Tag: Pembangunan Desa

  • Mendes PDT Ajak Yayasan Al-Khairiyah Jadi Eksportir

    Mendes PDT Ajak Yayasan Al-Khairiyah Jadi Eksportir

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mendorong Yayasan Al-Khairiyah untuk menjadi pelaku ekspor. Ajakan ini disampaikan saat membuka acara Syiar Ramadan di Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon.

    Yandri mengungkapkan kebanggaannya dapat hadir di Citangkil saat memberikan sambutan, Minggu (1/3/2026).

    Kunjungan Yandri ke Yayasan Al-Khairiyah pada Sabtu (28/2) lalu bertujuan mengajak yayasan tersebut berkolaborasi dalam membangun 75.266 desa melalui program prioritas, termasuk Desa Ekspor.

    "Kami banyak ciptakan pengusaha muda, jadi sekarang dari desa sudah bisa ekspor," kata Yandri.

    Yandri menambahkan, Banten memiliki lebih dari 1.000 desa. Ia berharap Al Khairiyah dapat memiliki desa binaan melalui kolaborasi dengan Kementerian Desa PDT.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat melibatkan mahasiswa dan alumni Al Khairiyah sebagai pelaku ekspor, pengembang Desa Wisata, dan Desa Tematik.

    Menurut Yandri, Desa Tematik memiliki kaitan erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena berpotensi menjadi penyuplai bahan baku untuk program yang saat ini menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.

    "Saya doakan Keluarga Besar Al Khairiyah terutama mahasiswanya akan menjadi orang-orang yang hebat dan sukses dunia akhirat," kata Yandri.

    Dalam acara tersebut, turut hadir Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Ketua Umum PB Al Khairiyah KH Ali Mujahidin, Ketua Majelis Syuro KH Mansyur Muchyiddin, Rektor Universitas Al Khairiyah Dr Rafiuddin, Sekjen PB Al Khairiyah H Ahmad Munji, Forkompimda Cilegon, serta mahasiswa Al Khairiyah.

  • Polda Riau Rampungkan 22 Jembatan untuk Akses Pedesaan

    Polda Riau Rampungkan 22 Jembatan untuk Akses Pedesaan

    Polda Riau menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat di pedesaan. Sebanyak 22 jembatan yang tersebar di seluruh Riau telah rampung dibangun.

    Menurut Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, proyek ini lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ini adalah wujud upaya Polri dalam menciptakan inklusi sosial dan membuka akses bagi masyarakat pedesaan.

    "Pembangunan ini diharapkan menjadi urat nadi baru bagi ekonomi warga dan jembatan masa depan bagi anak-anak sekolah. Kami akan terus mengawal hingga seluruh target tercapai 100 persen," kata Irjen Herry Heryawan, Jumat (27/2/2026).

    Satgas Darurat Jembatan Polda Riau, yang terdiri dari 250 personel gabungan, terus bekerja untuk menyelesaikan sisa pembangunan. Hingga Kamis (26/2/2026), mereka fokus menuntaskan proyek yang sedang berjalan.

    Dansat Brimob Polda Riau Kombes I Ketut Gede Adi Wibawa, selaku kasatgas, menjelaskan bahwa mayoritas infrastruktur telah dapat dinikmati masyarakat. Proyek ini meliputi pembangunan jembatan baru, renovasi sekolah, dan pembuatan sumur bor.

    "Berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan Kapolda Riau, fokus utama kami adalah menjamin keselamatan warga dan memastikan anak-anak sekolah memiliki akses yang layak. Saat ini 22 jembatan sudah selesai sepenuhnya, sementara 5 lainnya sedang dalam tahap finishing," kata Kombes Ketut.

    Beberapa jembatan yang sudah selesai meliputi jembatan Desa Gobah Tambang di Kampar, jembatan gantung Tanjung Betung dan Desa Giti di Rokan Hulu, serta jembatan SDN 014 Putat di Rokan Hilir. Jembatan lainnya termasuk di Buatan I Koto Gasib, Semulut SDN 018, Tanjung Beludu, dan Tanjung Pasir, beserta renovasi SDN 020 Sapat.

