Tag: Pajak

  • Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Banyak pemilik kendaraan, baik motor maupun mobil, mengeluhkan lonjakan tarif yang cukup drastis.

    Sebagai contoh, pajak motor yang sebelumnya sekitar Rp 130 ribu kini melonjak menjadi Rp 170 ribu. Sementara itu, pajak mobil juga naik signifikan dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 6 juta.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    "Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah dihitung sebesar 1,74 persen dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang terdiri dari tarif provinsi sebesar 1,05 persen dan opsen pajak sebesar 66 persen. Jadi kenaikan pajak masyarakat akibat opsen ini kurang lebih 16 persen," demikian dijelaskan pada unggahan Instagram Bapenda Jateng.

    Opsen yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

    Penggunaan opsen bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, meningkatkan layanan publik, serta membiayai program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.

    Dasar Hukum dan Tarif Progresif

    Penetapan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05 persen.

    Sementara itu, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dikenakan tarif progresif berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Berikut adalah rincian tarif progresif PKB di Jawa Tengah:

    Kepemilikan Ke- Tarif PKB
    Kedua 1,40 %
    Ketiga 1,75 %
    Keempat 2,10 %
    Kelima dan seterusnya 2,45 %

    Opsen Pajak Daerah ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, yaitu PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kepada kabupaten/kota. Dengan penerapan opsen ini, bagian pajak yang menjadi hak kabupaten/kota dapat langsung diterima saat wajib pajak melakukan pembayaran kepada pemerintah provinsi.

  • KPP Semarang Tengah Jemput Bola Laporan SPT via Coretax

    KPP Semarang Tengah Jemput Bola Laporan SPT via Coretax

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah menghadirkan layanan jemput bola. Ini untuk pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

    Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekaligus memperluas akses layanan pajak.

    Selain itu, langkah ini juga mendorong transformasi digital perpajakan di Indonesia.

    KPP Pratama Semarang Tengah menggelar layanan jemput bola. Ini mencakup pelaporan SPT Tahunan.

    Juga membantu aktivasi sistem Coretax. Tujuannya adalah mendorong kepatuhan.

    Serta mempermudah akses bagi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan program digitalisasi perpajakan nasional.

    Transformasi digital menjadi fokus utama. Ini agar layanan pajak lebih efisien.

    Serta dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

    Capaian Pelaporan SPT Tahunan Nasional

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya progres signifikan. Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

    Hingga 9 Februari 2026, DJP menerima 1.822.185 laporan. Angka ini menunjukkan partisipasi aktif wajib pajak.

    Ini juga mengindikasikan efektivitas program-program DJP. Termasuk layanan jemput bola seperti yang dilakukan KPP Semarang Tengah.

    Pentingnya Kepatuhan Pajak dan Digitalisasi

    Kepatuhan pajak adalah kunci pembangunan negara. Pemanfaatan teknologi seperti Coretax sangat penting.

    Coretax mempermudah proses pelaporan. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

    Digitalisasi layanan pajak diharapkan terus berkembang. Ini agar memberikan kemudahan.

    Juga meningkatkan efisiensi bagi wajib pajak.

    Capaian Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025
    Tanggal Jumlah Laporan
    9 Februari 2026 1.822.185
  • Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Program pemutihan atau penggratisan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) telah resmi dimulai di Kabupaten Gianyar.

    Kebijakan ini memastikan warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal, sawah, dan ladang (tegalan) tidak lagi dibebankan pajak.

    Pajak untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi hingga 100 persen. Kebijakan ini berlaku efektif di seluruh wilayah Gianyar.

    “Untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi (pajaknya) sampai 100 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Semara Putra kepada detikBali, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Semara, penggratisan PBB P2 ini sudah tersistem dan disosialisasikan secara menyeluruh.

    Pemerintah telah menyampaikan informasi ini ke semua desa, bahkan hingga ke setiap warga.

    Kini, warga tak perlu lagi mengurus pembayaran PBB P2 secara daring setiap tahunnya.

    Objek Pajak yang Dibebaskan

    Secara umum, lebih dari ratusan ribu warga Gianyar memiliki bangunan rumah tinggal dan lahan pertanian.

