Polda Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan pemulangan 13 perempuan asal Jabar yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Belasan perempuan tersebut diketahui dipekerjakan sebagai pemandu lagu atau lady companion (LC) pada sejumlah tempat hiburan malam di wilayah tersebut.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengonfirmasi bahwa seluruh korban bekerja di pub atau tempat karaoke di Sikka. Kasus ini mencuat ke publik setelah salah satu korban mengunggah kesaksian di media sosial mengenai ancaman fisik dan kekerasan verbal yang dialaminya di tempat kerja. Unggahan viral tersebut direspons oleh personel Polres Sikka yang tengah berpatroli, yang kemudian ditindaklanjuti dengan razia ke sejumlah lokasi hiburan.
Hasil penyelidikan sementara mengungkap adanya pola eksploitasi melalui jeratan utang. Para korban awalnya dijanjikan upah tinggi berkisar Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Namun, biaya transportasi, akomodasi, hingga kebutuhan hidup sehari-hari dibebankan sebagai utang yang harus dicicil. Selain itu, pihak pengelola tempat hiburan memberlakukan sistem denda dan target pendapatan harian yang ketat bagi para pekerja.
"Mereka semuanya bekerja di pub atau tempat karaoke di wilayah Sikka," ujar Kombes Pol Hendra Rochmawan di Mapolda Jabar, Kamis (19/2). Ia juga menambahkan bahwa proses pemulangan memerlukan waktu karena adanya keterikatan kontrak kerja yang perlu diselesaikan secara prosedural.
Pihak kepolisian saat ini juga mendalami potensi eksploitasi lebih jauh, termasuk dugaan pemaksaan menjadi pekerja seks komersial (PSK) serta keterlibatan korban di bawah umur, meskipun mayoritas korban terdata berusia di atas 17 tahun. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka karena prioritas utama masih tertuju pada perlindungan dan pemulangan korban ke daerah asal.
Langkah penanganan ini menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis tanpa kejelasan kontrak kerja untuk menghindari praktik perdagangan manusia serupa di masa mendatang.









