Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengintensifkan penerimaan partisipasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mulai 5 Maret 2026. Proses ini akan berlangsung hingga tahap pembahasan resmi RUU tersebut.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa RUU PPRT saat ini masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat. "RUU PPRT pada saat-saat kemarin sudah masuk masih dalam tahap menerima partisipasi publik, dan itu akan terus dilakukan," ujarnya kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).
Dasco menambahkan bahwa DPR telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terutama pada momentum May Day tahun lalu. Diskusi tersebut menghasilkan masukan penting mengenai perlindungan yang lebih komprehensif bagi PPRT.
"Kami pada saat May Day tahun lalu kerap berdiskusi dengan Pak Said Iqbal dari KSPI, di mana kemudian mendapatkan masukan bahwa dalam Undang-Undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT. Nah, sehingga itu yang digodok," jelas Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menekankan pentingnya pengkajian mendalam terhadap RUU PPRT karena cakupannya yang luas. Menurutnya, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. "Saya pikir karena Undang-Undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat," pungkasnya.