    Selain itu, jembatan Gang Danau Toba (Dumai), Desa Bukit Batu (Bengkalis), Desa Sangau (Kuansing), dan Sri Meranti Rumbai (Pekanbaru) juga telah selesai 100 persen. Sementara itu, lima jembatan lain terus dikebut pengerjaannya, antara lain:

    Jembatan Lubuk Agung, Kampar: progres 98% (tahap pengecoran jalan penghubung).

    Jembatan Beton I & II Pangkalan Kuras, Pelalawan: progres 98% (tahap penimbunan dan pengecatan).

    Jembatan gantung Muara Petai, Kuansing: progres 88% (pemasangan kerangka harmoni).

    Jembatan Temiang, Bengkalis: progres 51% (tahap krusial pengecoran pondasi beton).

    Dengan rata-rata waktu kerja 8 hingga 12 jam per hari, personel membuktikan bahwa kehadiran negara melalui Polri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

  • Koperasi Desa Merah Putih Tuai Sorotan Publik

    Koperasi Desa Merah Putih Tuai Sorotan Publik

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi prioritas pemerintah saat ini menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

    Pemicunya beragam, mulai dari pembentukan koperasi yang terkesan top-down, sumber pembiayaan yang diambil dari pemangkasan dana desa secara signifikan, pembangunan kantor atau gudang yang harus di atas lahan minimal 1.000 meter persegi, hingga pengadaan mendadak 105.000 mobil pickup dan truk dari India di saat koperasi belum beroperasi.

    Di era demokrasi, seharusnya pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui regulasi, insentif pembiayaan, dan akses jaringan, bukan melakukan pengarahan atau komando seperti di era Orde Baru.

    Prinsip dasar koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan proyek yang dikendalikan pemerintah pusat. Koperasi adalah usaha ekonomi yang bersifat sosial dan demokratis, dengan kedaulatan di tangan anggota. Kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi, bukan mendikte, apalagi secara kaku.

    Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru. Meskipun merupakan gagasan nasional, pertumbuhannya relatif lebih alami dan bertahap, tidak semua desa dipaksa untuk serentak mengadopsinya.

    Setelah lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, muncul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tumbuh sesuai potensi lokal masing-masing desa. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal, namun prosesnya adaptif dan kontekstual.

    Berbeda dengan itu, Koperasi Merah Putih dirancang untuk berdiri serentak di sekitar 80.000 desa dan kelurahan. Padahal, kondisi desa sangat beragam, ada desa mandiri, ada yang menuju mandiri, dan banyak yang belum mandiri.

    Desa memiliki otonomi asli berdasarkan hak asal-usul atau tradisi yang bahkan lebih tua dari negara. UUD 1945 mengamanatkan penghormatan terhadap keberadaan desa yang mempunyai susunan asli (zelfbesturendelandchappen).

    Kebijakan negara yang memaksakan desain seragam berpotensi menyimpangi kehendak konstitusi. Setiap pengaturan harus memperhatikan hak asal usul tersebut.

    Dalam satu dekade terakhir, rata-rata setiap tahun desa menerima dana sekitar Rp 1 miliar. Kini, mereka hanya akan mengelola sekitar Rp 200 juta – Rp 300 juta untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan desa.

    Perencanaan desa telah ditetapkan dalam APBDes 2025. Namun, tiba-tiba awal tahun 2026 dipotong. Akibatnya, pembangunan desa berpotensi melambat dan pelayanan publik terancam menurun.

    Dana desa selama era Joko Widodo memang menghadapi masalah tata kelola, termasuk kasus korupsi kepala desa. Namun, solusi yang tepat adalah memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola, bukan memangkas drastis alokasi yang selama ini menjadi motor percepatan pembangunan desa. Jadi, jika ada salah kelola, perbaiki tata kelolanya, bukan mengambil uangnya.

