Kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Banyak pemilik kendaraan, baik motor maupun mobil, mengeluhkan lonjakan tarif yang cukup drastis.
Sebagai contoh, pajak motor yang sebelumnya sekitar Rp 130 ribu kini melonjak menjadi Rp 170 ribu. Sementara itu, pajak mobil juga naik signifikan dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 6 juta.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah dihitung sebesar 1,74 persen dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang terdiri dari tarif provinsi sebesar 1,05 persen dan opsen pajak sebesar 66 persen. Jadi kenaikan pajak masyarakat akibat opsen ini kurang lebih 16 persen," demikian dijelaskan pada unggahan Instagram Bapenda Jateng.
Opsen yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik.
Penggunaan opsen bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, meningkatkan layanan publik, serta membiayai program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Dasar Hukum dan Tarif Progresif
Penetapan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05 persen.
Sementara itu, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dikenakan tarif progresif berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
Berikut adalah rincian tarif progresif PKB di Jawa Tengah:
| Kepemilikan Ke- | Tarif PKB |
|---|---|
| Kedua | 1,40 % |
| Ketiga | 1,75 % |
| Keempat | 2,10 % |
| Kelima dan seterusnya | 2,45 % |
Opsen Pajak Daerah ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, yaitu PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kepada kabupaten/kota. Dengan penerapan opsen ini, bagian pajak yang menjadi hak kabupaten/kota dapat langsung diterima saat wajib pajak melakukan pembayaran kepada pemerintah provinsi.



