Tag: Otsus Papua

  • Dana Otsus Papua Tahap I 2026 Disalurkan ke 16 Daerah

    Dana Otsus Papua Tahap I 2026 Disalurkan ke 16 Daerah

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengumumkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Tahun Anggaran 2026 Triwulan I telah disalurkan kepada 16 daerah di Tanah Papua.

    Penyaluran ini dilakukan setelah pemerintah daerah (Pemda) memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah ditetapkan.

    "Sejumlah daerah sudah merealisasikan Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen karena telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang ditetapkan," ujar Ribka dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

    Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 19 Februari 2026 menunjukkan bahwa Dana Otsus Triwulan I telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 13 Pemda, termasuk Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Jayapura, Pegunungan Bintang, Supiori, Yahukimo, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, tiga kabupaten lainnya, yaitu Merauke, Jayawijaya, dan Sarmi, menerima dana tersebut pada 23 Februari 2026.

    Dana yang disalurkan mencakup komponen Dana Otsus 1 persen, 1,25 persen, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap daerah. Contohnya, Provinsi Papua menerima Rp166,38 miliar, Provinsi Papua Selatan Rp91,56 miliar, Provinsi Papua Barat Daya Rp84,61 miliar, Kabupaten Yahukimo Rp142,06 miliar, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp94,90 miliar.

    Ribka Haluk menambahkan bahwa penyaluran tahun ini merupakan yang tercepat sejak UU Otsus diimplementasikan. Untuk pertama kalinya, tahap I dimulai pada Februari, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya pada April atau Mei.

    Menurutnya, percepatan ini didukung oleh interoperabilitas sistem keuangan daerah melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta sistem perencanaan Bappenas.

    "Terjadi percepatan dan perbaikan tata kelola penyaluran Dana Otsus pada 2025 dan 2026. Interoperabilitas sistem sangat membantu dalam meningkatkan kinerja penyaluran," jelasnya.

    Ribka juga mengimbau gubernur, bupati, dan wali kota yang belum menyelesaikan persyaratan penyaluran Dana Otsus Triwulan I agar segera menuntaskan kewajiban tersebut. Hal ini penting agar pelayanan publik pada triwulan pertama, khususnya Januari hingga Maret, dapat berjalan optimal.

    Ia menegaskan bahwa Dana Otsus diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga ketepatan waktu penyaluran sangat penting bagi manfaat yang diterima masyarakat.