Tag: pbi

  • Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemkab Bandung Validasi Data Warga Terdampak Penonaktifan JKN PBI

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung merespons ramainya penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah pusat. Validasi data bagi warga kurang mampu akan dilakukan secara langsung.

    Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya akan bergerak menangani permasalahan tersebut. Penonaktifan JKN PBI ini harus diselesaikan secara bersama-sama.

    Dadang Supriatna menyampaikan hal itu saat ditemui di Lapangan Putra Padjajaran, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Selasa (10/2/2026). Ia akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tersebut.

    "Saya tetap akan terus berjuang melalui Kementerian Sosial, bahwa PBI ini saya dengar di Kabupaten Bandung tadi malam dapat laporan hampir 72.954 penerima manfaat JKN ini yang dinonaktifkan," ujar Dadang.

    Dadang menambahkan, permasalahan tersebut menjadi prioritas yang mendesak. Pasalnya, hal ini berdampak secara langsung kepada akses pengobatan warga.

    "Saya sudah memerintahkan Dinas Sosial untuk segera menyampaikan informasi dan data susulan ke Kementerian Sosial. Kita targetkan warga yang masuk kriteria desil 1 sampai desil 5 tetap terakomodasi," katanya.

    Pihaknya menilai pengurangan dapat dilakukan jika masyarakat dikategorikan telah mampu. Menurut Dadang, hal tersebut merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat.

    "Ini salah satu prioritas yang tentunya kami juga sependapat kalau seandainya ada pengurangan, tetapi dikurangi bagi orang-orang yang saat ini sudah mampu," tegasnya.

    Dinas Sosial Mulai Proses Pemulihan Hak

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengungkapkan proses pemulihan hak layanan kesehatan bagi warga terdampak sudah mulai berjalan. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin.

    "Sudah mulai berproses di wilayah. Warga yang berobat rutin memiliki penyalit kronis ke puskesmas dan terdeteksi nonaktif periode Februari 2026," kata Ningning.

    Berikut adalah skema pemulihan hak layanan kesehatan:

    Tahapan Keterangan
    Puskesmas Menerbitkan surat keterangan kebutuhan layanan kesehatan beserta diagnosis penyakit.
    Warga Membawa surat tersebut ke Puskesos.
    Puskesos Mengunggah surat ke aplikasi Sibedasken.
    Dinsos Memverifikasi data dan mengunggah ke sistem SIKS-NG Kemensos.
    Kemensos Mengaktifkan kembali kepesertaan PBI.

    Dinas Sosial akan memverifikasi data tersebut untuk diunggah kembali ke sistem SIKS-NG milik Kementerian Sosial agar kepesertaan PBI diaktifkan kembali.

    Dinsos juga mencatat adanya transisi data sebanyak 18.629 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Mereka kini dialihkan menjadi PBI Jaminan Kesehatan (JK) pusat karena masuk dalam kategori desil 1-5.

    "Kita mau ada zoom secepatnya bersama seluruh Puskesmas, Puskesos, Asosiasi Klinik (Asklin), dan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat warga saat membutuhkan penanganan medis darurat," pungkas Ningning.

  • Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan reaktivasi otomatis sekitar 110-120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat.

    Reaktivasi otomatis ini memiliki masa berlaku selama tiga bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

    Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa angka reaktivasi terakhir yang direkonsiliasi berkisar 110-120 ribu peserta. Pernyataan ini disampaikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa (10/2/2026).

    Proses reaktivasi dilakukan secara terpusat selama tiga bulan. Masyarakat tidak perlu datang ke dinas sosial atau kantor BPJS Kesehatan untuk mengurusnya.

    Selama periode tersebut, data peserta akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa penerima memang termasuk dalam kategori PBI.

    “Karena dalam 3 bulan ini akan benar-benar dicek oleh Dinsos, BPJS, dan Pemda, apakah yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak. Karena PBI kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya,” tutur Budi.

    Seluruh layanan kesehatan tetap dapat diakses bagi peserta yang direaktivasi. Terutama bagi penderita penyakit katastropik seperti yang membutuhkan cuci darah dan kemoterapi.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama 3 bulan. Jadi nggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali,” terangnya.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin dan Dibayar Pemerintah

    Biaya layanan kesehatan bagi peserta yang direaktivasi akan tetap dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini karena pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyetujui skema pembayaran tersebut.

