Tag: Pemerintah Kota

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Tunda Penandaan Pelebaran Sungai

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Tunda Penandaan Pelebaran Sungai

    Komisi A DPRD Surabaya meminta penundaan proses penandaan bangunan yang terdampak rencana pelebaran Sungai Kalianak tahap II. Permintaan ini diajukan kepada Pemerintah Kota Surabaya seiring dengan perlunya kejelasan dasar hukum dari proyek tersebut.

    Yona Bagus Widyatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, mengungkapkan bahwa pertanyaan mengenai dasar hukum pelebaran sungai hingga 18,6 meter muncul dari masyarakat saat rapat dengar pendapat dengan warga Morokrembangan.

    Yona menyampaikan kepada wartawan di DPRD Surabaya, Selasa (3/3/2026): "Saya minta sebaiknya pihak pemkot jangan melakukan penandaan kepada bangunan yang terdampak pelebaran sungai sebelum semuanya jelas dan disepakati bersama."

    Selain itu, Yona juga menyoroti perubahan lebar ruang manfaat sungai dari 8 meter menjadi 18,6 meter. Menurutnya, sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya harus dilakukan terlebih dahulu.

    "Kalau dari surat BPKAD Jatim dan Dinas Perikanan dan Kelautan disebutkan ruang manfaat sungai itu 8 meter dan saat ini menyempit jadi 1 sampai 1,5 meter, maka harus jelas kenapa dalam proyek ini menjadi 18,6 meter," ujarnya.

    Berdasarkan surat Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur tertanggal 15 September 2014, tanah eks tambak di Jalan Tambak Asri merupakan aset Pemprov Jatim seluas sekitar 23,2 hektare. Surat itu juga menjelaskan bahwa Sungai Kalianak, sebagai batas alam, mengalami penyempitan dari sekitar 8 meter menjadi 1-1,5 meter.

    "Artinya secara historis ruang manfaat sungai itu 8 meter, bukan 18,6 meter. Ini yang perlu kita dudukkan bersama supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat," jelasnya.

    Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim pada Agustus 2014 juga menegaskan bahwa lahan seluas 231.920 meter persegi tersebut belum pernah dilepas kepada pihak ketiga. Pelepasan aset, jika ada, harus melalui persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    "Kalau aset itu milik Pemprov dan belum pernah dilepas, maka setiap langkah di atas lahan tersebut harus jelas koordinasinya. Jangan sampai ada tindakan di lapangan yang dasar hukumnya belum sinkron," tegasnya.

    Warga sebelumnya telah menyuarakan keberatan atas rencana pelebaran sungai hingga 18,6 meter. Mereka mempertanyakan perhitungan tersebut karena belum termasuk garis sempadan sungai minimal 10 meter di sisi kiri dan kanan.

    "Kalau ruang manfaatnya 18,6 meter lalu ditambah sempadan kiri dan kanan masing-masing 10 meter, berarti totalnya bisa 38,6 meter. Ini angka yang besar dan harus benar-benar jelas payung hukumnya," kata warga.

    Yona menekankan perlunya penyamaan data dan rujukan regulasi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim sebelum eksekusi lebih lanjut. Sinkronisasi ini dianggap penting agar penanganan banjir tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan hak masyarakat.

    "Kita ingin penanganan banjir tetap jalan, tapi data dan dasar hukumnya harus sejelas-jelasnya. Sinkronisasi antara Pemprov dan Pemkot itu wajib sebelum mengambil keputusan," pungkas Yona.

  • Pemkot Solo Ajukan Penangguhan Pembayaran Listrik Keraton

    Pemkot Solo Ajukan Penangguhan Pembayaran Listrik Keraton

    Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengajukan permohonan penangguhan pembayaran tagihan listrik untuk lima rekening di Keraton Solo kepada PLN Surakarta dengan alasan keterbatasan anggaran.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Maretha Dinar Cahyono, menjelaskan bahwa anggaran yang belum mencukupi menjadi penyebab utama penangguhan pembayaran tagihan listrik Keraton Solo.

