Tag: Pemerintah Daerah

  • Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Lima Kades Terlibat Penyelewengan Dana

    Bupati Indramayu Lucky Hakim Berhentikan Sementara Lima Kades Terlibat Penyelewengan Dana

    Pemerintah Kabupaten Indramayu mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah kepala desa. Lima kepala desa (kuwu) telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Langkah ini menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa.

    Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengumumkan keputusan tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen penegakan disiplin serta perbaikan tata kelola anggaran desa. Terbaru, Lucky mengumumkan pemberhentian sementara Kuwu Desa Sukadadi Kecamatan Arahan, Caswita.

    "Sudah saya tandatangani surat pemberhentian sementara Kepala Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, Pak Kuwu Caswita," ujar Lucky dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Keputusan pemberhentian ini diambil setelah Inspektorat Indramayu menemukan anggaran sekitar Rp150 juta. Dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Caswita.

    "Karena itu saya minta yang bersangkutan segera mengembalikan dana tersebut," ucap Lucky.

    Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Indramayu, Adang Kusumah Dewantara, menjelaskan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah mendorong aparatur desa agar bekerja sesuai regulasi dan mengelola anggaran secara tertib.

    "Kami mengingatkan pemerintah desa agar seluruh program yang direncanakan dan dianggarkan dapat direalisasikan sesuai aturan serta dilengkapi administrasi yang baik. Jangan sampai kasus serupa terulang," ujar Adang di ruang kerjanya.

    Berdasarkan catatan DPMD, kuwu yang sempat dinonaktifkan antara lain berasal dari Desa Kedokan Agung (Kecamatan Kedokan Bunder), Desa Anjatan Utara (Kecamatan Anjatan), Desa Sukaslamet (Kecamatan Kroya), Desa Wanantara (Kecamatan Sindang), serta Desa Sukadadi (Kecamatan Arahan).

    Adang mengungkapkan, beberapa di antaranya kini telah kembali menjalankan tugas. Mereka memenuhi kewajiban sesuai hasil pemeriksaan yang berlaku.

    Modus Penyelewengan Dana Desa

    Adang menyatakan, lima kuwu yang diberhentikan sementara semuanya tersandung kasus dugaan penyelewengan dana desa. Indikasi penyelewengan menguat lantaran yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan alokasi dana yang digunakan.

    Para kuwu tersebut merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Sanksinya adalah pemberhentian sementara. Mereka juga diminta mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan.

    Dari hasil klarifikasi, lanjutnya, sebagian besar persoalan muncul akibat kurangnya pemahaman dalam pengelolaan anggaran desa. Meski demikian, sanksi tetap diberlakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah.

    Durasi Pemberhentian Sementara

    Menurut Adang, durasi pemberhentian sementara ditentukan berdasarkan nilai temuan kerugian negara. Berikut rincian durasi sanksi:

    Nilai Temuan Kerugian Negara Durasi Sanksi Pemberhentian Sementara
    Di atas Rp100 juta Tiga bulan
    Melebihi Rp200 juta Enam bulan

    Inspektorat Kabupaten Indramayu saat ini masih melakukan audit secara bertahap di seluruh desa. Pemerintah daerah berharap, langkah penindakan tersebut menjadi peringatan bagi para kuwu.

    Peringatan untuk Kuwu Baru dan Petahana

    Peringatan ini juga ditujukan kepada 139 kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu (Pilwu) yang dijadwalkan dilantik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 di antaranya merupakan petahana. Mereka kembali dipercaya memimpin desanya.

    DPMD turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hal ini penting guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga di seluruh wilayah.

  • Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat mengumpulkan 95 ahli gizi Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Lesehan Tanak Maiq, Kecamatan Narmada pada Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pelatihan diberikan agar sajian MBG tidak asal-asalan dan lebih bermutu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berharap penerima manfaat, seperti siswa, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, tidak lagi mengeluh.

    Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Saeful Akhkam, menekankan pentingnya kualitas menu. "Idealnya seperti itu (tidak boleh serampangan menu MBG). Namun, kembali berpulang kepada persediaan bahan baku," ujar Saeful Akhkam, Rabu (11/2/2026).

    Para ahli gizi diharapkan mampu menciptakan menu MBG yang sesuai selera penerima tanpa mengurangi kandungan gizi. "Kami mengumpulkan ahli gizi agar tidak cuma cukup gizi, namun enak dilihat dan disantap," jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Lombok Barat itu.

    Dia menambahkan bahwa pedoman gizi sudah didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) untuk angka kecukupan gizi.

    SPPG diberikan keleluasaan untuk menyajikan menu bervariasi. Tidak ada tuntutan untuk menyajikan satu menu saja. Namun, setiap menu yang berbeda harus dilaporkan melalui grup WhatsApp koordinator per kecamatan.

    "Sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, setiap bulan (dilaporkan)," terang Akhkam.

    Berikut adalah informasi mengenai jumlah ahli gizi yang dikumpulkan di Lombok Barat:

    Jabatan Jumlah Lokasi Pelatihan
    Ahli Gizi SPPG 95 orang Lesehan Tanak Maiq, Narmada

    Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan (BBPOM) Mataram, Dinas Kesehatan Lombok Barat, serta Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolaboratif terhadap program ini.

  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Minta Kepala Daerah Pimpin Eliminasi TBC di Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta kepala daerah memimpin langsung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC). Langkah ini krusial mengingat pemerintah berkomitmen mengeliminasi TBC pada 2030.

    Upaya tersebut juga menjadi bagian program hasil terbaik cepat atau quick win Presiden RI. Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024.

    Wiyagus menjelaskan, penemuan kasus TBC di Indonesia baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan optimal serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

    "Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Hal itu disampaikannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan. Acara digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2).

    Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah wajib menangani TBC.

    Salah satu caranya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Daerah juga perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

    Penguatan Tim Percepatan Penanggulangan TBC

    Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB). Tim ini diharapkan aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala.

    Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan. Hal ini mendorong seluruh elemen pemerintah daerah terlibat aktif dalam eliminasi TBC.

    Tugas Camat dalam Deteksi Dini

    Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat menuntaskan persoalan TBC. Camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW.

    Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat. Peran ini vital untuk menemukan kasus sedini mungkin.

    "Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi. Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik," sambung Wiyagus.

    Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

    Beberapa data penting terkait TBC di Indonesia:

    Indikator Data
    Peringkat Kasus TBC Dunia (Global Tuberculosis Report 2024) Posisi Kedua
    Penemuan Kasus TBC di Indonesia 62%
    Target Eliminasi TBC Nasional 2030
    Regulasi Penanggulangan TBC Perpres Nomor 67 Tahun 2021

    Sebagai informasi, turut hadir pada acara tersebut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus; Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami, serta pihak terkait di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemda.