Tag: Pekerja Informal

  • Kurir Bekasi Impikan Rumah Usai 13 Tahun Bayar Kontrakan

    Kurir Bekasi Impikan Rumah Usai 13 Tahun Bayar Kontrakan

    Darmawan, seorang kurir berusia 41 tahun di Kabupaten Bekasi, telah 13 tahun membayar kontrakan. Lebih dari Rp 100 juta telah dikeluarkan untuk sewa rumah tanpa memiliki tanah atas namanya.

    Setiap bulan, ia menyisihkan Rp 700.000 dari penghasilannya untuk rumah petakan yang ditempatinya bersama istri dan tiga anaknya. Artinya, Rp 8,4 juta per tahun habis untuk biaya sewa. Selama 13 tahun, total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 109,2 juta.

    “Kalau dipikir-pikir, uangnya sudah cukup buat mulai cicilan rumah. Tapi pengetahuan saya dan keluarga terbatas. Saya tidak tahu jalannya,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (16/2/2026).

    Darmawan memperoleh penghasilan rata-rata Rp 5 juta per bulan sebagai mitra kurir. Penghasilan ini ditambah sekitar Rp 3 juta dari usaha kecil istrinya. Total pendapatan Rp 8 juta per bulan ini cukup untuk kebutuhan harian, tetapi belum cukup untuk membeli rumah, apalagi dengan tiga anak yang makin besar dan membuat kontrakan terasa semakin sempit.

    Keinginan memiliki rumah kini menjadi topik obrolan umum di kalangan Darmawan dan rekan-rekannya sesama kurir saat beristirahat.

    Di warung kopi dekat gudang ekspedisi atau di bawah pohon peneduh area parkir, percakapan mereka berkisar tentang kredit pemilikan rumah (KPR), uang muka, dan cicilan.

    “Sekarang kalau rehat, obrolannya sering soal rumah. Si A sudah survei, si B katanya mau coba KPR. Jadi kepikiran juga,” kata Darmawan.

    Mereka mulai mencari informasi dari media daring dan media sosial perbankan, berbagi tautan berita tentang uang muka minimal 1 persen, serta bertanya soal riwayat kredit dan peluang pekerja informal.

    “Kami ini sama-sama kerja lapangan, penghasilannya tidak tetap. Jadi sering saling tanya, bisa tidak ya orang seperti kita ambil rumah? Sekarang sudah tidak cuma mimpi, sudah mulai cari tahu caranya,” ujarnya.

    Backlog Perumahan dan Pekerja Informal

    Kisah Darmawan mencerminkan persoalan nasional yang lebih besar. Pemerintah mencatat angka backlog atau kekurangan rumah pada 2025 mencapai 15 juta unit, meningkat dari 9,9 juta unit pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (September 2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2025 menunjukkan bahwa 57,7 persen dari 147,91 juta penduduk bekerja berstatus informal, yang berarti mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki slip gaji tetap.

    Dalam konteks ini, persoalan perumahan bukan hanya tentang membangun unit baru, tetapi juga memastikan akses pembiayaan menjangkau kelompok di luar sistem formal.

    Skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dibangun sebagai kolaborasi lintas sektor. Pemerintah memberikan subsidi bunga dan dukungan likuiditas melalui APBN. BP Tapera mengelola dana dan kuota. OJK memastikan tata kelola dan mitigasi risiko berjalan baik. Pengembang membangun rumah sesuai standar dan harga yang ditetapkan. Perbankan menyalurkan pembiayaan dan menganalisis kelayakan debitur.

  • Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Informal Lewat Digitalisasi dan Literasi BPJS Ketenagakerjaan

    Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Informal Lewat Digitalisasi dan Literasi BPJS Ketenagakerjaan

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengakselerasi sistem perlindungan sosial agar lebih inklusif dan adaptif bagi pekerja di sektor informal. Langkah ini diambil guna memitigasi kerentanan ekonomi bagi kelompok pekerja dengan pendapatan tidak tetap serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa skema jaminan sosial yang ada saat ini sebenarnya sudah mencakup berbagai perlindungan krusial, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Namun, tantangan besar masih ditemukan pada perluasan cakupan bagi peserta di sektor non-formal.

    Strategi utama yang kini didorong pemerintah meliputi peningkatan literasi mengenai manfaat jangka panjang jaminan ketenagakerjaan. Menurut Haryo, pemahaman masyarakat yang lebih baik akan secara otomatis meningkatkan partisipasi aktif para pekerja dalam sistem perlindungan ini.

    Selain edukasi, pemerintah juga melakukan transformasi teknis dengan menyederhanakan proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Skema pendaftaran kini dirancang lebih fleksibel untuk menyesuaikan karakteristik khas pekerja informal dan pelaku UMKM agar layanan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Aspek digitalisasi menjadi pilar penting dalam pembaruan sistem ini. Pemerintah memprioritaskan integrasi data antar-kementerian dan lembaga untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi pelayanan bagi para peserta.

    Haryo Limanseto menegaskan bahwa penguatan sistem ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi besar menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan sistem perlindungan yang solid, diharapkan seluruh tenaga kerja Indonesia memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi.

  • Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menaker Dorong Diskon Iuran BPJS untuk Pekerja Platform

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong sosialisasi diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja platform. Diskon ini bertujuan memperluas perlindungan bagi pengemudi ojek daring dan kurir.

    “Kita minta agar aturan ini disosialisasikan lebih luas, karena ini bagian dari inisiatif Pak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Menaker dalam keterangan yang diterima di Istanbul, Turki, Kamis (12/2/2025).

    Pemerintah menginisiasi kebijakan perlindungan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

    Aturan tersebut memberikan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja informal sektor transportasi. Penerima manfaat termasuk pengemudi ojek daring, kurir, dan sopir.

    Dengan adanya diskon ini, iuran normal sebesar Rp 16.800 per bulan dipotong menjadi Rp 8.400 per bulan. Skema ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pekerja platform untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Yassierli berharap iuran yang lebih ringan ini dapat memberikan perlindungan bagi pekerja saat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

    Aspirasi Pekerja Platform

    Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menerima aspirasi dari perwakilan pekerja platform terkait keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja.

    Aspirasi pertama terkait Bantuan Hari Raya (BHR) tahun ini. Pekerja menginginkan skema yang lebih berkeadilan dan berbasis pendapatan selama setahun terakhir. Mereka juga berharap nominal bantuan lebih besar dan cakupan penerima lebih luas.

    Aspirasi kedua adalah mengenai transparansi formula dan potongan bagi hasil. Aspirasi ketiga menyoroti perlindungan bagi mitra kerja perempuan.

    “Kita sudah berdialog dan saya mencoba menangkap aspirasi dari mereka. Kita sangat paham tantangan dan kondisi yang mereka hadapi saat ini,” kata Yassierli.

    Payung Hukum Pekerja Platform

    Pekerja juga mendesak agar payung hukum khusus bagi pekerja platform segera diterbitkan. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan.

    Berikut rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan diskon:

    Jenis Iuran Iuran Normal Iuran Diskon
    JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) & JKM (Jaminan Kematian) Rp 16.800 Rp 8.400

    Pekerja platform berharap dengan adanya diskon iuran dan regulasi yang jelas, mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.