Tag: Muhammad Farhan

  • Rotasi Jabatan di Pemkot Bandung: Wali Kota Farhan Tekankan Netralitas dan Penguatan Komunikasi

    Rotasi Jabatan di Pemkot Bandung: Wali Kota Farhan Tekankan Netralitas dan Penguatan Komunikasi

    Pemerintah Kota Bandung melakukan rotasi dan promosi jabatan pimpinan tinggi melalui pelantikan yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Senin (23/2/2026). Empat pejabat dilantik oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Agus Slamet Firdaus kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Yayan Ahmad Brilyana menduduki posisi Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Andri Darusman dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Henryco Arie Sapiie menjadi Kepala Diskominfo.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi adalah bagian dari dinamika organisasi modern. Ia menekankan bahwa jabatan adalah bagian dari perjalanan pengabdian, bukan tujuan akhir.

    Fokus pada Diskominfo, Farhan menugaskan dinas tersebut sebagai ujung tombak government public relations (PR) Pemkot Bandung. “Saya selalu menempatkan Kominfo sebagai government PR dan betul-betul mengandalkan dinas ini,” ujarnya, menyoroti tantangan komunikasi yang kompleks dan perlunya menjaga hubungan baik dengan media serta pemangku kepentingan.

    Farhan menambahkan bahwa Pemkot Bandung menghadapi beragam narasi negatif dalam setahun terakhir. Pemerintah, lanjutnya, mampu menjaga citra dan kepercayaan publik melalui strategi komunikasi yang matang.

    Kepada Kepala Kesbangpol yang baru, Wali Kota mengingatkan tentang pentingnya netralitas politik. Keseimbangan komunikasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, kelompok agama, hingga mahasiswa juga ditekankan.

    “Orientasi politik kekuasaan saya hanya satu, vertikal kepada gubernur dan presiden. Titik,” tegasnya.

    Di sektor ketenagakerjaan, Farhan meminta adanya inovasi untuk meningkatkan kualitas serapan tenaga kerja formal. Penguatan program pelatihan, magang, internship, dan job fair berbasis data demografi kewilayahan menjadi perhatian khusus.

    Terakhir, kepada Asisten Administrasi Umum, Farhan menekankan pentingnya sinergi dengan BKPSDM. Tujuannya adalah agar tata kelola administrasi berjalan solid dan tidak menimbulkan kebingungan dalam pengambilan kebijakan.

    “Mari menjadi birokrat yang cerdas beradaptasi, memahami tantangan, dan bekerja dengan dedikasi serta loyalitas tunggal,” pungkas Farhan.

  • Satu Tahun Program Sirkular Bandung Utama: Solusi Terpadu Kelola Sampah dan Ketahanan Pangan

    Satu Tahun Program Sirkular Bandung Utama: Solusi Terpadu Kelola Sampah dan Ketahanan Pangan

    Pemerintah Kota Bandung memperkuat integrasi pengelolaan lingkungan melalui Program Sirkular Bandung Utama. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Muhammad Farhan mengolaborasikan tiga inisiatif strategis, yakni Kang Pisman, Buruan SAE, dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) ke dalam satu ekosistem yang disebut Karasa.

    Sistem ini bekerja dengan pola hulu ke hilir: sampah organik diolah menjadi kompos melalui gerakan Kang Pisman, kemudian digunakan sebagai media tanam pada program urban farming Buruan SAE. Hasil panen dari kebun tersebut didistribusikan ke Dashat untuk memenuhi gizi keluarga, sementara sisa konsumsi dari dapur dikembalikan lagi ke sistem pengolahan sampah.

    Fokus utama Pemkot Bandung saat ini adalah memastikan ketersediaan Dashat di setiap wilayah. Muhammad Farhan menargetkan minimal terdapat satu dapur sehat di setiap kelurahan untuk melengkapi infrastruktur lingkungan yang sudah ada di tingkat RW.

    "Kalau Buruan SAE dan pengolahan sampah rata-rata sudah ada. Yang kita pastikan sekarang adalah Dapur Sehat Atasi Stunting di tingkat kelurahan," ujar Farhan saat menjelaskan tantangan pemerataan program tersebut.

    Implementasi nyata skema sirkular ini terpantau di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari. Di wilayah tersebut, rantai pengolahan berjalan mandiri mulai dari pemanfaatan sampah hingga menjadi sumber pangan. Warga setempat, Opi S. Inayah, mengakui bahwa integrasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pangan sehat dari halaman sendiri.

