Tag: Online

  • YouGov: Saldo DANA Gratis hingga Rp250.000, Benarkah?

    YouGov: Saldo DANA Gratis hingga Rp250.000, Benarkah?

    Di antara banyaknya aplikasi penghasil uang dengan janji pencairan cepat, YouGov sering disebut sebagai platform yang terbukti membayar. Pengguna berpotensi meraih saldo DANA gratis hingga ratusan ribu rupiah.

    Klaim yang beredar menyebutkan bahwa saldo DANA gratis hingga Rp250.000 bisa langsung dicairkan ke rekening e-wallet. Namun, prosesnya tidak secepat yang dibayangkan.

    YouGov adalah platform survei, berbeda dengan game atau aplikasi klik iklan penghasil uang lainnya. Platform ini merupakan perusahaan riset pasar global yang mengumpulkan opini publik untuk berbagai kepentingan.

    Setelah terdaftar, pengguna akan menerima survei yang sesuai dengan profil mereka. Setiap survei yang diselesaikan memberikan poin, yang dapat ditukarkan dengan saldo DANA gratis atau hadiah digital lain.

    Setelah registrasi, pengguna wajib mengisi profil lengkap. Data seperti usia, pekerjaan, domisili, dan kebiasaan konsumsi akan menentukan jenis survei yang diterima. Sistem menyesuaikan kebutuhan riset klien dengan karakteristik responden.

    Notifikasi akan dikirimkan jika ada survei yang cocok, dengan waktu pengerjaan 5-20 menit. Imbalan bervariasi, mulai dari ratusan hingga ribuan poin per survei. Poin ini kemudian dikumpulkan untuk ditukar menjadi saldo DANA gratis.

    Perlu diingat bahwa frekuensi undangan survei dapat berbeda antar pengguna, tergantung pada profil masing-masing. Hal ini terkadang menjadi keluhan bagi mereka yang ingin cepat mengumpulkan saldo DANA gratis.

    Batas Minimal Penukaran Poin

    YouGov menetapkan minimal 5.000 poin untuk penukaran. Poin ini setara dengan Rp200.000 hingga Rp250.000 dalam bentuk saldo DANA atau reward digital lainnya.

    Untuk mencapai batas minimum ini, pengguna harus konsisten mengumpulkan poin. Sebagai ilustrasi, jika satu survei menghasilkan 500 poin dan pengguna hanya mendapat satu survei per bulan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 5.000 poin tentu tidak singkat.

    Aplikasi ini tidak menyediakan fitur untuk mempercepat perolehan poin, seperti membeli poin tambahan. Poin hanya diperoleh dari partisipasi survei yang sah.

    Proses yang terbilang lama ini merupakan standar umum dalam industri riset pasar berskala global.

    Mengapa Prosesnya Terasa Lama?

    YouGov beroperasi berdasarkan permintaan dan kebutuhan riset dari klien. Jika tidak banyak survei yang sesuai dengan profil pengguna, undangan survei akan lebih jarang diterima.

    Beberapa pengguna mengaku hanya mendapat satu atau dua survei setiap bulan, sehingga mengumpulkan poin hingga bisa ditukar saldo DANA membutuhkan waktu beberapa bulan.

    Oleh karena itu, aplikasi ini lebih cocok sebagai pemasukan tambahan, bukan sumber penghasilan utama.

    Reputasi dan Legalitas YouGov

    Sebagai perusahaan riset internasional, YouGov telah beroperasi selama bertahun-tahun di berbagai negara. Aplikasinya tersedia di toko aplikasi resmi dan telah diunduh jutaan pengguna.

    Skema bisnis YouGov transparan: mengolah dan menjual data opini dalam bentuk agregat kepada klien, bukan menyebarkan data pribadi pengguna. Poin yang diterima adalah imbalan atas partisipasi dalam survei.

    Dibandingkan aplikasi penghasil uang lain yang seringkali tidak jelas, YouGov memiliki reputasi yang konsisten dan rekam jejak panjang. Hal ini membuat klaim saldo DANA gratis dari platform ini lebih dipercaya.

