Tag: Papua

  • Longsor Landa Jayapura-Wamena, 103 Kendaraan Terjebak

    Longsor Landa Jayapura-Wamena, 103 Kendaraan Terjebak

    Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena lumpuh total akibat bencana longsor yang menerjang 25 titik. Sebanyak 103 kendaraan dari berbagai jenis terjebak dalam material longsoran. Insiden ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

    Pejabat Pembuat Komitmen Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (PPK-KPBU) Jalan Trans Papua Jayapura-Wamena, Febryan Nurdiansyah, mengungkapkan data tersebut di Jayapura. Informasi ini dilansir Antara pada Kamis (12/2/2026).

    "Memang benar sebanyak 103 kendaraan baik dari arah Jayapura maupun Wamena saat ini terjebak di 25 titik longsor akibat curah hujan yang tinggi," kata Febryan Nurdiansyah.

    Dari total kendaraan yang terjebak, 15 unit di antaranya dilaporkan masih tertimbun material longsor. Tim gabungan terus berupaya melakukan evakuasi dan pengangkatan kendaraan tersebut. Lokasi kejadian berada di Kabupaten Yalimo.

    "Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi Sabtu (7/2) dan Minggu (8/2) akibat longsor di 25 titik. Namun satu drainase melintang atau cross drain putus dan Jembatan Kill hanyut," kata Febryan.

    Seluruh sopir dan kru kendaraan telah dievakuasi ke kamp terdekat. Kendaraan yang mereka tumpangi diparkir di tempat yang dianggap aman. Upaya pembersihan jalan dari material longsor terus digencarkan.

    Sebanyak 57 alat berat, termasuk ekskavator dan buldoser, dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan jalan. Alat-alat berat ini bekerja di berbagai titik longsor yang tersebar sepanjang ruas jalan.

    Meski pembersihan terus dilakukan, perjalanan menuju Wamena belum bisa dilanjutkan. Hal ini disebabkan Jembatan Kill yang melintasi Kali Kill putus dan hanyut terbawa air bah. Kerusakan infrastruktur ini menjadi hambatan utama.

    Berikut adalah rincian kendaraan yang terdampak longsor:

    Deskripsi Jumlah
    Total Kendaraan Terjebak 103
    Kendaraan Tertimbun 15
    Kendaraan Berhasil Dievakuasi dari Timbunan 5
    Kendaraan dalam Proses Evakuasi dari Timbunan 10

    Kerusakan infrastruktur lain meliputi satu drainase melintang atau cross drain yang putus. Kondisi ini memperparah aksesibilitas di wilayah tersebut. Pihak berwenang masih mencari solusi terbaik untuk memulihkan konektivitas jalan.

    Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan para pengemudi dan kru, serta mempercepat proses evakuasi kendaraan yang masih tertimbun. Perbaikan Jembatan Kill menjadi prioritas berikutnya untuk membuka kembali jalur vital ini.

  • Jenazah Pilot Kopilot Smart Air Korban Penembakan di Papua Dievakuasi ke Mimika

    Jenazah Pilot Kopilot Smart Air Korban Penembakan di Papua Dievakuasi ke Mimika

    Jenazah pilot Egon Erwan dan kopilot Baskoro, kru pesawat Smart Air yang menjadi korban penembakan, telah dievakuasi dari Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Evakuasi kedua jenazah tersebut dilakukan menuju Kabupaten Mimika untuk proses lanjutan.

    Rencananya, setelah melalui serangkaian identifikasi dan autopsi di Mimika, kedua jenazah akan diterbangkan ke Jakarta. Proses evakuasi ini merupakan bagian dari penanganan insiden tragis yang menimpa pesawat kargo di wilayah pedalaman Papua tersebut.

    Evakuasi jenazah Egon Erwan dan Baskoro berlangsung pada Kamis (12/2/2026) pagi sekitar pukul 07.00 WIT dari Bandara Korowai Batu. Kedua jenazah kini telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk penanganan lebih lanjut.

    Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengonfirmasi bahwa kedua korban sudah berada di RSUD Mimika. "Pagi ini kedua korban sudah dievakuasi dari Bandara Korowai ke RSUD Mimika. Sekarang jenazah di RSUD Mimika," kata Kombes Yusuf Sutejo, dilansir detikSulsel, Kamis (12/2/2026).

    Proses Identifikasi dan Autopsi

    Setibanya di RSUD Mimika, jenazah kedua pilot dan kopilot tersebut akan menjalani proses identifikasi dan autopsi. Prosedur ini penting untuk memastikan identitas korban dan mengumpulkan data forensik terkait penyebab kematian.

    Setelah proses tersebut selesai, jenazah akan melalui pemulasaraan sebelum diterbangkan menuju Jakarta. "Kedua jenazah selanjutnya dilakukan proses identifikasi dan autopsi. Setelah itu, dilakukan pemulasaraan jenazah, baru nanti diterbangkan ke Jakarta," beber Kombes Yusuf Sutejo.

    Pengamanan Area Bandara

    Selama proses evakuasi di Bandara Korowai Batu, dua tim khusus dari Operasi Damai Cartenz diterjunkan. Tim ini bertugas mengamankan area bandara dan melakukan penyisiran di sekitar lapangan terbang.

    Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan perimeter dari kemungkinan sisa-sisa kelompok yang melakukan penyerangan. "Pengamanan itu untuk memastikan keamanan perimeter dari sisa-sisa kelompok yang melakukan penyerangan yang menimpa kedua korban," ungkap Kombes Yusuf Sutejo.

    Dedikasi pilot dan kopilot dalam melayani rute pedalaman yang sulit diakui sebagai bentuk pengabdian nyata. Berikut adalah rincian tahapan penanganan jenazah korban:

    Tahap Lokasi Deskripsi
    Evakuasi Awal Bandara Korowai Batu Pengambilan jenazah dari lokasi kejadian.
    Transportasi Boven Digoel ke Mimika Pemindahan jenazah menggunakan pesawat atau helikopter.
    Pemeriksaan Medis RSUD Mimika Identifikasi dan autopsi jenazah.
    Pemulasaraan RSUD Mimika Penyiapan jenazah sebelum pemberangkatan.
    Transportasi Akhir Mimika ke Jakarta Penerbangan jenazah menuju lokasi pemakaman atau keluarga.
  • KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang memetakan 200 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Lokasi-lokasi ini tersebar di lima provinsi di wilayah Papua. Saat ini, sebanyak 184 lokasi telah diusulkan untuk pembangunan pada tahun 2026.

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan penetapan lokasi pembangunan di Papua. Penetapan ini didasarkan pada aktivitas nelayan dan status lahan yang jelas. Provinsi yang menjadi fokus utama meliputi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    Program KNMP ini merupakan bagian dari target besar pembangunan 1.000 lokasi di seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2026 mendatang.

    Trenggono mengungkapkan beberapa kriteria utama untuk penentuan lokasi pembangunan KNMP di Papua. Kriteria ini memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

    "Kuncinya nomor 1, titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga, kita petakan akses untuk jalan," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Provinsi Jumlah Titik Calon KNMP Status Usulan
    Papua – Bagian dari 184 lokasi
    Papua Barat – Bagian dari 184 lokasi
    Papua Barat Daya – Bagian dari 184 lokasi
    Papua Selatan – Bagian dari 184 lokasi
    Papua Tengah – Bagian dari 184 lokasi
    Total Lima Provinsi 200 184 diusulkan masuk target 2026

    Pembangunan lokasi baru KNMP di Papua akan menggunakan sistem klaster terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan nelayan dengan KNMP penyangga. Selain itu, juga dengan KNMP Hub, sentra klaster, hingga terdistribusi ke pasar yang lebih luas.

    Kolaborasi Lintas Sektor

    KKP juga melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program ini. Kolaborasi mencakup pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, dan Kejaksaan. Keterlibatan ini untuk memastikan pengawasan serta keberhasilan program secara menyeluruh.

    "Jadi saya kira ini harus bekerja bareng, kerja bersama untuk berhasil menyukseskan KNMP. Harapannya 5 tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh," tambah Trenggono.

  • KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memetakan 200 titik calon lokasi Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi wilayah Papua. Sebanyak 184 lokasi diusulkan masuk target pembangunan pada tahun 2026.