    Selain ketahanan pangan, program ini diklaim efektif dalam menjaga kebersihan wilayah. Ujang Mamat, salah satu warga, menyebutkan bahwa pemilahan sampah organik dan non-organik melalui Kang Pisman telah membuat lingkungan pemukiman menjadi lebih tertata dan nyaman.

    Bagi wilayah dengan kendala keterbatasan lahan, Pemkot Bandung telah menyiapkan skema khusus. Langkah ini diambil guna menjamin seluruh kelurahan dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi sirkular, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting melalui distribusi menu sehat dari hasil kebun warga.

  • Satu Tahun Kepemimpinan Muhammad Farhan di Bandung: Dari Fondasi Data Menuju Aksi Nyata

    Satu Tahun Kepemimpinan Muhammad Farhan di Bandung: Dari Fondasi Data Menuju Aksi Nyata

    Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mulai menggeser arah kebijakan dari penataan fondasi menuju perluasan dampak pembangunan. Melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis), Pemerintah Kota Bandung kini memfokuskan sasarannya pada aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat kewilayahan.

    "Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota," ujar Farhan dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).

    Transformasi ini berangkat dari evaluasi mendalam terhadap sejumlah tantangan besar yang dihadapi di awal masa jabatan. Farhan mencatat angka inflasi sempat menyentuh 2,69 persen, kerusakan 18.000 titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga angka pengangguran yang mencapai 112.000 jiwa. Selain itu, persoalan sanitasi menjadi sorotan dengan adanya 27,2 persen rumah tangga yang belum memiliki septic tank standar.

    Guna mengatasi persoalan tersebut secara presisi, Pemkot Bandung mengandalkan program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Program ini melakukan survei di hampir 9.900 RT untuk menghimpun data makro dan mikro terkait sosial, demografi, infrastruktur, lingkungan, hingga ekonomi. Data yang jujur dari akar rumput inilah yang kemudian dijadikan landasan penyusunan kebijakan, bukan sekadar asumsi.

    Implementasi di lapangan dilakukan melalui motor Prakarsa Bandung Utama. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan serapan anggaran mencapai 96 persen. Sebanyak 697 RW tercatat aktif sebagai penggerak lokal, termasuk menghidupkan kembali siskamling untuk keamanan wilayah.

    Di sektor ekonomi dan akuntabilitas, Pemkot Bandung berhasil menempatkan 5.207 tenaga kerja melalui berbagai skema seperti job fair dan magang sepanjang 2025. Prestasi ini dibarengi dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Tiga Pilar Strategis Tahun Kedua

    Menatap fase selanjutnya, Farhan menetapkan tiga pilar utama untuk memperkuat dampak pembangunan bagi warga Bandung:

    Pilar Infrastruktur Target 100% ODF, akses air aman, zero slum area, reduksi genangan 40%, dan kemantapan jalan 95%.
    Pilar Pemberdayaan Transformasi UMKM, penguatan pariwisata, dan penekanan gini ratio untuk kemandirian ekonomi.
    Pilar Ketenagakerjaan Target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun dan perlindungan 100% bagi pekerja rentan.

    Farhan menegaskan bahwa seluruh capaian di tahun pertama merupakan modal penting untuk akselerasi ke depan. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap kebijakan yang telah dirancang mampu memberikan perubahan nyata hingga ke level RT dan RW di seluruh penjuru kota.

  • Nasib Bandung Zoo: Ditutup Tiga Bulan, Peluang Buka Saat Lebaran Bergantung Izin Komite

    Nasib Bandung Zoo: Ditutup Tiga Bulan, Peluang Buka Saat Lebaran Bergantung Izin Komite

    Destinasi wisata edukasi Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung resmi menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu sejak 5 Februari 2026. Penutupan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Kementerian Kehutanan yang mencabut izin lembaga konservasi milik Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) selaku pengelola sebelumnya.