  • Pemprov Banten Bangun Jalan Desa Sukadame-Kubangkondang

    Pemprov Banten Bangun Jalan Desa Sukadame-Kubangkondang

    Pemerintah Provinsi Banten melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) membangun jalan di ruas Sukadame-Kubangkondang, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Gubernur Andra Soni meninjau langsung pembangunan jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dan mengangkut hasil panen.

    Andra Soni menjelaskan jalan ini terletak di wilayah lumbung padi Pandeglang dan merupakan akses padat menuju sekolah dan permukiman. "Jalan ini berada di wilayah yang salah satu lumbung padi di Pandeglang, akses menuju sekolah dan penduduknya padat," ungkap Andra Soni dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

    Jalan tersebut dibangun dengan konstruksi beton sepanjang 1,4 kilometer dan lebar 4 meter. Inisiatif ini merupakan fokus Pemprov Banten dalam membuka akses masyarakat di desa-desa.

    "Jalan ini dari usul kepala desa yang kemudian kita verifikasi dan cek serta berkoordinasi dengan bupati. Maka jalan ini dibangun pada tahun 2025 dengan program Bang Andra. Semoga jalan ini bermanfaat dan masyarakat semakin produktif," paparnya.

    Andra Soni mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun serta berharap ada kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam membuka akses jalan di desa-desa.

    "Membangun itu butuh biaya dan Provinsi Banten sedang berusaha membantu Kabupaten Pandeglang untuk membangun jalan-jalan desanya. Kami juga berharap bupati dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan desa bersamaan dengan provinsi," imbuhnya.

    Pembangunan jalan desa ini disambut baik oleh masyarakat sekitar. Mereka berterima kasih atas peningkatan aksesibilitas yang mempermudah aktivitas sehari-hari.

    Salah satu warga mengungkapkan rasa syukurnya: "Terima kasih Pak Andra Soni, kaya mimpi jalannya bagus."

    Epan, warga Desa Sukadame, mengapresiasi Pemprov Banten atas pembangunan jalan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. "Terima kasih Pak Andra Soni sudah dibangun jalannya, jadi nyaman dan lancar. Kami berharap jalannya awet agar masyarakat tidak kesusahan lagi kalau kemana-mana," ungkapnya.

    Siti, warga Desa Sukadame lainnya, bersyukur atas pembangunan jalan di desanya yang sebelumnya rusak dan menyulitkan masyarakat saat hujan. "Alhamdulillah sekarang sudah di bangun, terima kasih sudah benerin jalan ini, ini sudah lama di tunggu-tunggu," jelasnya.

    Kepala Desa Sukadame, Asep Rizal Chudori, menyatakan bahwa pembangunan jalan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil pertanian. "Kita memiliki potensi di sektor pertanian, dengan jalan ini juga sangat membantu masyarakat untuk mengangkut hasil panen. Sehingga ini sangat dirasakan," ungkapnya.

    Asep Rizal Chudori mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan tersebut. "Karena ini bagian dari hasil pembangunan, maka kita harus menjaga jalan yang sudah di bangun ini," pungkasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Andra Soni juga menyalurkan 150 paket sembako kepada masyarakat di Desa Sukadame dari UPZ BAZNAS Provinsi Banten.

  • Lombok Barat Realisasikan Program Rp 1 Miliar per Desa Mulai 2026

    Lombok Barat Realisasikan Program Rp 1 Miliar per Desa Mulai 2026

    Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berencana merealisasikan program bantuan sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa mulai tahun 2026. Inisiatif ini merupakan bagian dari janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Nurul Adha, dengan tujuan utama pemerataan pembangunan dan mewujudkan visi 'sejahtera dari desa'.

    Bupati LAZ menjelaskan bahwa alokasi dana Rp 1 miliar per desa akan disalurkan dalam bentuk program pembangunan yang berlangsung selama satu tahun. Program-program ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor pariwisata di desa.

    "Jadi itu adalah, masing-masing desa mendapat alokasi anggaran program satu miliar, dalam satu desa. Kita mulai 2026 ini," ujar LAZ pada Senin (23/2/2026), menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap program ini.

