Tag: Pemeriksaan

  • Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan, Polda Metro Jaya Dalami Laporan Pencemaran Nama Baik di Solo

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Jokowi dicecar sebanyak 10 pertanyaan tambahan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukannya.

    Pemeriksaan berlangsung selama 2,5 jam, fokus mendalami proses perkuliahan Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menjelaskan bahwa pertanyaan tambahan ini masih berkaitan erat dengan riwayat akademik kliennya. Salah satu fokus pertanyaan adalah mengenai proses pembuatan skripsi.

    "Contohnya mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Keterangan ini akan menjadi bagian penting bagi penyidik untuk nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan.

    Yakub menambahkan, pertanyaan yang diajukan merupakan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya. Mayoritas pertanyaan berkisar pada detail proses perkuliahan Jokowi di UGM.

    "Prosesnya kebanyakan mengenai proses perkuliahan pak Jokowi ketika di UGM dulu. Sifatnya sementara ini hanya pendalaman-pendalaman dari pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya," ucapnya.

    Perkembangan Proses Hukum Laporan Jokowi

    Mengenai sejauh mana proses hukum laporan di Polda Metro Jaya, Yakub menyatakan penyidik masih melengkapi keterangan. Berbagai alat bukti juga sedang dikumpulkan.

    "Untuk prosesnya tadi kami tanyakan juga ke penyidik. Tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan, dan juga alat bukti lainnya sehingga nanti dilimpahkan ke Kejaksaan, dan setelah itu disidangkan," jelasnya.

    Dalam pemenuhan panggilan ini, Jokowi tidak membawa bukti tambahan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang dirasa perlu.

    "Dari kami tidak ada (alat bukti tambahan). Tentunya itu wewenang penuh dari penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu," terang Yakub.

    Berikut adalah rincian pemeriksaan Jokowi di Mapolresta Solo:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Jumlah Pertanyaan 10 pertanyaan
    Durasi Pemeriksaan 2,5 jam
    Fokus Utama Proses perkuliahan dan skripsi di UGM
    Bukti Tambahan dari Jokowi Tidak ada
    Lokasi Penyidikan Tambahan Solo dan Yogyakarta

    Penyelidikan Saksi dan Bukti Tambahan

    Penyidik masih berada di Solo dan Yogyakarta untuk mengumpulkan barang bukti lain dan memeriksa sejumlah saksi. Kemungkinan adanya bukti tambahan masih terbuka lebar.

    "Bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini para penyidik masih berada di Solo dan Jogja. Jadi masih mungkin saja ada barang bukti tambahan. Tentu itu wewenang penyidik, bukan kami," tambahnya.

    Yakub juga menyebutkan bahwa penyidik memeriksa beberapa saksi di Solo dan Yogyakarta. Namun, dia mengaku tidak mengetahui identitas para saksi tersebut.

    "Ada beberapa (Saksi yang diperiksa), namun kami tidak diberitahukan siapa saja. Namun infonya minggu ini fokus para penyidik di Solo dan Jogja," ucapnya.

    Estimasi lokasi pemeriksaan saksi adalah UGM di Yogyakarta dan saksi terkait perkuliahan Jokowi di Solo.

    Saat ditanya mengenai pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Yakub menjelaskan bahwa panggilan tersebut ditujukan langsung kepada Syarif.

    "Tadi pak Jokowi saja (yang diperiksa). Panggilan ke pak Syarif langsung ditujukan ke pak Syarif, bisa saja ditanyakan langsung pak Syarif kami hanya dampingi pak Jokowi sendiri," pungkasnya.

  • Wali Kota Medan Rico Waas Tanggapi Rencana Pemeriksaan ASN Terkait Judi Online

    Wali Kota Medan Rico Waas Tanggapi Rencana Pemeriksaan ASN Terkait Judi Online

    Wali Kota Medan, Rico Waas, angkat bicara terkait rencana pemeriksaan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Pemeriksaan ini mencuat pasca kasus eks Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapraja yang terbukti menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk praktik judi online (judol).

