Tag: Nusakambangan

  • Nusakambangan Hasilkan Mesin Pengolah Sampah Karya Napi, Zero Waste Target Tercapai

    Nusakambangan Hasilkan Mesin Pengolah Sampah Karya Napi, Zero Waste Target Tercapai

    Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini dikelola maksimal di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Aset Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ini telah menunjukkan inovasi signifikan dalam pengelolaan limbah.

    Sebuah Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah dibangun dan beroperasi sejak delapan bulan lalu. Fasilitas ini menjadi sarana pembinaan narapidana (napi) yang tidak hanya menciptakan kondisi zero waste, tetapi juga memberdayakan mereka.

    Para napi di BLK Pengolahan Sampah berhasil menciptakan mesin pengolah sampah. Mesin ini dibuat oleh napi yang memiliki pengetahuan teknik mesin dan kemampuan las besi.

    "Ini asli produk warga binaan semua?" tanya Menteri Agus kepada perwakilan PT Solusi Limbah Abadi yang sehari-hari mendampingi kegiatan para napi di BLK Pengolahan Sampah ini di lokasi, Selasa (10/2/2026).

    Perwakilan PT Solusi Limbah Abadi, mitra swasta yang melatih napi, menjelaskan bahwa mesin tersebut asli buatan tangan para napi. Mereka bersama Kalapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan Winarso mengumpulkan napi-napi terdidik.

    "Ini rakitan semua di sini. Napi yang punya basic teknik, las kita kumpulkan. Kita building, kita rakit," jelas perwakilan perusahaan tersebut.

    Menteri Imipas Agus Andrianto mendampingi 10 legislator dari Komisi XIII DPR RI berkeliling melihat sarana pembinaan napi. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah BLK Pengolahan Sampah, tempat dua mesin beroperasi.

    Perwakilan PT Solusi Limbah Abadi menyatakan, salah satu dari dua mesin pengolah sampah tersebut adalah karya tangan para napi. Mesin ini menunjukkan tingkat keahlian dan dedikasi yang tinggi dari para warga binaan.

    Terdapat potensi pengembangan yang besar dari produk inovasi ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah dapat membuka peluang pasar yang lebih luas.

    "Kalau bisa kita produksi mesin dan kerjasama dengan pemda, bisa ada TPA di lapas, bisa juga untuk kegiatan sanksi sosial," tutur perwakilan PT Solusi Limbah Abadi.

    Menteri Agus menyetujui gagasan tersebut dan menanyakan uji kualitas mesin rakitan itu. Perwakilan PT Solusi Limbah Abadi menyatakan kualitas mesin telah teruji. Kemudian, Menteri Agus bertanya mengenai merek mesin tersebut jika akan dipasarkan.

    "Mereknya apa dong?" tanya Menteri Agus kembali.

    "(Penamaan produk mesin) ikut Bapak (Menteri Agus)," jawab perwakilan PT Solusi Limbah Abadi.

    Menteri Imipas mengusulkan nama produk "NK Product" sebagai merek mesin pengolah sampah tersebut. Nama ini dipilih untuk mencerminkan asal dan identitas produk yang dibuat di Nusakambangan.

    Pantauan detikcom di lokasi menunjukkan, 12 narapidana terlibat di BLK Pengolahan Sampah. Beberapa dari mereka terlihat sibuk mengecat bodi rakitan mesin dengan warna biru, menandakan proses produksi yang sedang berlangsung.

    Pengelolaan Sampah Terpadu di Nusakambangan

    Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, Winarso, menjelaskan volume sampah mencapai 1 ton setiap harinya. Sampah ini berasal dari 13 lapas dan bapas di pulau tersebut.

    Sampah terdiri atas sisa makanan, sampah dapur, organik, serta non-medis dari aktivitas harian warga binaan dan petugas. Volume sampah yang besar ini memerlukan penanganan yang efektif.

    Asal Sampah Jenis Sampah Utama Volume Harian (Ton)
    13 Lapas dan Bapas di Nusakambangan Sisa makanan, sampah dapur, organik, non-medis 1

    Winarso menyampaikan, sebelum adanya BLK ini, setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) menaruh sampahnya di belakang lapas. Namun, kini kondisi berubah drastis berkat operasional BLK.

