Tag: Pemasyarakatan

  • Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Nusakambangan Capai Zero Waste Berkat Pengolahan Sampah Napi 1 Ton Per Hari

    Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai 'pulau penjara', berhasil mencapai zero waste. Keberhasilan ini terwujud berkat Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah yang mengolah sekitar 1 ton sampah setiap hari.

    Di pulau ini, terdapat 13 unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (UPT Ditjenpas), meliputi 12 lembaga pemasyarakatan dan 1 badan pemasyarakatan. Dengan 4.037 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana, volume sampah yang dihasilkan mencapai 1 ton per hari.

    Program zero waste di Nusakambangan telah berjalan selama delapan bulan belakangan. BLK Pengolahan Sampah menjadi kunci utama dalam upaya pengelolaan lingkungan ini.

    “Satu hari bisa 1 ton sampah dari lapas se-Nusakambangan yang diolah. Sebelumnya, sampah setiap UPT ditaruh di belakang lapas. Sejak adanya BLK ini, (sampah) zero waste. Sumber sampah dari 13 UPT di Nusakambangan,” jelas Kepala Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, Winarso, saat rombongan Komisi XIII DPR RI mengecek sarana pembinaan napi di Nusakambangan, Rabu (11/2/2026).

    Kerja Sama dan Pelibatan Napi

    Operasional BLK Pengolahan Sampah merupakan hasil kerja sama Nusakambangan dengan PT Solusi Limbah Abadi. Para narapidana dilatih untuk mengolah sampah menjadi pupuk.

    Sampah yang diolah meliputi sisa makanan, sampah dapur, sampah organik, serta sampah nonmedis. Sampah-sampah ini dihasilkan dari aktivitas harian warga binaan dan petugas di seluruh lapas.

    Winarso mengatakan, upaya ini telah mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Pengelolaan sampah terpadu menjadi prioritas di seluruh wilayah lapas Nusakambangan.

    “Sampah domestik tersebut diolah dengan metode pembakaran hingga habis menggunakan sarana yang tersedia sehingga sampah berkurang secara signifikan dan tidak menumpuk di lingkungan lapas,” jelas Winarso.

    Hasil akhir pengolahan berupa abu pembakaran juga dimanfaatkan kembali. Abu tersebut digunakan sebagai bahan urukan di area tertentu dan campuran pupuk bersama kotoran hewan.

    Pupuk yang dihasilkan mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan di Nusakambangan. Program ini menunjukkan komitmen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

    Berikut adalah rincian jenis sampah yang diolah dan pemanfaatannya:

    Jenis Sampah Metode Pengolahan Pemanfaatan Hasil
    Sisa makanan Pengolahan Pupuk
    Sampah dapur Pengolahan Pupuk
    Sampah organik Pengolahan Pupuk
    Sampah nonmedis Pembakaran Bahan urukan & campuran pupuk

    “Pengolahan sampah di Nusakambangan mulai beroperasi pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah terpadu di seluruh wilayah lapas Nusakambangan,” tutur Winarso.

  • Menteri Agus Ajukan Tiga Lokasi Mega Prison, Nusakambangan Jadi Prioritas

    Menteri Agus Ajukan Tiga Lokasi Mega Prison, Nusakambangan Jadi Prioritas

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan perkembangan rencana pembangunan mega prison atau penjara berukuran sangat luas. Dia mengaku telah mengajukan tiga opsi lokasi untuk proyek tersebut.

    Tiga lokasi yang diusulkan adalah Pulau Keluang di Kalimantan Tengah (Kalteng), Pulau Rakit (Pulau Biawak) di Indramayu, Jawa Barat (Jabar), serta Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

    “Dalam rangka untuk mengecek kesiapan salah satu prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun mega prison. Di mana dua pulau kita ajukan, dan salah satu pulau yang menjadi alternatif pilihan adalah di Pulau Nusakambangan,” jelas Menteri Agus kepada wartawan di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan pada Selasa (10/2/2026).

    Menteri Agus menerangkan, pembangunan mega prison di Pulau Keluang dan Pulau Rakit membutuhkan waktu lebih dari empat tahun. Hal ini karena perlu pembangunan fasilitas umum seperti dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional.

