Tag: pasar modal

  • IHSG Jakarta Membuka Perdagangan Menguat, Bertahan di Zona Hijau

    IHSG Jakarta Membuka Perdagangan Menguat, Bertahan di Zona Hijau

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta membuka perdagangan hari ini dengan optimisme, bergerak di zona hijau. Pada Rabu (11/2/2026), IHSG tercatat di level 8.185.

    Penguatan ini terjadi pada pukul 09.15 WIB, menorehkan kenaikan 53 poin atau setara 0,66% dari posisi pembukaan di level 8.152. IHSG sempat mencapai posisi tertinggi 8.194 dan terendah 8.148.

    Nilai transaksi perdagangan pagi ini mencapai Rp 2,98 triliun. Sebanyak 6,37 miliar lembar saham telah berpindah tangan melalui 388.743 kali transaksi.

    Dominasi saham yang menguat terlihat jelas dengan 374 saham berhasil naik. Sementara itu, 164 saham melemah dan 177 saham lainnya terpantau stagnan.

    Tren Pergerakan IHSG

    Secara harian, IHSG menunjukkan tren positif dengan penguatan 0,66%. Posisi ini juga ditopang oleh kenaikan tipis 0,45% secara mingguan.

    Berikut adalah rangkuman pergerakan IHSG dalam beberapa periode:

    Periode Perubahan
    Harian Menguat 0,66%
    Mingguan Menguat 0,45%
    Bulanan Melemah 8,55%
    Tiga Bulanan Melemah 1,63%
    Enam Bulanan Menguat 9,62%
    Tahunan Menguat 15,53%

    Meskipun menguat secara harian dan mingguan, IHSG tercatat melemah 8,55% secara bulanan dan 1,63% dalam tiga bulan terakhir. Namun, kinerja jangka panjang menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan penguatan 9,62% dalam enam bulan dan 15,53% secara tahunan.

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Ia secara khusus menyoroti praktik manipulasi atau 'saham gorengan' di pasar modal yang dinilai merugikan investor.

    Peringatan ini disampaikan Listyo Sigit dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Polri, lanjutnya, kini memantau ketat pergerakan pasar modal.

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan terus memperhatikan dan mengikuti fluktuasi pasar modal. Pihaknya akan memantau individu yang berpotensi melakukan tindakan mencurigakan.

    "Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Praktik saham gorengan dinilai sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk menjaga fundamental pasar saham tetap sehat dari spekulan curang.

    "Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.

    Perlindungan Investor dan Pertumbuhan Ekonomi

    Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan demi melindungi investor. Tujuannya juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.

    Polri ingin saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh alami tanpa tekanan manipulatif. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.

    Teknis pengusutan tindak pidana pasar modal akan ditangani tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan berkoordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran.

    "Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.

    Agenda Strategis Rapim Polri 2026

    Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas agenda strategis lainnya. Agenda tersebut mencakup pengamanan program ketahanan pangan dan pengawasan lifting minyak.

    Antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan juga menjadi sorotan. Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Agenda Strategis Fokus Utama
    Pengawasan Pasar Modal Mencegah 'saham gorengan'
    Pengamanan Ketahanan Pangan Mendukung swasembada pangan
    Pengawasan Lifting Minyak Mendukung swasembada energi
    Antisipasi Harga Pokok Menjelang bulan Ramadan

    Polri berkomitmen penuh mendukung program kerja pemerintah, khususnya swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi. Komitmen ini selaras dengan program prioritas rencana kerja pemerintah.

    "Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

    "Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya.

  • FTSE Russell Tunda Rebalancing Saham Indonesia hingga Maret 2026

    FTSE Russell Tunda Rebalancing Saham Indonesia hingga Maret 2026

    Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell mengumumkan penundaan peninjauan atau rebalancing saham Indonesia. Langkah ini diundur hingga Maret 2026.

    Keputusan tersebut diambil menyusul adanya potensi gejolak dan kebutuhan kepastian penghitungan free float saham di pasar modal RI. Ini menjadi perhatian utama bagi penyedia indeks saham global tersebut.