    Kelebihan dan Kekurangan

    Keunggulan utama YouGov adalah sistemnya yang terbuka dan jelas. Poin didapatkan dari survei yang diselesaikan secara valid, tanpa trik tersembunyi.

    Namun, jumlah dan intensitas survei tidak bisa diatur pengguna. Profil yang semakin detail atau spesifik justru dapat membatasi ketersediaan survei.

    Selain itu, survei yang sudah mulai dikerjakan dapat dihentikan di tengah proses jika pengguna tidak lolos kriteria lanjutan. Kondisi ini lazim dalam riset pasar dan bukan indikasi penipuan.

    Masuk Akal atau Tidak?

    Aplikasi survei seperti YouGov kurang tepat jika tujuannya adalah memperoleh saldo DANA gratis dengan cepat untuk kebutuhan mendesak.

    Namun, platform ini masih realistis jika dimanfaatkan untuk mengisi waktu senggang sambil mengumpulkan poin sedikit demi sedikit. Nominal Rp250.000 dalam bentuk saldo DANA gratis memang mungkin diraih, tetapi umumnya tidak dalam waktu singkat bagi kebanyakan pengguna.

    YouGov lebih cocok sebagai platform mikroreward, memberikan kompensasi atas opini yang dibagikan, bukan menawarkan janji cepat kaya atau saldo DANA gratis instan.

    Kesimpulan

    Saldo DANA Rp250.000 memang bisa didapatkan dari aplikasi survei seperti YouGov, tetapi prosesnya tidak instan.

  • Laporkan Penipuan Online, Ini Cara ke Aduan Nomor dan IASC

    Laporkan Penipuan Online, Ini Cara ke Aduan Nomor dan IASC

    Sering menerima telepon dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai keluarga, petugas instansi, atau kurir paket? Atau mungkin menjadi korban penipuan transaksi online dengan iming-iming hadiah? Jika ya, artikel ini wajib Anda simak.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyediakan layanan aduan nomor mencurigakan melalui situs web aduannomor.id. Layanan ini bertujuan untuk menampung aduan masyarakat terkait penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak penipuan.

    Cara Melaporkan Nomor Mencurigakan

    Berikut langkah-langkah melaporkan nomor mencurigakan ke situs web aduannomor.id. Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk verifikasi sebelum memulai pelaporan.

    1. Kunjungi laman https://aduannomor.id/

    2. Pada halaman awal, pilih "Laporkan Sekarang!" untuk melaporkan penipuan, "Periksa" untuk mengecek apakah nomor tersebut sudah pernah dilaporkan, atau "Cek Tiket" untuk melihat status laporan Anda.

    3. Jika ingin melaporkan penipuan, klik "Laporkan Sekarang!" dan isi formulir pengaduan dengan lengkap dan benar.

    4. Masukkan nomor seluler pelaku kejahatan.

    5. Pilih kategori kejahatan, centang opsi blokir nomor, dan pilih sumber atau media transaksi.

    6. Isi biodata pelapor dengan benar, termasuk nama, jenis kelamin, nomor seluler, email, alamat, nomor KTP, dan foto KTP.

    7. Jelaskan kronologi penipuan secara detail, termasuk tanggal kejadian dan bukti pendukung seperti tangkapan layar atau rekaman suara.

    8. Setelah semua formulir terisi, klik "Kirim Laporan".

    9. Pantau status laporan melalui fitur "Cek Tiket" dengan memasukkan nomor tiket dan 4 digit terakhir nomor seluler pelapor.

    Jika Anda sudah terlanjur menjadi korban penipuan dan dana di rekening terkuras, segera hubungi layanan konsumen OJK. Pelaporan yang cepat meningkatkan peluang penyelamatan dana.

    Indonesia Anti Scam Centre (IASC)

    Indonesia Anti Scam Centre (IASC) merupakan forum kerjasama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran e-commerce, dan pihak terkait lainnya. Tujuan IASC adalah menindaklanjuti laporan penipuan (scam) di sektor keuangan Indonesia.

