Tag: Pariwisata Jatim

  • Pemprov Jatim Mediasi Sengketa Tiket Air Terjun Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Pemprov Jatim Mediasi Sengketa Tiket Air Terjun Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Keributan terjadi antara pengelola wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang, dengan pengelola wisata Air Terjun Coban Sewu dari Kabupaten Malang pada 22 Januari 2026. Cekcok dipicu rencana penarikan tiket masuk di area dasar sungai oleh pengelola Coban Sewu.

    Rencana penarikan tiket ini diprotes keras oleh pengelola Tumpak Sewu Lumajang. Sebab, pada Februari 2025 telah ada kesepakatan Bupati Lumajang dan Bupati Malang terkait mekanisme penarikan tiket wisata. Pengelola Tumpak Sewu menilai penarikan tiket di bawah sungai merugikan wisatawan karena harus membayar tiket dua kali.

    Air Terjun Tumpak Sewu dan Air Terjun Coban Sewu merupakan satu titik air terjun yang sama. Lokasinya berada di aliran Sungai Glidik, yang menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

    Pemprov Jatim melalui Dinas PU SDA Jatim yang berwenang mengelola Sungai Glidik buka suara. Kepala Bidang Bina Manfaat PU SDA Jatim, Ruse Rante Pademme, telah duduk bersama pihak-pihak terkait kemarin. Pertemuan itu menghasilkan empat poin penting yang disepakati bersama dan harus ditaati.

    “Kami melaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan Badan dan Sempadan Sungai Glidik untuk kegiatan pariwisata pada wilayah kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Di Lumajang,” kata Ruse dalam keterangan resmi PU SDA Jatim yang diterima detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Poin-Poin Kesepakatan

    Poin pertama hasil rapat menyebutkan bahwa Sungai Glidik merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

    Poin kedua, setiap orang yang akan memanfaatkan atau mengelola badan sungai dan sempadan Sungai Glidik wajib memiliki izin Gubernur Provinsi Jawa Timur. Ketentuan ini sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 43 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

    Berikut ringkasan poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam mediasi:

    No. Poin Kesepakatan Dasar Hukum
    1. Sungai Glidik kewenangan Provinsi Jawa Timur Permen PUPR No. 4 Tahun 2015
    2. Wajib izin Gubernur Jatim untuk pemanfaatan sungai Pergub Jatim No. 43 Tahun 2024
    3. Wajib penuhi ketentuan izin Surat izin, rekomendasi teknis, pernyataan kesanggupan
    4. Bertanggung jawab penuh atas keamanan pengunjung Pemanfaat badan/sempadan Sungai Glidik

    “Poin ketiga bahwa setiap pemegang izin pemanfaatan badan dan/atau sempadan Sungai Glidik (Pengusahaan Sumber Daya Air) wajib memenuhi segala ketentuan dan melaksanakan poin yang tertuang pada surat izin, rekomendasi teknis, dan surat pernyataan kesanggupan yang sudah ditandatangani di atas materai,” tegas Ruse.

    “Poin ke-4, dalam pemanfaatan badan dan/atau sempadan Sungai Glidik, pemegang izin bertanggung jawab penuh atas segala keamanan dan keselamatan pengunjung,” tandasnya.