Tag: OJK

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Puluhan Pelamar Daftar Calon ADK OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Puluhan Pelamar Daftar Calon ADK OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa puluhan pelamar telah mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftaran telah dibuka sejak Rabu, 11 Februari 2026.

    Jumlah pelamar menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk posisi strategis di sektor jasa keuangan. Proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan kandidat terbaik.

    Purbaya menyatakan bahwa banyak pendaftar telah masuk, meskipun ia belum meninjau seluruhnya. Puluhan nama telah tercatat.

    “Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya. Ada puluhan yang masuk,” kata Purbaya saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menegaskan tidak ada nama-nama yang diisukan seperti Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Misbakhun, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Enggak, itu mungkin enggak,” tutur Purbaya.

    Terkait isu pendaftaran Suahasil Nazara, Purbaya menyatakan keheranannya. Pasalnya, Suahasil merupakan bagian dari panitia seleksi (pansel) dari Kementerian Keuangan.

    “Saya baru tahu malah. Ngapain dia jadi Ketua OJK, dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga menyebut isu Misbakhun hanya rumor belaka. Ia menegaskan tidak ada kebenaran dalam kabar tersebut.

    “Enggak, itu kan politik. Enggak, nggak seperti itu, rumor itu mungkin salah,” ucap Purbaya.

    Jadwal dan Mekanisme Pendaftaran

    Pendaftaran calon pengganti ADK OJK telah dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB. Pendaftaran akan berakhir pada 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi.

    Pendaftaran ini dapat dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Posisi yang dibuka meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Jabatan yang Dibuka Status
    Ketua Dewan Komisioner Merangkap Anggota
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Merangkap Anggota
    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Merangkap Anggota
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pimpin Pansel OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pimpin Pansel OJK

    Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibentuk. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ditunjuk sebagai Ketua Pansel. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di OJK.

    Pansel OJK dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026. Proses seleksi bertujuan memperkuat tata kelola lembaga.

    Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota Pansel. Ia ditemani oleh delapan anggota lainnya. Susunan anggota ini mencerminkan kolaborasi lintas lembaga negara.

    "Purbaya ditetapkan menjadi Ketua merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya," dilansir dari Antara, Kamis (12/2/2026).

    Anggota Pansel OJK meliputi beberapa tokoh penting dari berbagai instansi. Mereka akan bekerja sama dalam menyeleksi kandidat terbaik.

    Daftar Anggota Pansel OJK

    Jabatan Nama Anggota Instansi
    Ketua merangkap Anggota Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Anggota Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (BI)
    Anggota Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Anggota Bambang Eko Suhariyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara
    Anggota Aida S Budiman Deputi Gubernur BI
    Anggota Erwan Agus Purwanto Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB
    Anggota Dhahana Putra Direktur Jenderal Perundang-undangan
    Anggota Muhammad Rullyandi Pakar Hukum Tata Negara
    Anggota Gusti Aju Dewi Pakar Grafologi

    Pengisian jabatan ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas OJK. OJK merupakan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

    Jabatan yang Dibuka untuk Seleksi

    Terdapat tiga jabatan penting yang akan dibuka dalam seleksi ini. Jabatan-jabatan tersebut vital bagi operasional OJK ke depan. Proses seleksi diharapkan menghasilkan pemimpin berintegritas.

    Jabatan yang akan diseleksi antara lain Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota. Selain itu, ada Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota. Terakhir, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Pengisian posisi ini diperlukan demi menjamin keberlanjutan kepemimpinan yang kredibel. OJK harus tetap menjadi lembaga yang kuat dan terpercaya. Tujuannya agar dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

  • Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Kecemasan melanda ribuan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka menjadi korban investasi bodong yang merugikan hingga ratusan juta Rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Senin (9/2) kemarin.

    Keterangan sementara menyebutkan, warga terjerat investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Aplikasi ini diduga kuat menjalankan skema ponzi.

    Polisi masih terus mendata jumlah korban investasi bodong di Pangandaran. Total kerugian belum dapat dihitung karena jumlah korban diperkirakan terus bertambah setiap harinya.

