Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat menyoroti penurunan signifikan pada penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik (TL). Penurunan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,4 miliar pada tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, menyatakan apresiasi terhadap capaian PAD Lombok Barat secara keseluruhan yang melampaui target 102 persen pada tahun 2025. Namun, ia menemukan kejanggalan dalam penurunan penerimaan PBJT Tenaga Listrik tersebut.
Menurut Abu Bakar, target PBJT TL pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 35 miliar dengan realisasi sekitar Rp 34 miliar. Berbeda dengan tahun 2025, meskipun target tetap sama, realisasi pendapatan justru turun menjadi sekitar Rp 32,9 miliar.
"Secara umum PAD kita bagus, itu patut diapresiasi, tapi ada anomali pada PBJT tenaga listrik. Tahun 2024 realisasinya sekitar 97 persen, sementara tahun 2025 turun menjadi sekitar 94 persen. Ini yang menjadi tanda tanya kami," ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Abu Bakar menilai capaian tersebut tidak rasional. Kondisi ini mengingat pertumbuhan jumlah penduduk, perumahan, serta aktivitas usaha yang terus meningkat setiap tahun. Penurunan Rp 1,4 miliar dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
"Logikanya, setiap tahun rumah bertambah, usaha berkembang, industri juga tumbuh. Kebutuhan listrik pasti naik. Tapi kenapa justru pajaknya turun?," kata Politisi PKS tersebut.
Minimnya Transparansi Data PLN
Abu Bakar menduga penurunan penerimaan PBJT TL disebabkan minimnya transparansi data. Hal ini meliputi jumlah pelanggan, volume penjualan listrik, dan mekanisme pelaporan pajak. DPRD telah mencoba meminta klarifikasi dari pihak terkait.
Ia mengaku telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak PLN. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan. Namun, pihak PLN tidak hadir tanpa memberikan penjelasan resmi kepada DPRD Lombok Barat.
Menurutnya, ketidakhadiran PLN menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih, dalam perjanjian kerja sama antara PLN dan Pemkab Lombok Barat, terdapat kewajiban penyampaian rekapitulasi tagihan listrik setiap bulan. Data tersebut harus lengkap dengan informasi pelanggan, daya, dan pemakaian listrik.
"Kalau datanya tidak pernah diterima secara utuh, bagaimana pemerintah daerah bisa memastikan pajak yang masuk itu sesuai potensi?" tegas Abu Bakar.
Berikut perbandingan realisasi PBJT Tenaga Listrik Lombok Barat:
| Tahun | Target (Miliar Rp) | Realisasi (Miliar Rp) | Persentase Realisasi (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 34 | 97 |
| 2025 | 35 | 32,9 | 94 |