    “Karena kalau dibangun di pulau, sesuai dengan rekomendasi yang kami sampaikan kepada beliau, bahwa kalau di pulau mungkin dalam empat tahun mungkin belum selesai karena perlu banyak membangun fasilitas sebelumnya,” terang Menteri Agus.

    Masalah kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga kini belum teratasi sepenuhnya. Pembangunan mega prison menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Menteri Agus menambahkan, Pulau Nusakambangan menjadi opsi lokasi mega prison karena sudah dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan pemasyarakatan. Kondisi ini membuat biaya dan waktu pembangunan lebih efisien.

    “Tapi kalau dibangun di Nusakambangan, tentunya membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif lebih murah dengan kepastian anggaran. Jadi, kalau dibangun di pulau, mungkin kepastian anggarannya bisa membengkak tergantung situasi cuaca dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyiapkan pelabuhan, menggeser logistik sampai penyiapan fasilitas-fasilitas lainnya,” ungkap Menteri Agus.

    Mega prison ini dirancang untuk menampung 5.000 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana (napi). Anggaran pembangunan menggunakan skema multiyears.

    “Untuk mega prison sesuai dengan perencanaan sekitar kapasitasnya 5.000 jadi. Alokasi anggarannya multiyears. Memang sampai saat ini kita belum mendapat arahan. Di mana tempatnya, namun kami sudah mengajukan beberapa saran di dua pulau dan satu tetap di Nusakambangan dengan berbagai pertimbangan,” tutur Menteri Agus.

    Dukungan DPR RI Terhadap Pembangunan Mega Prison

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan persetujuannya terhadap pembangunan mega prison di Pulau Nusakambangan. Willy menilai tata kelola Pulau Nusakambangan sangat stabil dan maju.

    “Kalau kita lihat kesiapan Nusakambangan untuk mega prison itu ini sudah sangat establish, sudah sangat mapan jadi. Kami mendukung untuk kemudian, kalau toh ini (mega prison) ditaruh di sini ya. Kita tidak mulai dari 0 ya, klasterisasinya (Nusakambangan) sudah sangat maju, tata kelolanya sudah bagus,” kata Willy.

    Berikut perbandingan potensi lokasi mega prison:

    Lokasi Keunggulan Tantangan
    Pulau Nusakambangan Fasilitas pendukung tersedia, waktu & biaya pembangunan lebih cepat –
    Pulau Keluang (Kalteng) – Perlu pembangunan fasilitas dasar (dermaga, dll.), waktu pembangunan > 4 tahun
    Pulau Rakit (Indramayu) – Perlu pembangunan fasilitas dasar (dermaga, dll.), waktu pembangunan > 4 tahun
  • Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Willy Aditya Minta Nusakambangan Jadi Lokasi Pidana Alternatif Kerja Sosial

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyarankan Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi lokasi pidana alternatif kerja sosial. Pulau yang dahulu dikenal 'horor' ini dinilai sudah jauh berkembang dan produktif.

    Berbagai balai latihan kerja (BLK), peternakan, kolam budidaya ikan, serta lahan pertanian telah membuat suasana Nusakambangan 'hidup'. Kondisi ini diciptakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menumbuhkan kemandirian warga binaan.

    “Tadi kami lihat bagaimana beberapa titik mulai dari (kolam budidaya) sidat, mulai dari (kolam budidaya) udang, (peternakan) ayam, bahkan BLK (pengolahan) sampah. Ini suatu hal yang sudah sangat progresif. Tinggal bagaimana napas KUHP yang baru ini benar-benar produktif,” kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jateng pada Selasa (10/2/2026).

    Willy Aditya memuji kategori pembinaan yang detail di berbagai sektor oleh Ditjen Pemasyarakatan Kemenimipas. Ia mengapresiasi kinerja Menteri Agus Andrianto dan jajaran Ditjenpas.

    “Karena apa? Di sini kategorinya sudah sangat detail. Itu yang kami sangat terkesan sekali. Pak Menteri hebat dan jajaran Dirjen hebat, terus maju,” ucap Willy.

    Sebelumnya, Willy menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Pulau Nusakambangan setelah meninjau fasilitas pembinaan narapidana di pulau tersebut.

    “Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan,” kata Willy.

    Willy sepakat Nusakambangan dijadikan lokasi kerja sosial lantaran kegiatan pembinaan yang ada, terutama setelah KUHP baru memperkenalkan sanksi kerja sosial untuk tindak pidana ringan.

