Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART), termasuk transfer data lintas negara secara terbatas, berjalan meski lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) belum dibentuk.
Menkomdigi, Meutya Hafid, mengakui hal tersebut sebagai pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Sampai lembaga tersebut terbentuk, kewenangannya berada di bawah Komdigi.
"Jadi kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk segera membuat atau menjadikan badan perlindungan data pribadi, itu betul. Untuk kemudian mengawasi ke depan dengan lebih baik," kata Meutya usai acara 'Buka Puasa Bersama Bareng Media di Rumah Dinas Menkomdigi', Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) malam.
Lembaga PDP nantinya akan melakukan penilaian terkait transfer data konsumen Indonesia, termasuk mengawasi potensi kebocoran atau tukar-menukar data yang tidak sesuai.
Meutya menjamin keamanan transfer data konsumen Indonesia ke AS. Menurutnya, banyaknya perusahaan cyber security di AS menjadi indikasi keamanan data.
Meski demikian, Meutya mengingatkan masyarakat memiliki hak untuk memilih apakah ingin memberikan data ke platform milik AS atau tidak. Hal ini bersifat opsional.
"Dan ini juga tidak ada keharusan, kalau tidak mau menggunakan misalnya digital payment berbasis dari negara AS atau menggunakan platform berbasis AS, itu juga tidak apa-apa.Jadi tetap ada pilihan, ini bukan kewajiban mentransfer data," tegas Meutya.
Kerangka hukum terkait transfer data konsumen Indonesia ke AS dinilai semakin kuat dengan adanya PDP dan ART.
"Pilihan bahwa kalau mentransfer data, ini diamankan oleh hukum, pertama PDP, yang kedua sekarang kerangka hukum kesepakatan perjanjian ART. Jadi sekarang malah lebih kuat, ada dua kerangka hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan AS sepakat mendorong pemberlakuan transfer data lintas negara secara terbatas, sebagai upaya mengurangi hambatan perdagangan non-tarif.
Kesepakatan transfer data ini merupakan bagian dari perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
"Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2).
Selain transfer data lintas negara, Indonesia dan AS juga menyepakati penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Kesepakatan ini juga berlaku untuk negara-negara di kawasan Eropa.
"Kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja," ucap Airlangga.
