Tag: pekerja migran

  • 92 Warga Indramayu Jadi Pekerja Migran Ilegal pada 2025

    92 Warga Indramayu Jadi Pekerja Migran Ilegal pada 2025

    Mimpi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup berubah menjadi kenyataan pahit bagi puluhan warga Indramayu. Pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu mencatat 92 orang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal karena berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.

    Asep Kurniawan, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, menjelaskan bahwa data ini dikumpulkan berdasarkan laporan masyarakat selama setahun terakhir. "Data kami berbasis laporan. Tahun 2025 tercatat 92 orang," kata Asep saat ditemui di kantornya, Rabu (25/2/2026).

    Negara-negara di Timur Tengah menjadi tujuan utama penempatan ilegal ini. Para korban tergiur dengan janji upah tinggi dan proses keberangkatan instan.

    Salah satu kasus yang menonjol adalah Karwati binti Dasta, warga Indramayu yang berhasil dipulangkan dari Oman. Ia diduga menjadi korban penempatan kerja nonprosedural dan mengalami kesulitan di negara tujuan setelah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Jumlah laporan yang diterima Disnaker menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 116 laporan. Meski begitu, Asep mengingatkan bahwa penurunan ini tidak berarti praktik pemberangkatan ilegal mereda.

    Menurut Asep, banyak pekerja yang berangkat tanpa prosedur resmi tidak terdata oleh pemerintah. Data baru diperoleh saat keluarga korban melapor. Tanpa aduan, keberadaan mereka di luar negeri sulit dipantau. "Kalau tidak ada laporan dari keluarga, kami juga kesulitan untuk mengetahuinya," katanya.

    Modus perekrutan semakin beragam. Para calo menawarkan iming-iming penghasilan besar dengan proses cepat, menargetkan warga yang membutuhkan uang.

    Jaringan perekrut ini diduga tersusun rapi, mulai dari perantara di desa hingga penjemput di negara tujuan, kata Asep.

    Banyak korban diberangkatkan dengan visa wisata, kemudian dipaksa bekerja tanpa perlindungan hukum. Gaji yang diterima seringkali tidak sesuai kesepakatan, dan beberapa korban mengalami kekerasan fisik dari majikan.

    Disnaker Indramayu mengimbau masyarakat untuk menempuh jalur resmi. Pendataan yang valid sangat penting agar negara dapat memberikan perlindungan maksimal jika terjadi masalah.

    Pemerintah daerah juga mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelindungan PMI di seluruh wilayah Indramayu sebagai langkah preventif.

    Asep menambahkan, regulasi ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak perekrut ilegal dan memperkuat pengawasan di tingkat desa.