    “Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA,” kata Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada wartawan, Rabu (11/2/2024).

    Polres Pangandaran memerlukan keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Rencananya, koordinasi akan dilakukan dengan Subdirektorat 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

    Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan dilibatkan. Tujuannya mendalami kasus penipuan investasi ini.

    “Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini,” terang Ikrar.

    Kasus ini menjadi ramai di Pangandaran setelah anggota aplikasi investasi kesulitan saat penarikan dana. Polisi mengimbau warga agar lebih hati-hati menerima tawaran investasi.

    Masyarakat disarankan melapor jika menemukan pola yang mencurigakan. Ini bertujuan mencegah korban berjatuhan lebih banyak.

    Keterlibatan Anggota DPRD dan Peran OJK

    Di tengah penyelidikan, muncul rumor simpang siur terkait kasus ini. Beredar kabar bahwa salah seorang anggota DPRD Pangandaran diduga ikut terlibat sebagai manajer wilayah.

    Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan pendalaman. “Terkait itu, masih kami dalami,” ucapnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya turut menyikapi kasus ini. Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan entitas investasi MBA tidak mengantongi izin resmi.

    “Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya yaitu entitas dengan inisial MBA yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu, tanpa izin dari regulator sektor keuangan,” kata Nofa.

    Menurut Nofa, modus yang dijalankan oleh entitas itu adalah jasa periklanan. Modus ini menggunakan pola skema ponzi atau money game.

    “Bermodus jasa periklanan dengan skema money game/ponzi,” kata Nofa.

    Atas kejadian ini, OJK telah melakukan pemanggilan kepada pengelola entitas tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi legalitas.

    “Kami telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” kata Nofa.

    Nofa mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran serupa. Penipuan berkedok investasi sering terjadi.

    “Masyarakat diimbau menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Pastikan aspek legalitas dan kewajaran dari penawarannya,” kata Nofa.

    Waspada Investasi Ilegal

    Nofa membenarkan bahwa modus-modus sejenis sudah kerap terjadi. Berdasarkan data, Satgas Pasti OJK telah menghentikan ribuan entitas keuangan ilegal.

    Berikut adalah data penghentian entitas ilegal oleh Satgas Pasti OJK:

    Tahun Jenis Entitas Jumlah Dihentikan
    2025 Pinjaman Online Ilegal 2.263
    2025 Investasi Ilegal 354
    2025 Total Entitas Ilegal 2.617

    Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal. Beberapa modus penipuan antara lain meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial entitas berizin.

  • Saham INDF Turun Kelas, OJK Pastikan Rebalancing MSCI Tak Berdampak ke IHSG

    Saham INDF Turun Kelas, OJK Pastikan Rebalancing MSCI Tak Berdampak ke IHSG

    Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), melakukan peninjauan ulang atau rebalancing terhadap sejumlah saham asal Indonesia. Keputusan ini berdampak pada perubahan status beberapa emiten di pasar modal.

    Setidaknya, satu saham mengalami penurunan kelas, sementara dua emiten lainnya dikeluarkan dari indeks MSCI. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan dampak penyesuaian ini terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak signifikan.

    Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan rebalancing didasarkan pada valuasi saham terkait. Menurutnya, respons pasar terhadap dinamika ini cukup positif.

    "Rebalancing yang sekarang hanya bobot ya. Sebagian masuk, sebagian lebih tinggi, sebagian keluar. Nah itu tentu kalau dilihat dari sisi market, ternyata market juga cukup baik meresponnya ya," jelas Hasan Fawzi kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Hasan menambahkan, pasar telah mengantisipasi langkah MSCI ini. OJK berharap kondisi positif ini akan terus terjaga hingga evaluasi rating berikutnya pada Mei mendatang.

    "Market sudah memahami apa yang kira-kira dan mengantisipasi apa yang kira-kira akan terjadi melalui rebalancing yang dilakukan oleh MSCI. Tentu ini kita harapkan dapat terjaga sampai nanti kita mendapatkan konfirmasi pada saat siklus evaluasi rating berikutnya yang di bulan Mei," imbuhnya.

