Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, resmi membuka Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara pada Kamis (12/2) ini mengusung tema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.
Sarasehan di Maumere ini merupakan yang keenam. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diadakan di Sulawesi Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Semua sarasehan secara konsisten membahas topik obligasi daerah.
Mekeng mengungkapkan, gagasan obligasi daerah telah didorongnya sejak tahun 2000 saat masih menjabat sebagai anggota MPR RI utusan daerah. Namun, saat itu momentumnya dinilai belum tepat.
"Sekarang saya melihat ini sebagai blessing in disguise. Masyarakat di berbagai daerah, mulai bertanya, kenapa anggaran daerah meningkat tetapi rakyat belum juga sejahtera," kata Mekeng dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini mencontohkan Kabupaten Sikka. Pada awal Mekeng menjadi anggota DPR, APBD Sikka sekitar Rp 400 miliar. Kini, anggaran tersebut telah meningkat signifikan menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.
Namun, menurutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan penting.
"Pertanyaannya, ke mana uang yang disetor rakyat melalui pajak? Apakah hanya dinikmati segelintir orang?" ujarnya.
Dampak Perubahan Kebijakan Transfer Pusat
Mekeng juga menyinggung perubahan kebijakan transfer ke daerah. Ini terjadi setelah revisi regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Omnibus Law HKPD. Sebelumnya, Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan 26 persen dari penerimaan negara.
Namun, kini komposisi tersebut tidak lagi diatur secara tetap. Kondisi ini membawa dampak signifikan pada alokasi anggaran daerah.
"Sekarang kalau dihitung, anggaran ke daerah sekitar 19 persen. Artinya ada pengurangan sekitar 7 persen. Kalau dikalikan dengan penerimaan negara sekitar Rp 3.000 triliun lebih, maka sekitar Rp 300 triliun ditarik ke pusat," katanya.
Menurut Mekeng, situasi ini harus menjadi momentum penting. Pemerintah daerah harus lebih mandiri, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Inilah yang mendorong FPG MPR gencar mengedukasi masyarakat. Mereka menyosialisasikan pentingnya alternatif pembiayaan daerah, terutama obligasi daerah melalui Sarasehan Nasional.
Kebutuhan Payung Hukum Obligasi Daerah
Penerbitan obligasi daerah dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan proyek produktif. Contohnya rumah sakit, pasar induk, pelabuhan, dan infrastruktur lain yang menghasilkan arus kas serta menambah PAD.
Namun, obligasi daerah ini memerlukan payung hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang.
"Tanpa undang-undang, tidak akan ada investor yang mau menanamkan uangnya di obligasi daerah. Risiko terlalu besar. Kita belajar dari Undang-Undang Surat Utang Negara tahun 2002. Sebelum ada undang-undang, SUN tidak laku. Setelah ada undang-undang, langsung laku," ujar Mekeng.
Fraksi Partai Golkar MPR RI akan menyusun naskah akademik lengkap. Naskah ini akan diserahkan kepada DPR RI untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dibahas menjadi undang-undang.
"Ini bukan asal omong. Kami akan serahkan naskah akademis lengkap. Nanti gong-nya di Jakarta," tegasnya.
Mekeng juga mengingatkan kepala daerah untuk mulai mempersiapkan diri. Penerbitan obligasi daerah memerlukan serangkaian persyaratan ketat. Ini meliputi pemeriksaan BPK, persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kalau semua lolos, provinsi, kabupaten, dan kota bisa menerbitkan obligasi. Saya yakin kampung halaman kita bisa maju," katanya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Gubernur NTT, para kepala daerah, dan narasumber. Kontribusi mereka dinilai penting bagi penyempurnaan naskah akademik.
Ke depan, akan digelar workshop teknis. Workshop ini akan membahas aspek lebih detail seperti penyusunan neraca, proyeksi keuangan, dan mekanisme penerbitan. "Kalau sekarang lebih ke arah politik anggarannya, nanti kita masuk ke teknisnya," ujarnya.
Respon Positif dari Gubernur NTT
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut positif gagasan ini. Sarasehan ini dinilai memberikan pemahaman yang lebih utuh dan detail mengenai konsep obligasi daerah.
"Kami betul-betul mendapatkan informasi baru, poin baru, cara baru yang mungkin selama ini hanya kami dengar sepintas," kata Emanuel.
Bagi NTT, obligasi daerah bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan. Selama ini, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Berikut adalah beberapa manfaat potensial dari Obligasi Daerah:
| Aspek | Manfaat Potensial Obligasi Daerah |
|---|---|
| Sumber Pendanaan | Alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pusat. |
| Peningkatan PAD | Mendukung proyek produktif yang menghasilkan arus kas dan menambah Pendapatan Asli Daerah. |
| Partisipasi Publik | Mendorong keterlibatan masyarakat dan diaspora dalam pembangunan lokal. |
| Transparansi | Memerlukan tata kelola yang baik dan transparan untuk kepercayaan investor. |
| Diversifikasi Ekonomi | Mendukung sektor-sektor prospektif seperti pelabuhan, pariwisata, dan transportasi. |
"Dengan pola obligasi daerah, energi dari dalam NTT sendiri, termasuk diaspora dan siapa saja yang mencintai NTT, bisa terlibat membangun daerah ini," ujarnya.
Emanuel meyakini, dengan tata kelola yang baik dan transparan, obligasi daerah dapat menjadi jawaban. Ini untuk pembiayaan berbagai program prospektif di bidang pelabuhan, pariwisata, transportasi, dan sektor produktif lainnya yang berpotensi meningkatkan PAD.
"Kalau selama ini kita pusing membiayai dari mana program-program yang prospektif, maka obligasi daerah bisa menjadi jawabannya," katanya.
Diharapkan, setelah regulasi terbit, NTT dapat menjadi salah satu provinsi yang siap menerbitkan obligasi daerah. Ini akan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan dan penggerak ekonomi daerah.
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting. Hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua FPG MPR RI Andi Achmad Dara, dan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar. Juga hadir jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.
Narasumber yang hadir antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus, Direktur Pemeriksaan V.B Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Arman Syifa, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin. Kegiatan ini juga mendapatkan atensi besar dari media massa daerah dan nasional, serta para penggiat media sosial daerah.