    "Satu hari bisa satu ton sampah dari lapas se-Nusakambangan yang diolah. Sebelumnya sampah setiap UPT ditaruh di belakang lapas. Sejak adanya BLK ini (sampah) zero waste. Sumber sampah dari 13 UPT di Nusakambangan," kata Winarso.

    Hasil akhir pengolahan sampah berupa abu pembakaran yang dimanfaatkan kembali sebagai bahan urugan. Selain itu, abu tersebut dicampur dengan kotoran hewan (kohe) untuk pupuk.

    Pupuk ini digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Nusakambangan. Ini menunjukkan siklus pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

    "Pengolahan sampah di Nusakambangan mulai beroperasi pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu di seluruh wilayah lapas Nusakambangan," tutur Winarso.

  • Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai 'pulau penjara', berhasil mencapai zero waste. Keberhasilan ini terwujud berkat Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah yang mengolah sekitar 1 ton sampah setiap hari.

    Di pulau ini, terdapat 13 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (UPT Ditjenpas), meliputi 12 lembaga pemasyarakatan dan 1 badan pemasyarakatan. Dengan 4.037 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana, volume sampah yang dihasilkan mencapai 1 ton per hari.

    Program zero waste di Nusakambangan telah berjalan selama delapan bulan belakangan. BLK Pengolahan Sampah menjadi kunci utama dalam upaya pengelolaan lingkungan ini.

    “Satu hari bisa 1 ton sampah dari lapas se-Nusakambangan yang diolah. Sebelumnya, sampah setiap UPT ditaruh di belakang lapas. Sejak adanya BLK ini, (sampah) zero waste. Sumber sampah dari 13 UPT di Nusakambangan,” jelas Kepala Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, Winarso, saat rombongan Komisi XIII DPR RI mengecek sarana pembinaan napi di Nusakambangan, Rabu (11/2/2026).

    Kerja Sama dan Pelibatan Napi

    Operasional BLK Pengolahan Sampah merupakan hasil kerja sama Nusakambangan dengan PT Solusi Limbah Abadi. Para narapidana dilatih untuk mengolah sampah menjadi pupuk.

    Sampah yang diolah meliputi sisa makanan, sampah dapur, sampah organik, serta sampah nonmedis. Sampah-sampah ini dihasilkan dari aktivitas harian warga binaan dan petugas di seluruh lapas.

    Winarso mengatakan, upaya ini telah mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Pengelolaan sampah terpadu menjadi prioritas di seluruh wilayah lapas Nusakambangan.

    “Sampah domestik tersebut diolah dengan metode pembakaran hingga habis menggunakan sarana yang tersedia sehingga sampah berkurang secara signifikan dan tidak menumpuk di lingkungan lapas,” jelas Winarso.

    Hasil akhir pengolahan berupa abu pembakaran juga dimanfaatkan kembali. Abu tersebut digunakan sebagai bahan urukan di area tertentu dan campuran pupuk bersama kotoran hewan.

    Pupuk yang dihasilkan mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Nusakambangan. Program ini menunjukkan komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Berikut adalah rincian jenis sampah yang diolah dan pemanfaatannya:

    Jenis Sampah Metode Pengolahan Pemanfaatan Hasil
    Sisa makanan Pengolahan Pupuk
    Sampah dapur Pengolahan Pupuk
    Sampah organik Pengolahan Pupuk
    Sampah nonmedis Pembakaran Bahan urukan & campuran pupuk

    “Pengolahan sampah di Nusakambangan mulai beroperasi pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu di seluruh wilayah lapas Nusakambangan,” tutur Winarso.

  • Menteri Agus Ajukan Tiga Lokasi Mega Prison, Nusakambangan Jadi Prioritas

    Menteri Agus Ajukan Tiga Lokasi Mega Prison, Nusakambangan Jadi Prioritas

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan perkembangan rencana pembangunan mega prison atau penjara berukuran sangat luas. Dia mengaku telah mengajukan tiga opsi lokasi untuk proyek tersebut.