    Pada penutupan perdagangan Rabu (11/2), IHSG tercatat menguat 1,96% ke level 8.290,96. Volume perdagangan mencapai 62,05 miliar dengan nilai transaksi Rp 29,80 triliun.

    Daftar Emiten Terdampak Rebalancing MSCI

    Berdasarkan pengumuman resmi MSCI, beberapa emiten mengalami perubahan status. Berikut rinciannya:

    Emiten Perubahan Kategori Indeks Efektif Mulai
    PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Dari Global Standard Indexes ke Small Cap Indexes 2 Maret 2026
    PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) Dikeluarkan dari Small Cap Indexes 2 Maret 2026
    PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) Dikeluarkan dari Small Cap Indexes 2 Maret 2026

    Ketetapan ini berlaku sejak penutupan perdagangan 27 Februari dan efektif mulai 2 Maret 2026.

  • Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi dibuka. Proses p pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftaran ini bertujuan mengisi tiga posisi strategis di OJK. Yakni, Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Arief Wibisono, Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK, memastikan proses pendaftaran tidak dipungut biaya. "Tidak dipungut biaya karena semua online, tetapi kalau butuh bantuan kita punya sekretariat," kata Arief, Rabu (11/2/2026).

    Calon pejabat OJK wajib memenuhi beberapa kriteria khusus. Salah satu yang utama adalah memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.

    Arief menekankan pentingnya kriteria pengalaman ini. "Tokoh-tokoh finansial kan banyak. Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan, saya bisa identifikasi oh ini tokoh finansial, ini bukan. Jadi kalau kurang dari 10 tahun, ya wassalam," ujar Arief.

    Pendaftar yang merupakan pengurus atau anggota partai politik (parpol) diperbolehkan. Namun, mereka wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

    "Jadi kalau nanti dia mau ditetapkan (jadi ADK OJK), baru dia sudah wajib itu nggak boleh parpol," tutur Arief. Selain itu, pendaftar tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK. Setiap pendaftar hanya boleh memilih satu jabatan saat mendaftar.

    Berikut adalah kriteria lengkap calon pejabat OJK yang harus diperhatikan oleh para pendaftar:

    Kriteria Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
    No. Kriteria
    1. Warga Negara Indonesia
    2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik
    3. Cakap melakukan perbuatan hukum
    4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan pailit
    5. Sehat jasmani
    6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026
    7. Mempunyai pengalaman/keahlian di sektor jasa keuangan minimal 10 tahun
    8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih
    9. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.
  • Presiden Prabowo Bentuk Pansel Calon Anggota DK OJK 2026

    Presiden Prabowo Bentuk Pansel Calon Anggota DK OJK 2026

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pansel ini akan bertugas menyeleksi kandidat yang akan mengisi posisi penting di lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

    Pembentukan pansel ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan OJK.

    Panitia Seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga merangkap sebagai anggota. Sembilan anggota lain turut serta dalam tim, membawa beragam latar belakang keahlian.

    Anggota Pansel lainnya meliputi Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

    Posisi yang akan diisi mencakup Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    "Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional," jelas keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (11/2/2026).

    Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran

    Calon anggota Dewan Komisioner OJK harus memenuhi sejumlah persyaratan umum. Di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki akhlak, moral, serta integritas yang baik.

    Selain itu, calon juga diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan pendaftaran khusus. Informasi lebih lanjut tersedia dalam pengumuman pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026.

    Informasi detail pengumuman dapat diakses melalui laman resmi www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id. Calon diminta untuk membaca seluruh ketentuan dengan seksama.

    Pendaftaran dibuka secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Periode pendaftaran dimulai pada 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    "Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon," tulis keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (11/2/2026).

    Tahapan Seleksi Calon Anggota DK OJK

    Proses seleksi akan melewati empat tahap krusial untuk memastikan terpilihnya kandidat terbaik. Setiap tahap dirancang untuk menilai kompetensi dan integritas calon secara komprehensif.

