Tag: Pembangunan

  • Perajin Genting Lamongan Sambut Optimis Program Gentengisasi Prabowo

    Perajin Genting Lamongan Sambut Optimis Program Gentengisasi Prabowo

    Para perajin genting di Kecamatan Karangeneng, Lamongan, masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan. Mereka menyambut antusias program “Gentengisasi” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu kelompok perajin yang menyambut baik inisiatif ini berada di Desa Kawistolegi. Program tersebut menjadi angin segar bagi kelangsungan usaha mereka.

    Kabar mengenai program Gentengisasi ini memberikan harapan nyata. Sebelumnya, sektor ini sempat lesu akibat kalah bersaing dengan produk atap pabrikan.

    Kini, para perajin kembali merasakan gelombang optimisme. Penurunan pesanan yang drastis diharapkan segera membaik.

    Suraji, seorang perajin yang telah 20 tahun menggeluti pembuatan genting tanah liat, merasakan langsung dampaknya. Genting tanah liat sulit bersaing.

    Produk atap berbahan metal dan asbes dianggap lebih praktis serta murah di pasaran. Hal ini menyebabkan genting tradisional terpinggirkan.

    Di Desa Kawistolegi sendiri, jumlah perajin genting yang bertahan kini hanya tersisa puluhan orang. Angka ini jauh menurun dari masa kejayaannya.

    Namun, sejak program Gentengisasi digulirkan, semangat mereka kembali tumbuh. Program ini mendorong penggunaan produk lokal untuk proyek pembangunan.

    Tahun Estimasi Jumlah Perajin di Kawistolegi
    2020 >50
    2023 Puluhan
    2024 (Pasca Gentengisasi) Optimis Meningkat

    "Sebelumnya pesanan memang turun drastis. Genting tanah liat kalah saing dengan atap metal dan asbes yang lebih praktis dan murah," kata Suraji, Jumat (14/6/2024).

    Program Gentengisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk genting tanah liat. Dukungan pemerintah sangat krusial.

    Inisiatif ini berpotensi menghidupkan kembali ekonomi lokal. Selain itu, program ini juga melestarikan kerajinan tradisional.

  • Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Koster Lobi Bappenas Percepat Pembangunan Infrastruktur Bali

    Gubernur Bali Wayan Koster mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur darat dan laut di Pulau Dewata. Desakan ini disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rahmat Pambudy.

    Koster menyampaikan permintaan tersebut saat menerima kunjungan Rahmat di Jayasabha, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan itu, Koster memaparkan sejumlah program prioritas infrastruktur yang dinilai krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan di Bali.

    Pemerintah Provinsi Bali kini memfokuskan peningkatan infrastruktur di beberapa wilayah. Target utamanya adalah Buleleng, Karangasem, dan Tabanan. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Bali.

    “Saat ini kami fokus pada peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah seperti Buleleng, Karangasem, Tabanan, dan lainnya. Ini bertujuan untuk pemerataan,” kata Koster dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

    Koster menyebut, rencana pembangunan infrastruktur tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan serta bantuan pendanaan. Ia juga meminta Rahmat ikut mendorong agar rencana ini segera direalisasikan.

    “Saya mohon Pak Menteri mendorong agar lebih mantap lagi,” sambungnya.

    Kelanjutan Tol Gilimanuk-Mengwi

    Dalam kesempatan itu, Koster turut menyoroti proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek ini hingga kini belum memiliki kepastian kelanjutan pembangunan. Tol sepanjang 96 kilometer tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan di Bali.

    “Kami masih butuh kepastian keberlanjutan pembangunan jalan tol ini karena sangat penting untuk mengurai kemacetan,” sebut Koster.

    Penguatan Transportasi Laut dan Pelabuhan

    Selain jalur darat, Koster juga menekankan perlunya penguatan transportasi laut. Tujuannya untuk mengurangi beban angkutan logistik di jalan raya. Upaya itu, menurutnya, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas tiga pelabuhan.

