Tag: Ormas Islam

  • Prabowo Undang Tokoh Ormas Islam ke Istana Malam Ini

    Prabowo Undang Tokoh Ormas Islam ke Istana Malam Ini

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang sejumlah tokoh agama Islam, termasuk perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pimpinan pondok pesantren, ke Istana Kepresidenan pada malam ini, 5 Maret 2026. Pertemuan ini menjadi kelanjutan upaya presiden dalam memberikan penjelasan terkait sikap pemerintah terhadap dinamika geopolitik terkini, terutama setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa agenda pertemuan ini akan dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama antara Presiden dan para tokoh agama Islam.

    "Seperti biasa, tokoh-tokoh agama yang sering diundang akan hadir. Termasuk ormas-ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren, disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia," kata Nasaruddin kepada media pada hari Rabu (04/03/2026).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, mengkonfirmasi bahwa Prabowo berencana mendengarkan masukan dari para tokoh agama dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Prabowo juga akan menyampaikan pandangannya mengenai situasi geopolitik yang sedang memanas akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

    Muzani menyampaikan, "Intinya kita diminta untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebersamaan, dan ukhuwah sesama agama, sesama Islam, serta antar bangsa, supaya kedamaian dan keharmonisan dunia ini bisa kita jaga."

  • Perbedaan Awal Ramadhan: Pemerintah Akomodasi Ijtihad Ormas Islam

    Perbedaan Awal Ramadhan: Pemerintah Akomodasi Ijtihad Ormas Islam

    Penentuan awal puasa Ramadhan di Indonesia seringkali memunculkan perbedaan. Hal ini disebabkan oleh beragam metode yang digunakan, mulai dari hisab, rukyatul hilal, hingga Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Perbedaan ini dianggap sebagai bagian dari kekayaan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.

    Pemerintah melalui Kementerian Agama menegaskan bahwa perbedaan ini sah dan menjadi bagian dari mekanisme sidang isbat. Sidang isbat menjadi wadah bagi semua ormas Islam untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan tentang awal Ramadhan.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menyatakan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadhan adalah hal yang wajar.

    "Sebenarnya kalau berbeda itu biasa, karena cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama," ujarnya.

    Beberapa ormas menggunakan metode hisab yang didasarkan pada perhitungan matematis posisi bulan dan matahari. Sementara yang lain lebih mengandalkan rukyatul hilal atau pengamatan langsung terhadap bulan. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menjadi pendekatan terbaru yang digunakan oleh sebagian ormas untuk menyatukan perbedaan.

    Arsad juga menyebutkan adanya perbedaan istilah hilal global dan hilal lokal berdasarkan pengamatan di masing-masing wilayah.

    Sidang Isbat sebagai Forum Musyawarah

    Pemerintah melalui sidang isbat memberikan ruang bagi berbagai ormas Islam untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai awal Ramadhan. Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mengundang berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis.

    Keputusan yang dihasilkan melalui sidang isbat menjadi dasar penetapan awal Ramadhan oleh pemerintah.

    Perbedaan Perhitungan Muhammadiyah dan Pemerintah

    Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026, berdasarkan perhitungan hisab hakiki. Hal ini berpedoman pada prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Sementara itu, perhitungan hisab yang dilakukan oleh pemerintah menyatakan bahwa ijtimak atau konjungsi menjelang Ramadhan terjadi pada 17 Februari 2026. Namun, posisi hilal berada di bawah ufuk, sehingga belum memenuhi syarat untuk terlihat secara teori.

    Ijtihad dalam Penentuan Awal Ramadhan

    Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, mengungkapkan bahwa perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan adalah bagian dari dinamika ijtihad yang harus dihormati.

    "Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad," katanya.

    Di tengah berbagai perbedaan yang ada, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyikapinya dengan bijak. Menghormati perbedaan adalah kunci untuk menjaga persatuan umat.

    Berikut perbedaan potensi hari pertama Ramadhan dari berbagai metode:

    Umat Islam diharapkan dapat menghormati satu sama lain dan menjaga solidaritas sebagai bangsa, serta menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Metode Potensi Tanggal 1 Ramadhan 1447 H
    Muhammadiyah (Hisab Hakiki) Rabu, 18 Februari 2026
    Pemerintah (Hisab dan Rukyat) Kemungkinan berbeda, menunggu sidang isbat

    Dengan demikian, meskipun awal Ramadhan 2026 bisa berbeda antara ormas Islam, yang penting adalah bagaimana umat Islam dapat menghormati satu sama lain dan menjaga solidaritas sebagai bangsa.

  • MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    MUI Gelar Mukernas I di Jakarta, Fokus Konsolidasi Nasional

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Tahun 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Forum ini berfokus pada konsolidasi nasional, penajaman program kerja, penguatan peran pelayanan umat, serta respons terhadap isu kemanusiaan global.

    Mukernas yang berlangsung satu hari ini diisi dengan agenda rapat pleno dan sidang komisi organisasi serta komisi program kerja. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam.

    Ketua Steering Committee Mukernas, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional MUI sebelumnya. Munas tersebut telah menetapkan kepengurusan baru dan sejumlah program strategis.

    “Hasil-hasil Musyawarah Nasional perlu ditindaklanjuti agar program-program yang telah diamanatkan dalam keputusan Munas itu bisa diimplementasikan dengan baik,” kata Sudarnoto.

    Mukernas ini menjadi ajang koordinasi nasional untuk memperkuat pelayanan umat dan mendorong MUI menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan terbuka. Menurut Sudarnoto, tantangan yang dihadapi umat dan bangsa ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan penyatuan gerak organisasi.

    Sebanyak 287 peserta aktif mengikuti Mukernas, terdiri dari unsur Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pertimbangan, komisi dan lembaga, MUI provinsi, serta ormas Islam. Selain sidang komisi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan khusus Dewan Pimpinan MUI bersama pengurus MUI provinsi sebagai bagian dari konsolidasi nasional.

    Peran Strategis MUI

    Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa Mukernas bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi dan proyeksi peran MUI di tengah dinamika kebangsaan.

    “MUI memikul tanggung jawab ganda, sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, dan sebagai shodiqul hukumah atau mitra pemerintah,” ujar Anwar.

    Anwar menekankan pentingnya peran MUI dalam memberikan solusi keagamaan dan sosial bagi masyarakat, sekaligus menyampaikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Ia juga menyoroti tantangan era digital yang memunculkan arus informasi dan ragam paham keagamaan ekstrem maupun liberal.

    MUI harus menguatkan manhaj wasathiyah atau jalan tengah, serta memperkuat literasi dan dakwah digital dengan konten yang menyejukkan dan mempersatukan. Penguatan ekonomi umat dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi prioritas, termasuk pendampingan UMKM dan kemudahan sertifikasi halal.

    Sinergi Pemerintah dan Ulama

    Menteri Agama Nasaruddin Umar yang membuka Mukernas menegaskan posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan. Ia menyebut pemerintah dan ulama sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi.

    “Pemerintah memiliki otoritas regulasi dan anggaran, sementara para ulama memiliki otoritas moral dan spiritual di tengah masyarakat. Jika kedua kekuatan ini bersinergi, persoalan bangsa yang berat akan menemukan jalan keluar,” ujarnya.

    Nasaruddin menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah era disrupsi informasi. Menurut dia, moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, tetapi memperdalam pemahaman agar umat bersikap adil dan proporsional. Ia juga menyatakan dukungan Kementerian Agama terhadap penguatan kelembagaan, ekonomi syariah, dan program pemberdayaan umat berbasis pesantren dan masjid.

    Isu Kemanusiaan dan Perdamaian Internasional

    Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi menyoroti isu kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ia menilai berbagai konflik global harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan, bukan semata isu agama, serta mengkritik lemahnya penegakan hukum internasional dan standar ganda dalam penanganan konflik.

    Ia menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai prioritas diplomasi kemanusiaan dan amanat konstitusi Indonesia. Dukungan tidak cukup dalam bentuk pernyataan, tetapi perlu langkah konkret berupa bantuan kemanusiaan, dukungan kesehatan, dan tekanan politik di forum internasional.

    Muhyiddin juga menegaskan komitmen MUI untuk memperkuat kerja sama global, mempromosikan moderasi beragama, dan dialog antarperadaban. Ia mengajak umat Islam di Indonesia menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh provokasi.

    Berikut adalah rincian jumlah peserta aktif Mukernas I MUI 2026:

    Unsur Peserta Jumlah
    Dewan Pimpinan MUI (Data tidak tersedia dalam teks)
    Dewan Pertimbangan (Data tidak tersedia dalam teks)
    Komisi dan Lembaga (Data tidak tersedia dalam teks)
    MUI Provinsi (Data tidak tersedia dalam teks)
    Ormas Islam (Data tidak tersedia dalam teks)
    Total Peserta Aktif 287

    Mukernas I MUI 2026 ditargetkan menghasilkan keputusan program yang lebih terukur dan aplikatif, serta memperkuat sinergi MUI pusat dan daerah dalam pelayanan keagamaan dan kebangsaan.