Tag: Pangandaran

  • Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Kecemasan melanda ribuan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka menjadi korban investasi bodong yang merugikan hingga ratusan juta Rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Senin (9/2) kemarin.

    Keterangan sementara menyebutkan, warga terjerat investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Aplikasi ini diduga kuat menjalankan skema ponzi.

    Polisi masih terus mendata jumlah korban investasi bodong di Pangandaran. Total kerugian belum dapat dihitung karena jumlah korban diperkirakan terus bertambah setiap harinya.

    “Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA,” kata Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada wartawan, Rabu (11/2/2024).

    Polres Pangandaran memerlukan keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Rencananya, koordinasi akan dilakukan dengan Subdirektorat 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

    Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan dilibatkan. Tujuannya mendalami kasus penipuan investasi ini.

    “Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini,” terang Ikrar.

    Kasus ini menjadi ramai di Pangandaran setelah anggota aplikasi investasi kesulitan saat penarikan dana. Polisi mengimbau warga agar lebih hati-hati menerima tawaran investasi.

    Masyarakat disarankan melapor jika menemukan pola yang mencurigakan. Ini bertujuan mencegah korban berjatuhan lebih banyak.

    Keterlibatan Anggota DPRD dan Peran OJK

    Di tengah penyelidikan, muncul rumor simpang siur terkait kasus ini. Beredar kabar bahwa salah seorang anggota DPRD Pangandaran diduga ikut terlibat sebagai manajer wilayah.

    Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan pendalaman. “Terkait itu, masih kami dalami,” ucapnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya turut menyikapi kasus ini. Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan entitas investasi MBA tidak mengantongi izin resmi.

    “Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya yaitu entitas dengan inisial MBA yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu, tanpa izin dari regulator sektor keuangan,” kata Nofa.

    Menurut Nofa, modus yang dijalankan oleh entitas itu adalah jasa periklanan. Modus ini menggunakan pola skema ponzi atau money game.

    “Bermodus jasa periklanan dengan skema money game/ponzi,” kata Nofa.

    Atas kejadian ini, OJK telah melakukan pemanggilan kepada pengelola entitas tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi legalitas.

    “Kami telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” kata Nofa.

    Nofa mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran serupa. Penipuan berkedok investasi sering terjadi.

    “Masyarakat diimbau menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Pastikan aspek legalitas dan kewajaran dari penawarannya,” kata Nofa.

    Waspada Investasi Ilegal

    Nofa membenarkan bahwa modus-modus sejenis sudah kerap terjadi. Berdasarkan data, Satgas Pasti OJK telah menghentikan ribuan entitas keuangan ilegal.

    Berikut adalah data penghentian entitas ilegal oleh Satgas Pasti OJK:

    Tahun Jenis Entitas Jumlah Dihentikan
    2025 Pinjaman Online Ilegal 2.263
    2025 Investasi Ilegal 354
    2025 Total Entitas Ilegal 2.617

    Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal. Beberapa modus penipuan antara lain meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial entitas berizin.

  • Ribuan Warga Pangandaran Rugi Miliaran Rupiah Akibat Aplikasi Investasi MBA Diduga Skema Ponzi

    Ribuan Warga Pangandaran Rugi Miliaran Rupiah Akibat Aplikasi Investasi MBA Diduga Skema Ponzi

    Ribuan warga di Kabupaten Pangandaran dilaporkan merugi akibat dugaan investasi bodong. Modus penipuan ini dilakukan melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company) yang dicurigai menggunakan skema ponzi untuk mengelabui para anggotanya.

    Kasus ini mencuat setelah aplikasi tersebut diakses secara massal pada Senin, 9 Februari 2026. Sejumlah warga yang merasa dirugikan telah melaporkan kejadian ini ke Polres Pangandaran.

    Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menyatakan pihaknya sedang mendalami kasus. Pendataan jumlah korban dan total kerugian masih berlangsung.

    Beliau belum dapat merinci angka pasti karena proses pendataan masih terus berjalan. Jumlah pelapor diperkirakan akan terus bertambah seiring penyelidikan.

    "Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA," kata Ikrar kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Satreskrim Polres Pangandaran akan meminta keterangan sejumlah saksi. Ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus aplikasi MBA.

    Polres Pangandaran berkoordinasi dengan Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) dalam penanganan kasus ini.

    "Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini," terang Ikrar.

    Perkara ini bermula saat anggota aplikasi investasi mengalami kendala. Mereka tidak dapat menarik dana yang telah diinvestasikan.

    Polisi terus mengumpulkan data dan mendalami kasus untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pengumpulan bukti menjadi fokus utama.

    Imbauan dan Kewaspadaan Investasi Online

    Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi berbasis aplikasi. Penting untuk memastikan legalitas perusahaan sebelum bergabung.

    Apabila menemukan ajakan mencurigakan dengan pola serupa, masyarakat disarankan segera melapor. Laporan bisa disampaikan langsung kepada pihak kepolisian terdekat.

    Dugaan Modus Penipuan Indikator Kecurigaan
    Skema Ponzi Janji keuntungan tinggi tanpa risiko, perekrutan anggota baru sebagai sumber dana.
    Aplikasi Ilegal Tidak terdaftar di OJK, informasi perusahaan tidak jelas, kesulitan penarikan dana.
    Manajer Wilayah Adanya tokoh berpengaruh yang diduga terlibat dalam perekrutan anggota.

    Beredar kabar salah satu anggota DPRD Pangandaran disebut sebagai kepala manajer wilayah. Namun, kepolisian belum memberikan keterangan resmi dan masih mendalami informasi tersebut.

    "Terkait itu, masih kami dalami," ucapnya.

  • Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran Mangkrak Sepi Aktivitas

    Teriknya mentari pagi memantul di hamparan pasir hitam pesisir Bojongsalawe, Kabupaten Pangandaran. Lokasi ini merupakan sudut laut yang masih jarang dijamah wisatawan, meski dilewati pengguna jalan lintas pantai dari Batuhiu menuju Parigi.

    Dahulu, di dekat pesisir ini terdapat area pacuan kuda. Namun kini, jejaknya telah sirna, berganti gundukan rumput liar di atas pasir hitam.

    Suasana terasa sunyi dan sedikit gersang. Itulah gambaran sekitar Pelabuhan Pangandaran yang berlokasi di Pantai Bojongsalawe, Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi.

    Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran di Parigi.

    Harapan besar mulai tumbuh sekitar tahun 2015 saat pembangunan Dermaga Pelabuhan Bojongsalawe dimulai. Masyarakat menaruh asa bahwa kehadiran kapal-kapal besar akan menggerakkan roda ekonomi lokal.

    Namun, meski bangunan Pelabuhan Kelas III Bojongsalawe ini telah berdiri satu dekade, kepastian operasionalnya masih menggantung.

    Padahal, pada Maret 2021 lalu, sempat dilakukan uji sandar kapal di pelabuhan tersebut. Meski demikian, aktivitas di pelabuhan ini belum terlihat.

    Transformasi Akses Pelabuhan

    Jauh sebelum kawasan ini ditutup pagar beton, Dermaga Bojongsalawe adalah spot favorit warga lokal dan wisatawan. Setiap pagi, warga menjadikannya rute jogging yang nyaman, mulai dari pesisir hingga memutari dermaga.

    Para pemancing pun kerap memenuhi bibir benteng pelabuhan. Namun, masa-masa bebas itu tidak bertahan lama.

    Kini, siapa pun yang ingin masuk ke area pelabuhan harus mengantongi izin dari penjaga di gerbang masuk.

    Pesisir Pantai Bojongsalawe sebenarnya tidak cocok untuk aktivitas berenang karena karakteristik gelombang lautnya yang besar.

    Meski demikian, area ini memiliki potensi menjadi destinasi wisata serupa Pantai Batuhiu jika dikelola dan dibuka untuk umum.

    Area ini bisa digunakan untuk piknik (botram), swafoto, hingga kegiatan outbound. Namun, pantauan di lokasi pada Minggu (8/2) pagi menunjukkan suasana yang sangat sepi.

    Tak ada aktivitas warga di sekitar pantai, kecuali beberapa pemancing yang masih bertahan.

    "Kalau mau masuk, motor harus diparkir di luar," ujar salah satu penjaga pelabuhan.

    Akses menuju dermaga kini terasa cukup kontras. Jalanan beton yang seharusnya ramai kendaraan tampak lengang. Kiri dan kanan jalan dipenuhi ilalang tinggi.

    Di ujung jalur utama, tulisan "Pelabuhan Pangandaran" masih berdiri gagah berdampingan dengan logo Kementerian Perhubungan. Deburan ombak yang menghantam struktur dermaga membuktikan betapa kokohnya bangunan beton tersebut.

    Kendala Fasilitas Pelabuhan

    Menengok kembali ke belakang, saat uji operasional tahun 2021, terungkap bahwa masih ada kekurangan fasilitas vital, yakni breakwater atau pemecah ombak.

    Hal ini disampaikan oleh Firman, Kepala Pelabuhan Pangandaran saat itu.

    Breakwater sangat dibutuhkan untuk menahan arus bawah gelombang agar tidak langsung menghantam dermaga. Tanpa pemecah ombak, kapal yang bersandar akan terus bergoyang terkena arus, sehingga proses bongkar muat menjadi tidak stabil.

    Menurut Firman, tanpa breakwater, waktu aman untuk bersandar hanya berkisar 5 bulan dalam setahun.

