Tag: Palestina

  • Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel Bergabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Beri Respons

    Israel resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bergabungnya Israel menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai bahwa Israel tidak akan membiarkan Palestina merdeka.

    "PM (perdana menteri) Netanyahu tidak akan membiarkan Palestina merdeka di Gaza. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk meyakinkan Trump 2 states solutions di BOP? Apalagi Trump lebih berpihak ke Israel dari pada negara-negara Islam," kata Hikmahanto, Jumat (12/2/2026).

    Hikmahanto juga mempertanyakan mengapa hanya Israel yang bergabung ke Board of Peace, sementara Palestina tidak. Ia menyoroti peran pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).

    "Apakah pasukan kita yang tergabung dalam ISF bertugas untuk melucuti senjata Hamas? Mengingat Israel tidak mau dari Turki dan Qatar, kalau demikian pasukan kita berpotensi untuk terlibat konflik dengan Hamas yang pasti tidak akan disetujui oleh rakyat Indonesia," jelasnya.

    Hikmahanto mewanti-wanti posisi Indonesia yang juga bergabung ke dalam Board of Peace. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak menjadi legitimasi segala tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

    "Jangan sampai keberadaan Indonesia di BOP dijadikan legitimasi untuk tindakan Israel yang justru akan memperluas wilayah yang dikendalikan sampai Gaza," terangnya.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.

    Respons Kementerian Luar Negeri RI

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian bentukan Trump. Kemlu menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa keikutsertaan negara manapun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip RI. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Posisi Indonesia
    Normalisasi Hubungan Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
    Legitimasi Kebijakan Tidak menjadi legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun.
    Dasar Keikutsertaan Mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Prinsip Utama Menuntut penghentian kekerasan, mengecam pelanggaran hukum internasional, dan mendorong solusi dua negara.

    Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, bukan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

  • Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Pertahankan Dukungan Palestina

    Israel secara resmi telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Menariknya, Indonesia bersama beberapa negara muslim lainnya juga menjadi bagian dari dewan ini. Kendati demikian, posisi Indonesia tetap kokoh dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keikutsertaan negaranya dalam BoP pada Rabu (11/2) waktu setempat, saat kunjungan ke Washington. Ia bertemu dengan Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS saat itu, Marco Rubio, dalam kesempatan tersebut.

    Dalam foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio, terlihat keduanya memegang dokumen. Dokumen itu menunjukkan tanda tangan Netanyahu yang menandakan bergabungnya Israel ke dewan tersebut. Netanyahu secara langsung menyatakan, "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'."

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi pada pertengahan November tahun lalu. Resolusi ini memberikan wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober. Gencatan senjata tersebut merupakan bagian dari rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Trump menjelaskan bahwa dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa dewan, yang diketuainya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Sikap Indonesia Terhadap Keanggotaan Israel

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai masuknya Israel ke dalam Board of Peace. Kemlu menegaskan bahwa prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yvonne menambahkan, keikutsertaan negara mana pun dalam Board of Peace tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu menegaskan Indonesia mengecam pelanggaran hukum internasional dan mengedepankan realisasi solusi dua negara.

    "Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.

    Pihaknya memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik juga merupakan bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong keterlibatan Palestina demi menciptakan hak dasar hingga kepentingan warga di sana.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.

    Daftar Negara Muslim Anggota Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya telah lebih dulu menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Trump. Pengumuman ini disampaikan oleh akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/1/2026).

    Berikut adalah daftar negara-negara muslim yang tergabung dalam Board of Peace:

    No. Negara
    1 Republik Turki
    2 Republik Arab Mesir
    3 Kerajaan Hashemite Yordania
    4 Republik Indonesia
    5 Republik Islam Pakistan
    6 Negara Qatar
    7 Kerajaan Arab Saudi
    8 Uni Emirat Arab

    "Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemlu RI, Kamis (22/1/2026).

    Bergabungnya Indonesia ini menegaskan kembali komitmennya mendukung pemerintahan transisi dalam rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. "Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza," kata Kemlu RI.

  • Pemukim Israel Hancurkan Belasan Rumah Warga Palestina Dekat Jericho

    Pemukim Israel Hancurkan Belasan Rumah Warga Palestina Dekat Jericho

    Sekitar 15 rumah warga Palestina dan kandang hewan di desa al-Duyuk al-Tahta, dekat Jericho, Tepi Barat, dihancurkan oleh para pemukim Israel. Bangunan-bangunan tersebut, beberapa di antaranya gubuk seng, rata dengan tanah.

    Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan pemukim yang berulang kali memaksa keluarga Palestina mengungsi dari permukiman mereka.

    Insiden terbaru ini berlangsung beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui langkah-langkah pengetatan kendali atas Tepi Barat, membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut.

    "Sekitar 50 pemukim tiba, memaksa semua orang keluar dari rumah dan mulai menghancurkannya. Kemudian mereka mengambil semuanya – bahkan ayam-ayamnya," kata penduduk desa, Mustafa Kaabneh, Kamis (12/2/2026).

    Kaabneh, yang telah tinggal di daerah itu selama hampir dua dekade, menambahkan bahwa sebagian besar pemukim tersebut bersenjata dan bertopeng.

    Mereka didampingi oleh sebuah kendaraan militer Israel sebelum kembali dengan buldoser untuk melakukan perusakan. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh warga lainnya.

    Bassem Kaabneh (23) menuturkan bahwa para pemukim memukuli perempuan dan anak-anak, mengusir keluarga-keluarga dari rumah mereka, serta menyita barang-barang pribadi.

    Abu Audi al-Rajabi, pemilik salah satu rumah yang hancur, menyatakan tidak ada perintah pembongkaran yang dikeluarkan sebelumnya. "Rumah itu dibangun 13 tahun yang lalu dan telah dihuni sejak saat itu," ujarnya.

    Langkah Israel Perketat Kendali Tepi Barat

    Sebelumnya pada Minggu lalu, kabinet keamanan Israel telah menyetujui serangkaian langkah yang akan memungkinkan Israel memperluas kendalinya di wilayah Tepi Barat.

    Wilayah ini dikelola oleh Otoritas Palestina berdasarkan kesepakatan Oslo. Rencana tersebut telah memicu kemarahan internasional.

    Ini juga akan memungkinkan warga Yahudi Israel untuk membeli tanah Tepi Barat secara langsung. Otoritas Israel akan mengelola situs-situs keagamaan tertentu, bahkan ketika situs tersebut berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967. Di wilayah tersebut, sekitar tiga juta warga Palestina tinggal.

    Dampak Hukum Internasional dan Permukiman

    Tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman dan pos terdepan di seluruh Tepi Barat.

    Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional. Kondisi ini terus memperkeruh konflik di kawasan tersebut.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Kejadian Al-Duyuk al-Tahta, dekat Jericho, Tepi Barat
    Jumlah Rumah Hancur Sekitar 15 rumah dan kandang hewan
    Pelaku Para pemukim Israel (didampingi kendaraan militer)
    Dampak Keluarga Palestina terpaksa mengungsi, pemukulan warga
    Pemicu Langkah kabinet keamanan Israel perketat kendali Tepi Barat
    Status Hukum Internasional Permukiman Israel ilegal
  • Indonesia Berencana Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina

    Indonesia Berencana Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina

    Pemerintah Indonesia sedang membahas persiapan pengiriman sekitar 8.000 pasukan perdamaian menuju Gaza, Palestina. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam pembahasan. Namun, ada kemungkinan jumlah pasukan akan berada di kisaran 8.000 personel.

    “Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (11/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, pasukan dari Indonesia akan bergabung dengan misi perdamaian dari negara lain. Detail mengenai lokasi penempatan pasukan Indonesia masih belum ditentukan.

    “Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.

    Indonesia berkomitmen penuh untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini juga berkaitan dengan peran Indonesia di Board of Peace (BOP).

    “Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini, kan bagian dari komitmen bangsa kita untuk tentu yang pertama kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina,” ucapnya.

    Peran Indonesia dalam Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace. Keanggotaan ini bertujuan membantu masyarakat di Gaza.

    “Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di BOP tersebut,” imbuhnya.

    Prasetyo berharap partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dapat meminimalisasi konflik di Gaza. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan warga Palestina.

    “Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Nah dengan sekarang proses tersebut bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ungkap dia.

    Berikut adalah perbandingan jumlah pasukan perdamaian yang pernah dikirim oleh beberapa negara:

    Negara Jumlah Pasukan (Estimasi) Misi (Contoh)
    Indonesia 8.000 (rencana) Gaza, Palestina
    India 5.000-10.000 Misi PBB di berbagai negara
    Pakistan 3.000-7.000 Misi PBB di berbagai negara
    Bangladesh 3.000-6.000 Misi PBB di berbagai negara
    Nigeria 2.000-5.000 Misi PBB di berbagai negara