Kementerian Keuangan telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan pansel ini merupakan langkah awal dalam mencari figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.
Istana menetapkan sejumlah kriteria ideal bagi calon pejabat OJK yang baru. Kriteria ini diharapkan dapat menjamin stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional ke depannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan dua kriteria utama yang menjadi fokus pemerintah dalam memilih pejabat OJK. Kriteria ini menekankan pada kapabilitas dan pemahaman mendalam terhadap fungsi OJK.
Pertama, calon pejabat OJK harus memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas di sektor keuangan. Kemampuan teknis ini dinilai krusial untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks.
"Kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul, satu, jelas menguasai ya, bidangnya gitu ya, bidang keuangan," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Kedua, calon pemimpin OJK wajib memahami pentingnya peran OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat mengguncang pasar modal.
"Yang kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita. Ini supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah, itu tidak terulang kembali," ungkap Prasetyo.
Proses Pembentukan Pansel
Prasetyo menambahkan, pihaknya sudah menerima beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi anggota pansel. Anggota pansel berasal dari berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan.
| Kriteria Utama | Penjelasan |
|---|---|
| Penguasaan Sektor Keuangan | Calon harus memiliki pengetahuan dan pengalaman luas di bidang keuangan. |
| Pemahaman Peran OJK | Calon harus mengerti vitalnya OJK dalam menjaga stabilitas ekosistem jasa keuangan. |
Proses seleksi diharapkan berjalan transparan dan menghasilkan pemimpin OJK yang kompeten. Pemilihan ini menjadi krusial untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap kuat dan terpercaya.