    Berikut rincian tahapan seleksi yang akan dilalui oleh para calon:

    Tahap Seleksi Deskripsi
    Tahap I Seleksi Administratif
    Tahap II Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah
    Tahap III Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan
    Tahap IV Afirmasi/Wawancara

    Pengumuman hasil seleksi akan disiarkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, serta https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Seluruh keputusan Pansel bersifat final dan mengikat.

    "Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat," tegas Bank Indonesia.

  • OJK Akan Temui Moody’s Usai Peringkat Lima Bank RI Dipangkas

    OJK Akan Temui Moody’s Usai Peringkat Lima Bank RI Dipangkas

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menggelar pertemuan dengan Moody's Investors Service. Pertemuan ini akan dijadwalkan setelah lembaga pemeringkat internasional itu memangkas outlook lima bank besar di Indonesia. Outlook tersebut berubah dari stabil menjadi negatif.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan pemangkasan outlook tidak mencerminkan pelemahan kondisi perbankan secara individual. Menurutnya, tidak ada persoalan struktural maupun fundamental di sektor perbankan nasional yang perlu dikhawatirkan.

    Dian menegaskan, OJK tidak khawatir dengan penurunan outlook tersebut. Ia melihat tidak ada isu struktural maupun fundamental yang terkait dengan bank-bank di Indonesia.

    "Kita sih nggak khawatir karena secara struktural tidak ada isu, secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan bank-bank kita itu," ujar Dian di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Dian menilai hanya diperlukan komunikasi yang berisi data dan informasi jelas kepada Moody's. Oleh karena itu, pihaknya akan bertanggung jawab dengan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan kondisi terkini.

    Klarifikasi Bersama OJK dan KSSK

    Pertemuan dengan Moody's akan menjadi ajang klarifikasi. Tidak hanya OJK, namun juga melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komunikasi berbasis data dan informasi dinilai menjadi kunci dalam menjelaskan kondisi perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global itu.

    "Jadi saya sih optimis tidak akan ada dampak yang signifikan, itu memang sebagaimana disampaikan Moody's ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh. Jadi memang saya kira bisa dimaklumi karena memang outlook-nya sudah berubah Indonesia," tutur Dian.

    "Memang tentu itu tanggung jawab kita untuk bagaimana menjelaskan secara bersama-sama kepada mereka, nanti mereka juga tentu akan ketemu kita," tambahnya.

    Bank-Bank Terdampak Penurunan Outlook

    Sebelumnya, Moody's memangkas outlook lima bank besar Indonesia. Peringkat kredit masing-masing bank tetap dipertahankan.

    Berikut daftar bank yang terdampak:

    Nama Bank Kode Saham Perubahan Outlook
    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI Stabil menjadi Negatif
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI Stabil menjadi Negatif
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI Stabil menjadi Negatif
    PT Bank Central Asia Tbk BBCA Stabil menjadi Negatif
    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN Stabil menjadi Negatif
  • Pemerintah Mulai Saring Calon Petinggi OJK Baru di Jakarta

    Pemerintah Mulai Saring Calon Petinggi OJK Baru di Jakarta

    Pemerintah mulai menjaring calon petinggi baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka akan menggantikan posisi Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan Komisioner OJK yang mengundurkan diri. Pengunduran diri ini imbas gonjang-ganjing bursa saham akhir Januari.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan dua kriteria utama untuk bos baru OJK. Kriteria pertama adalah harus menguasai serta memiliki pengalaman di sektor keuangan.

    "Kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas menguasai ya, bidangnya gitu ya, bidang keuangan," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kriteria kedua, calon pimpinan harus memahami pentingnya peran OJK. Peran tersebut krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

    "Yang kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Ini supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah, itu tidak terulang kembali," ungkap Prasetyo.

    Di sisi lain, Prasetyo juga menyatakan pihaknya telah menerima beberapa nama. Nama-nama tersebut akan menjadi anggota panitia seleksi (pansel) pejabat baru OJK.

