Tag: obligasi daerah

  • Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Melchias Mekeng Buka Sarasehan Obligasi Daerah di Maumere

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, resmi membuka Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara pada Kamis (12/2) ini mengusung tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Sarasehan di Maumere ini merupakan yang keenam. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diadakan di Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Semua sarasehan secara konsisten membahas topik obligasi daerah.

    Mekeng mengungkapkan, gagasan obligasi daerah telah didorongnya sejak tahun 2000 saat masih menjabat sebagai anggota MPR RI utusan daerah. Namun, saat itu momentumnya dinilai belum tepat.

    "Sekarang saya melihat ini sebagai blessing in disguise. Masyarakat di berbagai daerah, mulai bertanya, kenapa anggaran daerah meningkat tetapi rakyat belum juga sejahtera," kata Mekeng dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini mencontohkan Kabupaten Sikka. Pada awal Mekeng menjadi anggota DPR, APBD Sikka sekitar Rp 400 miliar. Kini, anggaran tersebut telah meningkat signifikan menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.

    Namun, menurutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting.

    "Pertanyaannya, ke mana uang yang disetor rakyat melalui pajak? Apakah hanya dinikmati segelintir orang?" ujarnya.

    Dampak Perubahan Kebijakan Transfer Pusat

    Mekeng juga menyinggung perubahan kebijakan transfer ke daerah. Ini terjadi setelah revisi regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Omnibus Law HKPD. Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan 26 persen dari penerimaan negara.

    Namun, kini komposisi tersebut tidak lagi diatur secara tetap. Kondisi ini membawa dampak signifikan pada alokasi anggaran daerah.

    "Sekarang kalau dihitung, anggaran ke daerah sekitar 19 persen. Artinya ada pengurangan sekitar 7 persen. Kalau dikalikan dengan penerimaan negara sekitar Rp 3.000 triliun lebih, maka sekitar Rp 300 triliun ditarik ke pusat," katanya.

    Menurut Mekeng, situasi ini harus menjadi momentum penting. Pemerintah daerah harus lebih mandiri, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Inilah yang mendorong FPG MPR gencar mengedukasi masyarakat. Mereka menyosialisasikan pentingnya alternatif pembiayaan daerah, terutama obligasi daerah melalui Sarasehan Nasional.

    Kebutuhan Payung Hukum Obligasi Daerah

    Penerbitan obligasi daerah dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan proyek produktif. Contohnya rumah sakit, pasar induk, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang menghasilkan arus kas serta menambah PAD.

    Namun, obligasi daerah ini memerlukan payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang.

    "Tanpa undang-undang, tidak akan ada investor yang mau menanamkan uangnya di obligasi daerah. Risiko terlalu besar. Kita belajar dari Undang-Undang Surat Utang Negara tahun 2002. Sebelum ada undang-undang, SUN tidak laku. Setelah ada undang-undang, langsung laku," ujar Mekeng.

    Fraksi Partai Golkar MPR RI akan menyusun naskah akademik lengkap. Naskah ini akan diserahkan kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas menjadi undang-undang.

    "Ini bukan asal omong. Kami akan serahkan naskah akademis lengkap. Nanti gong-nya di Jakarta," tegasnya.

    Mekeng juga mengingatkan kepala daerah untuk mulai mempersiapkan diri. Penerbitan obligasi daerah memerlukan serangkaian persyaratan ketat. Ini meliputi pemeriksaan BPK, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Kalau semua lolos, provinsi, kabupaten, dan kota bisa menerbitkan obligasi. Saya yakin kampung halaman kita bisa maju," katanya.

    Apresiasi juga disampaikan kepada Gubernur NTT, para kepala daerah, dan narasumber. Kontribusi mereka dinilai penting bagi penyempurnaan naskah akademik.

    Ke depan, akan digelar workshop teknis. Workshop ini akan membahas aspek lebih detail seperti penyusunan neraca, proyeksi keuangan, dan mekanisme penerbitan. "Kalau sekarang lebih ke arah politik anggarannya, nanti kita masuk ke teknisnya," ujarnya.