    “Yang sudah telanjur dicabut atau dia mau berobat untuk yang penyakit katastropik tadi otomatis bisa dan aktif kembali PBI. Nanti akan dibayar oleh BPJS,” tegas Budi.

    Pemerintah juga menyepakati perubahan mekanisme pemberlakuan status PBI agar tidak terlalu mendadak. Sebelumnya, perubahan status langsung berlaku pada bulan berikutnya.

    Berikut adalah perbandingan mekanisme perubahan status PBI BPJS Kesehatan:

    Mekanisme Lama Mekanisme Baru
    Perubahan status berlaku langsung pada bulan berikutnya. Diberikan masa transisi hingga April.
    Minim waktu sosialisasi ke masyarakat. BPJS Kesehatan diberikan kesempatan satu bulan sesudahnya untuk berkomunikasi dan sosialisasi.

    Dengan mekanisme baru ini, BPJS Kesehatan diberikan waktu satu bulan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan status kepada masyarakat.

    “Jadi BPJS kita berikan kesempatan berlakunya 1 bulan sesudahnya. Jadi ada waktulah untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan dengan masyarakat yang berpindah dari PBI ke non-PBI,” kata Budi.

  • Menkes Budi Gunadi Sadikin: Peserta PBI BPJS Kesehatan Sakit Kronis Direaktivasi Otomatis di Semarang

    Menkes Budi Gunadi Sadikin: Peserta PBI BPJS Kesehatan Sakit Kronis Direaktivasi Otomatis di Semarang

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan status Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan diaktifkan ulang secara otomatis. Kebijakan ini berlaku bagi masyarakat yang menderita sejumlah penyakit kronis.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi saat ditemui di Puskesmas Pandanaran, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, hari ini. Budi mulanya menjelaskan kriteria warga yang tidak layak menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

    Menurut Menkes, tidak semua orang berhak menjadi PBI. Kriteria tertentu digunakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

    "Kalau misalnya PBI, tapi punya kredit bank limit Rp 25 juta, ya bukan PBI. PBI tapi meteran listriknya 6.600 watt, ya bukan PBI," kata Budi di Puskesmas Pandanaran, Selasa (10/2/2026).

    Menanggapi maraknya keluhan soal banyaknya peserta PBI yang statusnya dinonaktifkan, Budi menjelaskan bahwa para peserta PBI dengan penyakit kronis tidak akan dinonaktifkan.

    Mereka akan direaktivasi secara otomatis. Hal ini untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

    Penyakit Kronis yang Direaktivasi Otomatis

    Penyakit kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan menjadi prioritas. Ini demi mencegah dampak fatal jika pengobatan terhenti.

    "Kesimpulannya semua pasien penyakit kronis, bukan hanya cuci darah. Cuci darah kan harus dilakukan 2-3 kali seminggu, kalau nggak bisa fatal. Selain cuci darah, misalnya kemoterapi, itu kan 2-3 kali seminggu. Kanker juga misal harus diradioterapi," jelasnya.

    "Ada juga talasemia, harus cuci darah. Banyak penyakit yang memang nggak boleh berhenti di-treatment. Karena begitu berhenti, dia bisa wafat. Penyakit-penyakit ini kita sudah setuju semua yang tadinya anggota PBI, akan direaktivasi otomatis," sambung Menkes.

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kronis yang akan direaktivasi secara otomatis:

    Jenis Penyakit Intensitas Perawatan Keterangan
    Gagal Ginjal (cuci darah) 2-3 kali seminggu Vital, tidak boleh terhenti
    Kanker (kemoterapi) 2-3 kali seminggu Penting untuk pemulihan
    Kanker (radioterapi) Sesuai jadwal Dibutuhkan untuk penanganan
    Talasemia (cuci darah) Teratur Penting untuk kelangsungan hidup

    Proses Verifikasi dan Sosialisasi

    Peserta dengan penyakit katastropik tidak perlu mendatangi puskesmas. Kepesertaan sudah otomatis direaktivasi.

    Kondisi ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu Kementerian Sosial (Kemensos), BPJS, dan Pemda akan melakukan verifikasi.

    "Tiga bulan ini keputusan kedua akan dicek, apakah benar-benar mereka adalah targetnya PBI atau bukan," jelasnya.