    Meskipun ada penundaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan telah melakukan pertemuan dengan FTSE Russell. Dalam pertemuan tersebut, penyedia indeks saham global itu menyatakan dukungannya terhadap reformasi yang sedang dilakukan otoritas pasar modal RI.

    “Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin dapat kami sampaikan bahwa FTSE memberikan support atas rencana aksi yang sedang dilakukan oleh BEI bersama dengan OJK dan SRO,” ungkap Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) BEI, Jeffrey Hendrik, dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Jeffrey menjelaskan bahwa FTSE Russell meminta otoritas pasar modal untuk mempercepat reformasi pasar modal. Percepatan ini harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BEI pun mengapresiasi dukungan yang diberikan.

    “Kami tentu mengapresiasi dukungan dari FTSE. Kita juga dapat memahami bahwa FTSE juga tidak menyampaikan concern terkait country classification,” jelasnya.

    Alasan Penundaan dan Pemantauan Selanjutnya

    Penundaan rebalancing saham RI ini didasarkan pada aturan 2.4 Gangguan Pasar Luar Biasa dari Kebijakan Indeks. Aturan tersebut berlaku jika klien tidak dapat memperdagangkan pasar atau sekuritas.

    Ke depan, FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi pasar modal RI. Pemantauan ini krusial untuk keputusan selanjutnya.

    “FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan triwulanan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026 pada hari Jumat, 22 Mei 2026,” tulis pengumuman FTSE Russell, dikutip Selasa (10/2).

    Dampak Penundaan Rebalancing

    Aspek Keterangan
    Penundaan Maret 2026
    Penyebab Utama Potensi gejolak pasar dan kepastian penghitungan free float saham
    Respons BEI Mengapresiasi dukungan FTSE Russell terhadap reformasi pasar modal RI
    Harapan FTSE Russell Percepatan reformasi pasar modal oleh otoritas RI
    Aturan Dasar Penundaan Aturan 2.4 Gangguan Pasar Luar Biasa dari Kebijakan Indeks
    Pemantauan Selanjutnya Akan dipantau sebelum pengumuman GEIS Juni 2026
  • PT Multi Makmur Lemindo Tbk Tetapkan Lima Langkah Rencana Aksi Usai Kasus Pidana Pasar Modal

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk Tetapkan Lima Langkah Rencana Aksi Usai Kasus Pidana Pasar Modal

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) mengumumkan lima langkah rencana aksi setelah terseret dugaan kasus pidana pasar modal. Kasus ini melibatkan Bareskrim Polri yang telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya adalah eks petinggi emiten berkode saham PIPA.

    Rencana aksi ini dirancang untuk mengatasi dampak kasus tersebut. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan investor.

    Kelima langkah utama yang akan dijalankan oleh PIPA meliputi audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pelaksanaan public expose. Selain itu, mereka akan menyelesaikan laporan keuangan auditan (LKA) tahun 2025.

    Perseroan juga akan menunjuk profesi penunjang untuk rencana aksi korporasi. Perusahaan akan mengubah nama, logo, hingga domisili perseroan.

    “Kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, penambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kita akan lakukan,” ujar Direktur PIPA Noprian Fadli dalam konferensi pers di Aston Priority Simatupang, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Keberlanjutan Bisnis PIPA

    Noprian Fadli menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak akan berdampak pada keberlanjutan perusahaan. PIPA tetap berkomitmen meneruskan strategi bisnisnya, termasuk akuisisi dan rebranding.

    Morris Capital Indonesia (MCI) kini menjadi pengendali saham PIPA. Hal ini sesuai ketentuan Mandatory Tender Offer (MTO).

    Rencana Aksi Korporasi PIPA Keterangan
    Audiensi dengan BEI Membangun komunikasi dan transparansi
    Public Expose Rencana Aksi Menginformasikan rencana korporasi kepada publik
    Penyelesaian LKA 2025 Memenuhi kewajiban laporan keuangan
    Penunjukan Profesi Penunjang Mendukung kelancaran aksi korporasi
    Perubahan Nama, Logo, Domisili Strategi rebranding dan penyesuaian administratif

    Melalui pengendali baru ini, PIPA berencana memasuki bisnis produksi minyak dan gas. Mereka juga akan bergerak di sektor trading distribusi minyak dan gas, serta transportasi dan infrastruktur.

