Dugaan penyimpangan prosedur administrasi dan mark up harga pembelian eks rumah singgah COVID-19 di Kota Pematangsiantar akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD Kota Pematangsiantar.
Ketua Pansus, Tongam Pangaribuan, menyampaikan bahwa harga beli tanah dan bangunan eks Rumah Singgah COVID-19 dinilai tidak wajar dan jauh melampaui harga pasar serta NJOP yang ada dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (26/2/2026).
Pansus juga mempertanyakan peran dan kinerja Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam proses pembelian tersebut. Pansus menilai bahwa KJPP tidak profesional dalam menjalankan perannya.
"KJPP tidak profesional dan diduga melakukan mark up harga dalam melakukan penilaian terhadap harga tanah dan bangunan eks Rumah Singgah COVID-19," ujar Tongam Pangaribuan.
Pansus menemukan bahwa tanah tersebut berstatus HGB setelah melakukan pemeriksaan bersama BPN. Pemkot Pematangsiantar belum mengajukan permohonan balik nama, sehingga secara hukum hak atas tanah tersebut belum sah menjadi milik Pemkot Pematangsiantar.
Eks Rumah Singgah COVID-19 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja dibeli senilai Rp 14.530.069.000 pada akhir tahun 2025. Dalam proses pengadaan tanah dan bangunan diduga terjadi penyimpangan prosedur dan administrasi yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, Pansus merekomendasikan agar DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan hasil temuan ke Kejaksaan Agung RI. Rekomendasi tersebut disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar.
Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga, mengatakan, "Kami akan melakukan rapat internal untuk mendiskusikan kapan tepatnya melaksanakan penyampaian hasil temuan ini ke Kejagung."


