Tag: musyawarah wilayah

  • Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Muswil PPP Sumut di Balige Ditolak 32 DPC, Sarmadan Nur Lubis Tetap Klaim Terpilih

    Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Balige, Kabupaten Toba, menuai polemik. Sarmadan Nur Lubis diklaim terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut dalam Muswil tersebut.

    Namun, hasil Muswil ini ditolak tegas oleh 32 dari 33 DPC kabupaten/kota di Sumut. Sarmadan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut, ditunjuk pada 27 Januari 2026. Ia menggantikan Jakfaruddin Harahap yang dicopot karena menolak percepatan Muswil.

    "Iya (saya terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut) tanggal 8 Februari jam 20.00 WIB di Balige," kata Sarmadan Nur Lubis, Rabu (11/2/2026).

    Sarmadan mengklaim Muswil dihadiri oleh 2/3 peserta, atau sekitar 22 orang. "2/3 hadir, 22 (peserta)," ucapnya.

    Penolakan terhadap Muswil di Balige datang dari kubu Jakfaruddin, diwakili oleh Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Jonson Sihaloho. Jonson menilai penunjukan Sarmadan sebagai Plt Ketua adalah kekeliruan dan menolak mengakui pelaksanaan Muswil tersebut.

    "Kami barisan Pak Jakfar menolak muswil itu dikarenakan sebelumnya kita sudah menolak status Plt (Ketua DPW PPP Sumut) SK yang ditandatangani oleh Pak Mardiono dan Wasekjen Pak Jabbar Idris, SK Plt itu tidak tepat," kata Jonson Sihaloho.

    Menurut Jonson, penunjukan Plt tidak sesuai dengan islah yang digagas di Jakarta. Islah tersebut dilakukan antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, disaksikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Dalam islah, disepakati pembentukan 6 pengurus DPP dengan masing-masing 3 orang dari tiap kubu. Kemudian, disepakati juga untuk mengesahkan anggaran dasar terlebih dahulu sebelum konsolidasi.

    Penyebab Konflik Internal PPP

    "Dalam perjalanannya yang diminta legalitas formal adalah pengesahan anggaran dasar lebih dulu supaya DPP itu sah secara mekanisme organisasi, tidak dilaksanakan oleh Pak Mardiono dan malah melakukan konsolidasi ke bawah tanpa melibatkan Pak Sekjen (Taj Yasin) apalagi Pak Agus Suparmanto, maka diminta lah wilayah-wilayah supaya Muswil," ucap Jonson.

    Hal ini menyebabkan DPW PPP Sumut di bawah kepimpinan Jakfaruddin menolak percepatan Muswil. Terlebih, SK Jakfaruddin sebagai Ketua DPW masih berlaku hingga Agustus 2026.

    "SK DPW PPP Sumatera Utara itu masih lama sampai Agustus, jadi surat yang kami balas ke DPP itu bukan menolak (Muswil) tapi meminta ditunda karena payung hukum konsolidasi ke bawah ini dirumuskan dulu anggaran dasar tadi, karena Pak Mardiono belum sempat mengesahkan anggaran dasar karena keluar saat pleno 1 Muktamar sewaktu ada kisruh-kisruh itu," jelasnya.

    Perbedaan Pandangan Petinggi Partai

    Mardiono, Agus Suparmanto, dan Taj Yasin memiliki pandangan berbeda mengenai penyelesaian masalah ini. Mardiono memilih untuk langsung melakukan konsolidasi melalui Muswil, sementara Agus dan Taj Yasin menekankan pentingnya membereskan anggaran dasar terlebih dahulu.

    "Akar masalah ini di sini, Pak Mardiono berpandangan menunggu ini beres konsolidasi dulu lah, dan tentu Pak Agus Suparmanto dan Pak Taj Yasin melihatnya sumir, yang pokoknya itu anggaran dasarnya dulu diberesin," terang Jonson.

    Pihak Terlibat Posisi Terkini Klaim / Sikap
    Sarmadan Nur Lubis Plt Ketua DPW PPP Sumut Terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sumut
    Jakfaruddin Harahap Mantan Ketua DPW PPP Sumut Dicopot, kubunya menolak Muswil di Balige
    Jonson Sihaloho Wakil Ketua OKK 1 DPW PPP Sumut Menilai penunjukan Plt dan Muswil tidak tepat
    Mardiono Ketua Umum PPP Melakukan konsolidasi dengan Muswil
    Agus Suparmanto Petinggi PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu
    Taj Yasin Sekjen PPP Menilai anggaran dasar harus dibereskan lebih dulu

    Jonson mengklaim, 32 dari 33 DPC PPP di Sumut menolak hadir dalam Muswil di Balige. Hanya satu DPC yang hadir, namun belakangan juga disebut menolak hasil Muswil tersebut.

    "Dari 33 Ketua DPC se Sumatera Utara, hanya 1 yang menghadiri Muswil di Balige itu, itupun sesungguhnya kata dia ditolak," sebutnya.

    Pernyataan penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut dan Muswil di Balige disebut telah ditandatangani secara tertulis oleh 33 DPC. Kepemimpinan Jakfaruddin juga menolak mengakui hasil Muswil di Balige.

    "Insyaallah kami (PPP Sumut di bawah kepemimpinan Jakfaruddin) akan Muswil juga. Kita masih mengakui Jakfaruddin sebagai ketua, Usman Efendi Sitorus sebagai sekretaris, dan Darwin Marpaung sebagai bendahara. Kita tidak mengakui adanya Muswil (di Balige)," pungkas Jonson.