    “Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik,” ujar Willy.

    “Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini,” tambah dia.

    Tujuan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat langsung transformasi Pemasyarakatan pasca-berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Mereka juga ingin melihat penerapan pembinaan yang sesuai semangat Asta Cita.

    Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan berkeliling Pulau Nusakambangan. Anggota Komisi XIII yang turut serta adalah Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Inisiatif Transformasi Pulau Nusakambangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Imipas Agus mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan menjadi pulau kemandirian, ketahanan pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berbagai proyek telah berjalan.

    Bidang Contoh Kegiatan Pembinaan
    Manufaktur & Kerajinan Batako, Paving Block, Material Bangunan (FABA), BLK Konveksi
    Agrikultur & Pangan Budidaya Sidat, Udang, Ayam, Anggur, Melon, Sawah Padi, Ladang Jagung
    Pengolahan Limbah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang
    Lain-lain BLK Pelintingan Rokok, BLK Budidaya Anggrek, Bengkel Tepung & Beras Mocaf

    Menteri Agus memerintahkan Ditjenpas mengolah lahan idle menjadi sarana pembinaan narapidana di berbagai bidang. Ini mencakup Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok.

    Selain itu, terdapat BLK Konveksi, BLK budidaya Anggrek, lahan budidaya anggur dan melon. Ada juga bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta berbagai kegiatan ketahanan pangan.

    Kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Ada pula budidaya ikan Nila, Udang Vaname, belut atau sidat, serta penanaman padi dan jagung.

    Pembinaan narapidana di Pulau Nusakambangan oleh Menteri Agus dijadikan percontohan bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

  • Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi transformasi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Apresiasi disampaikan usai meninjau fasilitas pembinaan narapidana (napi) yang dikembangkan Ditjenpas Kemenkumham.

    Willy menyatakan sangat terkesan dengan perubahan signifikan di Nusakambangan. Ia menilai fasilitas yang ada telah menerapkan sistem pembinaan modern dan produktif.

    "Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan," kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (10/2/2026).

    Willy menyoroti KUHP baru yang memperkenalkan sanksi alternatif berupa kerja sosial untuk pelaku tindak pidana ringan. Ia mendukung Pulau Nusakambangan menjadi lokasi praktik kerja sosial tersebut.

    "Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik," ujar Willy.

    Willy menambahkan, kerja sosial di Nusakambangan dapat meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan. "Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini," tambah dia.

    Kunjungan Kerja Panja Pemasyarakatan

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat transformasi pemasyarakatan. Panja Pemasyarakatan ingin mengetahui penerapan KUHP dan KUHAP baru serta semangat Asta Cita.

    "Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru," tutur Willy.

    Transformasi ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita," sambung Willy.

    Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panja Pemasyarakatan. Anggota yang ikut antara lain Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Nusakambangan, Pulau Kemandirian dan Ketahanan Pangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Hukum dan HAM Agus mencanangkan transformasi Nusakambangan. Pulau ini diubah menjadi pusat kemandirian, ketahanan pangan, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Beberapa fasilitas yang dikembangkan termasuk lokasi produksi batako, paving block, dan material bangunan. Bahan bakunya berasal dari residu pembakaran batu bara (FABA) PLTU Adipala.

    Menteri Agus juga menginstruksikan Ditjenpas untuk mengolah lahan tidur. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan napi di berbagai bidang.

    Berikut adalah beberapa balai latihan kerja dan kegiatan yang dikembangkan di Nusakambangan:

    Jenis Balai Latihan Kerja Kegiatan Ketahanan Pangan
    Pengolahan Sampah Peternakan Ayam Petelur
    Pupuk Kandang Peternakan Bebek
    Pelintingan Rokok Peternakan Domba
    Konveksi Budidaya Ikan Nila
    Budidaya Anggrek Budidaya Udang Vaname
    Lahan Budidaya Anggur Budidaya Belut/Sidat
    Lahan Budidaya Melon Sawah Padi
    Bengkel Pengolahan Tepung dan Beras Mocaf Ladang Jagung

    Pembinaan napi di Pulau Nusakambangan dijadikan percontohan untuk seluruh lapas di Indonesia. Tujuannya agar narapidana memiliki kesadaran positif untuk menjadi produktif. Hal ini membekali mereka keterampilan saat kembali ke masyarakat.