    Respon Positif dari Gubernur NTT

    Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut positif gagasan ini. Sarasehan ini dinilai memberikan pemahaman yang lebih utuh dan detail mengenai konsep obligasi daerah.

    "Kami betul-betul mendapatkan informasi baru, poin baru, cara baru yang mungkin selama ini hanya kami dengar sepintas," kata Emanuel.

    Bagi NTT, obligasi daerah bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan. Selama ini, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

    Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari Obligasi Daerah:

    Aspek Manfaat Potensial Obligasi Daerah
    Sumber Pendanaan Alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pusat.
    Peningkatan PAD Mendukung proyek produktif yang menghasilkan arus kas dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
    Partisipasi Publik Mendorong keterlibatan masyarakat dan diaspora dalam pembangunan lokal.
    Transparansi Memerlukan tata kelola yang baik dan transparan untuk kepercayaan investor.
    Diversifikasi Ekonomi Mendukung sektor-sektor prospektif seperti pelabuhan, pariwisata, dan transportasi.

    "Dengan pola obligasi daerah, energi dari dalam NTT sendiri, termasuk diaspora dan siapa saja yang mencintai NTT, bisa terlibat membangun daerah ini," ujarnya.

    Emanuel meyakini, dengan tata kelola yang baik dan transparan, obligasi daerah dapat menjadi jawaban. Ini untuk pembiayaan berbagai program prospektif di bidang pelabuhan, pariwisata, transportasi, dan sektor produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD.

    "Kalau selama ini kita pusing membiayai dari mana program-program yang prospektif, maka obligasi daerah bisa menjadi jawabannya," katanya.

    Diharapkan, setelah regulasi terbit, NTT dapat menjadi salah satu provinsi yang siap menerbitkan obligasi daerah. Ini akan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan dan penggerak ekonomi daerah.

    Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting. Hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua FPG MPR RI Andi Achmad Dara, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar. Juga hadir jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.

    Narasumber yang hadir antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Direktur Pemeriksaan V.B Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Arman Syifa, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin. Kegiatan ini juga mendapatkan atensi besar dari media massa daerah dan nasional, serta para penggiat media sosial daerah.

  • Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengajak pemerintah daerah untuk tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah. Instrumen ini dapat menjadi alternatif pembiayaan penting untuk pembangunan.

    Menurut Mekeng, daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki peluang. Mereka bisa menerbitkan obligasi asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    "Dalam menerapkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, daerah jangan ragu-ragu atau pesimis. NTT dan daerah-daerah lain di Indonesia saya rasa bisa. Senegal di Afrika saja bisa. Kenapa kita nggak bisa? Menurut saya kita lebih baik dari Senegal," kata Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Mekeng saat menjawab pertanyaan peserta Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Sikka, NTT. Acara tersebut bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Wakil Ketua FPG MPR RI, Andi Achmad Dara. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.

    Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga turut serta. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan undangan lainnya juga hadir meramaikan acara.

    Sejumlah narasumber turut hadir. Mereka antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Hadir juga Direktur Pemeriksaan V.B Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Arman Syifa.

    Tidak ketinggalan, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Dr. Didin Fatihudin, turut mengisi acara ini.

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak semua daerah otomatis bisa menerbitkan obligasi. Seluruh proses akan melalui tahapan ketat.

    Tahapan ini termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat. Ini memastikan hanya daerah yang siap yang dapat menerbitkan obligasi.

    "Semua boleh menerbitkan obligasi, tetapi tidak semua bisa dikasih izin. Itu akan melalui proses yang sangat ketat," ujar Wakil Rakyat Dapil NTT 1 ini.

    Mekeng menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki biro atau unit khusus. Biro ini harus menangani keuangan dengan personel yang profesional dan kompeten.

    "Daerah harus ada satu biro yang menangani tentang keuangan ini. Dan biro itu tidak bisa ditaruh orang sembarangan. Ini harus profesional, the right man on the right place. Bukan karena tim sukses, bukan karena teman," kata Mekeng.

