Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah kepala desa. Lima kepala desa (kuwu) telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Langkah ini menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengumumkan keputusan tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen penegakan disiplin serta perbaikan tata kelola anggaran desa. Terbaru, Lucky mengumumkan pemberhentian sementara Kuwu Desa Sukadadi Kecamatan Arahan, Caswita.
"Sudah saya tandatangani surat pemberhentian sementara Kepala Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Pak Kuwu Caswita," ujar Lucky dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Keputusan pemberhentian ini diambil setelah Inspektorat Indramayu menemukan anggaran sekitar Rp150 juta. Dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Caswita.
"Karena itu saya minta yang bersangkutan segera mengembalikan dana tersebut," ucap Lucky.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indramayu, Adang Kusumah Dewantara, menjelaskan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah mendorong aparatur desa agar bekerja sesuai regulasi dan mengelola anggaran secara tertib.
"Kami mengingatkan pemerintah desa agar seluruh program yang direncanakan dan dianggarkan dapat direalisasikan sesuai aturan serta dilengkapi administrasi yang baik. Jangan sampai kasus serupa terulang," ujar Adang di ruang kerjanya.
Berdasarkan catatan DPMD, kuwu yang sempat dinonaktifkan antara lain berasal dari Desa Kedokan Agung (Kecamatan Kedokan Bunder), Desa Anjatan Utara (Kecamatan Anjatan), Desa Sukaslamet (Kecamatan Kroya), Desa Wanantara (Kecamatan Sindang), serta Desa Sukadadi (Kecamatan Arahan).
Adang mengungkapkan, beberapa di antaranya kini telah kembali menjalankan tugas. Mereka memenuhi kewajiban sesuai hasil pemeriksaan yang berlaku.
Modus Penyelewengan Dana Desa
Adang menyatakan, lima kuwu yang diberhentikan sementara semuanya tersandung kasus dugaan penyelewengan dana desa. Indikasi penyelewengan menguat lantaran yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan alokasi dana yang digunakan.
Para kuwu tersebut merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Sanksinya adalah pemberhentian sementara. Mereka juga diminta mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan.
Dari hasil klarifikasi, lanjutnya, sebagian besar persoalan muncul akibat kurangnya pemahaman dalam pengelolaan anggaran desa. Meski demikian, sanksi tetap diberlakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah.
Durasi Pemberhentian Sementara
Menurut Adang, durasi pemberhentian sementara ditentukan berdasarkan nilai temuan kerugian negara. Berikut rincian durasi sanksi:
| Nilai Temuan Kerugian Negara | Durasi Sanksi Pemberhentian Sementara |
|---|---|
| Di atas Rp100 juta | Tiga bulan |
| Melebihi Rp200 juta | Enam bulan |
Inspektorat Kabupaten Indramayu saat ini masih melakukan audit secara bertahap di seluruh desa. Pemerintah daerah berharap, langkah penindakan tersebut menjadi peringatan bagi para kuwu.
Peringatan untuk Kuwu Baru dan Petahana
Peringatan ini juga ditujukan kepada 139 kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu (Pilwu) yang dijadwalkan dilantik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 di antaranya merupakan petahana. Mereka kembali dipercaya memimpin desanya.
DPMD turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hal ini penting guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga di seluruh wilayah.