    Adapun perubahan status peserta PBI atau bukan akan diumumkan melalui Surat Keputusan Kemensos. SK ini akan dikeluarkan pada minggu ketiga bulan berikutnya.

    "Minggu keempat berlaku bulan berikutnya. Nah, BPJS kan kurang waktu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, itu dikasih waktu 2 bulan," jelasnya.

    "Jadi, kalau dikasih tahunya sudah pindah dari PBI bulan Februari, nanti baru berlakunya di bulan April. Sehingga ada waktu BPJS bisa meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dan masyarakat," imbuhnya.

    Menkes berharap lewat sosialisasi BPJS selama dua bulan ini, masyarakat bisa lebih tenang terhadap keputusan penonaktifan PBI tersebut.

    "Karena Bapak Presiden memastikan sekali bahwa jangan sampai masyarakat yang tadi punya penyakit katastropik tertunda layanannya, karena itu bisa batal," tegasnya.

  • Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Peserta BPJS Kesehatan kini tidak perlu lagi antre di kantor cabang untuk mengecek status kepesertaan. Pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri dari ponsel atau rumah.

    Namun, belakangan banyak peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendapati status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif. Jangan panik, ada panduan lengkap untuk cek status dan mengaktifkannya kembali.

    Bagi peserta PBI, iuran ditanggung pemerintah. Status nonaktif dapat terjadi karena pembaruan data berkala. Penonaktifan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

    Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Beberapa penyebab umumnya meliputi:

    • Data tidak terbarui di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.
    • Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil.
    • Perubahan domisili atau status ekonomi (dianggap sudah mampu).
    • Penyesuaian kuota agar bantuan lebih tepat sasaran.

    Metode Praktis Cek Status BPJS Kesehatan

    Untuk memastikan kartu BPJS Anda masih aktif atau tidak, tersedia beberapa metode praktis.

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Kemudian, login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta password.

    Pilih menu 'Info Peserta' atau 'Cek Kepesertaan'. Jika aktif, akan muncul keterangan 'Semua Keluarga Anda Terlindungi'. Jika tidak, muncul status 'Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)'.

    2. Chatbot WhatsApp (PANDAWA & CHIKA)

    Layanan tanpa tatap muka ini populer dan mudah diakses. Hubungi PANDAWA di 0811-8165-165 atau CHIKA di 0811-8750-400.

    Kirim pesan sapaan, ikuti instruksi otomatis, lalu pilih menu cek status. Masukkan NIK atau nomor BPJS untuk mendapatkan balasan status terkini.

    3. Call Center 165

    Jika tidak memiliki akses internet, Anda bisa menghubungi Care Center 165. Siapkan nomor kartu BPJS atau NIK agar petugas dapat memverifikasi status kepesertaan dengan cepat.

    Solusi Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Nonaktif

    Jika status nonaktif, akun tidak hilang permanen. Ada tiga opsi untuk mengaktifkannya kembali sesuai kondisi saat ini.

    1. Daftar Ulang Sebagai Peserta PBI (Jika Masih Layak)

    Jika masih masuk kategori masyarakat kurang mampu, atau membutuhkan layanan medis darurat/kronis, ajukan reaktivasi PBI.

    Langkah Deskripsi
    Lapor ke Dinas Sosial Bawa KTP, KK terbaru, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    Verifikasi Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data untuk pembaruan di DTKS.
    Ketentuan Waktu Jika nonaktif kurang dari 6 bulan, reaktivasi lebih cepat. Lebih dari 6 bulan, perlu pengajuan ulang melalui musyawarah desa/kelurahan.

    2. Beralih ke Peserta Mandiri (PBPU)

    Apabila ekonomi sudah membaik, Anda dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Status akan langsung aktif tanpa masa tunggu.

    Hubungi WA PANDAWA (0811-8165-165). Pilih menu 'Administrasi' > 'Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan'. Lampirkan foto selfie dengan KTP, KK, dan halaman depan Buku Tabungan.

    Setelah diproses dan iuran pertama dibayar, kartu langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    3. Beralih ke Peserta Pekerja (PPU)

    Jika Anda atau anggota keluarga bekerja di perusahaan, status kepesertaan dapat dialihkan ke PPU (Pekerja Penerima Upah).

