Tag: PANRB

  • Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.

    Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.

    Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.

    Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS

    Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.

    Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.

    Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

    Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.

    Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.

    Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).

    Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.

    Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.

    Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.

    Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

  • Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Fondasi Bangun Negara Kuat

    Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Fondasi Bangun Negara Kuat

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi. Ini merupakan fondasi kuat membangun negara berintegritas dan kokoh. Pernyataan ini disampaikan pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Jakarta.

    Rini menjelaskan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah lama menjadi dasar penting. SAKIP memastikan perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi adalah mesin penggerak pembangunan nasional.

    "Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Arahan Presiden mengingatkan bahwa birokrasi unggul adalah syarat keberlangsungan peradaban. Birokrasi berkualitas memperkuat kapasitas negara. Ini memastikan implementasi kebijakan konsisten dan berkeadilan.

    Birokrasi unggul juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat tumbuh seiring perbaikan layanan. Presiden menekankan birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama.

    "Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya," tutur Rini.

    Transformasi Digital Layanan Publik

    Reformasi birokrasi kini memasuki fase transformasi digital. Ini menjadi fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik terus didorong. Tujuannya adalah pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Baik untuk masyarakat maupun kepegawaian.

    Upaya digitalisasi ini menjadi fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029. Capaian reformasi birokrasi Indonesia mendapat pengakuan global dan nasional. Indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan perbaikan signifikan.

    "Saat ini, capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi," jelas Rini.

    Peningkatan Kinerja SAKIP 2025

    Evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja. Konsisten di seluruh level pemerintahan. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran instansi pemerintah. Mereka bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja.

    Penggunaan anggaran disiplin, serta kolaborasi lintas sektor mendukung sasaran pembangunan nasional. SAKIP memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Level Pemerintahan Nilai SAKIP 2025
    Kementerian/Lembaga 73,61
    Pemerintah Provinsi 69,05
    Pemerintah Kabupaten/Kota 64,89

    Peran Zona Integritas dalam Akuntabilitas

    Menteri Rini juga menekankan penguatan integritas melalui Zona Integritas (ZI). Ini upaya membangun budaya kerja berintegritas di instansi pemerintah. Pendekatan ini melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik. Praktik ini dapat direplikasi secara luas.

    "Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ujarnya.

    Evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi. Penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja. Ini menjadi titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Implementasi SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.

    Kementerian PANRB akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) ke depan. SAKP akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden secara bersama-sama.

    Rini berharap penerima apresiasi SAKIP dan ZI menjaga konsistensi kinerja. Mereka harus memperkuat orientasi hasil dan dampak. Diharapkan menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.

    "Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome," tutupnya.