  • Komisi XIII DPR RI Tinjau Pembinaan Napi di Nusakambangan

    Komisi XIII DPR RI Tinjau Pembinaan Napi di Nusakambangan

    Anggota Komisi XIII DPR RI melakukan pengecekan layanan pembinaan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Peninjauan ini menyasar program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas Kemenimipas).

    Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Imipas Agus Andrianto sepekan sebelumnya. Delegasi DPR meninjau program pembinaan narapidana berbasis kemandirian.

    Rombongan legislator berjumlah 10 orang tiba di Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan, pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 08.38 WIB. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin kunjungan ini.

    Menteri Agus Andrianto, Dirjenpas Kemenimipas Mashudi, serta Kakanwil Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso turut mendampingi. Mereka menyeberang dari Dermaga Wijayapura.

    Fokus utama kunjungan adalah pengecekan kegiatan pembinaan warga binaan permasyarakatan atau narapidana (napi). Program yang ditinjau meliputi kemandirian, ketahanan pangan, dan daur ulang limbah.

    Sejak awal menjabat, Menteri Agus Andrianto mencanangkan transformasi Pulau Nusakambangan. Pulau ini diwujudkan sebagai pusat kemandirian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selama 1 tahun 4 bulan, telah berdiri fasilitas produksi material bangunan. Lokasi tersebut menghasilkan batako, paving block, dan material lain dari residu pembakaran batu bara (FABA) PLTU Adipala.

    Menteri Agus juga menginstruksikan Ditjenpas dan jajarannya untuk mengolah lahan idle. Lahan tidur ini dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan napi di berbagai bidang keterampilan.

    Berikut adalah anggota Komisi XIII DPR RI yang turut serta dalam kunjungan ke Nusakambangan:

    Nama Anggota DPR Jabatan
    Willy Aditya Ketua Komisi XIII
    Dewi Asmara Wakil Ketua Komisi XIII
    Marinus Gea Anggota Komisi XIII
    Rapidin Simbolon Anggota Komisi XIII
    Maruli Siahaan Anggota Komisi XIII
    Prana Putra Soh E Anggota Komisi XIII
    Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII
    Mafirion Anggota Komisi XIII
    Edison Sitorus Anggota Komisi XIII
    Raja Faisal Anggota Komisi XIII

    Program Pembinaan dan Ketahanan Pangan

    Berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) telah dikembangkan. Di antaranya adalah BLK Pengolahan Sampah, BLK Pupuk Kandang, dan BLK Pelintingan Rokok. Adapula BLK Konveksi serta BLK Budidaya Anggrek.

    Lahan budidaya anggur dan melon juga dikelola. Tersedia pula bengkel pengolahan tepung dan beras Mocaf, serta kegiatan ketahanan pangan lainnya.

    Sektor ketahanan pangan di Pulau Nusakambangan meliputi peternakan ayam petelur, bebek, dan domba. Budidaya ikan Nila, Udang Vaname, dan belut atau sidat juga dikembangkan.

    Selain itu, terdapat sawah padi dan ladang jagung. Seluruh program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas narapidana.

    Menteri Agus menjadikan pembinaan napi di Nusakambangan sebagai percontohan. Model ini diharapkan dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

    Tujuannya adalah agar napi memiliki kesadaran untuk produktif secara positif. Hal ini membekali mereka keterampilan dan pengetahuan saat kembali ke masyarakat.

    Latar Belakang Kunjungan

    Agenda kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan telah dibahas sebelumnya. Hal ini disinggung dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Agus pada 3 Februari 2026.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, saat itu menyampaikan rencana kunjungan. Ia menekankan pentingnya program ketahanan pangan di Nusakambangan.

    “Saya melihat langsung dan mendengar langsung dari apa yang sering disampaikan oleh Pak Agus ketika ketemu misalnya beliau sekarang menggagas ketahanan pangan di Nusakambangan, nanti kami akan berkunjung juga, Pak, karena kita sudah membentuk panja,” kata Sugiat dalam rapat.

    Sugiat juga menambahkan bahwa banyak unit ketahanan pangan sedang dibangun. Ia menilai program ini perlu dipublikasikan agar menjadi contoh dan inspirasi.