    Mekeng mencontohkan pembenahan neraca keuangan negara. Ini dilakukan pemerintah pusat pada awal reformasi fiskal sebelum menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

    Saat itu, penataan aset dan penghapusan praktik anggaran non-budgeter menjadi fondasi penting. Hal ini dilakukan sebelum penerbitan utang dapat dilakukan.

    "Ini yang harus dilakukan daerah. Neracanya dirapikan dulu. Lihat kemampuan daerah itu bagaimana. Tidak bisa langsung terbit lalu disetujui," ujarnya.

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini menjelaskan, penerbitan obligasi daerah juga akan dinilai. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

    Jika peringkat (rating) rendah, investor tidak akan tertarik membeli obligasi tersebut.

    Kriteria Penerbitan Obligasi Daerah

    Ada beberapa kriteria penting dalam penerbitan obligasi daerah. Ini memastikan keberhasilan dan kepercayaan investor.

    Aspek Keterangan
    Kesiapan SDM Personel profesional & kompeten di unit keuangan khusus.
    Tata Kelola Neraca keuangan rapi & kemampuan daerah terukur.
    Penilaian Rating Lulus penilaian lembaga pemeringkat seperti PEFINDO.
    Proyek Produktif Pembiayaan proyek yang menghasilkan pendapatan (misal: pelabuhan).
    Transparansi Mendorong tata kelola transparan & akuntabel.

    "Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Belum tentu 514 itu bisa diizinkan. Yang dilihat adalah neracanya dan kemampuan keuangan daerah," kata Mekeng.

    Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberikan jaminan langsung dari APBD. Ini untuk obligasi yang diterbitkan. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu program pembangunan lain jika terjadi gagal bayar.

    Menurut Mekeng, proyek yang dibiayai melalui obligasi haruslah proyek produktif. Proyek tersebut harus menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan pelabuhan.

    Hasil dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Selain itu, juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    "Itu kan salah satu tujuannya. Uang hasilnya sebagian untuk membayar bunga dan pokok, sebagian menjadi PAD," ujarnya.

    Mendorong Transparansi dan Menekan Korupsi

    Mekeng menilai, penerbitan obligasi daerah dapat mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi instrumen untuk menekan praktik korupsi.

    "Kalau uang publik sudah masuk lewat obligasi, kontrolnya keras sekali. Tidak bisa dibelokkan kiri-kanan. Ini salah satu cara mengurangi korupsi di daerah," katanya.

    Ia mendorong pembahasan teknis terkait obligasi daerah diperkuat melalui forum lanjutan. Ini termasuk pelatihan regional yang menghadirkan para ahli.

    Ahli tersebut akan menjelaskan aspek akuntansi, rasio keuangan, hingga proyeksi arus kas lima tahunan.

    Di sisi lain, Mekeng mengingatkan agar dinamika politik tidak menghambat pembahasan kebijakan ini. Politik seharusnya mendukung kemajuan daerah.

    "Politiknya jangan ribut melulu. Jangan ego partai masuk ke dalam urusan beginian. Ini sudah harus memikirkan bagaimana daerah maju dan membangun," ujarnya.

    Mekeng optimistis, jika ada satu atau dua daerah yang berhasil menerbitkan obligasi dengan baik dan kredibel, daerah lain akan mengikuti. Ini akan menjadi contoh positif.

    "Kita harus lihat lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Kalau ada daerah yang leading, nanti daerah lain akan belajar. Ini proses. Tidak serta merta undang-undang terbit lalu semua langsung bisa menerbitkan," kata Mekeng.

    Menurutnya, investor akan sangat detail dalam menilai kelayakan obligasi. Termasuk menanyakan tujuan penggunaan dana, proyeksi arus kas, serta sumber pembayaran bunga dan pokok utang.

    Karena itu, kesiapan teknis dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama.

    "Jangan pesimis. Kalau pesimis, kita tidak akan menang. Pertanyaannya, mau atau tidak memperbaiki sistem keuangan dan akuntabilitasnya?" kata Mekeng.