    Tiga lokasi yang diusulkan adalah Pulau Keluang di Kalimantan Tengah (Kalteng), Pulau Rakit (Pulau Biawak) di Indramayu, Jawa Barat (Jabar), serta Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

    “Dalam rangka untuk mengecek kesiapan salah satu prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun mega prison. Di mana dua pulau kita ajukan, dan salah satu pulau yang menjadi alternatif pilihan adalah di Pulau Nusakambangan,” jelas Menteri Agus kepada wartawan di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan pada Selasa (10/2/2026).

    Menteri Agus menerangkan, pembangunan mega prison di Pulau Keluang dan Pulau Rakit membutuhkan waktu lebih dari empat tahun. Hal ini karena perlu pembangunan fasilitas umum seperti dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional.

    “Karena kalau dibangun di pulau, sesuai dengan rekomendasi yang kami sampaikan kepada beliau, bahwa kalau di pulau mungkin dalam empat tahun mungkin belum selesai karena perlu banyak membangun fasilitas sebelumnya,” terang Menteri Agus.

    Masalah kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga kini belum teratasi sepenuhnya. Pembangunan mega prison menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Menteri Agus menambahkan, Pulau Nusakambangan menjadi opsi lokasi mega prison karena sudah dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan pemasyarakatan. Kondisi ini membuat biaya dan waktu pembangunan lebih efisien.

    “Tapi kalau dibangun di Nusakambangan, tentunya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah dengan kepastian anggaran. Jadi, kalau dibangun di pulau, mungkin kepastian anggarannya bisa membengkak tergantung situasi cuaca dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyiapkan pelabuhan, menggeser logistik sampai penyiapan fasilitas-fasilitas lainnya,” ungkap Menteri Agus.

    Mega prison ini dirancang untuk menampung 5.000 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana (napi). Anggaran pembangunan menggunakan skema multiyears.

    “Untuk mega prison sesuai dengan perencanaan sekitar kapasitasnya 5.000 jadi. Alokasi anggarannya multiyears. Memang sampai saat ini kita belum mendapat arahan. Di mana tempatnya, namun kami sudah mengajukan beberapa saran di dua pulau dan satu tetap di Nusakambangan dengan berbagai pertimbangan,” tutur Menteri Agus.

    Dukungan DPR RI Terhadap Pembangunan Mega Prison

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan persetujuannya terhadap pembangunan mega prison di Pulau Nusakambangan. Willy menilai tata kelola Pulau Nusakambangan sangat stabil dan maju.

    “Kalau kita lihat kesiapan Nusakambangan untuk mega prison itu ini sudah sangat establish, sudah sangat mapan jadi. Kami mendukung untuk kemudian, kalau toh ini (mega prison) ditaruh di sini ya. Kita tidak mulai dari 0 ya, klasterisasinya (Nusakambangan) sudah sangat maju, tata kelolanya sudah bagus,” kata Willy.

    Berikut perbandingan potensi lokasi mega prison:

    Lokasi Keunggulan Tantangan
    Pulau Nusakambangan Fasilitas pendukung tersedia, waktu & biaya pembangunan lebih cepat –
    Pulau Keluang (Kalteng) – Perlu pembangunan fasilitas dasar (dermaga, dll.), waktu pembangunan > 4 tahun
    Pulau Rakit (Indramayu) – Perlu pembangunan fasilitas dasar (dermaga, dll.), waktu pembangunan > 4 tahun
  • Menteri Agus Andrianto Tinjau Budidaya Ikan Sidat di Nusakambangan Cilacap

    Menteri Agus Andrianto Tinjau Budidaya Ikan Sidat di Nusakambangan Cilacap

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mendampingi Komisi XIII DPR RI meninjau sarana pembinaan narapidana di Nusakambangan.

    Kunjungan ini berlokasi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu fokus kunjungan adalah kolam budidaya Ikan Sidat.

    Agus Andrianto menjelaskan, pelatihan budidaya Ikan Sidat bertujuan membuat narapidana terampil. Ini juga diharapkan dapat menghidupkan komunitas nelayan.

    Bibit sidat untuk Nusakambangan dibeli dari nelayan di Cilacap. Sidat dikenal kaya vitamin, protein, dan Omega 3. Di Jepang, ikan ini populer dengan nama Unagi.

