga menjadi perhatian.

    Rincian Bantuan dan Kabupaten Terdampak

    Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.

    Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

    Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh
    Jenis Bantuan Jumlah Paket Kabupaten Terdampak
    Sembako 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah
    Ibadah (Al-Qur'an, Perlengkapan Salat) 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah

    "Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan," kata Muzani.

    "Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," imbuhnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi. Kedatangan sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU.

    Mereka disambut dengan tarian tradisional Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.

    Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong merupakan langkah persaudaraan. Ini untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk akibat bencana.

    Komitmen negara ini menjadi simbol bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh. Meskipun bencana melukai raga, namun harapan tetap ada.

    Daftar Peserta Kunjungan

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut hadir.

    Hadir pula perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Khalid, Sugiat Santoso, dan M Husni. Dari Fraksi PDIP MPR RI Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat MPR RI H Anton Sukartono, serta Sekretariat Fraksi PAN MPR RI Muhammad Hoerudin A.

    Turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo juga mendampingi.

  • MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    Pimpinan MPR RI menyambangi Aceh guna meninjau langsung kondisi pemulihan pascabencana yang melanda Tanah Rencong pada akhir November 2025. Dalam kunjungan ini, MPR turut menyalurkan bantuan untuk delapan wilayah yang terdampak parah.

    Pertemuan antara pimpinan MPR dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, didampingi Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (10/2/2026).

    Setelah mendengarkan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan, MPR secara simbolis menyerahkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah kepada delapan kepala daerah.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung situasi di Aceh. Menurutnya, sudah ada kemajuan signifikan yang mulai dirasakan masyarakat.

    "Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke Aceh ingin mengecek kondisi langsung Aceh. Tadi sudah disampaikan pak Wagub bahwa sudah ada kemajuan signifikan, kemudian kemajuan-kemajuan itu sudah mulai dirasakan," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada wartawan.

    Muzani menambahkan, kehadiran MPR juga untuk memberikan dukungan moril kepada warga Aceh yang menjadi korban bencana tiga bulan silam. Dalam pertemuan itu, MPR menerima laporan komprehensif terkait jumlah korban, pengungsi, serta pembangunan hunian sementara.

    Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menyoroti partisipasi besar pemerintah pusat dalam upaya pemulihan Tanah Rencong.

    "Dari beberapa persoalan dan PR yang disampaikan wakil gubernur Aceh, Kepala Satgas menceritakan progres sebulan lebih setelah ditunjuk sebagai kepala satgas sudah ada kemajuan yang berarti," jelas Muzani.

    Data Dampak Bencana Aceh

    Wakil Gubernur Dek Fadh menjelaskan, bencana tersebut telah menelan 562 korban jiwa dan menyebabkan 29 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, 69.222 warga masih berada di pengungsian hingga kini.

    Bencana yang melanda 18 kabupaten dan kota ini juga mengakibatkan kerusakan pada 227 ribu rumah. Rinciannya, 95.203 rumah rusak berat, 88.449 rusak sedang, dan 77.338 rusak ringan.

    "Infrastruktur terdampak 2.507 titik jalan, dan 599 titik jembatan," jelas Dek Fadh.

    Berikut adalah data sementara dampak bencana di Aceh:

    Kategori Jumlah
    Korban Meninggal 562 orang
    Korban Hilang 29 orang
    Pengungsi 69.222 orang
    Rumah Rusak Berat 95.203 unit
    Rumah Rusak Sedang 88.449 unit
    Rumah Rusak Ringan 77.338 unit
    Titik Jalan Terdampak 2.507 titik
    Titik Jembatan Terdampak 599 titik
    Desa Masih Padam Listrik 13 desa

    Meskipun demikian, Dek Fadh menyatakan bahwa 13 desa di Aceh yang masih mengalami pemadaman listrik telah mendapatkan pasokan genset dari Menteri ESDM.

    Pejabat Hadir dalam Kunjungan

    Kunjungan di Kantor Gubernur Aceh turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Wakil Ketua MPR RI yang hadir adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Turut hadir pula Mohamad Choerudin Amin, Sonny Tri Danaparamita, dan Anton Sukartono Suratto. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta staf khusus juga menghadiri acara tersebut.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Kunjungi Dayah Mahyal Ulum Aceh Besar, Ajak Pulih Usai Bencana

    Ketua MPR Ahmad Muzani Kunjungi Dayah Mahyal Ulum Aceh Besar, Ajak Pulih Usai Bencana

    Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya menyambangi Pesantren (Dayah) Mahyal Ulum di Aceh Besar pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini membawa pesan optimisme untuk pemulihan pascabencana yang melanda Aceh akhir November 2025.

