Tag: Pamekasan

  • Warga Pamekasan Swadaya Bangun Jembatan Darurat Usai Rusak Parah

    Warga Pamekasan Swadaya Bangun Jembatan Darurat Usai Rusak Parah

    Warga di dua desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, bergotong royong membangun jembatan darurat. Ini dilakukan setelah jembatan penghubung Desa Panguraian, Kecamatan Proppo, dan Desa Rek Kerek, Kecamatan Palengaan, rusak berat hingga ambruk.

    Jembatan tersebut dilaporkan ambles akibat tidak kuat menahan beban. Akibatnya, akses jalan antardesa terputus dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

    Sebelum ambruk, kondisi jembatan yang retak sudah dilaporkan kepada dinas terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan bahkan sempat melakukan pengecekan.

    Kejadian ambruknya jembatan telah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. Petugas sempat memasang rambu peringatan karena kondisi jembatan membahayakan dan tidak lagi berfungsi.

    Mengingat peran vital jembatan, terutama bagi anak sekolah dan warga yang bekerja, masyarakat bersama TNI dan Polri berinisiatif membangun jembatan darurat. Jembatan sementara ini terbuat dari bambu dan dibangun secara gotong royong pada Kamis pagi, 12 Februari 2026.

    Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko, mengatakan pihaknya langsung memerintahkan jajaran Koramil untuk membantu masyarakat. Jembatan alternatif ini sangat dibutuhkan warga.

    "Kami telah menerima laporan dari anggota. Melihat kondisi jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kami perintahkan agar Koramil kompak bersama Polri dan masyarakat membuat jembatan alternatif dari bambu. Alhamdulillah warga antusias dan didukung semua pihak, termasuk Camat Proppo," terang Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko, Kamis (12/2/2026).

    Berkat kerja sama berbagai pihak, jembatan darurat tersebut kini sudah dapat digunakan sementara oleh warga. Namun, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen.

    Dampak Kerusakan Jembatan

    Kerusakan jembatan telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat di Desa Panguraian dan Rek Kerek. Berikut adalah ringkasan dampak tersebut:

    Dampak Keterangan
    Akses Terputus Akses jalan penghubung antardesa terhenti.
    Gangguan Aktivitas Mengganggu aktivitas harian warga, termasuk anak sekolah dan pekerja.
    Membahayakan Kondisi jembatan retak sebelum ambruk dinilai membahayakan.
    Perlunya Perbaikan Permanen Masyarakat berharap pemerintah segera membangun jembatan permanen.

    Perbaikan permanen diharapkan dapat mengembalikan aktivitas warga menjadi normal serta memastikan akses penghubung antardesa aman dan nyaman.

  • Bupati Pamekasan Kawal Aspirasi Petani Tembakau ke Pusat

    Bupati Pamekasan Kawal Aspirasi Petani Tembakau ke Pusat

    Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama perwakilan Bea Cukai dan jajaran kepolisian menemui langsung aksi demonstrasi buruh rokok serta petani tembakau. Pertemuan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Kholilurrahman menyatakan setuju dengan delapan poin tuntutan yang disampaikan koordinator lapangan, Kholili. Pemerintah daerah siap mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.

    Bupati Pamekasan juga menyampaikan permohonan maaf atas perhatian yang belum maksimal terhadap sektor pertanian, khususnya tembakau. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pemerataan pembangunan.

    Padahal, sekitar 67 persen wilayah Pamekasan merupakan lahan pertanian. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran.

    Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan telah mengalami penurunan pada awal 2026. Pemerintah daerah optimistis kolaborasi pemerintah dan pengusaha dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

    Terkait delapan tuntutan massa aksi, pemerintah daerah berencana melakukan pembinaan terhadap LSM. Mereka juga menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum dalam setiap aktivitas sosial.

    "Kami sepakat dengan tuntutan tersebut, mari kita bersama berjuang, saya siap ke Jakarta," kata Bupati, Selasa (10/2/2026).

    Sementara itu, pihak Bea Cukai menyampaikan bahwa kebijakan terkait Sigaret Kretek Mesin (SKM) murah telah masuk dan dibahas di tingkat pusat. Ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah pusat.