    Menurut Maretha, penangguhan pembayaran awalnya diajukan untuk bulan Januari dan Februari 2026. Namun, pihak Keraton Solo telah melakukan pembayaran sendiri untuk bulan Januari.

    "Kalau yang kemarin saya komunikasikan untuk yang Januari, sudah dibayar sama pihak Keraton ya. Januari, dengan mengajukan surat untuk penangguhan pembayaran itu, terus kemudian malah dari Keraton malah sudah membayarkan ke sana," ungkapnya.

    Penangguhan kemudian diperpanjang hingga Maret 2026. Pemkot berencana mengalokasikan anggaran pembayaran listrik melalui proses penggeseran anggaran pada bulan April 2026.

    Lebih lanjut Maretha menegaskan, penghentian pembayaran listrik Keraton Solo tidak terkait dengan isu dualisme yang terjadi di Keraton Solo.

    Tagihan listrik untuk lima rekening tersebut mencapai sekitar Rp 19 juta. Namun, Maretha tidak memberikan rincian lokasi kelima rekening tersebut.

    Surat penangguhan tersebut juga ditembuskan kepada Paku Buwono XIV Purbaya, Paku Buwono XIV Mangkubumi, dan pelaksana Keraton KGPH Panembaban Agung Tedjowulan.

    "Jadi surat kemarin kami tujukannya untuk penangguhan pembayaran ke PLN. Kami tembuskan ke kubunya Pak Purboyo, Pak Hangabehi (Mangkubumi), sama Tedjowulan, tiga-tiganya kami tembusi. Jadi penangguhan kami tujukan ke PLN tapi tiga-tiganya kami tembusi. Setelah dapat tembusan itu, dari pihak Keraton membayarkan, datang ke PLN membayarkan uang tagihan PLN itu," pungkasnya.

  • Wali Kota Pekanbaru Sahur On The Road Bareng Ribuan Driver Ojol

    Wali Kota Pekanbaru Sahur On The Road Bareng Ribuan Driver Ojol

    Ramadan 1447 H menjadi momen bersejarah bagi pekerja sektor informal digital di Pekanbaru. Wali Kota Agung Nugroho menggelar Sahur On The Road bersama lebih dari 2.000 pengemudi ojek online (ojol). Kegiatan ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia.

    Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Purna MTQ Pekanbaru, Minggu dini hari tadi, bukan hanya sekadar makan sahur bersama. Agung didampingi Wakil Wali Kota Markarius dan kepala dinas berdialog, menyerap aspirasi, dan konvoi menuju Masjid Agung untuk salat subuh berjamaah.

    Kegiatan ini diikuti oleh pengemudi non-muslim sebagai wujud solidaritas dan kebersamaan lintas iman dan profesi. Mereka berbaur dalam forum diskusi yang dihadiri oleh ojol dari berbagai aplikator.

    Menurut Agung, kegiatan ini berawal dari komentar seorang pengemudi ojol di media sosial. Pengemudi tersebut meminta agar Wali Kota mengajak mereka berkumpul dan berdialog.

    "Saya itu sebenarnya selalu rutin membuka dan membaca masukan warga dari media sosoal. Ini adalah Respons cepat tersebut dan kemudian diwujudkan dalam kegiatan akbar yang dihadiri ribuan driver dari berbagai platform," kata Agung Nugroho di lokasi, Minggu (1/3/2026).

    Perwakilan pengemudi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada kenyamanan dan efisiensi kerja para ojol.

    Para pengemudi ojol menilai bahwa perbaikan jalan sangat dibutuhkan karena berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan.

    "Banyak masukkan tadi disampaikan oleh teman-teman driver. Tentu kita mendengar semua untuk kita jadikan evaluasi menuju Pekanbaru yang lebih baik," kata Agung.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Baznas menyalurkan THR sebesar Rp200 ribu kepada pengemudi ojol muslim yang hadir.

