Tag: Pemindahan Tiang Listrik

  • Aturan PLN Pasang Tiang Listrik di Tanah Warga Jogja, Wajib Kompensasi

    Aturan PLN Pasang Tiang Listrik di Tanah Warga Jogja, Wajib Kompensasi

    Keberadaan tiang listrik di depan rumah sering menjadi pemandangan biasa. Namun, muncul pertanyaan mengenai aturan PLN saat memasang tiang listrik di tanah warga. Apakah tindakan ini bisa dilakukan secara bebas tanpa persetujuan?

    Faktanya, pemasangan tiang listrik telah diatur secara khusus. Informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, seperti yang dilansir detikFinance.

    Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang, undang-undang tersebut menyatakan penyedia tenaga listrik, dalam hal ini PLN, berhak menggunakan tanah untuk penyediaan demi kepentingan umum.

    Namun, penggunaan tanah ini tidak bisa sembarangan. Ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi, termasuk pemberian kompensasi kepada pemilik tanah.

    PLN diperbolehkan memasang tiang listrik di tanah warga untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

    Namun, PLN wajib menyelesaikan status tanah terlebih dahulu dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Penggunaan ini tidak berarti pelepasan hak tanah.

    Pemilik tanah berhak menerima pengembalian atau kompensasi. Perhitungan kompensasi dilakukan secara resmi oleh lembaga penilai.

    Adapun besarannya adalah 15% dari luas tanah dan bangunan dikalikan nilai pasar. Sementara untuk tanaman, kompensasi dihitung berdasarkan nilai pasar tanaman.

    Hak PLN dalam Penggunaan Lahan

    Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan hak pemegang usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk PLN. Mereka berhak menggunakan sejumlah lokasi untuk menyediakan layanan kelistrikan.

    Salah satu lokasi yang dimaksud adalah tanah. Berikut hak-hak yang dimiliki pemegang izin usaha:

    "Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:"

    • melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
    • melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
    • melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
    • masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
    • menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
    • melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
    • memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

    Namun, dalam pelaksanaannya, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 27 ayat (2).

    "Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan."

    Penyelesaian masalah tanah juga wajib dilakukan sejak awal. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UU yang sama.

    "Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan."

    Perhitungan Kompensasi Pemasangan Tiang Listrik

    Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain. Tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan.

    Pemberian kompensasi ini tanpa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 30 Tahun 2009.

    Penggunaan tanah oleh PLN untuk melaksanakan haknya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Ketenagalistrikan. PLN wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah, bangunan, dan tanaman.

    Ganti rugi hak atas tanah diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung. Termasuk bangunan dan tanaman di atas tanah tersebut.

    Perhitungan kompensasi ini mengikuti Peraturan Pemerintah. Kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu PLN.

    Berikut rumus perhitungan kompensasi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021:

    Kompensasi Rumus Keterangan
    Tanah 15% x Lt x NP Lt = luas tanah di bawah ruang bebas (m²), NP = nilai pasar tanah per m² dari Lembaga Penilai
    Bangunan 15% x Lb x NPb Lb = luas bangunan di bawah ruang bebas (m²), NPb = nilai pasar bangunan per m² dari Lembaga Penilai
    Tanaman Npt Npt = nilai pasar tanaman dari Lembaga Penilai

    Prosedur Pemindahan Tiang Listrik di Depan Rumah

    Meskipun prosedur pemasangan tiang listrik sudah resmi, beberapa warga mungkin merasa keberatan. Pemindahan tiang listrik dapat dilakukan, namun memerlukan prosedur dan biaya tersendiri.

    Mengutip Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, pemindahan tiang listrik membutuhkan sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya biaya yang harus ditanggung pemohon.

    Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Pemindahan Tiang Listrik:

    • Pastikan tiang listrik yang ingin dipindahkan adalah milik PLN.
    • Hubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.
    • Isi Identitas Pelanggan (IDPEL), nomor ponsel, deskripsi, dan unggah foto tiang listrik yang akan dipindahkan.
    • PLN akan memberikan jadwal survei lokasi.
    • Petugas PLN akan melakukan survei untuk estimasi waktu dan biaya pemindahan.
    • Pemohon melakukan pembayaran secara daring melalui Payment Online Bank (POB).
    • PLN akan melaksanakan proses pemindahan tiang listrik sesuai prosedur dan jadwal yang disepakati.

    Demikian aturan PLN memasang tiang listrik di tanah warga, termasuk kompensasi dan prosedur pemindahannya. Informasi ini diharapkan menjawab berbagai pertanyaan terkait hal tersebut.

    Tanya Jawab Seputar Tiang Listrik PLN

    Apakah PLN boleh memasang tiang listrik di tanah warga tanpa izin?

    PLN tidak bisa sembarangan memasang tiang listrik di tanah warga. Meski memiliki hak untuk kepentingan umum, PLN wajib menyelesaikan permasalahan pertanahan terlebih dahulu, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009. Ini termasuk berkoordinasi dengan pemilik tanah dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

    Jika tanah warga dipakai untuk tiang listrik, apa bentuk ganti rugi yang diberikan?

    Penggunaan tanah untuk tiang listrik tidak selalu berarti pelepasan hak tanah. Dalam banyak kasus, pemilik tanah akan menerima pengembalian berupa sejumlah uang atau kompensasi, bukan ganti rugi penuh. Hal ini karena tanah tersebut hanya digunakan secara tidak langsung untuk kepentingan ketenagalistrikan.

    Siapa yang bertanggung jawab membayar kompensasi kepada pemilik tanah?

    Seluruh biaya atas penggunaan tanah, bangunan, maupun tanaman menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal ini PLN. Pemilik tanah tidak dikenakan biaya apa pun terkait pemberian kompensasi tersebut.