Komnas HAM Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas respons cepat dalam penanganan kasus penganiayaan yang melibatkan Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, di Kota Tual. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Sutikno, juga memberikan apresiasi atas pemecatan tidak hormat terhadap Bripda MS dalam sidang etik.
Sutikno menyampaikan terima kasih kepada Polda Maluku karena telah merespons cepat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Brimob di Kota Tual. Penganiayaan tersebut menyebabkan seorang anak di bawah umur (14 tahun) meninggal dunia. Dia juga mengapresiasi langkah polda yang telah memproses terduga pelaku melalui sidang kode etik.
"Pertama-tama mengucapkan terima kasih Polda Maluku yang sudah merespons cepat kasus penganiayaan oleh anggota Brimob di Kota Tual yang mengakibatkan anak di bawah umur berusia 14 tahun meninggal dunia, kami juga mengapresiasi langkah yang dilakukan polda karena sudah melakukan proses kepada terduga atau terlapor dalam hal sidang kode etik," kata Sutikno di Polda Maluku, Selasa (24/2/2026).
Sutikno yang hadir dalam sidang etik, menyatakan bahwa proses sidang berjalan transparan. Ia berharap putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban.
"Sidang ini berlangsung secara transparan, akuntabel, dan ada unsur kehati-hatian dalam pembacaan putusan sidang kode etik pada dini hari ini, dan semoga putusan ini bisa memberikan rasa keadilan kepada keluarga yang kehilangan anaknya," katanya.
Komnas HAM, ditegaskan Sutikno, akan terus mengawal dan mengawasi proses hukum Bripda MS agar berjalan lancar.
"Semoga juga proses hukum selanjutnya, proses hukum pidana bisa berjalan, dan ini menjadi atensi Komnas HAM untuk mengawal, mengawasi proses pidana selanjutnya," ucapnya.
Sebelumnya, Bripda MS, oknum anggota Brimob Polda Maluku, dinyatakan bersalah melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya AT (14), seorang siswa MTs di Kota Tual, Maluku. Bripda MS dipecat dengan tidak hormat atas pelanggaran tersebut.
Kombes Rusitah Umasugi, Kabid Humas Polda Maluku, menyampaikan bahwa Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa perilaku pelanggar yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela, penempatan khusus selama 4 hari (21-24 Februari 2026), dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
"Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa; pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rusitah Umasugi, Selasa (24/2/2026) dini hari tadi.
"Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.
Bripda MS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan huruf c, pasal 8 huruf c angka 1, dan pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI.
Atas putusan PTDH ini, Bripda MS menyatakan pikir-pikir.
Atensi Kapolri terhadap Kasus
Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Kapolri menginstruksikan penindakan tegas, penyelesaian tuntas, pemberian keadilan bagi keluarga korban, serta proses hukum yang transparan.
Irjen Dadang menambahkan, Kapolri juga menurunkan tim Kaseksus dan Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Polda Maluku juga menerima asistensi dari Divpropam Mabes Polri sebagai pengawas internal, serta melibatkan pengawas eksternal dalam kasus ini.
"Bapak Kapolri juga menurunkan tim Kaseksus, Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh, dalam hal ini Polda Maluku juga mendapatkan asistensi dari Divpropam Mabes Polri sebagai pengawas internal, dan Polda Maluku juga mengikutsertakan pengawas eksternal dalam kasus ini," kata Irjen Dadang dalam jumpa pers dini hari tadi.