    Anggota Komisi XIII, Yanuar Arif Wibowo, bertanya mengenai asal pembibitan ikan sidat. Pertanyaan ini ditujukan kepada pegiat budidaya Sidat, Rudi Sutomo.

    Rudi adalah mitra pendamping yang melatih narapidana budidaya Ikan Sidat. Dia menyalurkan bibit sidat tangkapan nelayan ke Nusakambangan.

    "Pembibitannya dari mana?" tanya anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo kepada pegiat budidaya Sidat, Rudi Sutomo, Selasa (10/2/2026).

    "Dari koperasi," jawab Rudi.

    Yanuar kemudian bertanya kapasitas tampung bibit per kolam. Kolam-kolam sidat ini terletak di dekat bibir pantai.

    "Kolam isi 6.000 bibit, Pak," jawab Rudi.

    Menteri Agus menambahkan bahwa pihaknya sengaja memberdayakan komunitas nelayan setempat. Ia berharap budidaya Ikan Sidat memberi efek ekonomi positif.

    "Komunitas nelayan biar hidup, warga binaan tambah pengetahuan agar saat keluar bisa menerapkan budi daya ikan juga," timpal Menteri Agus menjelaskan.

    Manfaat Ikan Sidat

    Ikan sidat memiliki banyak manfaat kesehatan. Kandungan gizinya menjadikannya komoditas bernilai tinggi, terutama di pasar internasional.

    Kandungan Gizi Utama Manfaat
    Vitamin Mendukung fungsi tubuh
    Protein Pembangunan otot dan perbaikan sel
    Omega 3 Kesehatan jantung dan otak

    Kandungan nutrisi tinggi ini membuat sidat digemari sebagai menu sehat. Popularitasnya di Jepang sebagai Unagi menunjukkan nilai pasarnya.

    Inisiatif Pelatihan dan Lapangan Kerja

    Setelah meninjau kolam, Menteri Agus mempersilakan rombongan mencicipi sidat olahan. Sidat disajikan bakar biasa, dan ada yang dioles saus ala Jepang.

    Legislator Marinus Gea mengutarakan ide pelatihan budidaya Ikan Sidat. Ia mengusulkan agar Nusakambangan melatih pihak luar yang memiliki lahan.

    Marinus berharap, pihak yang dilatih nantinya dapat menyerap mantan narapidana. Mereka akan dipekerjakan sebagai tenaga ahli budidaya ikan.

    "Saya mau bertanya, idenya sangat bagus, penjelasan komprehensif, di antara teman-teman ini seperti jadi punya inspirasi bagaimana mengembangkan budidaya ini. Bagaimana jika butuh pelatihannya untuk nanti proses ini bisa terjadi? Sehingga teman-teman (warga binaan pemasyarakatan) yang keluar dari Nusakambangan bisa ditampung di pihak-pihak luar yang punya lahan untuk dikembangkan?" tanya Marinus.

    Ide ini disambut baik Menteri Agus dan jajarannya. Mereka bersedia membantu pelatihan, terutama jika ini menciptakan lapangan kerja. Fokusnya adalah lapangan kerja bagi mantan warga binaan pemasyarakatan.

  • Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyarankan Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi lokasi pidana alternatif kerja sosial. Pulau yang dahulu dikenal 'horor' ini dinilai sudah jauh berkembang dan produktif.

    Berbagai balai latihan kerja (BLK), peternakan, kolam budidaya ikan, serta lahan pertanian telah membuat suasana Nusakambangan 'hidup'. Kondisi ini diciptakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menumbuhkan kemandirian warga binaan.

    “Tadi kami lihat bagaimana beberapa titik mulai dari (kolam budidaya) sidat, mulai dari (kolam budidaya) udang, (peternakan) ayam, bahkan BLK (pengolahan) sampah. Ini suatu hal yang sudah sangat progresif. Tinggal bagaimana napas KUHP yang baru ini benar-benar produktif,” kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jateng pada Selasa (10/2/2026).

    Willy Aditya memuji kategori pembinaan yang detail di berbagai sektor oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenimipas. Ia mengapresiasi kinerja Menteri Agus Andrianto dan jajaran Ditjenpas.