    "Agar pelabuhan kelas III ini bisa maju, harus ada breakwater untuk melengkapi operasionalnya," ujar Firman pada Maret 2021.

    Janji pembangunan pemecah ombak ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, realisasinya belum terlihat.

    Berikut adalah tabel mengenai kondisi dan potensi Pelabuhan Bojongsalawe:

    Aspek Kondisi Saat Ini Potensi
    Aktivitas Sepi, hanya beberapa pemancing Pusat ekonomi, destinasi wisata
    Akses Terbatas, berpagar, perlu izin Terbuka untuk umum, rute jogging, botram
    Fasilitas Belum ada breakwater Membutuhkan breakwater untuk operasional optimal
    Pariwisata Tidak untuk berenang Destinasi wisata seperti Batuhiu

    Status Operasional Pelabuhan

    Sementara itu, Syahbandar Pelabuhan Pangandaran, Suherdin, memberikan pernyataan singkat terkait status pelabuhan saat ini.

    Ia menyebut pelabuhan secara teknis sudah beroperasi, namun belum ada pihak yang memanfaatkannya.

    "Sudah (beroperasi), tapi belum ada yang pakai," tulis Suherdin singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/2/2025). Ia tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab sepinya aktivitas di pelabuhan tersebut.

  • Terminal Kalipucang Pangandaran Rusak Parah, Warga dan Pedagang Resah

    Terminal Kalipucang Pangandaran Rusak Parah, Warga dan Pedagang Resah

    Warga dan pedagang di sekitar Terminal Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, mengeluhkan kondisi Terminal Tipe C yang kian rusak parah. Fasilitas publik ini dinilai mengkhawatirkan. Kondisi tersebut berdampak bagi para pedagang maupun calon penumpang.

    Terminal Kalipucang melayani moda transportasi dari Pangandaran menuju wilayah Priangan, meliputi Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, hingga Bandung. Selain itu, juga melayani rute ke wilayah Jawa Tengah.

    Pantauan di lokasi pada Selasa (10/2/2026) siang, terminal tampak tidak terawat. Tak hanya bangunan utama, akses jalan menuju terminal yang berdekatan dengan Pasar Tradisional Kalipucang itu juga rusak. Struktur atap bangunan mulai lapuk dan material bangunan yang rontok tampak berserakan di lantai.

    Salah satu tokoh masyarakat Kalipucang, Sobirin (60), mengungkapkan terminal tersebut sudah lama terbengkalai. Ia menyatakan pihak terkait hanya datang meninjau tanpa ada tindakan nyata.

    "Terminal ini seharusnya diurus dan dibangun supaya nyaman, sama seperti pasar. Sudah lama kondisinya begini. Kontrol sering dilakukan, tapi hanya datang dan lihat saja," ujar Sobirin dengan nada kesal.

    Ia menambahkan, kerusakan bangunan terminal sudah terjadi sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Padahal, pengajuan perbaikan telah dilayangkan sejak tahun 2020.

    "Sejak zaman Pak Jeje (Bupati Pangandaran sebelumnya) hanya dikontrol saja. Pengajuan perbaikan sudah dari tahun 2020. Jangan dibiarkan begini, kasihan pedagang di sini banyak," katanya.

    Sobirin berharap pemerintah lebih peka terhadap fasilitas sentral yang menjadi kebutuhan masyarakat umum tersebut.

    Tanggapan Dinas Perhubungan

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pangandaran, Nana Sukarna, membenarkan Terminal Tipe C Kalipucang memerlukan perbaikan mendesak.

    "Karena saya baru menjabat sebagai Kadishub tahun ini, insyaallah aduan tersebut akan segera ditindaklanjuti," ucap Nana.

    Nana menjelaskan, rencana perbaikan telah masuk dalam agenda anggaran perubahan mendatang. "Nanti akan diupayakan di (anggaran) perubahan," tambahnya.

    Respons Bupati Pangandaran

    Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, meminta warga dan penghuni pasar di sekitar terminal untuk bersabar. Ia memastikan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.

    "Ya, saya tahu kondisinya sudah mulai rusak. Mohon waktu dan kesabarannya, Insyaallah akan kami perbaiki secara bertahap," ujar Citra di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kalipucang, Senin (9/2/2026) lalu.

    Citra berjanji perbaikan akan dilakukan mulai dari akses jalan umum yang melintasi Terminal Kalipucang. "Tahun ini kita prioritaskan perbaikan jalannya terlebih dahulu," pungkasnya.

    Rencana Perbaikan Terminal Kalipucang

    Prioritas Detail Perbaikan Pelaksana Waktu
    Jalan Akses Perbaikan akses jalan umum menuju terminal Pemerintah Daerah Pangandaran Tahun Ini (2026)
    Bangunan Terminal Perbaikan struktur atap dan material bangunan Dinas Perhubungan Pangandaran Anggaran Perubahan