Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat khusus terkait keluhan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh lapangan padel. Rapat ini diadakan menyusul banyaknya protes dari masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising yang dihasilkan.
Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk mencari solusi terbaik atas keluhan warga. Selain itu, rapat juga membahas evaluasi aturan operasional tempat olahraga agar tidak menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar.
Rapat khusus ini diadakan setelah banyaknya keluhan warga terkait kebisingan lapangan padel di beberapa lokasi. Salah satu contohnya adalah keluhan dari warga yang tinggal di sekitar lapangan padel di kawasan Haji Nawi.
Naufal (27), seorang warga, mengaku telah berulang kali melaporkan masalah kebisingan ini melalui aplikasi JAKI. "Aku tuh tadinya November satu laporan, Desember satu laporan, Januari sama Februari itu seminggu tiga kali laporan aku lewat JAKI gitu," kata Naufal.
Naufal menambahkan, mediasi dengan pihak pengelola pada 31 Januari tidak membuahkan hasil. Ia berharap lingkungan tempat tinggalnya bisa kembali tenang seperti dulu, tanpa suara teriakan pemain dan bunyi raket memukul bola.
Keresahan serupa juga dirasakan warga di Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur. Ratna, seorang warga, mengatakan bahwa pembangunan lapangan padel di wilayahnya dimulai pada Juni 2024. Warga awalnya mengira bangunan tersebut untuk kepentingan pribadi.
Namun, saat pembukaan pada November 2024, warga dan pengurus lingkungan merasa bingung karena tidak pernah dimintai persetujuan. Warga kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin mendirikan bangunan (IMB).
Selama proses persidangan, terungkap bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3, hingga SP pembongkaran lapangan pada Mei 2025, setelah lapangan beroperasi sejak 2024. Ratna mengakui, lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan bagi warga.
"Mobil banyak banget yang lewat gitu kan, mungkin ada kali sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar-jemput, kan jadi dobel, bolak-balik gitu kan. Nah terus, ya, udah akhirnya warga merasa terganggu gara-gara juga ada turnamen, ramai banget," ungkap Ratna.
Tanggapan Gubernur Pramono Anung
Gubernur Pramono Anung menyatakan telah menerima laporan dari berbagai lokasi, termasuk Haji Nawi, Cilandak, dan Pulomas. Beberapa warga sangat terganggu karena aktivitas padel berlangsung hingga larut malam.
"Saya juga mendapatkan laporan berbagai tempat tentang padel ini yang mendapatkan keberatan dari masyarakat. Bahkan ada yang bayinya satu setengah tahun nggak bisa tidur karena malam-malam orang masih berteriak-teriak main padel. Menurut saya juga nggak fair," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pramono menekankan pentingnya mendukung aktivitas olahraga, tetapi pengelola juga harus mempertimbangkan kenyamanan warga sekitar, terutama di kawasan padat penduduk.
Menurutnya, operasional lapangan padel hingga malam hari mungkin tidak masalah jika berada di area komersial. Namun, situasinya berbeda jika berada di tengah permukiman.
"Kalau tempatnya di fasilitas komersial, menurut saya main sampai jam berapa pun nggak masalah. Tetapi kalau di tempat padat penduduk dan mengganggu penduduk, pasti mereka mainnya juga nggak nyaman," ujarnya.
Rapat Khusus dan Tindak Lanjut
Pramono menjelaskan bahwa rapat khusus untuk membahas masalah lapangan padel melibatkan dinas-dinas terkait.
"Kebetulan besok (hari ini) kita akan rapat khusus tentang trotoarnya. Saya ingin dengarkan lebih dahulu dari dinas terkait. Termasuk tentang padel besok dirapatkan," kata Pramono di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/2).
Pemprov DKI akan mengkaji aspek perizinan, tata ruang, dan dampak lingkungan. Setiap kebijakan akan diambil berdasarkan hasil pembahasan komprehensif. Pemprov DKI berkomitmen menindaklanjuti setiap persoalan yang berdampak pada kenyamanan warga.
"Nanti kita dengarkan semuanya, baru kita putuskan langkah yang paling tepat," ujar Pramono.