    “Karena apa? Di sini kategorinya sudah sangat detail. Itu yang kami sangat terkesan sekali. Pak Menteri hebat dan jajaran Dirjen hebat, terus maju,” ucap Willy.

    Sebelumnya, Willy menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Pulau Nusakambangan setelah meninjau fasilitas pembinaan narapidana di pulau tersebut.

    “Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan,” kata Willy.

    Willy sepakat Nusakambangan dijadikan lokasi kerja sosial lantaran kegiatan pembinaan yang ada, terutama setelah KUHP baru memperkenalkan sanksi kerja sosial untuk tindak pidana ringan.

    “Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik,” ujar Willy.

    “Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini,” tambah dia.

    Tujuan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat langsung transformasi Pemasyarakatan pasca-berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Mereka juga ingin melihat penerapan pembinaan yang sesuai semangat Asta Cita.

    Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan berkeliling Pulau Nusakambangan. Anggota Komisi XIII yang turut serta adalah Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Inisiatif Transformasi Pulau Nusakambangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berbagai proyek telah berjalan.

    Bidang Contoh Kegiatan Pembinaan
    Manufaktur & Kerajinan Batako, Paving Block, Material Bangunan (FABA), BLK Konveksi
    Agrikultur & Pangan Budidaya Sidat, Udang, Ayam, Anggur, Melon, Sawah Padi, Ladang Jagung
    Pengolahan Limbah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang
    Lain-lain BLK Pelintingan Rokok, BLK Budidaya Anggrek, Bengkel Tepung & Beras Mocaf

    Menteri Agus memerintahkan Ditjenpas mengolah lahan idle menjadi sarana pembinaan narapidana di berbagai bidang. Ini mencakup Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok.

    Selain itu, terdapat BLK Konveksi, BLK budidaya Anggrek, lahan budidaya anggur dan melon. Ada juga bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta berbagai kegiatan ketahanan pangan.

    Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Ada pula budidaya ikan Nila, Udang Vaname, belut atau sidat, serta penanaman padi dan jagung.

    Pembinaan narapidana di Pulau Nusakambangan oleh Menteri Agus dijadikan percontohan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

  • Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi transformasi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Apresiasi disampaikan usai meninjau fasilitas pembinaan narapidana (napi) yang dikembangkan Ditjenpas Kemenkumham.

    Willy menyatakan sangat terkesan dengan perubahan signifikan di Nusakambangan. Ia menilai fasilitas yang ada telah menerapkan sistem pembinaan modern dan produktif.

    "Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan," kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (10/2/2026).

    Willy menyoroti KUHP baru yang memperkenalkan sanksi alternatif berupa kerja sosial untuk pelaku tindak pidana ringan. Ia mendukung Pulau Nusakambangan menjadi lokasi praktik kerja sosial tersebut.

    "Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik," ujar Willy.

    Willy menambahkan, kerja sosial di Nusakambangan dapat meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan. "Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini," tambah dia.

    Kunjungan Kerja Panja Pemasyarakatan

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat transformasi pemasyarakatan. Panja Pemasyarakatan ingin mengetahui penerapan KUHP dan KUHAP baru serta semangat Asta Cita.

    "Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru," tutur Willy.

    Transformasi ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita," sambung Willy.

    Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panja Pemasyarakatan. Anggota yang ikut antara lain Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Nusakambangan, Pulau Kemandirian dan Ketahanan Pangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Hukum dan HAM Agus mencanangkan transformasi Nusakambangan. Pulau ini diubah menjadi pusat kemandirian, ketahanan pangan, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Beberapa fasilitas yang dikembangkan termasuk lokasi produksi batako, paving block, dan material bangunan. Bahan bakunya berasal dari residu pembakaran batu bara (FABA) PLTU Adipala.

    Menteri Agus juga menginstruksikan Ditjenpas untuk mengolah lahan tidur. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan napi di berbagai bidang.