    Mayoritas lahan pertanian tersebut berlokasi di Gianyar utara. Wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian dekat rumah tinggal meliputi Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring.

    “Lahan pertanian kami di Gianyar cukup luas di wilayah utara,” kata Semara.

    Dampak Program Penggratisan PBB P2

    Semara tidak merinci potensi pendapatan daerah yang hilang akibat penggratisan PBB P2 tersebut.

    Menurutnya, PBB P2 memang potensi pajak, tetapi program penggratisan ini merupakan subsidi dari pemerintah pusat.

    Program ini menyasar warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal dan lahan pertanian. Namun, PBB P2 tetap dikenakan pada objek pajak lainnya.

    Berikut adalah rincian objek pajak yang dibebaskan PBB P2 di Gianyar:

    Objek Pajak Status PBB P2
    Rumah Tinggal Gratis (0%)
    Lahan Pertanian (Sawah, Ladang/Tegalan) Gratis (0%)
    Objek Pajak Lainnya (Perumahan komersil, Perkebunan, Industri) Dikenakan PBB P2

    Tujuan utama program ini adalah mengurangi beban finansial warga Gianyar.

    Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini mendorong warga agar tidak menjual lahan pertaniannya.

    Kebijakan ini juga diharapkan mencegah alih fungsi lahan dengan mendirikan bangunan.

    “Salah satunya untuk menahan laju alih fungsi lahan,” katanya.

  • Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menkeu Purbaya Sakit-sakit Kejar Rasio Pajak 11-12% di 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beratnya upaya menaikkan rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Target kenaikan dari 9,31% di tahun 2025 menjadi 11-12% pada tahun 2026, membutuhkan kerja keras lintas sektor. Bahkan, hal tersebut sampai membuatnya jatuh sakit.

    "Kalau kita bisa naikkan level sekarang menuju 11-12% itu sudah aman sekali, tetapi biasanya memang nggak gampang, perlu extra effort. Makanya sampai sakit-sakit nih, nanti kita beresin," kata Purbaya di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Purbaya memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target rasio pajak tanpa menaikkan tarif. Langkah pertama adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dengan ekonomi yang tumbuh lebih cepat, masyarakat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini akan meningkatkan kesadaran serta kemampuan mereka dalam membayar pajak secara otomatis.

    "Jadi yang pertama, ekonominya tumbuh lebih cepat. Sekarang sudah lumayan tuh," ucap Purbaya.

    Perbaikan Pengumpulan Penerimaan Negara

    Strategi kedua berfokus pada perbaikan kemampuan pengumpulan penerimaan negara. Hal ini mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbaikan ini penting untuk mencegah kebocoran.

    Praktek kongkalikong antara wajib pajak dengan petugas pajak maupun bea cukai masih marak. Purbaya menyatakan adanya penggantian personil di sektor pajak dan bea cukai.

    Selain itu, pemerintah akan menggunakan sistem coretax yang lebih efektif. Ini guna mengantisipasi penggelapan pajak.

    "Minggu lalu kan pajak kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. sekarang kita gunakan coretax yang lebih efektif. Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara petugas pajak dengan para pelaku usaha," tuturnya.

    Berikut tabel ringkasan tantangan dan upaya peningkatan rasio pajak:

    Tantangan Upaya
    Rasio pajak rendah Dorong pertumbuhan ekonomi
    Kebocoran penerimaan Perbaiki sistem pengumpulan pajak, ganti petugas
    Praktek kongkalikong Terapkan coretax yang lebih efektif
    Pengawasan kurang optimal Gunakan teknologi AI

    Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

    Langkah terakhir adalah memperkuat penggunaan teknologi digital. Ini diterapkan baik dari sisi pengawasan maupun administrasi layanan pajak dan bea cukai.

    Pemerintah berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi under-invoicing. Kasus ekspor CPO (minyak kelapa sawit) yang harganya dimurahkan di dalam negeri dan dijual dua kali lipat lebih tinggi di luar negeri telah terdeteksi.

    "Kita juga menerapkan AI untuk mendeteksi under-invoicing. Sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO (minyak kelapa sawit), banyak sekali yang ketahuan under-invoicing. harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar," tegas Purbaya.