Tag: pembangunan infrastruktur

  • Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Investasi Pemerintah Capai Rp 897 Triliun, Infrastruktur Dominasi Alokasi Jakarta

    Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan total investasi pemerintah. Periode 2010-2024 mencapai Rp 897 triliun.

    Investasi ini disalurkan kepada BUMN, Badan Hukum Lainnya, serta Badan Layanan Umum (BLU).

    "Kalau kami rekap investasi pemerintah kepada BUMN badan hukum lainnya dan BLU dari 2010 hingga 2024 sudah mencapai Rp 897 triliun," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).

    Berdasarkan paparan materi Rionald, sektor infrastruktur menerima alokasi terbesar. Nilainya mencapai Rp 372,57 triliun.

    Sektor pendidikan menyusul dengan Rp 154,11 triliun. Pembiayaan dan UMKM memperoleh Rp 91,81 triliun.

    Perumahan, pariwisata, dan lingkungan hidup mendapat Rp 96,45 triliun.

    Sektor Investasi Alokasi (Triliun Rupiah)
    Infrastruktur 372,57
    Pendidikan 154,11
    Perumahan, Pariwisata, Lingkungan Hidup 96,45
    Pembiayaan dan UMKM 91,81
    Transportasi dan Logistik 51,96
    Energi 51,81
    Investasi 31
    Berbagai Sektor Lainnya 14,89
    Industri Pengolahan 8,79
    Kerja Sama Internasional 8,04
    Kesehatan 2

    Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk sektor transportasi dan logistik senilai Rp 51,96 triliun. Energi mendapatkan Rp 51,81 triliun.

    Sektor industri pengolahan mendapat Rp 8,79 triliun. Kerja sama internasional sebesar Rp 8,04 triliun.

    Investasi dialokasikan Rp 31 triliun. Kesehatan Rp 2 triliun, serta berbagai sektor lainnya Rp 14,89 triliun.

    Arah Investasi Mendukung Program Prioritas

    Rionald menyampaikan investasi negara diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Empat sektor utama ditetapkan sebagai target investasi pemerintah.

    Sektor tersebut meliputi perumahan, transportasi, pendidikan, dan pangan.

    Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025

    Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan PMN tunai kepada sejumlah BUMN transportasi.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun. Dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025.

    Penggunaan PMN untuk pengadaan sarana trainset serta retrofit KRL Jabodetabek. Ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun anggaran 2024.

    Melalui PP Nomor 53 Tahun 2025, pemerintah memberikan PMN Rp 2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Dana tersebut untuk pengadaan tiga kapal penumpang.

    Ini juga kelanjutan dari PMN tahun anggaran sebelumnya.

    Pemerintah menyalurkan PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 473 miliar. Ini diatur dalam PP Nomor 52 Tahun 2025.

    PMN bertujuan memperkuat kapasitas industri perkeretaapian nasional. Sekaligus menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang di Jabodetabek.

    Dukungan ini melanjutkan dari pemerintah pada tahun 2024.

    Selanjutnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapatkan PMN Rp 6,68 triliun. Ini berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2025.

    PMN ini digunakan untuk penyediaan pembiayaan perumahan. Mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

  • Menteri PU Dody Hanggodo Targetkan Huntara Bener Meriah Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Menteri PU Dody Hanggodo Targetkan Huntara Bener Meriah Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) modular di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, rampung pada pekan pertama Ramadan mendatang. Pernyataan ini disampaikan Dody setelah meninjau langsung progres pembangunan di lokasi pada Jumat (6/2) lalu.

    Pembangunan ini menjadi bagian penting dari penanganan darurat pascabencana. Hal tersebut guna memastikan warga terdampak segera memiliki hunian layak dan aman. Hunian ini dibangun menggunakan sistem modular baja prefabrikasi.

    Dody Hanggodo mengonfirmasi progres pembangunan huntara masih berjalan sesuai jadwal. Target penyelesaian pada pekan pertama Ramadan diharapkan dapat terpenuhi.

    "Progresnya masih sesuai schedule. Minggu pertama Ramadan insyaallah selesai," ujar Dody dalam unggahan di akun Instagram @kementerianpu, Minggu (8/2/2026).

    Huntara modular di Bener Meriah menempati lahan seluas sekitar 3 hektar. Kawasan ini akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kebutuhan warga.

    Fasilitas tersebut meliputi ruang terbuka hijau, tempat ibadah, serta area bermain. Pembangunan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman.

    Detail Fasilitas dan Kapasitas Hunian

    Total luas bangunan huntara mencapai 4.855 meter persegi. Kawasan ini terdiri dari 19 blok hunian dengan luas modul 3.672 m².

    Hunian sementara ini dirancang untuk menampung 228 Kepala Keluarga (KK). Fasilitas sanitasi yang memadai juga disiapkan untuk menunjang kenyamanan penghuni.

    "Ini kan ada 3 hektar ya, tapi sebagian besar akan kita bikin ruang terbuka hijau, tempat bermain atau ruang komunal, tempat ibadah, cukuplah besar. Semua masih on progress kita kerja selesai tepat waktu, mudah-mudahan bisa lebih cepat," tambah Dody.

    Fasilitas sanitasi mencakup 114 unit shower, 114 unit kloset, serta 4 unit fasilitas khusus difabel. Air bersih akan dipasok dari sumur bor, didukung pasokan listrik dari PLN.

    Komitmen Percepatan Penyelesaian

    Pihak Kementerian PU berkomitmen mempercepat penyelesaian huntara. Tujuannya agar masyarakat terdampak segera menempati hunian sementara.

    Percepatan ini sembari menunggu persiapan pembangunan hunian tetap di masa mendatang. Pemerintah berupaya maksimal untuk membantu pemulihan kondisi warga.

    Deskripsi Jumlah/Luas
    Luas Lahan 3 Hektar
    Total Luas Bangunan 4.855 m²
    Blok Hunian 19 Blok
    Luas Modul 3.672 m²
    Kapasitas Tampung 228 KK
    Unit Shower 114 Unit
    Unit Kloset 114 Unit
    Fasilitas Difabel 4 Unit