    Anda dapat menghubungi layanan konsumen OJK melalui kontak 157 atau melalui situs web IASC. Berikut langkah-langkah pelaporan melalui situs web:

    1. Kunjungi laman https://iasc.ojk.go.id

    2. Pilih menu "Lapor Sekarang".

    3. Isi formulir dengan lengkap dan cepat karena Anda hanya memiliki waktu 60 menit.

    4. Setelah formulir terisi, klik "Kirim Laporan" dan pantau status laporan secara berkala melalui menu "Cek Laporan".

    Mengingat tingginya angka penipuan di Indonesia, selalu waspada. Hindari menjawab panggilan mencurigakan, mengklik tautan sembarangan, membagikan informasi pribadi, dan mudah percaya tawaran menggiurkan. Tetap berhati-hati!

  • Pensiunan PNS Sleman Tertipu Jual Beli Brompton Online

    Pensiunan PNS Sleman Tertipu Jual Beli Brompton Online

    Eko Suhargono (62), seorang pensiunan PNS asal Triharjo, Sleman, menjadi korban penipuan online dengan modus kerjasama jual beli sepeda Brompton. Akibatnya, Eko kehilangan uang pensiun sebesar Rp 279,2 juta.

    AKP Salamun, Kasi Humas Polresta Sleman, membenarkan laporan tersebut telah diterima pada Selasa sore dan sedang dalam proses penyelidikan, seperti dilansir detikJogja, Kamis (26/2/2026).

    Kejadian bermula ketika Eko dihubungi seseorang melalui WhatsApp yang mengaku sebagai rekan lamanya. Eko tidak curiga karena identitas yang digunakan pelaku tampak meyakinkan.

    Pelaku kemudian menawarkan bisnis jual beli sepeda lipat merek Brompton. Namun, Eko justru diminta mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan teknis.

    "Awalnya hanya diminta membantu negosiasi penjualan sepeda, tapi lama-lama saya diminta transfer untuk berbagai alasan," kata Eko.

    Eko secara bertahap mentransfer uang hingga total Rp 279,2 juta ke beberapa rekening yang berbeda. Ia baru menyadari telah menjadi korban penipuan setelah menelusuri identitas asli pelaku.

    "Setelah uang saya kirim, komunikasi mulai tidak lancar. Saya coba konfirmasi ke beberapa pihak, ternyata nama yang dipakai itu sudah lama meninggal. Di situ saya baru sadar kalau ini penipuan," jelasnya.

  • Pensiunan Sleman Tertipu Jual Beli Brompton, Rugi Rp 279 Juta

    Pensiunan Sleman Tertipu Jual Beli Brompton, Rugi Rp 279 Juta

    Modus penipuan online kembali memakan korban. Kali ini, Eko Suhargono (62), seorang pensiunan PNS asal Triharjo, Sleman, kehilangan uang pensiunnya sebesar Rp 279,2 juta akibat penipuan berkedok kerjasama jual beli sepeda Brompton secara daring.

    Kasus ini telah dilaporkan ke Polresta Sleman dengan nomor LP/B/149/II/2026/SPKT/Polresta Sleman/Polda DIY tertanggal 24 Februari 2026. AKP Salamun, Kasi Humas Polresta Sleman, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa Satreskrim tengah melakukan penyelidikan.

    Salamun menyatakan, laporan telah diterima pada Selasa sore dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.

    Eko menceritakan, awalnya ia dihubungi seseorang melalui WhatsApp yang mengaku sebagai teman lamanya. Karena merasa yakin dengan identitas pelaku, Eko tidak menaruh curiga.

    Eko menuturkan, ia percaya karena yang bersangkutan mengaku teman lama dan fotonya juga meyakinkan.

    Pelaku menawarkan bisnis jual beli sepeda lipat Brompton dan meminta bantuan Eko untuk menegosiasikan harga dengan calon pembeli. Namun, pelaku kemudian meminta Eko mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan.

    Awalnya hanya diminta membantu negosiasi penjualan sepeda, namun lama-lama saya diminta transfer untuk berbagai alasan, ujarnya.

    Korban secara bertahap mentransfer uang dengan total Rp 279,2 juta ke beberapa rekening berbeda. Dana tersebut dikirim ke rekening BPD DIY atas nama Sugianto sebesar Rp 115 juta, serta ke rekening BRI atas nama Ricky Juniardi senilai Rp 40 juta untuk biaya faktur.