    Selama masa vakum yang direncanakan berlangsung selama tiga bulan ini, kendali pengelolaan berada di bawah otoritas Kementerian Kehutanan. Pemerintah telah membentuk komite khusus yang terdiri dari para ahli untuk merancang konsep pengelolaan baru di masa depan. Meski operasional publik terhenti, aspek kesejahteraan satwa dipastikan tetap menjadi prioritas utama selama masa transisi tersebut.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan adanya kemungkinan Bandung Zoo kembali dibuka pada momentum libur Lebaran 2026. Namun, kepastian tersebut sepenuhnya bergantung pada rekomendasi tim komite dari Kementerian Kehutanan. "Mudah-mudahan. (Syaratnya) Kalau ternyata komite yang terdiri para ahli ini mengatakan sok (silakan) dibuka," ujar Farhan pada Jumat (20/2/2026).

    Selain menunggu restu tim ahli, Pemerintah Kota Bandung juga harus menempuh jalur koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Langkah ini diperlukan mengingat adanya proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Koordinasi ini guna memastikan apakah diperbolehkan adanya aktivitas komersial seperti penjualan tiket di tengah sengketa hukum.

    Farhan menegaskan bahwa sebelum memutuskan untuk membuka kembali akses bagi wisatawan, kondisi kesehatan satwa harus menjadi pertimbangan fundamental. Ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan agar satwa tidak dalam kondisi telantar saat dipamerkan kembali kepada publik. "Tapi, sebelum bicara buka atau tutup, Kita mesti memastikan bahwa hewannya sejahtera. Jangan sampai dibuka hewannya garering (sakit-sakitan)," tutupnya.

  • Ancam Pidana, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Jamin Stok Pakan Satwa Bandung Zoo Aman

    Ancam Pidana, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Jamin Stok Pakan Satwa Bandung Zoo Aman

    Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas guna menjamin kesejahteraan satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) pascapenyegelan lahan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa distribusi pakan bagi hewan-hewan di lokasi tersebut menjadi prioritas utama yang tidak boleh diganggu oleh pihak mana pun.

    Farhan menegaskan bakal memproses hukum siapa saja yang mencoba melakukan sabotase atau menghalang-halangi petugas saat menyalurkan pakan. Berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan, pemkot telah memiliki landasan kuat untuk menyeret oknum yang mengganggu proses tersebut ke ranah pidana.

    "Kami akan bertindak tegas secara hukum kepada siapapun pihak yang menolak, menghalang-halangi, dan mensabotase apabila ada upaya-upaya untuk mencegah pemerintah pusat memberikan pangan untuk kesejahteraan hewan," ujar Farhan, Jumat (20/2/2026).

    Ia mencontohkan, tindakan sederhana seperti sengaja menghambat waktu kedatangan petugas pemberi pakan sudah masuk dalam kategori pelanggaran. Jika jadwal distribusi yang seharusnya dilakukan pagi hari menjadi terlambat akibat adanya penghadangan, Farhan memastikan proses hukum akan langsung berjalan. Saat ini, koordinasi intensif dengan pihak kepolisian juga telah dibangun untuk mengantisipasi potensi gesekan di lapangan.

    Situasi di Bandung Zoo sendiri memanas setelah dilakukan penyegelan pada 5 Februari 2026. Langkah ini diambil menyusul pencabutan izin lembaga konservasi milik Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) sebagai pengelola oleh Kementerian Kehutanan.

    Selain fokus pada pengamanan satwa, Pemerintah Kota Bandung kini tengah merampungkan regulasi teknis terkait pengelolaan kawasan tersebut. "Dalam beberapa hari ini kita akan selesaikan Kepwal (Keputusan Wali Kota) untuk penentuan komite untuk seleksi," pungkas Farhan terkait langkah administratif lanjutan bagi masa depan Bandung Zoo.

  • Kabar Duka, Ibunda Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Meninggal Dunia

    Kabar Duka, Ibunda Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Meninggal Dunia

    Pemerintah Kota Bandung tengah diselimuti suasana duka. Nani Rubiyani, ibunda dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 22.58 WIB di Kota Bogor.

    Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Penggalang Nomor 1, Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor. Berdasarkan informasi dari Diskominfo Kota Bandung, prosesi pemakaman dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026) di TPU Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor.

    Ucapan belasungkawa mengalir dari jajaran pemerintahan setempat. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam mewakili seluruh keluarga besar Pemkot Bandung atas wafatnya ibunda Wali Kota.

    "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Kami keluarga besar Pemerintah Kota Bandung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nani Rubiyani. Semoga almarhumah husnul khatimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," ujar Iskandar Zulkarnain.

    Selain memberikan doa bagi almarhumah, Iskandar juga berharap agar Wali Kota Muhammad Farhan beserta keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Pihak Pemkot Bandung turut mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.