    Fokus KKP mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Program ini bagian dari target besar pembangunan 1.000 lokasi KNMP di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penentuan lokasi pembangunan di Papua berbasis aktivitas nelayan dan status lahan yang jelas. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi di Jakarta.

    “Kuncinya nomor 1 titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga kita petakan akses untuk jalan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Pembangunan lokasi baru KNMP di Papua akan menggunakan sistem kluster terintegrasi. Sistem ini menghubungkan nelayan dengan KNMP penyangga, KNMP Hub, sentra kluster, hingga terdistribusi ke pasar lebih luas.

    KKP melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini mencakup pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, hingga jajaran Kejaksaan. Tujuannya memastikan pengawasan dan keberhasilan program secara menyeluruh.

    Berikut adalah rincian provinsi yang menjadi fokus pembangunan KNMP di Papua:

    No. Provinsi Jumlah Titik Calon Lokasi KNMP
    1 Papua Estimasi
    2 Papua Barat Estimasi
    3 Papua Barat Daya Estimasi
    4 Papua Selatan Estimasi
    5 Papua Tengah Estimasi
    Total 200

    Target Finalisasi dan Kemandirian Masyarakat

    Rencana pembangunan ini ditargetkan masuk tahap finalisasi pada akhir 2026. Melalui pembangunan KNMP, masyarakat Papua diharapkan mampu mengelola potensi kelautan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Jadi saya kira ini harus bekerja bareng, kerja bersama untuk berhasil menyukseskan KNMP. Harapannya 5 tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh,” tutupnya.

  • Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    Insiden Penembakan di Mile Post 50 Tembagapura, TNI Gugur

    PT Freeport Indonesia (PTFI) menerima laporan insiden penembakan di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Peristiwa terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 15.00 WIT. Insiden ini menyebabkan satu anggota TNI gugur dan dua lainnya terluka.

    VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyatakan bahwa akses jalan utama menuju Tembagapura kini ditutup sementara. Penutupan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pihak di area tersebut.

    “Kami menerima laporan dari aparat keamanan pemerintah terkait insiden penembakan yang terjadi pada Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIT di Mile Post 50, jalan utama menuju Tembagapura. Akses jalan utama menuju Tembagapura untuk sementara masih ditutup,” ujar Katri saat dihubungi detikcom, Rabu (11/2/2026).

    Katri menegaskan prioritas utama perusahaan adalah keselamatan dan keamanan karyawan PT Freeport serta seluruh pihak di wilayah kerja mereka. Pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait perkembangan kondisi di lapangan pasca-insiden tersebut.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan pemerintah terkait hal ini,” tambahnya.

    Kronologi dan Identitas Korban

    Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di KM 50, Timika, Papua Tengah. Peristiwa terjadi saat personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika, melaksanakan tugas.

    Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto membenarkan insiden tersebut. “Benar telah terjadi insiden kontak tembak di KM 50 area PT FI. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis secara optimal,” kata Tri dalam keterangan tertulis.

    Laporan pendahuluan Kodam XVII/Cenderawasih menyebut Serka AC meninggal dunia dalam kontak tembak tersebut. Sertu H mengalami pendarahan pada hidung. Sementara itu, seorang karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan tengah menjalani perawatan medis.

    Informasi Insiden Penembakan di Mile Post 50

    Detail Insiden Keterangan
    Lokasi Mile Post 50, Jalan Utama Menuju Tembagapura
    Tanggal Rabu, 11 Februari 2026
    Waktu Sekitar Pukul 15.00 WIT
    Korban Meninggal Serka AC (TNI)
    Korban Terluka Sertu H (TNI), HR (Karyawan PT Freeport)
    Pelaku Diduga Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)
    Dampak Akses jalan ditutup sementara

    Aparat keamanan kini sedang memburu para pelaku penembakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. TNI juga memastikan akan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, terutama di kawasan objek vital nasional.

    “Kami terus berkoordinasi dengan aparat dan pihak terkait untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” pungkasnya.

  • Pesawat Cessna Ditembak OTK di Koroway Batu Papua, Dua Pilot Tewas

    Pesawat Cessna Ditembak OTK di Koroway Batu Papua, Dua Pilot Tewas

    Pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation ditembak orang tak dikenal. Insiden tragis ini terjadi sesaat setelah pesawat mendarat di Danawage/Koroway Batu (DNW).

    Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan mengonfirmasi peristiwa penembakan. Akibat kejadian tersebut, dua pilot dilaporkan meninggal dunia.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa, menjelaskan rute penerbangan pesawat PK-SNR. Pesawat tersebut terbang dari Tanah Merah (TMH) menuju Danawage/Koroway Batu.

    Pesawat membawa dua awak atau pilot serta 13 penumpang. Penumpang terdiri dari 12 orang dewasa dan 1 bayi.

    Pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR lepas landas pada pukul 10.38 WIT dari Bandar Udara Tanah Merah. Perjalanan udara tersebut berakhir pukul 11.05 WIT, saat pesawat mendarat di Bandara Koroway Batu.

    "Sesaat setelah mendarat pesawat mengalami penembakan," bunyi keterangan pers yang disampaikan Kemenhub, Rabu (11/2/2026).

    Koordinasi dan Evakuasi Korban

    Lukman mengatakan Ditjen Hubud terus berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Satuan Pelayanan atau pegawai di Bandar Udara Koroway Batu.

    Peristiwa ini menyebabkan dua pilot pesawat meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun, seluruh penumpang pesawat dikabarkan selamat tanpa luka.

    "Pada pukul 13.26 WIT kami mendapat informasi bahwa ke-dua pilot menjadi korban penembakan dan telah meninggal dunia sedangkan 12 penumpang dan 1 bayi selamat," katanya.

    Detail Insiden Keterangan
    Maskapai PT Smart Cakrawala Aviation
    Jenis Pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR
    Rute Penerbangan Tanah Merah (TMH) – Danawage/Koroway Batu (DNW)
    Jumlah Crew 2 pilot
    Jumlah Penumpang 12 dewasa, 1 infant
    Waktu Berangkat 10.38 WIT
    Waktu Mendarat 11.05 WIT
    Korban Jiwa 2 pilot
    Korban Selamat 13 penumpang
  • DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan audiensi dengan Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Pertemuan ini membahas isu serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah Papua.

    Amnesty International mendesak DPD RI untuk menindaklanjuti aduan terkait pelanggaran HAM tersebut. Pertemuan krusial ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

    Dalam audiensi, hadir Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Yance Samonsabra, dan Lis Tabuni. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga turut serta.

    Setelah audiensi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keterangan pers. Ia menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM terkini, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

    “Menyampaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini dan terutama di Papua Pegunungan, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Nduga, kemudian di Lanny Jaya, sampai dengan di Yahukimo, dan juga di Yalimo, Intan Jaya,” kata Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Amnesty International mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus ini. Proses hukum harus transparan dan terbuka.

    “Kami mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, ada proses hukum yang terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asas manusia di Papua,” tambah Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Usman juga menyoroti peningkatan kehadiran militer di Papua. Ia meminta pemerintah mengedepankan dialog sebagai solusi.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kehadiran militer yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan pengambilan keputusan politik oleh negara. Terutama dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, kami merasa bahwa pengerahan pasukan militer di Papua itu tidak, bahkan lebih tidak terkendali kembali gitu,” tutur Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Tindak Lanjut DPD RI dan Kebijakan HAM

    Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan menerima laporan yang diajukan. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di DPD.

    “Kasus HAM ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menurut kita akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Filep menekankan bahwa kebijakan negara di Papua akan gagal jika kekerasan terus terjadi. DPD RI akan berperan lebih aktif dalam isu ini.

    “Peran DPD adalah bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini, pelanggaran sipil tentang HAM ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita juga memastikan bahwa lembaga DPD ini lebih berperan dan lebih aktif ke depan,” ujar Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Ringkasan Isu Pelanggaran HAM di Papua
    Lokasi Pelanggaran Tuntutan Utama Aktor yang Didesak
    Papua Pegunungan (Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya) Penyelesaian kasus transparan dan terbuka Pemerintah, melalui desakan DPD RI
    Umum di Papua Pengurangan kehadiran militer Pemerintah, melalui dialog
    Seluruh Papua Peran aktif DPD RI dalam penanganan HAM DPD RI