Mata uang yang selama ini dikenal sebagai aset lindung nilai ternyata tidak selalu aman setelah melewati tahun-tahun penuh gejolak.
Sebagian besar investor menganggap dolar AS, franc Swiss, dan yen Jepang sebagai mata uang yang biasanya stabil saat terjadi gejolak geopolitik maupun ekonomi.
Namun, dalam satu tahun terakhir, ketiganya justru menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi, sehingga pasar mulai meninjau ulang status "aman" tersebut, seperti dikutip dari CNBC.
Dolar AS mengalami tekanan besar sepanjang 2025 hingga awal 2026. Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang mengubah tatanan perdagangan global memicu aksi “sell America”, yakni gelombang penjualan aset-aset AS termasuk dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Kebijakan dagang yang dinilai tidak konsisten serta kekhawatiran terhadap arah utang pemerintah AS membuat kepercayaan investor melemah.
Dalam catatan riset bulan Desember, bank swasta asal Swiss, Julius Baer, menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan yang tidak menentu” hanyalah salah satu penyebab tekanan terhadap dollar.
Bank tersebut juga menambahkan bahwa kebijakan Trump melalui “One Big Beautiful Bill Act” menempatkan AS pada “jalur utang yang tidak berkelanjutan.”
Indeks dollar yang mengukur kekuatan dolar terhadap sejumlah mata uang utama anjlok lebih dari 9 persen sepanjang 2025 dan terus melemah di 2026.
Sejumlah analis bahkan menilai status safe haven dollar lebih merupakan mitos, karena secara historis pergerakannya tidak selalu menguat saat pasar global berada dalam mode penghindaran risiko.
Dalam catatan riset yang dirilis Rabu, Kepala Riset Valuta Asing di Deutsche Bank George Saravelos, menyebut status dolar sebagai aset safe haven sebagai “mitos”.
Ia membantah anggapan bahwa dolar selalu menguat saat investor menghindari risiko (risk aversion).
“Grafik sederhana yang menunjukkan hubungan antara dolar dan saham membuktikan hal itu tidak benar. Secara historis, korelasi rata-rata antara dollar AS dan pasar saham mendekati nol, dan dalam setahun terakhir dolar kembali tidak lagi bergerak searah dengan indeks S&P,” ujarnya.
Sementara itu, CEO sekaligus manajer portofolio Smead Capital Management Cole Smead, pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa ia melihat pelemahan dolar masih akan berlanjut.
“Kita sedang berada dalam tren bearish dolar untuk jangka panjang,” katanya.
“Jika melihat kembali periode ‘mania Amerika’ di pasar, seperti gelembung telekomunikasi dan teknologi pada akhir 1990-an, dollar mencapai puncaknya pada 2002 dan dalam enam tahun berikutnya turun ke level terendah yang tidak terlihat dalam waktu yang sangat lama,” jelas dia.
Indeks dolar AS tercatat merosot sekitar 41% dari level puncak 2002 hingga titik terendahnya pada 2008.
Gejolak Yen Jepang
Yen Jepang juga tidak luput dari gejolak. Sepanjang 2025 nilainya bergerak naik-turun tajam terhadap dolar, dipengaruhi ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan dan dinamika politik domestik.
Ketika kebijakan fiskal ekspansif diumumkan pemerintahan baru, yen sempat tertekan dan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang melonjak.
Spekulasi intervensi otoritas pun berulang kali muncul saat nilai tukar mendekati level psikologis tertentu.
Analis Citi menyatakan bahwa yen kemungkinan tidak akan melemah jauh melampaui level 160, karena kondisi tersebut dapat memicu intervensi dari otoritas Jepang maupun AS.
Semetara itu, ING Group melihat tekanan terhadap yen masih akan berlanjut, terutama jika sentimen pasar kembali mengarah pada penguatan dolar AS.
Namun, di saat yang sama, ruang pelemahan dinilai tidak sepenuhnya terbuka lebar karena adanya potensi intervensi dari otoritas moneter.
“Yen akan kembali mendekati level 160, tetapi kemungkinan akan terjadi tarik-menarik antara pasar dan otoritas di sekitar level 159,” tulis bank Belanda ING dalam catatan tertanggal 9 Februari.
Berikut adalah perbandingan performa mata uang safe haven:
| Mata Uang |
Faktor Pendorong Volatilitas |
Potensi Intervensi |
| Dolar AS |
Kebijakan Perdagangan, Utang Pemerintah |
Tidak Ada |
| Yen Jepang |
Suku Bunga, Dinamika Politik Domestik |
Otoritas Jepang/AS |
Menteri Keuangan AS Scott Bessent membantah bahwa pemerintah AS telah melakukan intervensi sebelum pemeriksaan nilai tukar (rate check) pada Januari.