    Muzani memulai sambutannya dengan mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur. Ia berharap pertemuan tersebut mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

    "Pertama-tama marilah kita bersyukur ke hadirat Allah, hari ini kita dapat bermuwajahah dengan para ulama, para tokoh masyarakat, para abu, para masyayikh, dan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan hari ini," kata Muzani di Dayah Mahyal Ulum, Aceh Besar, Selasa (10/2/2026).

    Muzani menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh MPR ke Aceh. Kunjungan ini sebagai wujud dukungan nyata bagi para korban bencana yang terjadi pada 31 November lalu.

    "Kedatangan kami adalah bagian dari upaya untuk memberikan support, semangat terhadap musibah yang berlangsung pada tanggal 31 November yang lalu. Kami merasakan betapa berat ujian itu. Kami merasakan betapa ujian itu tidak ringan, bukan hanya dihadapi oleh masyarakat awam di Aceh, tapi juga dihadapi oleh para tokoh agama, para abu, para ustaz, para masyayikh, para ibu nyai, berat sekali ujiannya," ujar Muzani.

    Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama kunjungan sebelumnya telah diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut meliputi pembangunan hunian sementara, perbaikan jalan nasional dan provinsi, pemulihan layanan listrik, serta kelangkaan gas 3 Kg.

    Realisasi Pemulihan Infrastruktur Aceh

    Muzani menyebutkan bahwa upaya pemulihan telah mulai terlihat. Infrastruktur penting seperti jalan transportasi dari Banda Aceh menuju Medan dan kabupaten sekitar berangsur membaik.

    "Semua itu kami sampaikan kepada Presiden sepulang dari Aceh, dan hampir seluruhnya apa yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, para Bupati kepada kami, sekarang ini pelan-pelan sudah mulai dipulihkan. Jalanan transportasi dari Banda Aceh sampai Medan mulai bagus, transportasi dari Banda Aceh sampai kabupaten-kabupaten mulai tersambung," terang Muzani.

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh juga menyampaikan perkembangan pemulihan listrik. Sekitar 99% layanan listrik telah pulih, meskipun 23 desa di Aceh masih memerlukan waktu karena topografi yang sulit.

    "Listrik, Pak Tito tadi mengabarkan kepada kami sudah 99%, yang belum kurang lebih 23 desa di Aceh karena topografi dan lokasinya sangat berat sehingga memerlukan waktu untuk bisa nyala di sana," imbuhnya.

    Peran Ulama dalam Membangkitkan Optimisme

    Muzani mengapresiasi peran para ulama yang tak henti menyebarkan semangat optimisme di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang selalu optimis menghadapi tantangan.

    "Kami menyampaikan terima kasih yang amat besar kepada para ulama, para kiai, para abu, para masyayikh, para ustaz, para nyai yang terus-menerus tanpa henti menyampaikan kabar optimisme ini tentang musibah-musibah itu," ujarnya.

    Muzani meyakini kondisi Aceh akan terus membaik pascabencana. Baginya, penderitaan Aceh adalah penderitaan seluruh bangsa.

    "Hadirin yang saya hormati, kedatangan kami inilah yang menyebabkan Aceh masih optimis. Inilah yang menyebabkan rakyat Aceh masih yakin masa depan itu masih gemilang karena adanya dari tuan-tuan guru, dari para mualim, dari para dayah, pimpinan dayah, para Abu," ujar Muzani.

    "Inilah yang menyebabkan optimisme. Kenapa? Dan optimisme orang Aceh itu optimisme kami. Sakit Aceh, sakit kita yang ada di Jakarta. Jadi inilah cara kita menguatkan rakyat, cara kita menguatkan masyarakat, cara kita menguatkan umat," imbuhnya.