    Berikut adalah beberapa balai latihan kerja dan kegiatan yang dikembangkan di Nusakambangan:

    Jenis Balai Latihan Kerja Kegiatan Ketahanan Pangan
    Pengolahan Sampah Peternakan Ayam Petelur
    Pupuk Kandang Peternakan Bebek
    Pelintingan Rokok Peternakan Domba
    Konveksi Budidaya Ikan Nila
    Budidaya Anggrek Budidaya Udang Vaname
    Lahan Budidaya Anggur Budidaya Belut/Sidat
    Lahan Budidaya Melon Sawah Padi
    Bengkel Pengolahan Tepung dan Beras Mocaf Ladang Jagung

    Pembinaan napi di Pulau Nusakambangan dijadikan percontohan untuk seluruh lapas di Indonesia. Tujuannya agar narapidana memiliki kesadaran positif untuk menjadi produktif. Hal ini membekali mereka keterampilan saat kembali ke masyarakat.

  • DPR RI Kunjungi Nusakambangan, Awasi Pembinaan Napi Produsen Pupuk Organik

    DPR RI Kunjungi Nusakambangan, Awasi Pembinaan Napi Produsen Pupuk Organik

    Rombongan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan ini fokus pada pengawasan pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    Para legislator itu meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan. Di sana, lima narapidana terlihat sedang mengayak dan mengaduk kotoran hewan untuk diolah menjadi pupuk.

    "Pupuk organik ini bahan dasarnya adalah kotoran sapi, domba, kelelawar dan ayam," kata pendamping BLK Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan, Agustina Setyaningrum kepada rombongan Komisi XIII, di lokasi pada Selasa (10/2/2026).

    Rombongan Komisi XIII dipimpin oleh Ketua Willy Aditya dan Wakil Ketua Dewi Asmara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turut mendampingi kunjungan ini.

    Turut hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Mashudi, Kakanwil Ditjenpas Kemenimipas Jateng Mardi Santoso, dan Koordinator UPT Pemasyarakatan Nusakambangan Irfan.

    Agustina Setyaningrum, peneliti dari Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, mengungkapkan inovasi baru dalam pembuatan pupuk. Mereka berhasil menemukan formula yang mengurangi bau menyengat dari pupuk kandang.

    "Sekarang sudah ada progress hasil temuan inovasi baru dari kami, cairan aktivator dari jeroan sapi untuk mengolah kompos lebih cepat," terang Agustina.

    Menurut Agustina, aktivator tersebut mempercepat proses pengomposan. Hal ini memangkas waktu fermentasi hingga kurang dari 21 hari, sekaligus mengatasi pencemaran lingkungan akibat bau kompos.

    Sejumlah legislator sempat membaui cairan pupuk dari botol. Mereka menyatakan cairan tersebut berbau seperti tape, tanpa aroma kotoran hewan yang menyengat.

    "Segini berapa harganya?" tanya anggota Komisi XIII Edison Sitorus kepada Agustina, sambil menunjuk pupuk kompos kemasan 3 kg.

    "(Harga pupuk) 27 ribu rupiah, Bapak, karena dari kotoran kelelawar. Harganya lebih tinggi dari pupuk kohe ayam, sapi dan dan domba karena bahannya terbatas, dan proses mengambilnya susah. Kualitasnya juga sangat baik untuk tanaman ketahanan pangan," jelas Agustina kepada Edison.

    Produk Pupuk Napi Berhasil Dipasarkan

    Agustina menuturkan, pupuk buatan narapidana dengan formulasi tim akademisi Unsoed telah diujicobakan pada tanaman sayur kangkung. Hasilnya, kangkung yang dipanen memiliki ukuran jumbo.

    "Untuk pupuk karena untuk tanaman ketahanan pangan, misal kangkung lebih jumbo-jumbo. Kemarin sekali expo (pameran) di Unsoed, (produk BLK Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan) laku 500 kg di Unsoed," ujar Agustina.

    Produk pupuk organik BLK Nusakambangan dipasarkan secara online. Pemesanan masih terbatas di wilayah Cilacap dan sekitarnya.

    Legislator Komisi XIII yang Hadir

    Kunjungan ini diikuti oleh beberapa legislator Komisi XIII. Mereka meninjau langsung aktivitas di BLK FABA dan BLK Pengolahan Pupuk Organik.