    Tabel berikut menunjukkan alokasi lahan pertanian di Pamekasan:

    Sektor Pertanian Persentase Lahan
    Lahan Pertanian 67%
    Non-Pertanian 33%

    Respons Kapolres Terkait Dugaan Arogansi

    Menanggapi tuntutan terkait dugaan arogansi petugas, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Triyulianto menegaskan setiap aksi harus sesuai aturan hukum. Aparat akan bertindak tegas jika ada pelanggaran atau gangguan ketertiban umum.

    "Kalau saudara-saudara merasa dirugikan oleh oknum oleh ormas segera laporkan," tegas Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Triyulianto.

    Massa berharap ada kepastian dari pemerintah dalam memperjuangkan nasib buruh rokok dan petani tembakau. Mereka juga siap bersinergi dengan pemerintah demi menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat Madura.

  • Pamekasan Gelar Aksi Damai Protes Razia Industri Rokok Lokal

    Pamekasan Gelar Aksi Damai Protes Razia Industri Rokok Lokal

    Pamekasan – Ribuan buruh rokok dan pengusaha tembakau di Pamekasan menggelar aksi damai. Mereka tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM). Aksi dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jalan Kabupaten, Selasa (10/2/2026).

    Massa menyuarakan keresahan atas sikap aparat penegak hukum (APH). Aparat dinilai kerap melakukan razia terhadap industri rokok lokal tanpa prosedur yang jelas. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam keberlangsungan industri.

    Dalam aksi tersebut, buruh membawa poster dan spanduk berisi kecaman. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah lebih peduli terhadap nasib Industri Hasil Tembakau (IHT). Banyak pekerja perempuan turut serta, bahkan sebagian membawa anak kecil.

    Para pendemo menilai, razia represif membuat sejumlah IHT terancam berhenti produksi. Situasi ini berpotensi memicu gelombang pengangguran dan kemiskinan baru di Madura. Ribuan keluarga di wilayah tersebut menggantungkan hidup pada sektor tembakau.

    “Jangan sampai kemiskinan terjadi, jangan sampai tragedi di NTT terulang gara-gara orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak,” teriak salah satu orator di tengah aksi.

    Orator aksi menegaskan, industri rokok lokal seharusnya dibina. Bukan justru ditekan dengan razia dan penindakan. Mereka meminta pemerintah daerah serta aparat terkait mengedepankan dialog dan pembinaan yang manusiawi.

    Tujuannya agar IHT tetap bertahan dan petani tembakau tidak semakin tertekan. Jika tekanan berlanjut, Madura dikhawatirkan kehilangan penopang utama ekonominya.

    Delapan Tuntutan FPBM

    Perwakilan FPBM, Kholili, menegaskan aksi ini adalah bentuk penyampaian aspirasi damai. “Aksi ini aksi damai menyuarakan suara rakyat kecil yang kecewa, ada delapan tuntutan yang kami lakukan,” terang Kholili.

    Berikut adalah beberapa poin tuntutan utama yang disampaikan oleh FPBM:

    No. Tuntutan Tujuan
    1 APH & Bea Cukai tidak serta-merta menindak Memberikan solusi sebelum penindakan
    2 Pembinaan industri rokok lokal Mendorong pertumbuhan IHT yang sehat
    3 Dialog transparan Mencari jalan tengah terbaik
    4 Perlindungan usaha rakyat Menjaga keberlangsungan ekonomi lokal
    5 Kepastian hukum Menciptakan iklim investasi yang kondusif

    Salah satu tuntutan meminta APH dan Bea Cukai agar tidak serta-merta melakukan penangkapan dan penindakan. Mereka berharap ada solusi bagi keberlangsungan IHT, buruh, dan petani tembakau.

    Kolaborasi untuk Ekonomi Berkelanjutan

    FPBM menegaskan tuntutan ini adalah ajakan kolaborasi. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan usaha rakyat. Selain itu, mereka ingin iklim investasi lokal yang sehat demi kemajuan ekonomi Madura berkelanjutan dan berkeadilan.

    “Tanpa ketertiban hukum, petani dan buruh menjadi pihak pertama yang terdampak,” imbuh Kholili. Hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari kepolisian.