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

    Rangkuman Perkembangan Pemulihan Aceh

    Aspek Status Pemulihan (Data Muzani)
    Pembangunan Hunian Sementara Mulai dipulihkan
    Pembangunan Jalan Nasional/Provinsi Mulai tersambung dan bagus
    Pemulihan Layanan Listrik 99% pulih (23 desa masih dalam proses)
    Ketersediaan Gas 3 Kg Mulai dipulihkan
  • Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Apalagi, jika organisasi tersebut berskala nasional, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA).

    Apresiasi ini disampaikan HNW saat menerima audiensi Pengurus BEM PTMA Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Menurut HNW, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berkemajuan tak akan tercapai. Butuh peran aktif anak bangsa dengan organisasi kuat dan terkelola baik sejak muda.

    Ia menilai peluang mahasiswa berorganisasi dan memaksimalkan kehadirannya sangat terbuka. Selain dijamin konstitusi, itu juga bagian tuntutan reformasi.

    Karena itu, ia mengingatkan agar momentum positif ini dimaksimalkan. Tujuannya demi kemaslahatan mahasiswa dan kemajuan berbangsa, bukan disia-siakan.

    "Indonesia tidak melarang organisasi, bahkan itu bagian dari jaminan konstitusional juga tuntutan Reformasi. Maka jangan dimubazirkan peluang bagus itu," ujar HNW, Senin (9/2/2026).

    HNW mendorong mahasiswa memaksimalkan potensi dari lingkungan kampus dan komunitas mahasiswa. Juga jaringan organisasi yang lebih luas, termasuk Muhammadiyah dan Aisyiyah.

    Organisasi tersebut dinilainya memiliki kontribusi besar sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Penerimaan publik terhadap Muhammadiyah terus berlanjut.

    Tokoh-tokoh Muhammadiyah turut dilibatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kepercayaan, peluang, dan tantangan bagi Muhammadiyah.

    Tantangannya adalah terus membuktikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, HNW juga berbagi pengalaman pribadinya. Sejak kecil, ia telah terbiasa berorganisasi.

    Lingkungan keluarga dan pendidikan, termasuk di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Madinah, membentuk kebiasaan aktif berorganisasi.

    Ia mengungkapkan pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting. Bekal tersebut berguna hingga akhirnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik di Indonesia.

    HNW menilai setiap fase keterlibatan dalam organisasi penting dimaknai sebagai 'tabungan untuk keunggulan'. Manfaatnya dapat dipetik di masa depan.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan di era reformasi harus dimanfaatkan positif oleh mahasiswa. Tujuannya menyelamatkan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

    Di era keterbukaan informasi, Gen Z menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini meliputi generasi strawberry yang rentan, antisosial, permisif, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kekerasan sosial.

    Ini dapat merusak mentalitas mahasiswa dan masa depan bangsa. HNW mengajak mahasiswa PTMAI menjadi pionir, menyiapkan diri menyongsong Generasi Emas 2045.

    Generasi unggul tidak lahir instan, melainkan melalui proses panjang dan kerja keras. Serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi sejak dini.

    Hal itu dibuktikan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Para tokoh Pahlawan Nasional memulai perjuangan melalui aktivitas organisasi sejak muda.

    Semangat dan fakta sejarah tersebut perlu menjadi teladan. Terutama bagi mahasiswa masa kini, termasuk mahasiswa di lingkungan PTMA.

    Refleksi Tokoh Nasional

    Nama Tokoh Peran Organisasi Kontribusi
    Mohammad Hatta Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Soekarno Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Kahar Mudzakkir Tokoh Muhammadiyah Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

    "Saya berharap mahasiswa sekarang menjadikan para pemuda Indonesia dahulu yang aktif berorganisasi hingga bisa berkontribusi mempersiapkan Indonesia merdeka, menjadi inspirasi dan spirit agar dapat mengulangi sejarah, berkontribusi positif menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

    Sementara itu, Koordinator BEM PTMAI Indonesia, Ahmad Rafiq, mengapresiasi paparan HNW. Ahmad menyampaikan undangan langsung kepada HNW.

    Undangan itu untuk hadir dalam temu nasional BEM PTMA se-Indonesia. Acara akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang pada 19 Februari 2026.

    Rafiq mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti aliansi BEM PTMAI. Aliansi ini menaungi 179 kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia.

    HNW direncanakan menjadi keynote speaker dan menyampaikan materi sosialisasi kepada para mahasiswa.