    Korban juga mengirim Rp 79,2 juta ke rekening BRI atas nama Rusman Siregar untuk pembayaran PPN, dan Rp 50 juta sisanya dikirim ke rekening lain untuk biaya administrasi tambahan.

    Eko baru menyadari menjadi korban penipuan setelah mencoba menelusuri identitas asli pelaku. Komunikasi mulai tidak lancar setelah uang dikirim. Setelah dikonfirmasi ke beberapa pihak, ternyata nama yang dipakai itu sudah lama meninggal. Di situ Eko baru sadar kalau ini penipuan.

    Eko mengaku sangat terpukul karena uang yang raib tersebut merupakan tabungan masa pensiunnya. Ia berharap polisi dapat menelusuri rekening-rekening yang digunakan dan pelakunya segera diproses hukum.

    Uang itu tabungan masa pensiun saya. Harapan saya polisi bisa menelusuri rekening-rekening yang digunakan dan pelakunya segera diproses hukum, pungkasnya.

  • Waspada Modus Penipuan Pajak Online: Masyarakat Resah, Ratusan Juta Raib!

    Waspada Modus Penipuan Pajak Online: Masyarakat Resah, Ratusan Juta Raib!

    Masyarakat semakin resah dengan maraknya penipuan online yang mengatasnamakan implementasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ratusan juta rupiah dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan siber ini.

    Ungkapan kekecewaan dan permintaan pertolongan, seperti yang dituliskan seorang warganet, "Kami ditipu. Ratusan juta hilang. Di mana negara?", mencerminkan kegelisahan publik terhadap keamanan layanan perpajakan digital.

    Modus penipuan ini beragam, mulai dari panggilan telepon yang mengaku sebagai petugas pajak, pesan singkat berisi desakan pembaruan data, tautan menuju situs web palsu, permintaan pengunduhan aplikasi mencurigakan, hingga praktik berbagi layar yang berujung pada pengurasan rekening bank dalam hitungan menit.

    Pola serangan yang digunakan relatif seragam. Korban dihubungi oleh pihak yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai pajak. Mereka kemudian diinstruksikan untuk mengunduh aplikasi tertentu, mengisi data pribadi, atau melakukan screen sharing dengan dalih asistensi.

    Dalam kondisi panik, terburu-buru, atau karena merasa berhadapan dengan pihak berwenang, korban tanpa sadar memberikan informasi sensitif seperti PIN, OTP (One-Time Password), dan kata sandi. Akibatnya, dana di rekening mereka berpindah ke rekening pelaku.

    Menanggapi maraknya kasus ini, DJP telah mengeluarkan Pengumuman Nomor PENG-4/PJ.09/2025 yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

    Ditegaskan dalam pengumuman tersebut bahwa praktik seperti phishing, pharming, sniffing, penggunaan money mule, maupun rekayasa sosial bukanlah bagian dari prosedur resmi administrasi perpajakan.

    Namun, momentum implementasi Coretax sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk membangun legitimasi palsu dan meyakinkan calon korban.

    Fenomena ini menggarisbawahi bahwa setiap transformasi digital membawa serta peluang dan kerentanan. Penelitian menunjukkan bahwa phishing dan rekayasa sosial tidak hanya soal teknis, tetapi juga persoalan psikologis. Pelaku memanfaatkan rasa urgensi, tekanan waktu, otoritas palsu, dan kebingungan untuk memanipulasi korban.

    Penelitian tentang tata kelola penipuan siber juga menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya dengan imbauan kepada individu. Dibutuhkan kerangka tata kelola lintas sektor yang terintegrasi, sehingga penanganan masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi.

  • Cek Status Bansos 2026 via HP: Panduan Lengkap dan Mudah

    Cek Status Bansos 2026 via HP: Panduan Lengkap dan Mudah

    Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek peringkat kesejahteraan keluarga (desil) serta status sebagai penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Pengecekan ini bisa dilakukan secara mandiri.

    Masyarakat hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memeriksa data penerima program.

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status penerimaan bansos dan kelompok desil secara online:

    1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan NIK sesuai dengan KTP.