    Nama Legislator Jabatan
    Willy Aditya Ketua Komisi XIII
    Dewi Asmara Wakil Ketua Komisi XIII
    Marinus Gea Anggota Komisi XIII
    Rapidin Simbolon Anggota Komisi XIII
    Maruli Siahaan Anggota Komisi XIII
    Prana Putra Soh E Anggota Komisi XIII
    Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII
    Mafirion Anggota Komisi XIII
    Edison Sitorus Anggota Komisi XIII
    Raja Faisal Anggota Komisi XIII
  • DPR Kunjungi BLK FABA Nusakambangan, Olah Limbah PLN Jadi Bahan Bangunan

    DPR Kunjungi BLK FABA Nusakambangan, Olah Limbah PLN Jadi Bahan Bangunan

    Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Balai Latihan Kerja (BLK) FABA.

    BLK FABA merupakan fasilitas pengolahan residu pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala, Cilacap, milik PT PLN. FABA merupakan singkatan dari flying ash and bottom ash.

    Pada Selasa (10/2/2026), terpantau 15 narapidana mengolah FABA menjadi batako, paving block, dan material sejenis. Empat narapidana menuangkan FABA ke mesin cetak.

    Empat narapidana lainnya menyambut hasil cetak paving block di depan mesin. Sementara itu, tujuh narapidana sibuk memindahkan dan menyusun paving block yang telah dicetak.

    Ketua Komisi XIII Willy Aditya menanyakan pasar produk olahan FABA kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

    "Ini sementara pasarnya ke mana, Pak Menteri?" tanya Ketua Komisi XIII Willy Aditya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di lokasi.

    "Sementara di Cilacap," jawab Menteri Agus.

    Pihak BLK FABA Nusakambangan menjelaskan kemampuan narapidana memproduksi paving blok dan material FABA. Dalam sehari, sekitar 30 narapidana mampu memproduksi 2.000 buah paving blok dan batako.

    "Untuk warga binaan kami dari Lapas Nirbaya Nusakambangan, Pak. Jumlahnya 30 orang dengan jam kerja efektif 5 jam. Kemampuan produksi 2.000 per hari," terang petugas lapas kepada para legislator.

    Kerja Sama Kementerian Imigrasi dan PLN

    BLK FABA ini didirikan berdasarkan kerja sama Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dengan PT PLN (Persero). Kerja sama ini melibatkan penyediaan bahan baku FABA oleh PLN.

    Sedangkan lokasi dan pekerja disediakan oleh Kementerian Imipas. Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi kerja sama ini.

    "Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, bahwa kami bisa berkontribusi dalam rangka pembinaan warga binaan permasyarakatan dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kebetulan PT PLN Persero ini punya limbah fly ash yang bisa menjadi pengganti semen. Dan juga bottom ash yang bisa menggantikan pasir dengan kualitas premium," kata Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo di Kawasan Nusakambangan, Selasa (10/9/2025).

    Produktivitas Narapidana

    Darmawan mengaku terkejut dengan kemampuan narapidana menyerap petunjuk pembuatan material bangunan. Produk material yang dikembangkan antara lain paving segi panjang, paving hexagonal, batako, roaster, buis beton D30, dan buis beton D50.

    Tabel jenis produk dan kapasitas produksi:

    Produk Kapasitas Produksi Harian (buah)
    Paving Blok 2.000
    Batako 2.000
    Paving Segi Panjang Bervariasi
    Paving Hexagonal Bervariasi
    Roaster Bervariasi
    Buis Beton D30 Bervariasi
    Buis Beton D50 Bervariasi

    "Maka penggunaan fly ash bottom ash ini yang dilakukan warna binaan bisa menghasilkan batako, paving block, beton bahkan untuk rumah dan pembangunan jalan. Dalam hal ini kami sangat terkejut dengan kemampuan warga binaan yang luar biasa kedisplinannya dan etos kerjanya. Sehingga produknya menjadi sangat premium dan punya pangsa pasar di industri," jelas Darmawan.

    Menteri Agus berharap program ini berkontribusi dalam pembangunan rumah murah. Terutama untuk masyarakat luas.