    Noprian meyakini bahwa rencana ini akan mendorong pendapatan perseroan ke depan secara signifikan.

    “Penjelasan terkait dengan fasilitas produksi oil and gas itu memiliki karakter bisnis yang menghasilkan recurring revenue yang konsisten. Ini yang bagus sekali. Karena recurring artinya memiliki stability terhadap revenue ke depan. Stability recurring ini, revenue disertai juga dengan margin keuntungan yang tinggi,” jelasnya.

    Dampak pada Harga Saham

    Noprian menambahkan bahwa kasus ini berdampak signifikan terhadap harga saham perseroan. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, saham PIPA pada Senin (9/2) menguat 4,58% ke harga Rp 137 per lembar saham.

    Saham perseroan sempat melemah sejak penetapan tersangka. Salah satunya adalah mantan petinggi PIPA pada 4 Februari kemarin.

    Pada saat itu, harga saham PIPA merosot hingga auto reject bawah (ARB) 14,62% ke harga Rp 181 per lembar dari hari sebelumnya di level Rp 212 per lembar. Kemudian harga saham PIPA melemah berturut-turut pada Kamis (5/2) dan Jumat (6/2) yang masing-masing ARB di 14,92% dan 14,94%.

    “Ini adalah langkah pertama manajemen baru melakukan klarifikasi atas informasi-informasi yang beredar di masyarakat baru-baru ini, di mana dampaknya cukup masif, terutama kalau dilihat dari sisi harga saham PIPA terkoreksi dalam,” pungkasnya.

  • BEI dan MSCI Bertemu Lagi Bahas Reformasi Pasar Modal Indonesia

    BEI dan MSCI Bertemu Lagi Bahas Reformasi Pasar Modal Indonesia

    Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjadwalkan pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pertemuan pada Rabu, 11 Februari 2026 ini akan membahas upaya reformasi pasar modal di Indonesia.

    Jeffrey Hendrik, Pjs Direktur Utama BEI, menjelaskan bahwa pertemuan awal telah berlangsung pada 2 Februari 2026. Proposal resmi juga telah dikirimkan ke MSCI pada 5 Februari 2026.

    Tim Indonesia, yang terdiri dari self regulatory organization (SRO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengirimkan proposal tersebut. Pertemuan lanjutan di level teknis akan digelar Rabu ini.

    "Kemudian tanggal 5 Februari tim dari Indonesia dalam hal ini SRO dan OJK telah mengirimkan proposal ke MSCI dan pertemuan lanjutan di level teknis akan dilakukan kembali pada hari Rabu ini tanggal 11 Februari 2026," terang Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Jeffrey menyatakan bahwa BEI akan mempresentasikan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia kepada MSCI. Seluruh rencana aksi ini ditargetkan rampung sebelum akhir April 2026.

    Salah satu inisiatif kunci adalah penyempurnaan klasifikasi investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Klasifikasi ini akan diperluas secara signifikan.

    Dari sembilan kategori di struktur Single Investor Identification (SID) saat ini, akan diperbanyak menjadi 28 subkategori investor. Langkah ini bertujuan menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat.

    "Inisiatif yang kami diskusikan antara lain pertama tentu adalah penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI dari 9 kategori yang ada di struktur SID saat ini menjadi 28 subkategori investor guna menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih rinci dan akurat," sebutnya.

    Berikut adalah perbandingan perubahan klasifikasi investor dan keterbukaan informasi:

    Aspek Sebelumnya Target Perubahan
    Klasifikasi Investor di KSEI 9 Kategori 28 Subkategori
    Keterbukaan Informasi Kepemilikan Saham Di atas 5% Di atas 1%
    Minimum Free Float Emiten 7,5% 15%

    Perluasan Keterbukaan Informasi dan Ketentuan Free Float

    Selain klasifikasi investor, BEI juga akan memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham. Batas minimum keterbukaan akan diturunkan dari 5% menjadi 1%.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pasar secara substansial. Transparansi lebih tinggi akan mendukung integritas pasar.

    BEI juga berencana meningkatkan ketentuan minimum free float bagi emiten. Ambang batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%.