    Mekanisme realisasi program ini akan melibatkan usulan dari setiap desa yang diajukan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Usulan-usulan tersebut akan diterjemahkan ke dalam menu anggaran yang kemudian diajukan oleh masing-masing desa. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini.

    LAZ menekankan pentingnya Musrenbangdes sebagai wadah perencanaan yang serius. "Kalau belum Rp 1 miliar (nilai usulannya), kita dorong lagi Kepala Desa cari potensi lain sampai tercapai itu. Makanya Musrenbangdes itulah tempatnya merencanakan. Kalau dulu kan dianggap hanya formalitas, sekarang tidak boleh," tegasnya.

    Saat ini, tidak ada lagi desa yang diprioritaskan dalam realisasi program, karena setiap desa dianggap memiliki porsi yang sama. Namun, kondisi kedaruratan di setiap desa tetap menjadi perhatian. Jika terjadi situasi darurat, seperti jembatan putus akibat bencana dengan anggaran di atas Rp 1 miliar, penanganan akan diambil alih langsung oleh Pemkab Lombok Barat.

    Sebagai contoh, LAZ menjelaskan bahwa jika sebuah desa membutuhkan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp 5 miliar, dana tersebut akan dialokasikan, dan desa tersebut dianggap telah menerima realisasi program Rp 1 miliar per desa.

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat telah menerima usulan perencanaan dari 123 desa. Namun, masih ada 7 desa yang usulannya belum mencapai nilai Rp 1 miliar. Pemerintah daerah sedang berupaya mendorong desa-desa tersebut untuk mengidentifikasi potensi lain guna memenuhi target anggaran.

    Lebih lanjut, LAZ menjelaskan bahwa sasaran program ini sebenarnya lebih spesifik, yaitu mengalokasikan Rp 100 juta per dusun dari total Rp 1 miliar per desa. Rencana ini kemungkinan akan diterapkan pada tahun kedua realisasi program. Jika sebuah desa memiliki sepuluh dusun, maka alokasi dana akan terbagi secara merata ke setiap dusun.

  • Sekjen Kemendagri Arahkan APDESI Fokus Kepentingan Masyarakat

    Sekjen Kemendagri Arahkan APDESI Fokus Kepentingan Masyarakat

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya orientasi kerja yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Periode 2026-2031.

    Dalam sambutannya, Tomsi Tohir mengharapkan agar pengurus APDESI yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga meminta agar sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait terus diperkuat. Fokus organisasi, lanjutnya, harus tertuju pada hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat desa.

    Tomsi juga mengingatkan agar para pengurus tidak terjebak pada dinamika komunikasi yang kurang produktif dan isu-isu yang tidak substansial.

    "Nah, hal-hal yang begini mungkin lama-lama ya kita tinggalkan. Kita mencoba untuk betul-betul memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat kita," kata Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

    Tomsi Tohir juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPP APDESI yang baru saja dilantik.

    "Semoga amanah dan tentunya keberadaan kami di sini bersama-sama dengan seluruh kementerian yang lain akan sangat mendukung. Dan sekali lagi, yang dipikirkan itu masyarakatnya," tutup Tomsi.

    Kehadiran Pejabat Tinggi Negara

    Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Berikut adalah daftar pejabat yang hadir dalam acara tersebut:

    Sebelum melihat daftar pejabat, mari simak harapan dari APDESI untuk periode kepengurusan yang baru.

    APDESI berharap, dengan kepengurusan yang baru, aspirasi masyarakat desa dapat lebih diperhatikan dan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

    Nama Pejabat Jabatan
    Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan
    Yandri Susanto Menteri Desa dan PDT
    Ahmad Riza Patria Wakil Menteri Desa dan PDT
    Taufik Madjid Sekjen Kementerian Desa dan PDT
    Junaedhi Mulyono Ketua Umum DPP APDESI

    Selain nama-nama di atas, hadir pula jajaran pengurus DPP APDESI periode 2026-2031.

