Tag: Ormas

  • Muhammadiyah Dukung Larangan Sweeping Ormas di Jakarta Saat Ramadan

    Muhammadiyah Dukung Larangan Sweeping Ormas di Jakarta Saat Ramadan

    Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyatakan dukungannya terhadap larangan sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas) di rumah-rumah makan selama bulan Ramadan yang ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dadang menilai larangan tersebut penting untuk menghindari potensi keributan.

    "Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan," kata Dadang saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

    Dadang menekankan bahwa penegakan hukum terkait pembukaan atau penutupan tempat usaha adalah wewenang aparat penegak hukum. Ia juga mengimbau agar umat agama lain menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    "Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa," ucap dia.

    Larangan Sweeping dari Pemprov DKI

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengizinkan ormas melakukan sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian dan kerukunan selama bulan puasa.

    Pernyataan tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan seharusnya dilakukan dengan suasana damai, bukan dengan tindakan yang meresahkan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

    Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menanggapi potensi sweeping, ia menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Tabel: Perbandingan Pandangan Terkait Sweeping Ormas Saat Ramadan

    Berikut adalah perbandingan pandangan dari berbagai pihak terkait isu sweeping ormas selama bulan Ramadan:

    Pihak Pandangan Alasan
    Gubernur DKI Jakarta Melarang Menjaga kedamaian dan ketertiban umum
    PP Muhammadiyah Mendukung larangan Mencegah keributan
    Masyarakat Umum (Variatif) (Tergantung pada keyakinan dan pengalaman masing-masing)

    Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan bulan Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan kondusif dan penuh toleransi.

  • Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping rumah makan selama bulan Ramadhan tahun ini.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat berada di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, pada Sabtu (14/2/2026).

    Larangan tersebut diberlakukan dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan kerukunan di wilayah Ibu Kota selama bulan suci Ramadhan.

    Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa bulan Ramadhan harus berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban di Jakarta selama bulan Ramadhan.

    "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Pramono, Sabtu (14/2/2026).

    Ia menekankan bahwa bulan Ramadhan seharusnya disambut dengan kedamaian serta semangat menjaga kerukunan antarwarga.

    Pramono menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi tetap stabil, terlebih Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

    Ia menilai momentum Ramadhan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan potensi konflik sosial.

    Menurut dia, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," ujarnya.

    Persiapan Pemprov DKI Jakarta

    Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai agenda untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman.

    Penguatan kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari persiapan tersebut.

    Ia berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana tetap damai sehingga pelaksanaan Ramadhan di Jakarta berlangsung nyaman bagi semua pihak.

    Berikut agenda kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta selama bulan Ramadhan:

    Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi
    Safari Ramadhan Minggu ke-2 dan ke-3 Ramadhan Masjid di seluruh wilayah DKI Jakarta
    Pesantren Kilat Sepanjang bulan Ramadhan Sekolah dan lembaga pendidikan
    Bazar Ramadhan Minggu ke-1 hingga ke-4 Ramadhan Lokasi strategis di tiap wilayah

    Selain agenda di atas, Pemprov DKI Jakarta juga akan meningkatkan pengawasan terhadap tempat hiburan dan restoran untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan selama bulan Ramadhan.

  • Gubernur Jakarta Larang Sahur On The Road Demi Keamanan

    Gubernur Jakarta Larang Sahur On The Road Demi Keamanan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melarang kegiatan Sahur on the Road (SOTR) yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan ketertiban umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadan.

    Pramono Anung menegaskan pelarangan SOTR yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan. Namun, kegiatan yang memberikan kenyamanan akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan (SOTR) kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," kata Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah dengan menilai dampak langsung dari kegiatan di lapangan. Sahur bersama yang tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum masih dapat diterima. Konvoi liar atau bentrokan akan ditindak tegas.

    Imbauan untuk Ormas

    Selain SOTR, Pramono Anung juga mengimbau organisasi masyarakat (ormas) untuk tidak melakukan aksi sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga suasana Ramadan tetap damai.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," imbuhnya.

