Tag: Pelayanan Publik

  • Polres Bogor Gelar Peninjauan Standar Pelayanan, Ajak Masyarakat Beri Masukan

    Polres Bogor Gelar Peninjauan Standar Pelayanan, Ajak Masyarakat Beri Masukan

    Polres Bogor mengundang sejumlah elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka peninjauan standar pelayanan. Dalam kesempatan itu, pihak kepolisian juga menerima masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan.

    Kegiatan tersebut digelar di Mapolres Bogor pada Kamis (12/2/2026). Hadir pula perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor.

    Kabag Renmin Polres Bogor Kompol Sri M. menegaskan pentingnya peran eksternal dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Menurutnya, kritik dan saran adalah elemen vital.

    "Kehadiran Bapak/Ibu sekalian di Mapolres Bogor hari ini bukan sekadar seremoni formalitas. Kami menyadari bahwa pelayanan publik yang prima tidak dapat tercipta di ruang hampa, ia membutuhkan kritik, saran, dan perspektif objektif dari pihak luar," kata Kompol Sri M.

    Sri menjelaskan bahwa pengawasan eksternal terhadap pelayanan kepolisian sangat penting. Hal ini untuk mendapatkan masukan obyektif terkait potensi kekurangan.

    "Kami mengundang anda sebagai pengawas eksternal untuk memberikan masukan kritis jika masih terdapat kekurangan dalam standar operasional maupun fasilitas pelayanan kami," ucapnya.

    Fokus Perbaikan Layanan Administrasi hingga Hukum

    Pihak Polres Bogor ingin memastikan seluruh pelayanan berjalan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ini mencakup administrasi hingga penegakkan hukum.

    "Kami berharap rekan-rekan dapat menjadi perpanjangan tangan Polri untuk mensosialisasikan berbagai prosedur dan inovasi layanan kami kepada masyarakat luas," ujarnya.

    Masukan dan kritik yang diterima sangat beragam, mulai dari pembuatan SKCK, SIM, hingga hal-hal administrasi lainnya. Pihak kepolisian menerima semua masukan dengan tangan terbuka.

    "Segala masukan yang kami terima hari ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa area pelayanan yang menjadi fokus utama dalam peninjauan ini:

    Jenis Layanan Fokus Peninjauan Tujuan Perbaikan
    Pembuatan SKCK Prosedur dan kecepatan Penyederhanaan dan percepatan proses
    Pembuatan SIM Efisiensi dan transparansi Memastikan proses yang adil dan mudah
    Administrasi Umum Kemudahan akses dan informasi Meningkatkan kepuasan pemohon
    Penegakkan Hukum Profesionalisme dan keadilan Menjamin proses yang objektif

    Seluruh data dan masukan yang terkumpul akan dianalisis untuk merumuskan langkah-langkah konkret. Tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh di Polres Bogor.

  • Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah Terapkan Lima Hari WFA ASN saat Libur Lebaran 2026

    Pemerintah akan menerapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan pelayanan publik tetap optimal. Terdapat lima hari WFA yang ditetapkan untuk ASN.

    Penetapan WFA ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Idulfitri 1447 H.

    Berikut adalah jadwal WFA untuk ASN selama libur Lebaran 2026:

    Hari Tanggal Keterangan
    Senin 16 Maret 2026 WFA
    Selasa 17 Maret 2026 WFA
    Rabu 25 Maret 2026 WFA
    Kamis 26 Maret 2026 WFA
    Jumat 27 Maret 2026 WFA

    Perlu dipahami, kebijakan WFA ini bukanlah penambahan hari libur. Ini merupakan pengaturan kerja yang berbasis kepentingan publik. Pimpinan instansi memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif.

    Pengaturan tersebut harus sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan masing-masing instansi.

    Ketentuan Pelaksanaan WFA untuk PNS

    Beberapa hal penting perlu diperhatikan terkait penerapan WFA bagi PNS/ASN selama libur Lebaran 2026. Pimpinan instansi pemerintah harus mengatur proporsi pegawai ASN yang melaksanakan fleksibilitas lokasi dan/atau waktu kerja.

    Pengaturan ini mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan. Selain itu, pimpinan instansi harus memastikan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah mengimbau pimpinan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini guna mendukung pelaksanaan WFA.

    Organisasi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing juga harus menjamin layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses. Layanan tersebut mencakup kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

    Penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian. Ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak.

    Pimpinan instansi juga diminta selektif dalam memberikan cuti tahunan, mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai. Pemantauan serta pengawasan terhadap pemenuhan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama harus dilakukan.

    Bagi layanan yang memberlakukan jam kerja bergilir atau sif, pengaturan kembali jam layanan perlu dilakukan. Ini untuk memastikan pelayanan sesuai standar.

    Akses kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan kanal aduan tatap muka harus tetap dibuka. Ini penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan melakukan Surveu Kepuasan Masyarakat (SKM).

    Terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik, seperti terminal, stasiun, bandara, dan posko mudik. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik.

    Pimpinan instansi wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik. Penyelesaian layanan harus tepat waktu.

    Output pelayanan daring maupun luring harus sesuai standar yang ditetapkan. ASN juga diminta menjadi teladan dengan tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas.

    Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

  • Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kemenkes Temukan Mayoritas Penduduk Idap Hipertensi dan Diabetes Usai Cek Kesehatan Gratis

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap hasil evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan setahun terakhir. Dari 70 juta penduduk yang mengakses layanan pada tahun 2025, mayoritas ditemukan mengidap penyakit hipertensi dan diabetes.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengatakan bahwa hipertensi menjadi temuan terbanyak dari populasi yang diperiksa.

    "Kalau dari populasi 70 juta yang tahun lalu memang terbanyak adalah hipertensi ya," kata Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, di Satkes Denma Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026).

    Murti menjelaskan banyak masyarakat tidak menyadari mengidap hipertensi. Program CKG bertujuan deteksi dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Kemenkes berambisi tingkatkan kesadaran dan perilaku sehat.

    "Target kami yang hipertensinya tadinya tinggi gitu kita maunya dengan adanya memberikan pengobatan, adanya edukasi untuk perubahan perilaku, pola makan, kita maunya terus kembali hijau, dia kembali normal kembali gitu ya," ujarnya.

    Kemenkes berencana memperluas jangkauan CKG. Tahun lalu, program ini ditekankan pada 10.300 Puskesmas dengan target 70 juta penduduk. Tahun ini, target diperluas hingga 130 juta penduduk.

    Pemerintah akan menggandeng berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Murti mengatakan sektor swasta, tempat kerja, dan TNI-Polri akan diajak berkolaborasi.

    Peran TNI dalam Program CKG

    Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI Laksamana Pertama TNI Tjahja Nurrobi mengumumkan dimulainya program CKG di fasilitas kesehatan TNI. TNI memiliki 600 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap mendukung.

    "Jadi kita untuk FKTP di TNI ada sebanyak 600 lebih, nantinya kita akan berupaya kita daftarkan ke dalam (aplikasi) Satu Sehat. Itu pun juga ada yang faskes-faskes yang ada di 3T," ujar Nurrobi.

    Nurrobi menegaskan, seluruh personel TNI beserta anggota keluarganya dapat memanfaatkan layanan CKG di satuan unit bertugas. Masyarakat umum juga dipersilakan menggunakan fasilitas kesehatan TNI untuk CKG.

    "Jadi nanti semua faskes TNI bisa diakses oleh masyarakat tidak hanya TNI dan keluarganya," imbuhnya.

    Berikut adalah perbandingan target dan capaian program CKG:

    Keterangan Tahun 2025 Target Tahun 2026
    Jumlah Penduduk Akses CKG 70 Juta 130 Juta
    Jumlah Puskesmas Fokus CKG 10.300 Diperluas
    Fasilitas Kesehatan TNI Terlibat – 600+

    Layanan Cek Kesehatan Gratis dapat diakses seluruh warga negara Indonesia. Masyarakat cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke fasilitas kesehatan terdekat yang terdaftar.

  • Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan cepat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi wujud nyata hadirnya negara.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan hal itu. Ia mengatakan, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

    Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Hal ini disampaikan Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    "Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat," ujar Rini, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara. Ia berbicara di Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif. Reformasi birokrasi adalah fondasi kekuatan bangsa.

    Tujuannya memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya. Peran akademisi dan IAPA sangat strategis.

    Akademisi sebagai knowledge community tidak hanya memproduksi gagasan. Mereka juga mendorong praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan.

    Keterlibatan aktif akademisi memberi masukan berbasis riset. Mereka juga mengawal kebijakan publik serta membangun ruang kolaborasi.

    Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini penting. Ini prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif.

    Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya. IAPA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

    Selain itu, IAPA berperan dalam pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.

    Akademisi dapat berkontribusi langsung sebagai knowledge producer. Mereka menghasilkan riset berbasis bukti untuk perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi.

    Kemudian sebagai policy think tank, memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan. Juga policy brief yang objektif dan independen.

    Berikut peran strategis akademisi dalam reformasi birokrasi:

    Peran Kontribusi
    Knowledge Producer Menghasilkan riset berbasis bukti untuk kebijakan dan inovasi
    Policy Think Tank Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief
    Human Capital Builder Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif dan berintegritas
    Innovation & Pilot Lab Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik
    Social Control & Public Discourse Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas

    Rini menambahkan, akademisi dapat menjadi human capital builder. Mereka mencetak aparatur dan pemimpin masa depan adaptif dan berintegritas.

    Akademisi juga berperan sebagai innovation and pilot lab. Mereka menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.

    Melalui fungsi social control dan public discourse, mereka mendorong budaya kritis. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas.

    "Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan," ucap Rini.

    Tantangan Administrasi Publik Masa Kini

    Ketua Umum IAPA, Dr. Khairul Muluk, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat. Tuntutan ini bahkan melebihi kemampuan administrasi publik itu sendiri.

    Ada tantangan terhadap administrasi publik. Ini seperti perubahan dunia yang cepat dan disrupsi di mana-mana.

    Kepercayaan publik juga naik dan turun dengan cepat. Tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata.

    Banyak hal yang dihadapi, seperti kompleksitas kebijakan lintas sektor. Ini juga termasuk koordinasi pusat dan daerah.

    Tuntutan masyarakat tidak hanya ingin dilayani. Masyarakat juga ingin didengar bahkan ingin dilibatkan.

    Negara tidak bisa berjalan sendirian. Negara memerlukan banyak aktor dan sektor yang akan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku. Yang tersulit adalah budaya.

    Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat. Ini jika ekosistem budaya kita lebih kuat.

    "IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata Dr. Khairul Muluk.