  • Wamendagri Tekankan Program Prabowo Subianto Tingkatkan Desa Jember

    Wamendagri Tekankan Program Prabowo Subianto Tingkatkan Desa Jember

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan desa. Sejumlah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemerintah dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2).

    “Komitmen pemerintah pusat, lintas kementerian, yang (programnya) langsung menukik kepada desa-desa,” kata Arya, Jumat (13/2).

    Bima Arya mencontohkan sejumlah program seperti Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan sebagai inisiatif yang menyasar langsung masyarakat desa.

    Menurutnya, apabila ekosistem MBG terbangun secara optimal dengan melibatkan Kopdeskel serta Kampung Nelayan dalam aspek produksi dan distribusi, hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    “Yang selalu menjadi atensi Bapak Presiden, diingatkan kepada Pak Mendagri adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat memberikan manfaat, uang rakyat enggak boleh mampir ke kantong pejabat,” ujarnya.

    Sinkronisasi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan

    Ia menegaskan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjalankan program strategis nasional. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengikuti ritme kerja cepat yang diterapkan oleh Presiden. Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai mampu menyesuaikan diri dengan ritme tersebut.

    Berikut adalah daftar program yang ditekankan oleh Wamendagri:

    Nama Program Tujuan Sasaran
    Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih Meningkatkan ekonomi desa melalui koperasi Masyarakat desa dan kelurahan
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Meningkatkan gizi masyarakat, pertumbuhan ekonomi desa Masyarakat desa, Kopdeskel, Kampung Nelayan
    Kampung Nelayan Meningkatkan kesejahteraan nelayan Masyarakat nelayan di desa

    Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, anggota Komisi II DPR RI, Bupati Jember Muhammad Fawait, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember.

  • Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Pemkab Bandung dan TNI Benahi Jalan Akses Pertanian di Rancabali

    Jalan berbatu yang membelah perbukitan di Kampung Simpang Gunung Leutik, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, kini mulai diperbaiki. Selama puluhan tahun, warga terbiasa melintasi jalur ini dengan perjuangan.

    Pada Selasa (10/2/2026), kondisi jalur perkampungan itu masih sulit dilalui. Batu-batu tajam menonjol, bercampur tanah merah yang basah usai diguyur hujan. Genangan air membuat jalan licin dan becek.

    Pengendara sepeda motor harus berjalan pelan, sering oleng, dan kadang dipaksa meraung keras saat menaklukkan tanjakan. Jalur ini merupakan akses utama bagi petani teh dan sayuran menuju kebun mereka.

    Jalan tersebut juga menjadi jalur distribusi hasil panen. Beberapa kendaraan warga bahkan dimodifikasi dengan ban lebih besar dan rangka diperkuat untuk menghadapi medan.

    Bagi Encep Saepuloh (46), kondisi ini sudah akrab sejak kecil. "Saya dari kecil juga sudah gini kondisinya. Memang ini jalan buat warga kalau mau ke kebun sayur dan kebun teh. Kondisi jalan rusak gini jadi susah kalau ngangkut hasil tani," ujar Encep.

    Kampung ini berbatasan langsung dengan Desa Karangjaya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur. Hal ini menjadikan jalur tersebut sebagai penghubung aktivitas ekonomi antarwilayah.

    Hasil kebun warga sering dibawa melintasi jalan ini sebelum dijual ke warung atau pasar.

    Sejarah Panjang Kerusakan Jalan Cipelah

    Warga lain, Sukmana (67), mengingat betul kerusakan jalan sudah berlangsung sejak lama. "Sebetulnya jalan rusak ini sudah lama, dari sekitar tahun 1980-an," ujarnya.

    Menurutnya, jalan ini sejak dulu menjadi jalur utama membawa hasil perkebunan. Meski kini mulai diperbaiki, kenangan sulitnya melintas masih membekas.