    Ketentuan ini penting untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat di bursa. Peningkatan ini sejalan dengan praktik terbaik global.

    "Itu yang akan kita diskusikan di hari Rabu nanti. Tentu, kedua belah pihak akan saling mendengar. Kita akan menyampaikan apa yang kita propose. Di sisi lain, kita juga ingin mendengar apakah ini sudah fit dengan metodologinya MSCI atau masih ada hal-hal teknis yang perlu kita sesuaikan," bebernya.

    Jeffrey mengungkapkan bahwa penggunaan ambang batas 1% untuk keterbukaan kepemilikan saham mengacu pada praktik bursa dunia. India adalah salah satu negara yang telah menerapkan batas tersebut.

    "Kalau kita melihat yang menggunakan angka 1% adalah India saat ini. Tentu struktur pasar dan investor di India kita lihat lebih kurang sama dengan struktur pasar dan kombinasi investor yang ada di Indonesia," tutupnya.

  • Danantara Investasi Aktif di Pasar Modal, Ciptakan Lapangan Kerja di Indonesia

    Danantara Investasi Aktif di Pasar Modal, Ciptakan Lapangan Kerja di Indonesia

    Danantara, salah satu investor aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI), menjelaskan strategi investasinya. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, menekankan keputusan investasi saham. Keputusan ini didasarkan pada tingkat likuiditas pasar modal.

    Investasi di pasar modal menjadi bagian integral dari strategi Danantara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tenaga kerja di Indonesia.

    Pandu Sjahrir menegaskan pentingnya likuiditas pasar dalam strategi investasi Danantara. Ketersediaan likuiditas yang baik memastikan keberlangsungan investasi dalam jumlah besar.

    “Keinginan kami di Danantara Indonesia sebagai investor, kami ikuti (pasar). Kalau pasarnya makin tidak liquid, belum tentu saya bisa masuk sebanyak itu, saya mungkin harus melihat lebih ke luar negeri,” ungkap Pandu dalam unggahan resmi Instagram, @pandusjahrir, Senin (9/2/2026).

    Strategi ini merupakan alokasi aset penting bagi perusahaan. Hal ini untuk menjaga likuiditas guna mencapai tujuan utama.

    “Kenapa? Karena investasi di pasar modal buat saya nih bagian dari strategic asset allocation kami. Kami harus menjaga likuiditas karena my main purpose adalah penciptaan tenaga kerja, penciptaan bisnis,” tambahnya.

    Manfaat Ganda Pasar Modal

    Pandu menilai pasar modal lebih dari sekadar instrumen investasi. Ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana Danantara yang aman.

    Selain itu, pasar modal menawarkan imbal hasil yang menguntungkan. Kondisi ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

    “Tapi while i look for those deals, saya tentu harus park the money somewhare. Salah satunya pasti di pasar modal kita. Karena at the end, mandat kita is to make returns. Number one,” jelasnya.

    Kontribusi Pasar Modal dalam Penciptaan Kerja

    Investasi di pasar modal berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. Ini seiring dengan meningkatnya jumlah Initial Public Offering (IPO) dan investor baru.

    Pandu juga menyoroti bahwa pasar modal yang sehat berdampak positif pada iklim investasi domestik. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Apakah berinvestasi pasar modal itu menciptakan lapangan kerja atau tidak? At the end, semakin dalam pasar modalnya, semakin banyak investigasi yang mau masuk, mau IPO, menciptakan tenaga kerja-tenaga kerja baru,” pungkasnya.

    Danantara Aktif Borong Saham Valuasi Menarik

    Berdasarkan catatan detikcom, BPI Danantara telah aktif membeli saham di pasar modal. Aktivitas ini dimulai pada Senin (2/2).

    Pada kesempatan itu, Pandu menyatakan fokus pembelian menyasar saham dengan valuasi menarik. Keputusan investasi juga mempertimbangkan tingkat likuiditas dan fundamental yang baik.

