Pavel Durov, CEO dan salah satu pendiri Telegram, sedang dalam penyelidikan oleh pihak berwenang Rusia atas tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terorisme. Penyelidikan ini muncul setelah Rusia membatasi akses ke Telegram.
Media pemerintah Rusia, seperti dilaporkan oleh Financial Times, menuduh Durov memfasilitasi serangan terhadap Rusia. Telegram juga dituduh menjadi alat intelijen strategis bagi Ukraina dan negara-negara Barat.
Rossiiskaya Gazeta, media yang dikelola pemerintah Rusia, menyatakan bahwa penyelidikan ini didasarkan pada informasi dari badan intelijen federal Rusia. Telegram dituduh melakukan penyadapan data lokasi, menjual informasi rahasia, serta mengintimidasi tentara dan keluarga mereka.
Durov, yang saat ini tidak tinggal di Rusia, mengkritik investigasi tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk menekan privasi dan kebebasan berpendapat.
"Sebuah tontonan menyedihkan dari negara yang takut pada rakyatnya sendiri," tulis Durov di media sosial, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (25/2/2026).
Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa pihak berwenang menemukan materi di Telegram yang berpotensi mengancam Rusia.
"Sejumlah besar pelanggaran dan keengganan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan pihak berwenang telah kami catat. Pihak berwenang sedang mengambil tindakan yang mereka anggap tepat," ujar Peskov.
Rossiiskaya Gazeta juga mengklaim bahwa Telegram telah digunakan dalam 13 dugaan rencana Ukraina yang menargetkan perwira militer senior Rusia, serta dalam puluhan ribu pengeboman, serangan pembakaran, dan pembunuhan sejak awal konflik.
Pembatasan lalu lintas Telegram di Rusia telah dilakukan sejak awal bulan ini, yang diduga bertujuan untuk mengarahkan pengguna Rusia ke aplikasi lokal bernama Max.
Pembatasan ini menuai kritik, termasuk dari kelompok pro-Rusia, yang berpendapat bahwa hal itu merugikan operasi garda depan Rusia di Ukraina karena tentara menggunakan Telegram untuk komunikasi dan koordinasi. Pihak berwenang Rusia di dekat perbatasan Ukraina juga menggunakan Telegram untuk mengirimkan peringatan tentang serangan drone dan rudal.
Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin pun menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan media.