    3. Isikan kode verifikasi (klik ikon refresh jika kode sulit dibaca).

    4. Klik tombol “CARI DATA”.

    Sistem akan menampilkan rincian nama, kelompok desil, dan status penerima bansos dari Kemensos.

    Kemensos menegaskan bahwa penentuan klasifikasi desil tidak didasarkan pada penghasilan atau pengeluaran. Klasifikasi ini didasarkan pada pengukuran aspek sosial ekonomi, termasuk keterangan individu (pekerjaan dan tingkat pendidikan), kondisi perumahan (keadaan bangunan dan daya listrik), serta kepemilikan aset.

    Desil sendiri membagi keluarga di Indonesia ke dalam 10 kelompok, masing-masing mewakili 10 persen dari total populasi. Desil 1 adalah 10 persen keluarga dengan kondisi paling rendah, sedangkan Desil 10 adalah 10 persen keluarga dengan kondisi paling tinggi.

    Data desil bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan hasil integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini kemudian dicocokkan dengan data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Status Desil Dapat Berubah

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kemensos, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa status desil masyarakat bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Perhitungan ulang data dilakukan secara rutin oleh BPS berdasarkan pengecekan lapangan dari Kemensos dan pembaruan data dari pemerintah daerah.

    “Status desil bersifat dinamis. Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat melakukan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial setempat, maupun lewat aplikasi Cek Bansos,” ujar Joko dalam siaran pers Kemensos, Senin (16/2).

    Peringkat desil yang terbaru digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penentuan penerima program bantuan sosial.

    Joko menambahkan, kelompok 40 persen terbawah berpeluang menerima berbagai program reguler. “Kelompok masyarakat pada Desil 1–4 bisa diusulkan untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan program Sembako. Sementara itu, Desil 5 masih memiliki peluang untuk terdaftar sebagai peserta PBI-JK,” jelasnya.

    Mengecek status desil dan bantuan sosial tahun 2026 kini lebih mudah. Cukup dengan ponsel, informasi mengenai status penerimaan bantuan dapat diakses dengan cepat. Pastikan Anda hanya mengakses situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghindari potensi penipuan.

  • BPJS PBI Nonaktif: Penyebab dan Cara Reaktivasi Online

    BPJS PBI Nonaktif: Penyebab dan Cara Reaktivasi Online

    Masyarakat mengeluhkan status BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tiba-tiba nonaktif saat akan digunakan untuk berobat. Kondisi ini menimbulkan kepanikan, terutama bagi keluarga yang mengandalkan jaminan kesehatan dari pemerintah.

    Status kepesertaan BPJS PBI bisa berubah karena beberapa penyebab, namun peserta memiliki peluang untuk mengaktifkannya kembali. Berikut penyebab BPJS PBI bisa nonaktif dan langkah reaktivasi secara online.

    Kepesertaan PBI merupakan bagian dari program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Status bisa menjadi nonaktif karena faktor berikut:

    • Pembaruan data kesejahteraan yang dilakukan pemerintah secara berkala. Peserta yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan iuran dapat dinonaktifkan.
    • Ketidaksesuaian data kependudukan, seperti perbedaan NIK atau data Kartu Keluarga, juga bisa menyebabkan sistem menonaktifkan kepesertaan.

    Dampak dari status nonaktif cukup serius, peserta tidak dapat menggunakan layanan kesehatan yang ditanggung BPJS hingga statusnya kembali aktif. Penting untuk rutin mengecek status kepesertaan agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan medis.

    Cara Reaktivasi BPJS PBI yang Nonaktif

    Jika peserta merasa masih memenuhi syarat sebagai penerima PBI, mereka dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat maupun secara digital agar prosesnya lebih cepat dan mudah.

    Berikut cara mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS yang tidak aktif, tergantung kondisi masing-masing peserta:

    Mendaftar Kembali Sebagai PBI

    Bagi masyarakat kurang mampu, reaktivasi bisa dilakukan dengan melapor ke Dinas Sosial setempat. Peserta yang dinonaktifkan saat berobat dapat meminta surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas. Setelah itu, peserta melapor ke Dinsos untuk proses verifikasi.