    “Kami di juga Danantara sudah aktif juga di pasar hari ini. Terus kita melakukan aktivitas, aktif membeli saham-saham yang kemarin kami bilang, memiliki valuasi yang menarik, perusahaan yang baik, dengan cashflow yang baik, dan juga dengan fundamental dan likuiditas yang baik,” ungkap Pandu kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

    Faktor Penentu Investasi Danantara

    Faktor Keterangan
    Tingkat Likuiditas Menjamin fleksibilitas dan volume investasi.
    Valuasi Saham Mencari saham dengan harga menarik dan potensi keuntungan.
    Fundamental Perusahaan Melihat kesehatan keuangan dan prospek jangka panjang.
    Arus Kas (Cashflow) Indikator stabilitas dan kemampuan menghasilkan profit.
  • Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Deputi Gubernur BI di Mahkamah Agung

    Thomas A.M. Djiwandono telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA). Pelantikan ini dilaksanakan pada Senin, 9 Februari 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, optimistis dengan pelantikan Thomas.

    Misbakhun meyakini bahwa Thomas akan mampu memberikan sentimen atau tone positif bagi pasar keuangan. Kebijakan yang akan diambil Thomas diharapkan dapat menjembatani dan memperbaiki situasi pasar.

    Menurut Mukhamad Misbakhun, kebijakan Thomas berpotensi memperkuat kondisi pasar. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Mukhamad Misbakhun kepada awak media, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa Thomas Djiwandono memiliki rekam jejak yang kuat. Terutama dalam diplomasi ekonomi internasional saat menjabat Wakil Menteri Keuangan.

    Sebagai Wamenkeu, Thomas bertugas membangun hubungan baik dengan lembaga-lembaga internasional. Indonesia saat ini membutuhkan figur yang mampu berkomunikasi dengan investor.

    Tujuannya adalah menjaga kepercayaan investor di pasar domestik. Selain itu, Thomas diharapkan mampu memberikan informasi penting kepada fund manager asing.

    “Kemudian fund manager di asing untuk memberikan dukungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelas Mukhamad Misbakhun.

    Pelantikan dan Pejabat yang Hadir

    Pelantikan Thomas A.M. Djiwandono di Mahkamah Agung dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Acara ini berlangsung di Jakarta pada siang hari.

    Pejabat yang Hadir Jabatan
    Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Juda Agung Wakil Menteri Keuangan
    Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia
    Sunarto Ketua Mahkamah Agung

    Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA, Sunarto. Sumpah tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

    “Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,” kata Thomas, Senin (9/2/2026).

  • Bareskrim Polri Usut Manipulasi Harga, Saham PIPA Anjlok, Manajemen Rombak Total Strategi Bisnis di Jakarta

    Bareskrim Polri Usut Manipulasi Harga, Saham PIPA Anjlok, Manajemen Rombak Total Strategi Bisnis di Jakarta

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) terseret dalam dugaan kasus manipulasi harga atau saham gorengan. Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut kasus tersebut. Dampaknya, harga saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bergejolak.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business, saham PIPA menguat 3,05% hari ini menjadi Rp 1345 per lembar. Namun, saham perseroan melemah sejak penetapan tersangka pada 4 Februari kemarin. Salah satu tersangka adalah mantan petinggi PIPA.

    Penetapan tersangka membawa dampak signifikan bagi pergerakan saham PIPA. Saham PIPA sempat merosot hingga auto reject bawah (ARB) sebesar 14,62%. Harga saham turun ke Rp 181 per lembar dari sebelumnya Rp 212 per lembar.

    Pelemahan ini berlanjut berturut-turut pada Kamis (5/2) dan Jumat (6/2). Masing-masing ARB sebesar 14,92% dan 14,94%. Koreksi dalam ini menjadi perhatian utama manajemen.

    “Ini adalah langkah pertama manajemen baru melakukan klarifikasi atas informasi-informasi yang beredar di masyarakat baru-baru ini. Dampaknya cukup masif, terutama kalau dilihat dari sisi harga saham PIPA terkoreksi dalam,” ungkap Direktur PIPA, Noprian Fadli, dalam konferensi pers di Aston Priority Simatupang, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Strategi Bisnis PIPA di Bawah Kendali Baru

    Meskipun demikian, Noprian menegaskan bahwa kasus ini tidak memengaruhi operasional perseroan. PIPA tetap melanjutkan strategi bisnisnya, termasuk akuisisi dan rebranding. Morris Capital Indonesia (MCI) kini menjadi pengendali saham PIPA.