    “Ada banyak unit-unit ketahanan pangan yang sedang dibangun oleh Pak Agus, dan ini perlu dipublikasi, Pak. Bisa menjadi contoh dan inspirasi di luar sana,” pungkasnya.

  • Imipas Kirim 241 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Imipas Kirim 241 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali memindahkan sebanyak 241 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana (napi) berisiko tinggi (high risk) ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan lapas yang bebas dari narkoba dan ponsel.

    Sejak Imipas dibentuk, total 2.189 napi berisiko tinggi telah dikirim ke pulau yang dikenal dengan pengawasan ekstraketat tersebut. Langkah ini menegaskan keseriusan kementerian dalam menindak pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi menegaskan komitmen 'zero HP, zero narkoba' di dalam lapas dan rutan. Status high risk diberikan kepada napi yang kembali melakukan kejahatan dari dalam lapas, seperti pengendalian narkoba atau penipuan online.

    "Dengan jumlah terakhir 241 warga binaan high risk yang kami pindahkan ke Nusakambangan, artinya sudah lebih dari 2.000 warga binaan high risk yang mendapat tindakan tegas lantaran melanggar aturan di lapas," jelas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi, Senin (9/2/2026).

    "Zero narkoba adalah harga mati, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Imipas (Agus Andrianto). Dan jajaran Pemasyarakatan wajib menjadikannya pedoman yang harus dijalankan. Pemindahan warga binaan high risk ke Nusakambangan adalah salah satu langkah strategis untuk mewujudkannya," terang Mashudi.

    Tujuan Pemindahan Napi Risiko Tinggi

    Mashudi menyampaikan bahwa penempatan napi high risk di Lapas Super Maximum dan Maximum Security Nusakambangan bukan hanya tindakan represif. Hal ini juga merupakan langkah rehabilitatif agar napi menggunakan masa pembinaan untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih positif.

    "Kami berharap pemindahan ini dapat mencapai dua tujuan penting. Yang pertama agar lapas rutan yang ditempati sebelumnya dapat seoptimal mungkin bersih dari narkoba, HP, dan gangguan keamanan dan ketertiban. Tujuan yang kedua adalah agar warga binaan high risk yang dipindahkan dapat terjadi perubahan perilaku yang lebih baik karena mendapatkan tingkat pembinaan dan pengamanan yang tepat di Nusakambangan," tutur Mashudi.

    Proses Pembinaan dan Pengawasan

    Pembinaan di Nusakambangan dilakukan dengan mekanisme asesmen setiap enam bulan. Asesmen ini bertujuan untuk melihat tingkat perubahan perilaku dan memberikan peluang bagi napi high risk untuk pindah ke lapas dengan pengamanan lebih rendah jika perilaku mereka positif.

    Proses pemindahan napi high risk ke Nusakambangan diterapkan dengan pengawalan ketat dari Direktorat Pengamanan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jajaran wilayah Ditjenpas serta kepolisian.

    Data Pemindahan Narapidana Risiko Tinggi ke Nusakambangan

    Pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan merupakan upaya berkelanjutan Kementerian Imipas untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas.

    Tanggal Jumlah Napi Dipindahkan Asal Lapas/Rutan Total Napi Sejak Imipas Dibentuk
    Senin, 2 Februari 61 Rutan Surakarta (Jateng), Lapas Pamekasan, Lapas Surabaya, Lapas Pemuda Madiun (Jatim) 1.948
    Senin, 9 Februari 241 Berbagai lapas/rutan (tidak spesifik) 2.189

    Sebelumnya, pada Senin (2/2), sebanyak 61 napi high risk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur juga telah dipindahkan ke Nusakambangan. Mereka ditempatkan di Lapas dengan level keamanan Super Maximum dan Maximum Security.

    "Minggu ini kami melakukan dua kali pemindahan kepada 61 warga binaan kategori high risk. Jadi total sudah 1.948 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan untuk mendapatkan pembinaan dan pengamanan yang tepat," jelas Mashudi saat itu.

    Napi dari Jawa Tengah sebelumnya menghuni Rutan Surakarta, sementara dari Jawa Timur menghuni Lapas Pamekasan, Lapas Surabaya, dan Lapas Pemuda Madiun.