    "Ini suka dipakai bawa hasil kebun. Cuma dulu kondisinya susah, jalannya rusak. Sekarang sudah diperbaiki. Sebelumnya kesulitan lewat jalan sini. Jalan bisa tembus ke Cianjur, ke wilayah Citambur," kata Sukmana.

    Harapan warga akan perbaikan kini perlahan menemukan jawaban. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kodim 0624 Kabupaten Bandung melakukan perbaikan.

    Program TMMD ke-127 di Cipelah

    Perbaikan dilakukan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127. Alat berat didatangkan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengerjakan badan jalan.

    Jalan yang dibangun memiliki panjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan lebar sekitar tiga meter.

    Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, menjelaskan medan pengerjaan cukup sulit. Lokasi berada di wilayah perbukitan.

    "Kondisi jalannya perbukitan. Ini untuk kondisi jalan sasaran fisik yang kita kerjakan dalam TMMD ini kondisi jalan sebagian besar adalah bebatuan dan sedikit tanah lempung," ucap Samto.

    Program ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Desa Cipelah dipilih karena keterbatasan akses jalan, terutama sebagai penghubung antar desa di dataran tinggi.

    "Cipelah ini berada di dataran tinggi. Sehingga dengan posisi di ketinggian ini memang beberapa akses jalan yang menghubungkan antar desa itu masih terbatas. Ini yang menjadi dasar untuk kegiatan TMMD ini dilaksanakan di desa ini," kata Samto.

    Akses jalan menjadi kebutuhan vital. Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.

    "Mata pencarian untuk masyarakat di desa ini dominan adalah pertanian, perkebunan, kemudian komoditas lokal serta didukung pekerjaan lain seperti pedagang kecil dan sektor informal," ungkap Samto.

    Dampak dan Dukungan Pemerintah Daerah

    Selain pembangunan jalan, personel TMMD juga menjalankan berbagai program sosial. Program tersebut meliputi bantuan logistik, pembangunan saluran air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan stunting, penanaman pohon, hingga perbaikan fasilitas MCK.

    Program TMMD Cipelah Jumlah / Anggaran
    Pembangunan Jalan 1,5 km (Rp1,2 miliar)
    Rehabilitasi MCK 5 titik
    Rehabilitasi Rutilahu 12 titik
    Ketahanan Pangan 1 hektare

    "Ini rehab MCK di lima titik, rutilahu sebanyak 12 titik. Kemudian pembangunan jalan dengan panjang 1,5 kilometer alokasi anggarannya mencapai Rp1,2 miliar. Kemudian ketahanan pangan seluar 1 hektare," beber Samto.

    Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai pembangunan jalan melalui TMMD akan berdampak langsung pada ekonomi warga.

    "Karena APBD kita berpihak untuk pembangunan jalan kepada masyarakat itu melalui dua skema dan bisa berguna bagi masyarakat," kata Dadang.

    Perbaikan akses akan mempercepat distribusi hasil pertanian yang selama ini terhambat. "Maka dengan dibuatkannya jalan ini, tentu ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tentu di Kecamatan Rancabali, terutama di Desa Cipelah ini masih menemukan jalan-jalan yang harus kita dapat perhatikan," kata Dadang.

    Dadang menyebut TMMD sebagai bentuk pembangunan kolaboratif yang efektif. Ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial.

    "Kami menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Melalui TMMD, pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat," jelas Dadang.

    Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran Rp10 miliar melalui APBD 2026. Anggaran ini untuk mendukung kegiatan TMMD dan karya bakti TNI di sembilan desa lokus, termasuk Cipelah.

  • Kodim 0602/Serang Bangun Jalan dan Perbaiki Rumah Rusak di Cikeusal

    Kodim 0602/Serang Bangun Jalan dan Perbaiki Rumah Rusak di Cikeusal

    Kodim 0602/Serang memulai program pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah rusak di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) menyambut baik inisiatif tersebut.

    Proyek ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-127. Pembukaan program dilangsungkan di Lapangan Bola Mini Alun-alun Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Selasa (10/2/2026).