    Dinsos akan membuat surat reaktivasi dan menginput data ke sistem, lalu dokumen diverifikasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jika disetujui, data diteruskan ke BPJS Kesehatan dan status PBI akan aktif kembali.

    Beralih Menjadi Peserta Mandiri (PBPU)

    Bagi yang tidak termasuk kategori miskin atau rentan, disarankan menjadi peserta mandiri dengan membayar iuran sendiri. Caranya cukup menghubungi layanan WhatsApp Pandawa BPJS, memilih menu administrasi dan pengaktifan kembali kepesertaan, lalu mengunggah dokumen yang diminta seperti KTP, KK, dan buku tabungan.

    Kepesertaan akan aktif setelah pembayaran iuran pertama dilakukan.

    Beralih Menjadi Peserta Pekerja (PPU)

    Bagi yang sudah bekerja di perusahaan atau instansi, kepesertaan bisa dialihkan menjadi peserta pekerja. Karyawan dapat melapor ke bagian HRD agar didaftarkan.

    Anggota keluarga pekerja yang belum terdaftar bisa ditambahkan melalui layanan WhatsApp Pandawa dengan memilih menu penambahan anggota keluarga.

    Rincian Biaya BPJS Kesehatan Mandiri (PBPU)

    Berikut adalah rincian biaya BPJS Kesehatan Mandiri (PBPU) per bulan, yang berlaku saat ini:

    Kelas Iuran per Bulan
    Kelas I Rp 150.000
    Kelas II Rp 100.000
    Kelas III Rp 35.000
  • Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    Cek Status BPJS PBI JK Online Lewat NIK KTP, Ini Caranya!

    BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk mengecek status kepesertaan secara daring. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan kini dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

    Kemudahan ini diberikan khususnya bagi peserta yang sebelumnya sempat dinonaktifkan.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan,” katanya di RSUP dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026) dilansir dari Kompas.com yang mengutip dari Antara.

    Masa reaktivasi tersebut berlaku selama tiga bulan sembari dilakukan pembaruan dan verifikasi data peserta.

    “Karena dalam tiga bulan ini akan benar-benar dicek. Nanti oleh Dinsos, oleh BPJS, juga oleh pemda. Apakah yang yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak?” ucapnya.

    Pemerintah ingin memastikan bantuan iuran tersebut tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Karena PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya. Kalau punya rumah listriknya Rp2.200 ya pasti bukan PBI. Kalau punya kartu kredit limitnya Rp25.000.000 ya enggak cocok dapat PBI,” katanya.

    Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak perlu mengurus administrasi secara mandiri karena proses reaktivasi dilakukan otomatis oleh sistem.

    “Jadi, enggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali. Tapi aktifnya ini tiga bulan,” ujarnya.

    Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek status aktif BPJS PBI JK dengan NIK KTP:

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store, lalu login menggunakan NIK atau nomor kartu JKN.

    Pilih menu “Peserta”. Status kepesertaan akan langsung muncul, termasuk jenis kepesertaan (PBI atau non-PBI).

    1. Website Resmi BPJS Kesehatan
    1. Chatbot BPJS Kesehatan

    Kirim pesan ke nomor WhatsApp di 08118165165, lalu ikuti instruksi untuk pengecekan status peserta.

    Apabila status kepesertaan masih tercatat nonaktif, peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan atau Dinas Sosial dengan membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi serta mengajukan pengaktifan kembali. Biasanya diperlukan surat keterangan layak dari kelurahan sebagai salah satu syarat pendukung.

    Berikut adalah tabel yang berisi informasi mengenai cara cek status BPJS PBI JK:

    Metode Langkah-langkah
    Aplikasi Mobile JKN Unduh aplikasi, login, pilih menu peserta
    Website Resmi Kunjungi website, masukkan NIK
    Chatbot WhatsApp Kirim pesan ke nomor yang tersedia, ikuti instruksi

    Perubahan Status PBI JK

    Pemerintah menegaskan bahwa status PBI JK dapat berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan BPS secara berkala.

    Karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin mengecek status kepesertaan dan memastikan data administrasi kependudukan selalu diperbarui.