    Sebagai bentuk penghormatan atas kebersamaan lintas iman, bantuan kepada pengemudi non-muslim diberikan langsung secara pribadi oleh Wali Kota Agung Nugroho dengan nilai yang setara. Sehingga seluruh peserta mendapatkan perhatian yang sama tanpa membedakan latar belakang agama.

    Selain itu, lima unit motor baru dibagikan kepada pengemudi yang beruntung. Termasuk pemberian bibit dan helm lewat kolaborasi bersama Polresta Pekanbaru berikut sepeda motor bantuan dari Bank Riau Kepri Syariah.

    Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyiapkan 1.000 titik jaringan internet gratis untuk mendukung kinerja pengemudi di lapangan, termasuk di bascamp ojol.

    Wali kota menegaskan bahwa Pekanbaru bukan hanya milik mereka yang bekerja di kantor, tetapi juga milik para 'pejuang jalanan' yang menggerakkan roda perekonomian setiap hari.

    "Pekanbaru ini milik kita semua. Kota ini berdiri karena kerja keras seluruh warganya, termasuk para driver ojol yang bekerja siang malam melayani masyarakat," ujar Agung.

    Secara nasional, pekerja berbasis aplikasi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital Indonesia. Langkah Pekanbaru dinilai sebagai model kepemimpinan daerah yang responsif, inklusif, dan hadir langsung di tengah masyarakat.

    Kegiatan diakhiri dengan konvoi menuju Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dan salat Subuh berjamaah, memperkuat pesan kebersamaan, gotong royong, dan nilai spiritual dalam kepemimpinan.

  • Pemkot Surabaya Siapkan Regulasi Antisipasi Masalah Hukum BUMD

    Pemkot Surabaya Siapkan Regulasi Antisipasi Masalah Hukum BUMD

    Pemkot Surabaya tengah menyiapkan regulasi baru sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan hukum yang mungkin menjerat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menyusul adanya dua BUMD yang saat ini sedang menghadapi proses hukum.

    Dua BUMD tersebut adalah Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS-KBS) terkait dugaan korupsi pengelolaan dana, dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya yang sedang diproses oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) sedang melakukan kajian mendalam terkait penyebab masalah hukum yang menimpa kedua BUMD tersebut. Kajian sementara menunjukkan bahwa persoalan ini terkait dengan masalah perseroan.

    "Sebenarnya kalau permasalahan hukum kita mulai mengkaji lagi ya. Sebenarnya permasalahan-permasalahan itu muncul karena apa, selama itu masih berhubungan dengan pribadi seorang perseorangan, ya kita kembalikan masalah itu kepada perseorangan ya," kata Lilik di DPRD Surabaya, Selasa (24/2/2026).

    Selain itu, penyesuaian regulasi juga disiapkan sebagai langkah preventif agar BUMD tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

    "Tapi kalau ada hal, mungkin regulasi perlu kita sesuaikan ya agar potensi kerugian-kerugian yang terjadi atau yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk terjadi namanya pelanggaran-pelanggaran nanti aturan juga kita sesuaikan," ujarnya.

    Lilik menambahkan, diskusi mengenai perubahan regulasi ini telah dilakukan beberapa kali untuk meminimalisir potensi masalah. Tugas-tugas BUMD pun akan diperjelas.

    Pemkot Surabaya juga berencana memperketat persyaratan penerimaan direksi BUMD. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

    "Tapi mungkin perlu ada persyaratan-persyaratan khusus ya terhadap penerimaan namanya direksi-direksi yang baru ya," pungkasnya.

  • Tegas! Enam ASN Pemkot Cimahi Kena Sanksi, Ada yang Dipecat

    Tegas! Enam ASN Pemkot Cimahi Kena Sanksi, Ada yang Dipecat

    Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Sepanjang tahun 2025, enam ASN di lingkungan Pemkot Cimahi dijatuhi sanksi akibat berbagai pelanggaran.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, langsung memberikan sanksi kepada para ASN tersebut. Jenis sanksi yang diberikan pun beragam, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

    Salah satu sanksi terberat adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sanksi ini diberikan kepada seorang ASN karena tercatat tidak masuk kerja selama 10 hari.

