Tag: Parkir Surabaya

  • DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    DPRD Surabaya Dorong Konsistensi Parkir Non Tunai dan Satgas Antipreman

    Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyambut baik kebijakan parkir non tunai dan pembentukan Satgas Antipreman. Menurut Fathoni, kedua langkah ini strategis untuk membenahi masalah parkir tepi jalan yang sering dikeluhkan publik.

    Keluhan masyarakat di media sosial mengenai praktik parkir yang tidak transparan menjadi momentum penting. Pemkot Surabaya didorong melakukan reformasi total terhadap industri perparkiran di kota ini.

    Fathoni menyebut parkir sebagai industri karena melibatkan puluhan ribu titik dan perputaran uang yang besar. "Ini langkah yang bagus. Kita harus melihat parkir sebagai industri karena ada puluhan ribu titik parkir dan di situ terjadi perputaran uang yang besar. Selama ini pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan memicu polemik," kata Fathoni dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Kebijakan parkir non tunai, lanjut Fathoni, harus dijalankan secara konsisten dan progresif. Ini harus disertai dengan langkah implementatif di lapangan yang nyata.

    Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya diminta memastikan kesiapan teknis dan sumber daya. Pemutakhiran perangkat parkir dapat dilakukan dengan menggandeng bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Setiap titik parkir didorong memiliki rekening khusus untuk penerimaan retribusi. Dishub juga diminta bekerja sama dengan pelaku usaha terdekat untuk menyediakan jaringan WiFi, guna mendukung transaksi non tunai.

    "SDM di lapangan juga harus di-upgrade. Jangan sampai kebijakan sudah bagus, tapi gagal di implementasi karena petugas tidak siap," ujar Fathoni.

    Optimisme Parkir Non Tunai

    Fathoni optimistis penerapan parkir non tunai dapat menjawab keraguan publik. Terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.

    Metode pembayaran QRIS sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ini sudah diterapkan secara luas di berbagai sektor, menurutnya.

    "Awalnya pasti ada pro dan kontra, seperti dulu saat e-toll diberlakukan. Tapi sekarang semua orang sudah terbiasa. Hampir tidak mungkin orang ke mana-mana tanpa membawa handphone," ungkapnya.

    Jika kebijakan berjalan optimal, pendapatan parkir tepi jalan bisa meningkat signifikan. Dari rata-rata Rp 20 miliar per tahun menjadi Rp 50-60 miliar per tahun. Ini sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi.

    Aspek Kondisi Saat Ini Target Kebijakan
    Pendapatan Tahunan Rp 20 Miliar Rp 50-60 Miliar
    Metode Pembayaran Tunai Non Tunai (QRIS)
    Transparansi Kurang Meningkat
    Akuntabilitas Kurang Meningkat

    Peran Penting Satgas Antipreman

    Pembentukan Satgas Antipreman dinilai penting untuk menjamin rasa aman. Terutama dalam implementasi parkir non tunai. Satgas ini kolaborasi Pemkot Surabaya dengan TNI dan Polri.

    Tugasnya mencegah dan menindak praktik premanisme. "Kalau sudah ditetapkan non tunai, lalu ada juru parkir yang menolak dan melakukan tindakan melawan hukum, di situlah peran Satgas Antipreman untuk melakukan penindakan. Ini penting sebagai efek kejut," kata Fathoni.

    Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemkot selama ini menghadapi keterbatasan dalam penegakan hukum. Satgas lintas institusi diharapkan dapat menangani tindakan premanisme secara tegas.

    Ini termasuk penolakan sistem parkir non tunai atau pemaksaan tarif. Kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga penting agar kebijakan berjalan optimal.

    Sosialisasi dari Hulu ke Hilir

    Camat dan lurah perlu dilibatkan dalam sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh lingkungan. "Ini harus dikerjakan dari hulu ke hilir. Dishub di hulunya, lalu bagian pemerintahan dan Kesra menugaskan camat dan lurah untuk sosialisasi. Jangan sampai di lapangan masih terjadi debat karena masyarakat belum siap," tutur Fathoni.

    Fathomi menilai pembentukan Satgas Antipreman diinisiasi Wali Kota Surabaya. Ini merupakan upaya menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi warga, pelaku usaha, pekerja, hingga wisatawan.

    "Salah satu tugas pemerintah bukan hanya membangun SDM, tapi juga memastikan wilayahnya aman dan nyaman untuk berkehidupan sosial," tutup Fathoni.