    Rico Waas menyatakan pihaknya akan mempelajari teknis pelaksanaan pemeriksaan langsung terhadap para ASN. Selain itu, laporan dari masyarakat terkait pelanggaran etika ASN juga akan diakomodir dan ditindaklanjuti secara serius.

    Rico Waas menjelaskan, pendekatan pemeriksaan tidak hanya terbatas pada teknis langsung. "Kalau untuk pemeriksaan secara langsung teknisnya mungkin kita harus mempelajari dulu bagaimana teknisnya," ujar Rico saat diwawancarai di Medan, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan. "Tapi dari laporan masyarakat sendiri ataupun laporan dari internal kita sendiri. Ini juga merupakan bagian dari pemeriksaan. Masyarakat yang memberikan informasi langsung kami periksa, akan kami cek. Misalnya ada yang kasih laporan sama saya, pak, ASN bapak ada yang begini-begini, oh boleh, nanti kami cek. Kita terbuka saja, apabila memang ada, terbukti ya sudah kita tertibkan," tambahnya.

    Evaluasi Internal Pemkot Medan

    Kasus Almuqarrom yang menyalahgunakan dana Rp 1,2 miliar dari KKPD untuk judol menjadi bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan komitmen Pemkot untuk menertibkan ASN yang terlibat praktik merugikan.

    "Ini menjadi bagian dari audit internal, jangan nanti dari ASN kita sendiri malah melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik apalagi judol. Kalau misalnya ada tertangkap ya memang harus kita tertibkan," ungkapnya.

    Kasus eks Camat Medan Maimun ini masih dalam pemantauan. Terkait pengembalian uang, Rico Waas menyebut hal itu menjadi urusan pihak bank. "Sedang dalam pantauan, tapi itu nanti kita kembalikan kepada pihak perbankan," pungkasnya.

    Deteksi Judi Online dengan Alat Khusus

    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan, Zakyuddin Harahap, menyatakan rencana pemeriksaan seluruh ASN yang mengunduh aplikasi judi online. Pemeriksaan ini merupakan respons atas kasus eks Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapraja.

    "Saya berharap ini dengan adanya kasus ini kita (Pemkot) bisa periksa ini seluruh jajaran ASN. Karena hampir seluruh instansi pemerintah di Indonesia ini sudah terlibat judi-judi online ini. Inikan sangat-sangat berbahaya, sangat merusak, karena kalau sudah judi jatuhnya nanti ya segala cara orang lakukan," ujar Wakil Wali Kota Medan, Zakyuddin Harahap saat diwawancarai, Kamis (29/1/2026).

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan adanya alat khusus untuk mendeteksi judol pada gawai. "Nah ini sekarang ada alat katanya yang bisa kita memonitor orang-orang yang menggunakan gadget ini ketahuan di handphone itu dia aktif judi online atau tidak. Ini nanti saya lapor ke pak wali agar diperiksa ini. Karena ini penyakit juga ini, ini lebih dari narkoba ini," tutupnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tanggapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan:

    Aspek Tanggapan Wali Kota Rico Waas Tanggapan Wakil Wali Kota Zakyuddin Harahap
    Pemeriksaan ASN Akan mempelajari teknis pemeriksaan langsung. Berharap seluruh ASN diperiksa.
    Sumber Informasi Mengakomodir laporan masyarakat dan internal. Mendesak pemeriksaan seluruh ASN yang terlibat.
    Kasus Almuqarrom Bahan evaluasi internal Pemkot Medan. Penyebab perlunya pemeriksaan menyeluruh.
    Pengembalian Uang Urusan pihak perbankan. Tidak disebutkan secara spesifik.
    Metode Deteksi Tidak disebutkan. Berencana menggunakan alat khusus deteksi judi online.