    Selain itu, dua ASN lainnya menerima teguran lisan atas pelanggaran ketentuan jam kerja. Seorang ASN juga dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan selama satu tahun karena dinilai tidak menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap dan perilaku.

    Sanksi lain yang diberikan meliputi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun bagi seorang ASN, serta pernyataan tidak puas secara tertulis bagi satu orang ASN.

    "Jadi kami menjatuhkan hukuman disiplin pada 6 orang ASN karena melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2025. Salah satunya yang diberhentikan karena tidak masuk selama 10 hari," tegas Wali Kota Ngatiyana pada Senin (23/2/2026).

    Ngatiyana menambahkan, pemberian sanksi ini merupakan bukti komitmen Pemkot Cimahi dalam menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. Pemkot Cimahi telah mengimplementasikan aplikasi Sicakap (Sistem Catatan Kinerja Aparatur Produktif) untuk memantau kinerja ASN.

    Menurutnya, aplikasi ini bertujuan untuk membentuk komitmen dan penegakan disiplin demi meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkot Cimahi. "Sehingga bagi ASN yang tidak menunjukkan kinerja yang baik, serta tingkat produktifitas yang rendah, maka akan berdampak pada penghasilan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima," jelasnya.

    Saat ini, Pemkot Cimahi juga tengah memproses sanksi bagi tujuh ASN lain yang diduga melakukan pelanggaran disiplin di tahun 2026. Proses pemberian sanksi ini ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi dan Tim Disiplin Kota Cimahi.

    "Kita sepakat untuk sama-sama berkomitmen menegakkan regulasi tanpa pandang bulu bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Pemkot Cimahi. Pemberian sanksi ini harus menjadi perhatian dan memberikan efek jera bagi ASN," pungkas Ngatiyana.

  • Pemkot Jaktim Turun Tangan Atasi Polemik Lapangan Padel Pulomas Akibat Keluhan Bising Warga

    Pemkot Jaktim Turun Tangan Atasi Polemik Lapangan Padel Pulomas Akibat Keluhan Bising Warga

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) akan segera memanggil sejumlah instansi terkait untuk membahas keluhan warga Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, terkait keberadaan lapangan padel yang dianggap menimbulkan kebisingan.

    Wali Kota Jaktim, Munjirin, menyatakan bahwa Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan diundang dalam rapat koordinasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan di SMK 24 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (23/2/2026).

    Selain itu, Pemkot Jaktim juga berencana berkoordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permasalahan izin mendirikan bangunan (IMB) lapangan padel tersebut.

    Sebelumnya, warga Pulomas, Kayu Putih, Pulogadung, telah menyampaikan protes terhadap pembangunan lapangan padel di wilayah mereka. Ratna, salah seorang warga, mengungkapkan bahwa pembangunan lapangan dimulai sejak Juni 2024. Awalnya, warga mengira bangunan tersebut untuk keperluan pribadi. Namun, saat pembukaan pada November 2024, warga dan pengurus lingkungan merasa tidak pernah dimintai persetujuan.

    "Sejak 2024, lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan dan membuat warga tidak nyaman," ujar Ratna.

    Ratna menambahkan, warga juga terganggu dengan peningkatan volume lalu lintas di sekitar area lapangan. "Mobil banyak banget yang lewat, mungkin ada sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar jemput, kan jadi double, bolak-balik," jelasnya. Ia juga menyoroti keramaian yang ditimbulkan saat turnamen digelar.

    Warga kemudian mengajukan gugatan ke PTUN terkait IMB lapangan tersebut. Selama proses persidangan, terungkap bahwa Pemkot Jaktim telah menerbitkan surat peringatan (SP) hingga surat perintah pembongkaran lapangan, yang diterbitkan sejak Mei 2025, setelah lapangan beroperasi.

