Tag: Pembangunan Nasional

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Menteri Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat tersebut.

    Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilaporkan telah mencapai hampir separuh dari target yang ditetapkan. Trenggono mengungkapkan bahwa tahap pertama telah merampungkan 65 titik.

    “Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” kata Trenggono usai rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trenggono menambahkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 50 persen dari tahap pertama. Dia berharap proyek ini dapat segera diselesaikan.

    “Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di…,” ujar Trenggono.

    “65 titik,” tambahnya.

    Integrasi Program Pemerintah

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, turut membenarkan bahwa rapat tersebut fokus pada pembahasan kampung nelayan. BP Taskin bertugas merangkai sejumlah program pemerintah dengan proyek Kampung Nelayan Merah Putih.

    Budiman menjelaskan lembaganya merangkai beberapa program pemerintah dengan proyek kampung nelayan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem terpadu.

    “Tentang kampung-kampung nelayan, terutama kampung-kampung nelayan industri perikanan untuk rakyat. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, dan tadi kami juga menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau; dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” sebut Budiman.

    Dalam rapat terbatas tersebut, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BP Taskin yang sempat menyampaikan laporan. Keterbatasan waktu menjadi kendala bagi kementerian lain untuk ikut berbicara.

    “Tadi ada beberapa kementerian, namun waktu terbatas, jadi tidak bisa lebih banyak lagi bicara. Cuma cukup dua tadi, dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan dan BP Taskin saja sementara tadi itu,” imbuhnya.

    Berikut adalah tabel ringkasan progres dan fokus pembahasan rapat:

    Aspek Detail
    Topik Rapat Progres Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
    Target Progres Hampir separuh (50%) dari tahap 1
    Jumlah Titik Tahap 1 65 titik
    Kementerian Terlibat KKP, BP Taskin
    Tujuan BP Taskin Merangkai program strategis pemerintah (makan bergizi gratis, perumahan) dengan kampung nelayan
  • Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Mulai Bangun Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Semarang

    Pemerintah Indonesia telah memulai studi komprehensif untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek monumental ini bertujuan untuk mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan di beberapa wilayah pesisir.

    Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan dua lokasi prioritas untuk tahap awal pembangunan. Kedua titik tersebut adalah Teluk Jakarta dan kawasan Semarang beserta sekitarnya.

    Pemilihan Teluk Jakarta dan Semarang sebagai lokasi awal didasari oleh kondisi kedua wilayah yang sudah mendesak. Kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan banjir rob yang signifikan dan mengancam infrastruktur vital.

    "Untuk tahap awal, kami sudah melakukan studi di Teluk Jakarta dan Jawa Tengah, khususnya yang tadi Pekalongan, daerah Pekalongan, Kendal, Brebes, Semarang, Tegal, Sayung, sampai ke Jawa Tengah, ke daerah Grobogan," ujar Didit, Senin (9/2/2026), di kantornya, Jakarta Pusat.

    Didit menjelaskan, Semarang telah terendam banjir rob secara berkala, bahkan mengancam operasional fasilitas penting seperti bandara. Kondisi serupa juga terjadi di Pekalongan yang dilaporkan sudah mulai tenggelam.

    "Nah, dengan kondisi seperti itu, maka yang dijadikan percontohan untuk pembangunan awal adalah Teluk Jakarta dan daerah Semarang dan sekitarnya," imbuh Didit.

    Ia menambahkan, "Pekalongan sudah tenggelam, dan betul lagi, Semarang hari ini sudah rob juga, 7 cm sampai 9 cm kalau ada hujan, sehingga lapangan terbang Semarang itu kalau tidak dipompa, tidak bisa berfungsi dengan baik."

    Visi Presiden Prabowo untuk Peradaban Jawa

    Didit menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar membangun dinding beton. Ini adalah misi besar yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan peradaban di Pulau Jawa.

    "Bahwa kebijakan Bapak Prabowo adalah melindungi Pantura Jawa, bukan hanya membangun konkret atau beton di tengah laut atau wall di tengah laut, bukan, tapi melindungi peradaban yang sudah ada di Pulau Jawa mulai abad pertama sampai hari ini," tutur Didit.

    Proyek GSW diibaratkan sebagai warisan bangsa yang harus bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Indonesia belajar dari keberhasilan Belanda dalam mengelola wilayah di bawah garis laut.

    "Karena kita lihat sendiri kondisi di Belanda, di bawah garis laut, tapi mereka bisa hidup tenang dan bahkan menghasilkan sayur mayur sampai hari ini," tambah Didit.

    Dukungan Survei Hidro-Oseanografi

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL telah melaksanakan survei di Teluk Jakarta dan perairan Semarang. Survei ini vital untuk mendukung perencanaan desain GSW.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyatakan hasil survei Hidro-Oseanografi menjadi bagian penting dalam perancangan GSW. Data survei akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Selain itu, KKP juga akan memanfaatkan hasil survei untuk penataan dan pengembangan kawasan pesisir serta kota-kota pesisir di Pantura. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam proyek ini.

    Lokasi Prioritas Tahap Awal Permasalahan Utama Fasilitas Vital Terdampak
    Teluk Jakarta Kenaikan permukaan air laut, banjir rob Infrastruktur kota, pemukiman
    Semarang dan Sekitarnya Banjir rob, genangan permanen Bandara, jalan raya, pemukiman
    Pekalongan Mulai tenggelam, banjir rob parah Pemukiman warga, area pertanian
  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penataan ruang di daerah wajib sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial sebagai fondasi utama arah pembangunan dan pengendalian pemanfaatan wilayah di Indonesia.

    Menurut Wiyagus, penataan ruang bukan sekadar proses administratif. Ini adalah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

    "Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran vital. Peran ini memastikan kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari pembangunan nasional.

    Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, ini harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum berlaku.

    RTRW kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu berkonsultasi kepada Mendagri sebelum diterapkan.

    Proses ini bertujuan memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

    Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi ini adalah instrumen penting. Tujuannya agar kebijakan tata ruang daerah tetap dalam koridor nasional.

    Ini juga untuk menghindari konflik antardaerah maupun antarsektor yang mungkin terjadi.

    Fokus Kemendagri dalam Evaluasi RTRW

    Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri. Ini dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW:

    Aspek Tujuan
    Administrasi Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung.
    Kebijakan Menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
    Legalitas Memastikan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur hal ini. Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan. Ini setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Ini menegaskan penataan ruang bukan hanya perencanaan. Namun juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.

    RTRW sebagai Acuan Pembangunan

    Lebih lanjut, Wiyagus menekankan posisi strategis RTRW. Ini menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan. RTRW juga dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

    Serta, rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang yang mungkin timbul.

    Dalam praktiknya, pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Sebagian besar Raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala batas administrasi.

    "Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan," tegasnya.