Tag: Muara Angke

  • KKP Relokasi Ratusan Kapal Mangkrak di PPN Muara Angke

    KKP Relokasi Ratusan Kapal Mangkrak di PPN Muara Angke

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memulai upaya strategis merelokasi kapal-kapal perikanan yang tidak beroperasi atau mangkrak. Lokasi utama operasi ini adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

    Langkah ini diambil untuk mengatasi penumpukan ribuan kapal yang menyebabkan masalah signifikan di pelabuhan tersebut. Relokasi bertujuan mengurai kemacetan dan menata ulang alur pelayaran.

    Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Sigit Bintari, menjelaskan bahwa kapal yang tidak aktif selama dua tahun akan dipindahkan. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jakarta menghasilkan identifikasi 365 kapal perikanan yang wajib direlokasi.

    Pemindahan ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran serta kelancaran proses sandar dan bongkar muat kapal. Tumpukan kapal mangkrak mengganggu aktivitas operasional pelabuhan.

    "Ke depannya bagi kapal-kapal yang tidak aktif dalam dua tahun akan segera direlokasi ke tempat yang aman sehingga tidak mengganggu alur keluar masuk daripada PPN Muara Angke," ujar Sigit dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpsdkp, Minggu (8/2/2026).

    Progres Operasi Pemindahan Kapal

    Hingga hari keempat operasi, tim gabungan telah berhasil memindahkan 22 unit kapal mangkrak. Tim ini terdiri dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan (PSDKP), Syahbandar Perikanan, dan UP3 Muara Angke.

    Dengan dukungan armada Tug Boat dan Sea Rider, kapal-kapal tersebut berhasil dipindahkan dari dermaga utama. Proses pemindahan berjalan lancar dan terkoordinasi.

    "Sampai dengan hari ke-empat sebanyak 22 kapal telah berhasil direlokasi dari Pelabuhan Dermaga Muara Angke ke Dermaga Kali Adem dan Dermaga Dock Green Bay," tulis PSDKP.

    Penyebab Penumpukan dan Himbauan KKP

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, sebelumnya mengemukakan beberapa penyebab penumpukan kapal. Salah satunya adalah keberadaan bangkai kapal yang sudah mangkrak dan memakan banyak ruang di pelabuhan.

    Latif meminta kerja sama dari para pemilik kapal untuk segera mengambil tindakan. Pilihan yang diberikan adalah memindahkan atau memusnahkan kapal-kapal tersebut guna menertibkan area pelabuhan.

    "Kapal yang sudah rusak dan mangkrak ini juga membutuhkan kerja sama dengan pemilik kapal untuk ada kepastian apakah akan dimusnahkan/scrap atau masih mau diperbaiki. Yang jelas sebenarnya harus tidak berada dalam area pelabuhan operasional, karena sangat mengganggu penataan dan jalur keluar masuk kapal," ujar Latif.

    Moratorium Izin dan Kapasitas Pelabuhan

    KKP telah memberlakukan moratorium sementara penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berpangkalan di PPN Muara Angke. Kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 dan bertujuan mengurangi kepadatan.

    Tindakan Target Status
    Relokasi Kapal Mangkrak 365 unit 22 unit telah direlokasi
    Moratorium Izin Kapal Pengurangan penumpukan Berlaku Januari 2026

    Data KKP menunjukkan bahwa sebanyak 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas kolam dan dermaga yang tersedia, diperparah oleh cuaca buruk.

    Akibatnya, pelabuhan seringkali lebih difungsikan sebagai tempat administrasi dan logistik. Fungsi utama sebagai lokasi bongkar muat hasil tangkapan menjadi terhambat secara signifikan.

  • KKP Relokasi Ratusan Kapal Mangkrak di Muara Angke

    KKP Relokasi Ratusan Kapal Mangkrak di Muara Angke

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menata ribuan kapal yang menumpuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah merelokasi puluhan unit kapal perikanan yang sudah tidak beroperasi atau mangkrak. Penataan ini bertujuan untuk melancarkan alur lalu lintas kapal di pelabuhan.

    Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta, Sigit Bintari, menyampaikan bahwa kapal-kapal yang tidak aktif selama dua tahun akan segera dipindahkan ke dermaga lain. Berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jakarta, sebanyak 365 kapal perikanan perlu direlokasi.

    “Ke depannya bagi kapal-kapal yang tidak aktif dalam dua tahun akan segera direlokasi ke tempat yang aman sehingga tidak mengganggu alur keluar masuk daripada PPN Muara Angke,” ujar Sigit dalam unggahan di akun Instagram @ditjenpsdkp, dikutip Minggu (8/2/2026).

    Memasuki hari keempat operasi, tim gabungan yang terdiri dari Ditjen PSDKP, Syahbandar Perikanan, dan UP3 Muara Angke telah berhasil memindahkan 22 unit kapal mangkrak. Armada Tug Boat dan Sea Rider membantu proses pemindahan kapal-kapal tersebut dari dermaga utama.

    “Sampai dengan hari ke-empat sebanyak 22 kapal telah berhasil direlokasi dari Pelabuhan Dermaga Muara Angke ke Dermaga Kali Adem dan Dermaga Dock Green Bay,” tulis PSDKP.

    Penyebab Penumpukan Kapal dan Solusi yang Diupayakan

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengungkapkan bahwa penumpukan kapal di Muara Angke disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keberadaan bangkai kapal yang mangkrak dan memakan ruang di pelabuhan.

    Latif meminta kerja sama dari para pemilik kapal untuk segera memindahkan atau memusnahkan kapal-kapal tersebut. Keberadaan kapal-kapal rusak ini sangat mengganggu penataan dan jalur keluar masuk kapal operasional.

    Ringkasan Relokasi Kapal Mangkrak di Muara Angke

    Lokasi Relokasi Jumlah Kapal Direlokasi (Hingga Hari ke-4) Total Target Relokasi
    Dermaga Kali Adem Sebagian dari 22 unit 365 unit
    Dermaga Dock Green Bay Sebagian dari 22 unit 365 unit
    Pelabuhan Dermaga Muara Angke 22 unit 365 unit

    “Kapal yang sudah rusak dan mangkrak ini juga membutuhkan kerja sama dengan pemilik kapal untuk ada kepastian apakah akan di musnahkan/scrap atau masih mau diperbaiki. Yang jelas sebenarnya harus tidak berada dalam area pelabuhan operasional, karena sangat mengganggu penataan dan jalur keluar masuk kapal,” ujar Latif dalam keterangannya.