    Hal ini sesuai dengan ketentuan Mandatory Tender Offer (MTO). Dengan pengendali baru, PIPA berencana merambah bisnis produksi minyak dan gas. Sektor tersebut mencakup trading, distribusi, transportasi, dan infrastruktur minyak dan gas.

    Rencana ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan perseroan ke depan.

    “Penjelasan terkait dengan fasilitas produksi oil and gas itu memiliki karakter bisnis yang menghasilkan recurring revenue yang konsisten. Ini yang bagus sekali. Karena recurring artinya memiliki stability terhadap revenue ke depan. Stability recurring ini, revenue disertai juga dengan margin keuntungan yang tinggi,” jelas Noprian.

    Langkah-Langkah Manajemen PIPA Hadapi Kasus

    Manajemen PIPA juga akan melakukan serangkaian perubahan penting. Perubahan ini mencakup nama, logo, dan domisili perseroan. Langkah ini diambil menyusul kasus dugaan pidana pasar modal yang memberatkan PIPA.

    Noprian menambahkan, perubahan nama adalah satu dari lima langkah manajemen pasca dugaan kasus di Bareskrim. Empat langkah lainnya adalah:

    • Audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)
    • Pelaksanaan public expose rencana aksi korporasi
    • Penyelesaian laporan keuangan auditan (LKA) tahun 2025
    • Penunjukan profesi penunjang dalam rangka rencana aksi korporasi

    “Kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, penambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kita akan lakukan,” pungkas Noprian.

    Rangkuman Pergerakan Saham PIPA dan Rencana Korporasi

    Berikut adalah rangkuman pergerakan saham PIPA dan rencana korporasi yang akan dilakukan:

    Deskripsi Detail
    Status Kasus Dugaan manipulasi harga saham oleh Bareskrim Polri
    Pergerakan Saham Menguat 3,05% (saat berita ditulis), sebelumnya ARB 14,62% hingga 14,94%
    Direktur PIPA Noprian Fadli
    Pengendali Baru Morris Capital Indonesia (MCI)
    Rencana Bisnis Baru Produksi, trading, distribusi, transportasi, infrastruktur minyak dan gas
    Perubahan Administratif Nama, logo, domisili, KBLI, dan administrasi lainnya
    Langkah Korporasi Lain Audiensi BEI, public expose, LKA 2025, penunjukan profesi penunjang
  • PIPA Tegaskan Tak Terkait Manipulasi Saham, Sebut Era Baru Kendali Morris Capital

    PIPA Tegaskan Tak Terkait Manipulasi Saham, Sebut Era Baru Kendali Morris Capital

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) angkat bicara terkait kasus dugaan tindak pidana pasar modal. Kasus ini mencuat karena adanya manipulasi harga saham atau 'saham gorengan'.

    Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya merupakan mantan pimpinan emiten dengan kode saham PIPA tersebut.

    Direktur Utama PIPA, Firrisky Ardi Nurtomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak berafiliasi dengan tersangka. Nama-nama pimpinan PIPA yang terseret merupakan pemegang saham lama perseroan.

    "Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial, dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka-tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ungkap Firrisky dalam konferensi pers di Aston Priority Simatupang, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Firrisky menjelaskan bahwa PIPA kini memasuki era pengendali baru. Morris Capital Indonesia (MCI) menjadi pengendali perusahaan yang baru.

    Para pengendali lama telah menerima sanksi administratif langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengindikasikan adanya pemisahan era kepemimpinan.

    "Di sini ada pemisahan era, kalau boleh dikatakan kami adalah bagian dari new PIPA, di mana ada era lama yang telah menerima sanksi baik secara pidana maupun administratif dari OJK dan tidak ada korelasi sehingga ketika pemegang saham pengendali baru masuk dan telah melalui proses yang sesuai prosedural," imbuhnya.

    Dampak Hukum dan Operasional Perusahaan

    Firrisky menambahkan, proses hukum yang berlangsung di Bareskrim Polri tidak memengaruhi operasional perseroan. PIPA memastikan operasional berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

    Sebelumnya, PIPA meraup dana segar sebesar Rp 97 miliar dari aksi korporasi penawaran umum perdana (IPO). PT Shinhan Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin efek PIPA dalam proses tersebut.

