Kasus bunuh diri pada anak-anak tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah kesehatan mental. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menegaskan bahwa isu ini adalah persoalan kebangsaan yang memerlukan solusi melalui kolaborasi berbagai pihak.
Rerie menyampaikan bahwa membahas kasus bunuh diri anak sama halnya dengan membicarakan masa depan bangsa, sebab anak-anak adalah generasi penerus. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring bertema 'Merawat Jiwa Anak Bangsa: Dari Pencegahan Bunuh Diri ke Ekosistem Kehidupan' yang diadakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/2/2026).
Data KPAI menunjukkan adanya 116 kasus bunuh diri anak di Indonesia sejak 2023 hingga 2026. Rerie menilai bahwa angka ini mengindikasikan kerapuhan dalam menanamkan nilai-nilai positif pada generasi penerus. Oleh karena itu, membangun ruang sosial yang aman bagi anak menjadi tanggung jawab bersama.
Ia juga mengingatkan tentang amanat konstitusi. Rerie merujuk pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara sistemik dengan melibatkan berbagai pilar.
Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen RI, Maulani Mega Hapsari, mengungkapkan bahwa sekolah seringkali disalahkan ketika terjadi kasus bunuh diri anak. Menurutnya, pendidikan harus berkesinambungan antara keluarga dan sekolah.
Maulani menyoroti perundungan di sekolah sebagai fenomena 'gunung es' yang kerap menjadi pemicu masalah. Kemendikdasmen mendorong berbagai kegiatan untuk membangun budaya aman dan nyaman, seperti perkemahan, kawah kepemimpinan pelajar, program UKS, serta pelatihan bela negara dan aktivitas positif bagi siswa.
Sekolah juga menyediakan layanan konseling untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan yang mereka alami, sehingga lingkungan belajar tetap kondusif dan mendukung perkembangan siswa.
Peningkatan Kasus dan Respons KPAI
Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini, menyatakan bahwa perhatian terhadap kasus anak mengakhiri hidup kini meningkat. Sejak 2023, pihaknya telah memberikan alarm terkait indikasi peningkatan kasus bunuh diri anak.
Diyah menambahkan bahwa sebelum anak mengakhiri hidup, biasanya ada perlakuan yang menyakiti dirinya. Sebagian besar kasus terjadi dengan cara gantung diri.
Pentingnya Sistem Pendukung
Psikolog & Konsultan Kesehatan Holistik, Shinta Sari Shaleh, menilai bunuh diri anak bukan persoalan individu semata, melainkan masalah sistem yang belum mampu menyediakan ruang aman. Ia meyakini bahwa ada pemicu yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut.
Shinta menilai bunuh diri kerap terjadi karena sistem di sekitar anak terlambat merespons kebutuhan mentalnya. Ia mendorong edukasi nasional bagi guru dan orang tua agar lebih memahami aspek tumbuh kembang anak.
Respons DPR dan Penguatan Pilar
Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengapresiasi program Kemendikdasmen untuk mencegah perundungan, namun mempertanyakan jangkauan program tersebut. Ia juga menyoroti layanan konseling di sekolah, termasuk kecukupan rasio konselor dan siswa.
Menyikapi data KPAI, Lisda menilai perlu respons cepat dan terukur untuk mengatasi potensi bunuh diri di lingkungan anak. Ia menekankan penguatan pilar keluarga, sekolah, komunitas, dan negara guna membangun ekosistem yang aman dan nyaman.
Lisda menegaskan, "Negara harus mampu membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh, tanpa itu kita sedang membangun masa depan bangsa yang rapuh."
Peran Ikatan Sosial
Wartawan senior Usman Kansong mengaitkan fenomena bunuh diri dengan kajian Emile Durkheim soal ikatan sosial. Menurutnya, ikatan sosial yang terlalu longgar atau terlalu erat sama-sama berpotensi memicu bunuh diri.
Usman menilai kasus bunuh diri anak juga dipicu ikatan sosial yang longgar di keluarga. Ia mencontohkan fenomena anak yang memilih curhat ke AI karena saat curhat ke orang sekitar kerap merasa dihakimi.
Ia mengajak masyarakat memeriksa kembali relasi dan ikatan sosial dengan lingkungan secara proporsional yakni tidak terlalu longgar, dan tidak pula terlalu menekan.
Diskusi ini dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Eva Kusuma Sundari, dan menghadirkan Maulani Mega Hapsari, Diyah Puspitarini, serta Shinta Sari Shaleh. Turut hadir Lisda Hendrajoni dari Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem sebagai penanggap.








