Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan total investasi pemerintah. Periode 2010-2024 mencapai Rp 897 triliun.
Investasi ini disalurkan kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU).
"Kalau kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan BLU dari 2010 hingga 2024 sudah mencapai Rp 897 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan paparan materi Rionald, sektor infrastruktur menerima alokasi terbesar. Nilainya mencapai Rp 372,57 triliun.
Sektor pendidikan menyusul dengan Rp 154,11 triliun. Pembiayaan dan UMKM memperoleh Rp 91,81 triliun.
Perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup mendapat Rp 96,45 triliun.
| Sektor Investasi | Alokasi (Triliun Rupiah) |
|---|---|
| Infrastruktur | 372,57 |
| Pendidikan | 154,11 |
| Perumahan, Pariwisata, Lingkungan Hidup | 96,45 |
| Pembiayaan dan UMKM | 91,81 |
| Transportasi dan Logistik | 51,96 |
| Energi | 51,81 |
| Investasi | 31 |
| Berbagai Sektor Lainnya | 14,89 |
| Industri Pengolahan | 8,79 |
| Kerja Sama Internasional | 8,04 |
| Kesehatan | 2 |
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor transportasi dan logistik senilai Rp 51,96 triliun. Energi mendapatkan Rp 51,81 triliun.
Sektor industri pengolahan mendapat Rp 8,79 triliun. Kerja sama internasional sebesar Rp 8,04 triliun.
Investasi dialokasikan Rp 31 triliun. Kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.
Arah Investasi Mendukung Program Prioritas
Rionald menyampaikan investasi negara diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat sektor utama ditetapkan sebagai target investasi pemerintah.
Sektor tersebut meliputi perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.
Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan PMN tunai kepada sejumlah BUMN transportasi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025.
Penggunaan PMN untuk pengadaan sarana trainset serta retrofit KRL Jabodetabek. Ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun anggaran 2024.
Melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah memberikan PMN Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dana tersebut untuk pengadaan tiga kapal penumpang.
Ini juga kelanjutan dari PMN tahun anggaran sebelumnya.
Pemerintah menyalurkan PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 473 miliar. Ini diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025.
PMN bertujuan memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional. Sekaligus menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang di Jabodetabek.
Dukungan ini melanjutkan dari pemerintah pada tahun 2024.
Selanjutnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapatkan PMN Rp 6,68 triliun. Ini berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2025.
PMN ini digunakan untuk penyediaan pembiayaan perumahan. Mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