    Namun, hasil penggeledahan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menunjukkan fakta lain. PIPA disebut tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Penyebabnya, emiten tersebut tidak memenuhi persyaratan IPO terkait ketentuan valuasi aset. Temuan ini menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut.

    Penetapan Tersangka Baru

    Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka berasal dari PT MML dan eks pejabat BEI.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak merinci nama-nama tersangka. Ketiganya adalah BH, eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI; DA, Financial Advisor; dan RE, Project Manager PIPA dalam rangka IPO.

    Meskipun demikian, peran spesifik ketiga tersangka tersebut belum diungkap ke publik.

    "Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya," kata Ade Safri dikutip detikNews, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

    Berikut rincian status PIPA dan pihak terkait dalam kasus ini:

    Entitas/Pihak Peran/Status
    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) Emiten yang terlibat dalam kasus dugaan manipulasi saham
    Firrisky Ardi Nurtomo Direktur Utama PIPA, menegaskan tidak terafiliasi dengan tersangka
    Morris Capital Indonesia (MCI) Pengendali baru PIPA
    Pengendali lama PIPA Telah dikenakan sanksi administratif OJK dan terlibat kasus
    Bareskrim Polri Penyidik kasus dugaan manipulasi pasar modal
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemberi sanksi administratif kepada pengendali lama
    PT Shinhan Sekuritas Penjamin efek PIPA saat IPO
    Bursa Efek Indonesia (BEI) Diduga menjadi tempat PIPA melantai tanpa memenuhi syarat
    BH Eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI (Tersangka)
    DA Financial Advisor (Tersangka)
    RE Project Manager PIPA dalam rangka IPO (Tersangka)
  • OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga integritas pasar dan melindungi investor.Total denda yang dikenakan mencapai Rp 542,49 miliar. Sanksi ini diberikan kepada 3.418 pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal."Untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp 542,49 miliar kepada 3.418 pihak," kata Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo, dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Denda Terbesar dari Manipulasi Saham

    Pelanggaran keterlambatan pelaporan dan administratif menyumbang Rp 382,58 miliar dari total denda. Porsi terbesar denda ini berasal dari kasus manipulasi perdagangan saham."Dari Rp 382,58 miliar ini itu Rp 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham yaitu kepada 151 pihak," tambah Eddy.Selain denda, OJK juga membekukan izin sembilan pihak. Kemudian mencabut izin 28 pihak, serta mengeluarkan 116 perintah tertulis.Sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran. Selain itu, mencegah praktik merugikan investor terulang kembali.

    Kasus Pidana Pasar Modal Terus Diproses

    Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK mencatat lima kasus pasar modal telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, 42 kasus lainnya masih diproses.Sebanyak 32 dari 42 kasus tersebut terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham."OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham," tutur Eddy.

    Modus Manipulasi Harga IPO

    Eddy menjelaskan, praktik manipulasi harga kerap terjadi pada penawaran umum perdana saham atau IPO. Penyimpangan ini pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan komposisi investor sebenarnya.Kelemahan penerapan prinsip kehati-hatian dan penggunaan informasi tidak benar turut membuka ruang manipulasi. Praktik ini berujung merugikan investor.Berikut rincian sanksi OJK periode 2022-Januari 2026:

    Jenis Sanksi Jumlah
    Total Denda Rp 542,49 Miliar
    Pihak Dikenakan Denda 3.418 Pihak
    Denda Pelanggaran Pelaporan/Administratif Rp 382,58 Miliar
    Denda Manipulasi Perdagangan Saham Rp 240,65 Miliar
    Pihak Manipulasi Perdagangan Saham 151 Pihak
    Pembekuan Izin 9 Pihak
    Pencabutan Izin 28 Pihak
    Perintah Tertulis 116 Perintah
    Kasus Pidana Selesai (Inkracht) 5 Kasus
    Kasus Pidana Sedang Diproses 42 Kasus
    Kasus Pidana Terindikasi Manipulasi Saham 32 Kasus