    Lapangan padel tersebut diketahui telah menerima surat peringatan (SP) serta perintah pembongkaran dari pemerintah.

  • Sanksi Eks Petugas Kelurahan Pengumbar Data Rio Haryanto Segera Diumumkan

    Sanksi Eks Petugas Kelurahan Pengumbar Data Rio Haryanto Segera Diumumkan

    Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah memfinalkan sanksi bagi mantan petugas kelurahan Penumpang yang terbukti menyebarkan dokumen milik pebalap Rio Haryanto. Sanksi tersebut tinggal menunggu persetujuan akhir dari Wali Kota Solo.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Beni Supartono Putro menyatakan bahwa pihaknya berharap surat keputusan sanksi dapat segera diterbitkan. "Ya, maksudnya kan untuk saya tinggal menunggu tanda tangan wali kota. Insyaallah hari ini kita naikkan," ujarnya, Senin (23/2/2025), saat ditemui di TPA Putri Cempo.

    Meskipun demikian, Beni enggan mengungkapkan detail sanksi yang akan diberikan sebelum surat keputusan resmi diterbitkan. Ia menegaskan bahwa proses penentuan sanksi telah melalui tahapan final.

    Menurut Beni, sidang disiplin terkait kasus ini telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. "Jadi, kami sudah rapat. Saya jujur nggak berani sampaikan di awal sebelum surat keputusan terbit, ya. Artinya sudah ada tindakan dan itu adalah final, ya, final, final bahwa sudah kami sesuaikan sesuai dengan ketentuan dan ini tinggal penetapan saja ke wali kota," jelasnya.

    Beni yang juga mantan Camat Banjarsari menambahkan, sidang disiplin tersebut dihadiri oleh perwakilan dari BKPSDM, Inspektorat, bagian hukum, serta asisten Sekretaris Daerah (Sekda). "Sidang kasus itu terdiri dari kami, saya, BKPSDM, inspektur, terus kemudian Pak Sekda dan ada dari bagian hukum dan juga dari asisten. Ada lima unsur itu yang kemarin bersidang dan sudah memutuskan, tinggal nanti menuangkan dalam surat keputusan," pungkasnya.

  • Polemik SE Wali Kota Medan soal Penjualan Daging Nonhalal Picu Reaksi Ormas

    Polemik SE Wali Kota Medan soal Penjualan Daging Nonhalal Picu Reaksi Ormas

    Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kota Medan menyampaikan protes terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan yang mengatur penataan lokasi penjualan daging nonhalal. Video terkait aksi protes ini pun viral di media sosial.

    Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan membantah adanya larangan penjualan daging nonhalal. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kota Medan, Muhammad Sofyan, menegaskan bahwa SE Walikota Medan Nomor 571/1540 tanggal 13 Februari 2026 hanya mengatur tata letak lokasi penjualan dan pengelolaan limbah daging non-halal.

    Sofyan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. "Terbitnya Surat Edaran Walikota Nomor 1540 tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang warga untuk beraktivitas, khususnya berdagang, khususnya lagi komoditi non-halal. Tidak ada maksud dari Pemerintah Kota Medan untuk ke arah sana," jelas Sofyan, seperti dilansir detikSumut pada Minggu (22/2/2026).

    Menurut Sofyan, SE tersebut bertujuan untuk menata lokasi khusus bagi pedagang daging nonhalal di Kota Medan.

    Senada dengan Sofyan, Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Citra Capah, juga menegaskan bahwa SE Wali Kota tersebut bukanlah larangan, melainkan upaya penataan. "Bahwa surat edaran yang disampaikan oleh Wali Kota Medan beberapa waktu lalu, perlu kami tegaskan itu bukan merupakan larangan untuk melakukan penjualan daging berkaki empat, atau mungkin juga daging nonhalal, atau juga daging yang lainnya bukan pelarangan. Tapi, itu merupakan suatu penataan," kata Citra.