    Upacara pembukaan dipimpin oleh Bupati Zakiyah sebagai inspektur upacara. Turut hadir Komandan Kodim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistiyanto serta Forkopimda Kabupaten Serang dan pejabat Korem 064/Maulana Yusuf.

    Zakiyah menegaskan bahwa TMMD lebih dari sekadar program pembangunan fisik. Ini merupakan instrumen strategis negara untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

    “TMMD adalah bukti nyata kehadiran negara di desa. Yang dibangun bukan hanya jalan, rumah, atau fasilitas umum, tetapi juga harapan, kemandirian, dan masa depan masyarakat,” ujarnya.

    Komandan Kodim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistiyanto menambahkan, TMMD Ke-127 adalah operasi teritorial terpadu. Program ini berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

    “Seluruh sasaran dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai fondasi ketahanan wilayah,” kata Oke.

    Target Fisik dan Non-Fisik TMMD Ke-127

    Program TMMD Ke-127 ini memiliki beberapa sasaran utama. Ini meliputi pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas umum.

    Jenis Pembangunan Detail
    Pembukaan Jalan 800 meter
    Peningkatan Jalan Pengerasan & hotmix di beberapa titik
    Pembangunan Infrastruktur Tambahan Tembok penahan tanah (TPT), gorong-gorong, jalan lingkungan

    Selain target fisik utama, TMMD Ke-127 juga memiliki sasaran tambahan. Program ini menyentuh aspek sosial dan lingkungan.

    Target tambahan mencakup rehabilitasi dua musholla dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu). Serta pembangunan lima titik sumur bor dan 10 unit MCK.

    Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan di lahan sawah seluas dua hektare. Selain itu, ada penanaman 250 batang pohon sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

  • Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan urgensi penguatan regulasi pengelolaan dana desa. Hal ini penting agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Penguatan regulasi juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Bamsoet memandang dana desa sebagai instrumen fiskal strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

    Pada tahun 2025, alokasi dana desa diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 triliun. Oleh karena itu, pengelolaannya harus difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga desa.

    Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah melampaui Rp 600 triliun. Dana ini telah mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa.

    Namun, Bamsoet juga mengakui adanya persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana. Masalah ini perlu dibenahi secara serius.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menguji sekaligus menjadi co-promotor sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur, Meida Rachmawati. Sidang ini juga dihadiri Prof. Dr. Faisal Santiago, Dr. KMS Herman, dan Dr. Ahmad Redi sebagai penguji.

    “Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah sudah melampaui Rp 600 triliun. Dana sebesar ini telah mendorong pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa. Namun kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu dibenahi secara serius,” ujar Bamsoet, Selasa (10/2/26).

    Pola Alokasi dan Keadilan Sosial

    Bamsoet menilai pola pengalokasian dana desa yang seragam antar desa tidak lagi relevan. Kondisi sosial ekonomi desa sangat beragam, menuntut pendekatan regulasi yang lebih peka.

    Perbedaan tingkat kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan memerlukan penyesuaian regulasi.

    “Regulasi dana desa ke depan harus berpijak pada keadilan sosial. Desa dengan kemiskinan ekstrem, wilayah terpencil, serta keterbatasan akses layanan dasar harus memperoleh porsi yang lebih proporsional. Dana desa harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian masyarakat,” kata Bamsoet.

    Berikut adalah beberapa data terkait alokasi dan dampak dana desa:

    Tahun Alokasi Dana Desa (Estimasi) Jumlah BUMDes Terbentuk
    2015-2024 > Rp 600 Triliun > 60.000
    2025 Rp 71 Triliun Belum Tersedia

    Tata Kelola dan Pengawasan Dana Desa

    Selain alokasi, Bamsoet juga menyoroti tata kelola dan pengawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan perlunya penguatan regulasi.

    Peningkatan kapasitas aparatur desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus berjalan beriringan.

    “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Digitalisasi perencanaan dan pelaporan keuangan desa sudah menunjukkan hasil positif, tetapi harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi perangkat desa. Setiap rupiah dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkas Bamsoet.