    Untuk pekerja, laporkan ke HRD perusahaan untuk didaftarkan beserta keluarga. Bagi anggota keluarga pekerja yang belum terdaftar, hubungi WA PANDAWA.

    Pilih menu 'Administrasi' > 'Penambahan Anggota Keluarga', lalu lampirkan Kartu Keluarga (KK).

    Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat memulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pastikan selalu mengecek status secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN.

  • Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk mencairkan dana. Dana tersebut diperuntukkan bagi reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Peserta yang dimaksud adalah mereka yang dinonaktifkan.

    Purbaya menekankan pentingnya langkah ini. Tujuannya mencegah terhentinya layanan kesehatan vital. Layanan seperti cuci darah berisiko fatal jika terhenti.

    "Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi, tinggal datang ke saya minggu depan juga sudah cair, kan nggak terlalu besar," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis. Usulan ini berlaku bagi peserta PBI dengan riwayat penyakit katastropik. Anggaran sekitar Rp 15 miliar dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali 120 ribu peserta selama tiga bulan.

    Jumlah tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang dihapuskan. Reaktivasi otomatis tidak memerlukan kedatangan peserta ke fasilitas kesehatan.

    "Untuk bisa meng-adress kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tetapi oleh pemerintah langsung direaktivasi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI.

    Detail Anggaran dan Validasi

    Budi Gunadi menjelaskan, kebutuhan dana ini relatif terbatas. Total Rp 150 miliar dialokasikan untuk tiga bulan. Periode ini akan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Mereka akan memvalidasi ulang kelayakan peserta PBI.

    "Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang PBI-nya keluar," papar Budi Gunadi.

    Berikut rincian perkiraan anggaran untuk reaktivasi PBI-JKN:

    Jumlah Peserta Direaktivasi 120.000 orang
    Iuran PBI per Bulan Rp 42.000
    Anggaran per Bulan Rp 5 miliar
    Total Anggaran Tiga Bulan Rp 15 miliar
  • YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dinilai berdampak serius bagi akses medis kelompok masyarakat miskin.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI berpotensi menghambat layanan kesehatan. Hal ini sangat krusial bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis secara rutin dan berkelanjutan agar tetap stabil.

    Masalah Sosialisasi dan Hak Konsumen

    Pihak YLKI menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pemberitahuan kepada masyarakat. Minimnya informasi membuat banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaan mereka hingga tiba di fasilitas kesehatan untuk berobat.

    "Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemberitahuan dan sosialisasi. Hal tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses," ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

    Penonaktifan tanpa pemberitahuan memadai telah menempatkan pasien masyarakat miskin dalam posisi sangat dirugikan. Pasien penyakit kronis yang bergantung pada jaminan kesehatan nasional menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif tersebut.

    Ancaman Bagi Pasien Penyakit Kronis

    YLKI menegaskan bahwa kebijakan ini mengancam kesinambungan perawatan. Padahal, peserta PBI merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang layak.

    Meski alasan penonaktifan adalah pembaruan dan verifikasi data, Niti mencermati adanya risiko putusnya layanan medis penting. Risiko ini membayangi pasien cuci darah, tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, hingga penyakit kronis lainnya.

    Desakan Kebijakan Transisi dan Reaktivasi

    Atas kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pengecualian. Harus ada masa transisi khusus bagi peserta PBI yang sedang dalam proses menjalani pengobatan rutin atau berkelanjutan.

    Pemerintah diminta memastikan ketersediaan obat-obatan, tindakan medis, dan layanan kesehatan tetap berjalan. Seluruh hak pasien tidak boleh terhenti meskipun proses verifikasi data kepesertaan sedang berlangsung di sistem.

    "YLKI juga akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk meminta dibukanya mekanisme klarifikasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses, serta peluang reaktivasi kepesertaan PBI bagi peserta yang masih memenuhi kriteria," tegas Niti, Jumat (6/2/2026).

    Proses klarifikasi dan reaktivasi kepesertaan diharapkan tidak berbelit-belit dan lebih mengedepankan perlindungan pasien. Jaminan kesehatan ditegaskan sebagai kewajiban negara yang tidak boleh dikompromikan oleh kendala administratif apa pun.

    "Kebijakan administratif, pembaruan data, maupun penyesuaian anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus akses layanan kesehatan bagi warga negara," pungkas Niti, Jumat (6/2/2026).