    Sebelumnya, video protes terhadap SE Wali Kota Medan ini viral di media sosial. Beberapa ormas menilai SE tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap pedagang daging babi.

  • Polemik SE Wali Kota Medan soal Penataan Penjualan Daging Non-Halal Picu Reaksi Ormas

    Polemik SE Wali Kota Medan soal Penataan Penjualan Daging Non-Halal Picu Reaksi Ormas

    Medan – Sebuah video yang memperlihatkan protes terhadap Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan terkait dugaan pelarangan penjualan daging non-halal viral di media sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Medan segera memberikan klarifikasi, menegaskan bahwa SE tersebut bukan merupakan larangan, melainkan upaya penataan lokasi penjualan.

    Gelombang protes bermunculan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) di Kota Medan. Ormas-ormas ini berpendapat bahwa SE tersebut diskriminatif terhadap pedagang daging babi.

    Menanggapi isu yang berkembang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kota Medan, Muhammad Sofyan, meluruskan kesalahpahaman terkait SE Walikota Medan Nomor 571/1540 tanggal 13 Februari 2026. Surat edaran tersebut mengatur tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal di wilayah Kota Medan.

    "Terbitnya Surat Edaran Walikota Nomor 1540 tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang warga untuk beraktivitas, khususnya berdagang, khususnya lagi komoditi non-halal. Tidak ada maksud dari Pemerintah Kota Medan untuk ke arah sana," tegas Sofyan, seperti dilansir dari detikSumut pada Minggu (22/2/2026).

    Sofyan menambahkan bahwa tujuan utama SE adalah mengatur lokasi khusus bagi para pedagang daging non-halal.

    Senada dengan Sofyan, Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Citra Capah, juga menegaskan bahwa SE Wali Kota bukan pelarangan, melainkan penataan. "Bahwa surat edaran yang disampaikan oleh Wali Kota Medan beberapa waktu lalu, perlu kami tegaskan itu bukan merupakan larangan untuk melakukan penjualan daging berkaki empat, atau mungkin juga daging non-halal, atau juga daging yang lainnya bukan pelarangan. Tapi, itu merupakan suatu penataan," jelas Citra.

  • Lurah di Medan Jadi Tersangka Perusakan Lahan, Wali Kota Siap Copot Jabatan

    Lurah di Medan Jadi Tersangka Perusakan Lahan, Wali Kota Siap Copot Jabatan

    Lurah Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan inisial LH, kini berstatus tersangka. Penetapan ini terkait dugaan perusakan lahan yang dilaporkan oleh masyarakat.

    Menanggapi kasus ini, Wali Kota Medan, Rico Waas, menyatakan akan melihat perkembangan proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan Inspektorat juga telah melakukan pengecekan internal.

    “Ya saya jalani dulu prosesnya, jadi dari Inspektorat juga sudah mengecek,” kata Rico Waas pada Minggu (22/2/2026).

    Rico Waas juga menegaskan tidak akan mentolerir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajarannya. Bahkan, ia menyatakan siap mencopot LH dari jabatannya jika nantinya dilakukan penahanan.

    “Kalau nanti benar-benar telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan tentu akan kita copot,” ujarnya.

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo membenarkan penetapan tersangka terhadap LH. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan perusakan lahan.

    “Iya (tersangka), terkait perusakan lahan,” kata AKP Agus Purnomo saat dikonfirmasi detikSumut, Senin (9/2).

    AKP Agus Purnomo menambahkan, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menegakkan hukum. “Siapapun bisa ditetapkan sebagai tersangka, kalau memang ada perbuatan pidananya juga,” jelasnya.

    Wali Kota Rico Waas kembali menegaskan komitmennya untuk tidak melindungi aparat yang melanggar hukum. "Intinya kami tidak mentolerir apabila ada aparat kami yang melanggar hukum, kami tidak akan melindungi apabila aparat kami melanggar hukum," tuturnya.