    Tiga pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, dan Kusamba. Koster menjelaskan, kendaraan logistik dari Pelabuhan Ketapang dapat langsung diarahkan ke Pelabuhan Celukan Bawang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan di jalan raya Bali.

    “Sementara untuk Bali timur bisa ditangani di Pelabuhan Amed atau Kusamba,” ujar Gubernur asal Buleleng itu.

    Koster menambahkan, jika ketiga pelabuhan tersebut dapat beroperasi secara optimal, maka volume kendaraan logistik di jalur darat akan berkurang. Dampaknya, kemacetan lalu lintas di Bali dapat ditekan.

    Respons Bappenas: Prioritas Infrastruktur Bali

    Menanggapi permintaan tersebut, Rahmat menyatakan Kementerian PPN/Bappenas akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur di Bali. Prioritas ini tidak hanya mencakup sektor darat dan laut, tetapi juga udara dan digitalisasi.

    “Bukan hanya darat dan laut, udara juga. Termasuk infrastruktur digitalisasi juga mesti dipercepat,” kata Rahmat.

    “Ada LRT, untuk bandara baru masih dalam tahap skema,” lanjutnya.

    Sektor Infrastruktur Keterangan
    Darat Fokus di Buleleng, Karangasem, Tabanan; Tol Gilimanuk-Mengwi
    Laut Peningkatan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang, Amed, Kusamba
    Udara LRT dan bandara baru dalam tahap skema
    Digitalisasi Percepatan pembangunan infrastruktur digital
  • KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    KKP Petakan 200 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Papua

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memetakan 200 titik calon lokasi Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi wilayah Papua. Sebanyak 184 lokasi diusulkan masuk target pembangunan pada tahun 2026.

    Fokus KKP mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Program ini bagian dari target besar pembangunan 1.000 lokasi KNMP di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penentuan lokasi pembangunan di Papua berbasis aktivitas nelayan dan status lahan yang jelas. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi di Jakarta.

    “Kuncinya nomor 1 titik wilayah. Nomor 2 adalah lahan lokasi. Lahannya minimal di atas 500 m2, kalau bisa 1.000 m2, kecuali hub bisa lebih luas. Ketiga kita petakan akses untuk jalan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Pembangunan lokasi baru KNMP di Papua akan menggunakan sistem kluster terintegrasi. Sistem ini menghubungkan nelayan dengan KNMP penyangga, KNMP Hub, sentra kluster, hingga terdistribusi ke pasar lebih luas.

    KKP melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini mencakup pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, hingga jajaran Kejaksaan. Tujuannya memastikan pengawasan dan keberhasilan program secara menyeluruh.

    Berikut adalah rincian provinsi yang menjadi fokus pembangunan KNMP di Papua:

    No. Provinsi Jumlah Titik Calon Lokasi KNMP
    1 Papua Estimasi
    2 Papua Barat Estimasi
    3 Papua Barat Daya Estimasi
    4 Papua Selatan Estimasi
    5 Papua Tengah Estimasi
    Total 200

    Target Finalisasi dan Kemandirian Masyarakat

    Rencana pembangunan ini ditargetkan masuk tahap finalisasi pada akhir 2026. Melalui pembangunan KNMP, masyarakat Papua diharapkan mampu mengelola potensi kelautan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Jadi saya kira ini harus bekerja bareng, kerja bersama untuk berhasil menyukseskan KNMP. Harapannya 5 tahun lagi tidak ada kampung nelayan kumuh,” tutupnya.

  • Nganjuk Berubah, Sawah Kini Jadi Pabrik Raksasa

    Nganjuk Berubah, Sawah Kini Jadi Pabrik Raksasa

    Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan sektor agraris. Dalam lima tahun terakhir, sejumlah titik persawahan yang dulunya membentang luas telah berganti menjadi lokasi pabrik-pabrik besar. Aktivitas produksi di fasilitas-fasilitas ini nyaris tidak pernah berhenti, menandai pergeseran arah pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

    Pergeseran ini mengubah citra Nganjuk dari daerah pertanian menjadi pusat industri. Pabrik-pabrik tersebut tersebar di 10 kecamatan berbeda, mencerminkan ekspansi industri yang signifikan di berbagai wilayah kabupaten.

