Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengajak pemerintah daerah untuk tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah. Instrumen ini dapat menjadi alternatif pembiayaan penting untuk pembangunan.
Menurut Mekeng, daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki peluang. Mereka bisa menerbitkan obligasi asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
"Dalam menerapkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, daerah jangan ragu-ragu atau pesimis. NTT dan daerah-daerah lain di Indonesia saya rasa bisa. Senegal di Afrika saja bisa. Kenapa kita nggak bisa? Menurut saya kita lebih baik dari Senegal," kata Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan Mekeng saat menjawab pertanyaan peserta Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Sikka, NTT. Acara tersebut bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Wakil Ketua FPG MPR RI, Andi Achmad Dara. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.
Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga turut serta. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan undangan lainnya juga hadir meramaikan acara.
Sejumlah narasumber turut hadir. Mereka antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Hadir juga Direktur Pemeriksaan V.B Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Arman Syifa.
Tidak ketinggalan, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Dr. Didin Fatihudin, turut mengisi acara ini.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak semua daerah otomatis bisa menerbitkan obligasi. Seluruh proses akan melalui tahapan ketat.
Tahapan ini termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat. Ini memastikan hanya daerah yang siap yang dapat menerbitkan obligasi.
"Semua boleh menerbitkan obligasi, tetapi tidak semua bisa dikasih izin. Itu akan melalui proses yang sangat ketat," ujar Wakil Rakyat Dapil NTT 1 ini.
Mekeng menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki biro atau unit khusus. Biro ini harus menangani keuangan dengan personel yang profesional dan kompeten.
"Daerah harus ada satu biro yang menangani tentang keuangan ini. Dan biro itu tidak bisa ditaruh orang sembarangan. Ini harus profesional, the right man on the right place. Bukan karena tim sukses, bukan karena teman," kata Mekeng.
Mekeng mencontohkan pembenahan neraca keuangan negara. Ini dilakukan pemerintah pusat pada awal reformasi fiskal sebelum menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).
Saat itu, penataan aset dan penghapusan praktik anggaran non-budgeter menjadi fondasi penting. Hal ini dilakukan sebelum penerbitan utang dapat dilakukan.
"Ini yang harus dilakukan daerah. Neracanya dirapikan dulu. Lihat kemampuan daerah itu bagaimana. Tidak bisa langsung terbit lalu disetujui," ujarnya.
Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini menjelaskan, penerbitan obligasi daerah juga akan dinilai. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Jika peringkat (rating) rendah, investor tidak akan tertarik membeli obligasi tersebut.
Kriteria Penerbitan Obligasi Daerah
Ada beberapa kriteria penting dalam penerbitan obligasi daerah. Ini memastikan keberhasilan dan kepercayaan investor.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Kesiapan SDM | Personel profesional & kompeten di unit keuangan khusus. |
| Tata Kelola | Neraca keuangan rapi & kemampuan daerah terukur. |
| Penilaian Rating | Lulus penilaian lembaga pemeringkat seperti PEFINDO. |
| Proyek Produktif | Pembiayaan proyek yang menghasilkan pendapatan (misal: pelabuhan). |
| Transparansi | Mendorong tata kelola transparan & akuntabel. |
"Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Belum tentu 514 itu bisa diizinkan. Yang dilihat adalah neracanya dan kemampuan keuangan daerah," kata Mekeng.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberikan jaminan langsung dari APBD. Ini untuk obligasi yang diterbitkan. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu program pembangunan lain jika terjadi gagal bayar.
Menurut Mekeng, proyek yang dibiayai melalui obligasi haruslah proyek produktif. Proyek tersebut harus menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan pelabuhan.
Hasil dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Selain itu, juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Itu kan salah satu tujuannya. Uang hasilnya sebagian untuk membayar bunga dan pokok, sebagian menjadi PAD," ujarnya.
Mendorong Transparansi dan Menekan Korupsi
Mekeng menilai, penerbitan obligasi daerah dapat mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi instrumen untuk menekan praktik korupsi.
"Kalau uang publik sudah masuk lewat obligasi, kontrolnya keras sekali. Tidak bisa dibelokkan kiri-kanan. Ini salah satu cara mengurangi korupsi di daerah," katanya.
Ia mendorong pembahasan teknis terkait obligasi daerah diperkuat melalui forum lanjutan. Ini termasuk pelatihan regional yang menghadirkan para ahli.
Ahli tersebut akan menjelaskan aspek akuntansi, rasio keuangan, hingga proyeksi arus kas lima tahunan.
Di sisi lain, Mekeng mengingatkan agar dinamika politik tidak menghambat pembahasan kebijakan ini. Politik seharusnya mendukung kemajuan daerah.
"Politiknya jangan ribut melulu. Jangan ego partai masuk ke dalam urusan beginian. Ini sudah harus memikirkan bagaimana daerah maju dan membangun," ujarnya.
Mekeng optimistis, jika ada satu atau dua daerah yang berhasil menerbitkan obligasi dengan baik dan kredibel, daerah lain akan mengikuti. Ini akan menjadi contoh positif.
"Kita harus lihat lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Kalau ada daerah yang leading, nanti daerah lain akan belajar. Ini proses. Tidak serta merta undang-undang terbit lalu semua langsung bisa menerbitkan," kata Mekeng.
Menurutnya, investor akan sangat detail dalam menilai kelayakan obligasi. Termasuk menanyakan tujuan penggunaan dana, proyeksi arus kas, serta sumber pembayaran bunga dan pokok utang.
Karena itu, kesiapan teknis dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama.
"Jangan pesimis. Kalau pesimis, kita tidak akan menang. Pertanyaannya, mau atau tidak memperbaiki sistem keuangan dan akuntabilitasnya?" kata Mekeng.