    Berikut adalah contoh potensi dampak positif dan negatif dari kegiatan SOTR:

    Aspek Potensi Dampak Positif Potensi Dampak Negatif
    Sosial Meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Kerumunan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.
    Ekonomi Meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di lokasi SOTR. Kemacetan lalu lintas mengganggu aktivitas ekonomi.
    Keamanan Mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Potensi terjadinya tindakan kriminalitas dan tawuran.

    Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya menciptakan suasana Ramadan yang kondusif bagi seluruh masyarakat.

  • Gubernur DKI Larang Ormas Sweeping Rumah Makan di Jakarta

    Gubernur DKI Larang Ormas Sweeping Rumah Makan di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana damai dan rukun menjelang bulan puasa.

    Penegasan ini disampaikan usai peresmian gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, menyambut Ramadan seharusnya dilakukan dengan penuh kedamaian, bukan tindakan yang meresahkan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ibadah berjalan tertib. Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Selain sweeping, Pramono juga menyoroti kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang sering menimbulkan kerawanan dan tawuran. Ia menyatakan kegiatan yang berpotensi memicu keributan tidak akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," imbuhnya.

    Dasar Hukum Pelarangan Sweeping Ormas

    Pelarangan sweeping oleh ormas didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Berikut adalah contoh dasar hukum yang relevan:

    Dasar Hukum Deskripsi
    Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Mengatur tentang hak dan kewajiban ormas, serta larangan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ketertiban umum.
    Peraturan Daerah yang relevan Perda yang mengatur ketertiban umum dan keamanan di wilayah DKI Jakarta.

    Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang.

  • DKI Jakarta Larang Ormas Sweeping Warung Makan Saat Ramadan

    DKI Jakarta Larang Ormas Sweeping Warung Makan Saat Ramadan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting terkait aktivitas selama bulan Ramadan. Seluruh organisasi masyarakat (ormas) dan elemen masyarakat dilarang melakukan sweeping atau razia mandiri terhadap warung makan yang beroperasi.

    Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menegaskan bahwa penegakan aturan operasional usaha selama bulan puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindakan sweeping sepihak oleh ormas dinilai dapat menimbulkan masalah.

    "Kami mengimbau kepada seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia mandiri," kata Chico Hakim, Sabtu (14/2/2026).

    Chico menambahkan, aksi sweeping berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat.

    "Penegakan aturan atau pengawasan terkait operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum (seperti Satpol PP, Dishub, atau kepolisian sesuai Perda terkait), bukan ormas atau kelompok masyarakat secara sepihak," ujarnya.

    "Aksi sweeping semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat," sambungnya.

    Imbauan Pemasangan Tirai untuk Warung Makan

    Selain larangan sweeping, Pemprov DKI juga mengimbau para pemilik warung makan untuk memasang tirai atau penutup di tempat usaha mereka. Tujuannya adalah untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    "Pemprov DKI melalui instansi terkait mengimbau pemilik warung makan atau restoran untuk memasang tirai atau penutup agar aktivitas makan di siang hari tidak terlihat secara terang-terangan dari luar (sebagai bentuk penghormatan kepada yang berpuasa)," tutur Chico.

    Pemilik usaha juga diingatkan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kerumunan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

    "Menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerumunan yang mengganggu," imbuh dia.

    Daftar Instansi yang Berwenang Menegakan Aturan Selama Bulan Puasa

    Berikut adalah daftar instansi yang berwenang menegakan aturan selama bulan puasa, sesuai dengan pernyataan Chico Hakim:

    Instansi Kewenangan
    Satpol PP Penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum.
    Dishub Pengaturan lalu lintas dan parkir agar tidak mengganggu ketertiban.
    Kepolisian Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menindak pelanggaran hukum.

    Dengan adanya imbauan ini, diharapkan suasana Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan khidmat dan penuh toleransi.