    "Syukur-syukur dikerjakan oleh tenaga terlatih dari warga binaan lapas atau rutan, sehingga anggaran negara yang tersedia mencukupi membangun Rumah Murah, sebagaimana target Bapak Presiden untuk pembangunan 3 juta Rumah Murah bagi masyarakat," pungkasnya.

  • Imipas Kirim 241 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Imipas Kirim 241 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali memindahkan sebanyak 241 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana (napi) berisiko tinggi (high risk) ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan lapas yang bebas dari narkoba dan ponsel.

    Sejak Imipas dibentuk, total 2.189 napi berisiko tinggi telah dikirim ke pulau yang dikenal dengan pengawasan ekstraketat tersebut. Langkah ini menegaskan keseriusan kementerian dalam menindak pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi menegaskan komitmen 'zero HP, zero narkoba' di dalam lapas dan rutan. Status high risk diberikan kepada napi yang kembali melakukan kejahatan dari dalam lapas, seperti pengendalian narkoba atau penipuan online.

    "Dengan jumlah terakhir 241 warga binaan high risk yang kami pindahkan ke Nusakambangan, artinya sudah lebih dari 2.000 warga binaan high risk yang mendapat tindakan tegas lantaran melanggar aturan di lapas," jelas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi, Senin (9/2/2026).

    "Zero narkoba adalah harga mati, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Imipas (Agus Andrianto). Dan jajaran Pemasyarakatan wajib menjadikannya pedoman yang harus dijalankan. Pemindahan warga binaan high risk ke Nusakambangan adalah salah satu langkah strategis untuk mewujudkannya," terang Mashudi.

    Tujuan Pemindahan Napi Risiko Tinggi

    Mashudi menyampaikan bahwa penempatan napi high risk di Lapas Super Maximum dan Maximum Security Nusakambangan bukan hanya tindakan represif. Hal ini juga merupakan langkah rehabilitatif agar napi menggunakan masa pembinaan untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih positif.

    "Kami berharap pemindahan ini dapat mencapai dua tujuan penting. Yang pertama agar lapas rutan yang ditempati sebelumnya dapat seoptimal mungkin bersih dari narkoba, HP, dan gangguan keamanan dan ketertiban. Tujuan yang kedua adalah agar warga binaan high risk yang dipindahkan dapat terjadi perubahan perilaku yang lebih baik karena mendapatkan tingkat pembinaan dan pengamanan yang tepat di Nusakambangan," tutur Mashudi.

    Proses Pembinaan dan Pengawasan

    Pembinaan di Nusakambangan dilakukan dengan mekanisme asesmen setiap enam bulan. Asesmen ini bertujuan untuk melihat tingkat perubahan perilaku dan memberikan peluang bagi napi high risk untuk pindah ke lapas dengan pengamanan lebih rendah jika perilaku mereka positif.

    Proses pemindahan napi high risk ke Nusakambangan diterapkan dengan pengawalan ketat dari Direktorat Pengamanan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jajaran wilayah Ditjenpas serta kepolisian.

    Data Pemindahan Narapidana Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan merupakan upaya berkelanjutan Kementerian Imipas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas.

    Tanggal Jumlah Napi Dipindahkan Asal Lapas/Rutan Total Napi Sejak Imipas Dibentuk
    Senin, 2 Februari 61 Rutan Surakarta (Jateng), Lapas Pamekasan, Lapas Surabaya, Lapas Pemuda Madiun (Jatim) 1.948
    Senin, 9 Februari 241 Berbagai lapas/rutan (tidak spesifik) 2.189

    Sebelumnya, pada Senin (2/2), sebanyak 61 napi high risk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur juga telah dipindahkan ke Nusakambangan. Mereka ditempatkan di Lapas dengan level keamanan Super Maximum dan Maximum Security.

    "Minggu ini kami melakukan dua kali pemindahan kepada 61 warga binaan kategori high risk. Jadi total sudah 1.948 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan untuk mendapatkan pembinaan dan pengamanan yang tepat," jelas Mashudi saat itu.

    Napi dari Jawa Tengah sebelumnya menghuni Rutan Surakarta, sementara dari Jawa Timur menghuni Lapas Pamekasan, Lapas Surabaya, dan Lapas Pemuda Madiun.