Tag: PBB

  • Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Warga Gianyar Bebas PBB P2 untuk Rumah dan Lahan Pertanian

    Program pemutihan atau penggratisan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) telah resmi dimulai di Kabupaten Gianyar.

    Kebijakan ini memastikan warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal, sawah, dan ladang (tegalan) tidak lagi dibebankan pajak.

    Pajak untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi hingga 100 persen. Kebijakan ini berlaku efektif di seluruh wilayah Gianyar.

    “Untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi (pajaknya) sampai 100 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Semara Putra kepada detikBali, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Semara, penggratisan PBB P2 ini sudah tersistem dan disosialisasikan secara menyeluruh.

    Pemerintah telah menyampaikan informasi ini ke semua desa, bahkan hingga ke setiap warga.

    Kini, warga tak perlu lagi mengurus pembayaran PBB P2 secara daring setiap tahunnya.

    Objek Pajak yang Dibebaskan

    Secara umum, lebih dari ratusan ribu warga Gianyar memiliki bangunan rumah tinggal dan lahan pertanian.

    Mayoritas lahan pertanian tersebut berlokasi di Gianyar utara. Wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian dekat rumah tinggal meliputi Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring.

    “Lahan pertanian kami di Gianyar cukup luas di wilayah utara,” kata Semara.

    Dampak Program Penggratisan PBB P2

    Semara tidak merinci potensi pendapatan daerah yang hilang akibat penggratisan PBB P2 tersebut.

    Menurutnya, PBB P2 memang potensi pajak, tetapi program penggratisan ini merupakan subsidi dari pemerintah pusat.

    Program ini menyasar warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal dan lahan pertanian. Namun, PBB P2 tetap dikenakan pada objek pajak lainnya.

    Berikut adalah rincian objek pajak yang dibebaskan PBB P2 di Gianyar:

    Objek Pajak Status PBB P2
    Rumah Tinggal Gratis (0%)
    Lahan Pertanian (Sawah, Ladang/Tegalan) Gratis (0%)
    Objek Pajak Lainnya (Perumahan komersil, Perkebunan, Industri) Dikenakan PBB P2

    Tujuan utama program ini adalah mengurangi beban finansial warga Gianyar.

    Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini mendorong warga agar tidak menjual lahan pertaniannya.

    Kebijakan ini juga diharapkan mencegah alih fungsi lahan dengan mendirikan bangunan.

    “Salah satunya untuk menahan laju alih fungsi lahan,” katanya.

  • PBB Tunggu AS Bayar Iuran Tertunda Rp 77 Triliun

    PBB Tunggu AS Bayar Iuran Tertunda Rp 77 Triliun

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menantikan kepastian pembayaran iuran anggaran yang tertunda dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Washington telah berjanji akan melakukan pembayaran awal dalam beberapa minggu.

    Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan AS terkait hal ini. “Pengontrol (anggaran) kami telah berhubungan dengan AS; indikasi telah diberikan. Kami menunggu untuk melihat kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan dan dalam jumlah berapa,” ujar Dujarric, dikutip dari Reuters, Selasa (10/2/2026).

    Krisis finansial PBB menjadi sorotan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirim surat kepada negara-negara anggota pada 28 Januari 2026. Ia memperingatkan bahwa organisasi beranggotakan 193 negara ini berisiko mengalami keruntuhan keuangan.

    Sebagian besar tunggakan iuran PBB disebabkan oleh AS. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menuntut reformasi dan pemangkasan biaya di PBB.

    Pejabat PBB mengungkapkan bahwa AS bertanggung jawab atas lebih dari 95% iuran yang belum dibayar untuk anggaran reguler. Total utang AS mencapai US$ 2,19 miliar (Rp 36,75 triliun) per awal Februari 2026.

    Selain itu, AS juga memiliki tunggakan US$ 2,4 miliar (Rp 40,27 triliun) untuk misi perdamaian. Serta US$ 43,6 juta (Rp 731,56 miliar) untuk pengadilan PBB.

    Tunggakan ini mencakup US$ 827 juta dari anggaran reguler tahun lalu yang tidak dibayar AS. Ditambah US$ 767 juta untuk tahun 2026, dan sisa utang dari tahun-tahun sebelumnya.

    Status Pembayaran Iuran PBB

    Hingga Jumat (6/2), tercatat 55 negara telah menyelesaikan pembayaran kontribusi mereka untuk anggaran reguler tahun ini. Batas waktu pembayaran iuran adalah 8 Februari 2026.

    Kategori Utang AS ke PBB Jumlah (US$) Jumlah (Rp)
    Anggaran Reguler 2,19 miliar 36,75 triliun
    Misi Perdamaian 2,4 miliar 40,27 triliun
    Pengadilan PBB 43,6 juta 731,56 miliar
    Total Utang 4,63 miliar 77,75 triliun