    Menurut data dari Portal Nganjuk Satu Data milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk, saat ini terdapat 22 perusahaan berskala besar yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Lokasi pabrik-pabrik ini mencakup Kecamatan Rejoso, Gondang, Lengkong, Patianrowo, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Tanjunganom, Baron, dan Pace.

    Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor manufaktur. Produk yang dihasilkan meliputi sepatu olahraga, peralatan audio-video elektronik, hingga suku cadang mobil, menunjukkan diversifikasi industri yang cukup luas.

    Dampak Positif Bagi Masyarakat

    Lasto Utomo, Kepala Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, memberikan kesaksian mengenai dampak positif keberadaan pabrik. Di desanya, sebuah pabrik makanan beku (frozen food) kini berdiri di lahan yang dulunya persawahan tepi Jalan Raya Rejoso-Gondang.

    “Proses pembebasan lahannya sudah sejak 2015, kemudian pabriknya dibangun beberapa tahun belakangan,” ujar Lasto Utomo kepada detikJatim, Rabu (11/6/2026).

    Lasto menyebut, pabrik tersebut membuka ratusan lapangan kerja baru bagi warganya. Bahkan, beberapa petani kini beralih profesi menjadi karyawan pabrik.

    “Ya ada sebagian yang dulunya bertani sekarang ikut kerja di pabrik,” ungkap Lasto.

    Fenomena serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Rejoso-Gondang hingga Jalan Raya Lengkong-Jatikalen. Banyak pabrik baru yang berdiri di atas lahan bekas persawahan dalam lima tahun terakhir.

    Kecamatan Jumlah Perusahaan Skala Besar Sektor Industri Utama
    Rejoso >2 Makanan Beku, Lain-lain
    Gondang >1 (Tidak Spesifik)
    Lengkong >1 (Tidak Spesifik)
    Patianrowo >1 (Tidak Spesifik)
    Bagor >1 (Tidak Spesifik)
    Nganjuk >1 (Tidak Spesifik)
    Sukomoro >1 (Tidak Spesifik)
    Tanjunganom >1 (Tidak Spesifik)
    Baron >1 (Tidak Spesifik)
    Pace >1 (Tidak Spesifik)

    Perkembangan ini juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. “Jalanannya sekarang jadi lebih ramai sampai malam hari. Sekarang juga mulai banyak dibuka kos-kosan karyawan pabrik, warung-warung dan kafe tempat nongkrong,” tandas Lasto.

    Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa kehadiran pabrik-pabrik ini memberikan dampak positif signifikan. Terbukanya lapangan kerja baru dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

    “Sehingga bisa mengurangi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk,” ujar Marhaen terpisah.

  • Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri PU Targetkan Tol Prosiwangi Sampai Situbondo 2028

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo menyatakan pembangunan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menargetkan ruas tol ini bisa rampung hingga Situbondo pada tahun 2028.

    Doddy Hanggodo mengungkapkan hal tersebut saat kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (10/2/2026). Proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur.

    "Saya harapkan tahun 2028 selesai lah itu Tol Prosiwangi," kata Doddy, Selasa (10/2/2026).

    Doddy menjelaskan Tol Prosiwangi telah beroperasi secara fungsional sampai gerbang Tol Paiton saat Nataru tahun lalu. Kini, pembangunan dikebut untuk Seksi Paiton-Besuki agar bisa dibuka fungsional pada Lebaran 2026.

    Pada 2028, Tol Prosiwangi dipastikan akan rampung hingga Seksi Besuki-Situbondo. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan hingga Banyuwangi untuk mendukung akses pariwisata dan ekonomi.