    "Beberapa sudah. Karena itu kan, apa namanya berasal dari berbagai unsur ya. Ada yang dari Kementerian Keuangan, kami menerima usulan nama-nama untuk menjadi anggota Pansel," pungkas Prasetyo.

    Pejabat OJK yang Mengundurkan Diri

    Sebelumnya, tiga pejabat OJK mengundurkan diri pada beberapa waktu lalu. Pengunduran diri ini terjadi usai bursa saham babak belur.

    Ketiga pejabat tersebut adalah Mahendra Siregar, yang mundur dari Ketua Dewan Komisioner OJK. Lalu ada Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua OJK.

    Pejabat lain adalah Inarno Djajadi, Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK).

    Daftar Pejabat Sementara OJK

    Di tengah kekosongan pejabat OJK, regulator utama sektor jasa keuangan tersebut menunjuk pejabat sementara secara internal.

    Friderica Widyasari Dewi mengisi posisi pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner. Ia merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

    Kemudian, Hasan Fawzi ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

    Posisi OJK Pejabat yang Mengundurkan Diri Pejabat Sementara
    Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar Friderica Widyasari Dewi
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara Friderica Widyasari Dewi
    Kepala Eksekutif Pengawas PMDK Inarno Djajadi Hasan Fawzi
  • Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Sejumlah warga mendatangi kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon. Mereka mengaku resah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin bank tersebut. Kedatangan nasabah ini untuk memastikan nasib dana simpanan mereka.

    Sejak Selasa (10/6), nasabah mulai berdatangan. Mereka mencari kejelasan mengenai tabungan dan deposito setelah informasi pencabutan izin bank tersebar luas. Kekhawatiran muncul terutama bagi mereka yang menabung untuk kebutuhan mendesak.

    Reni, salah satu nasabah, mengungkapkan kekagetannya atas kabar pencabutan izin tersebut. Ia datang untuk menanyakan kejelasan tabungannya yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya sekolah anak.

    "(Setelah mendapat informasi) kita kaget. Karena kita sebagai nasabah kan," kata Reni di Kota Cirebon. Ia menambahkan, "Saya mau minta kejelasan. Uangnya kapan bisa dicairkan. Karena uang itu untuk anak sekolah. Umumnya ibu-ibu di sini nabung itu untuk anak sekolah."

    Iyus, nasabah lain, juga mendatangi bank untuk menanyakan deposito miliknya. Ia terkejut dengan kondisi bank setelah izin usahanya dicabut OJK.

    "Saya deposito di sini. Saya ngambilnya per bulan. Cuma nggak tahu ini kondisinya sekarang seperti ini," kata dia.

    Pemerintah Kota Serahkan Penanganan ke LPS

    Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan bahwa penanganan persoalan Perumda BPR Bank Cirebon kini sepenuhnya menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut kepada lembaga berwenang dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

    "Penanganan sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Kota Cirebon mengimbau kepada masyarakat, insya allah ini akan terselesaikan dengan baik melalui LPS," kata dia.

    Kronologi Pencabutan Izin Usaha Bank

    OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026. Pencabutan ini menyusul ditemukannya persoalan serius pada tata kelola dan manajemen risiko bank.

    Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan bahwa OJK menemukan persoalan serius pada tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan bank. "Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Agus, Senin (9/2/2026).

    OJK telah melakukan pembinaan dan pengawasan intensif, termasuk pemberian sanksi administratif dan pengawalan rencana penyehatan. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan memadai.

    Pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP). Status ini kemudian berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.

    "Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah," terang Agus.

    "Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.

    Berdasarkan keputusan LPS yang tidak melakukan penyelamatan, OJK menindaklanjuti dengan mencabut izin usaha bank. "Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," kata dia.

    Berikut adalah garis waktu status Perumda BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Bank Keterangan
    02 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) Ditetapkan oleh OJK
    01 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Perubahan status oleh OJK
    09 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan keputusan OJK

    OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. "Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Agus.

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.