    "Tahun 2028 untuk sementara waktu sampai Situbondo dulu ya," tandas Doddy Hanggodo.

    Capaian Positif Segmen Gending-Besuki

    Proyek tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton-Besuki menunjukkan capaian positif. Seksi 1 dan 2 dari Gending hingga Paiton sempat beroperasi fungsional saat libur Nataru 2025-2026. Namun, ruas tersebut ditutup kembali untuk memenuhi persyaratan operasional penuh.

    Seksi 3 Paiton-Besuki saat ini mencapai progres di atas 92%. Ruas ini ditargetkan dibuka fungsional pada arus Mudik dan Balik Lebaran 2026, memungkinkan kendaraan melintas dari Gending hingga Besuki.

    Proses pra-Provisional Hand Over (pra-PHO) untuk ruas Paiton-Besuki sedang berlangsung. PHO diharapkan dilakukan sebelum Ramadan 2026, sehingga siap difungsionalkan pada Lebaran 2026.

    Rincian Seksi Pembangunan Tol Prosiwangi

    Tol Prosiwangi terbagi menjadi tujuh seksi pembangunan. Setiap seksi memiliki panjang yang bervariasi, menargetkan konektivitas dari Probolinggo hingga Banyuwangi secara bertahap. Berikut rinciannya:

    Seksi Ruas Panjang (km)
    1 Gending-Kraksaan 12,88
    2 Kraksaan-Paiton 11,2
    3 Paiton-Besuki 25,6
    4 Besuki-Situbondo 43,3
    5 Situbondo-Asembagus 16,76
    6 Asembagus-Bajulmati 37,45
    7 Bajulmati-Ketapang 29,21
  • PUPR dan TNI Bangun Kembali Jalan Rusak 8 KM di Aceh Barat

    PUPR dan TNI Bangun Kembali Jalan Rusak 8 KM di Aceh Barat

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI berhasil merampungkan pembangunan kembali delapan kilometer badan jalan rusak di Aceh Barat. Pembangunan ini dilakukan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

    Akses transportasi kini semakin lancar dan layanan dasar bagi masyarakat pedalaman dapat kembali pulih. Upaya ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan kondisi daerah setelah bencana.

    Pembangunan ulang jalan ini krusial untuk membuka kembali isolasi wilayah terdampak bencana. Sebelumnya, sejumlah ruas jalan tidak dapat dilalui akibat kerusakan parah.

    Pemulihan ini memungkinkan distribusi logistik dan akses layanan penting seperti kesehatan menjadi lebih mudah. Warga kini dapat beraktivitas normal tanpa hambatan.

    Selain perbaikan infrastruktur, fokus juga diberikan pada pemulihan sosial dan ekonomi di area terdampak. Berbagai pihak turut berpartisipasi dalam upaya tersebut.

    Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pemulihan

    Keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan sangat vital dalam proses pemulihan. Mereka memberikan dukungan langsung kepada warga.

    Bantuan yang diberikan meliputi penyediaan air bersih, dukungan kesehatan, serta pendampingan psikososial. Hal ini penting untuk memulihkan kondisi mental dan fisik warga.

    Sinergi antara pemerintah, TNI, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana. Kolaborasi ini memastikan penanganan komprehensif.

    Berikut rincian dukungan pascabencana di Aceh Barat:

    Pihak Terlibat Jenis Dukungan
    Kementerian PUPR & TNI Pembangunan jalan, pemulihan infrastruktur
    Perguruan Tinggi Penyediaan air bersih, dukungan kesehatan
    Organisasi Kemasyarakatan Pendampingan psikososial, bantuan logistik
    Masyarakat Partisipasi aktif gotong royong

    Dukungan berkelanjutan akan terus diberikan untuk memastikan masyarakat dapat bangkit sepenuhnya. Komitmen bersama menjadi fondasi kuat dalam menghadapi dampak bencana.