Tag: Pemprov DKI

  • Gubernur DKI Jakarta Minta Pengawasan Fasilitas Publik Diperkuat

    Gubernur DKI Jakarta Minta Pengawasan Fasilitas Publik Diperkuat

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan fasilitas publik. Hal ini dilakukan guna mencegah maraknya aksi pencurian yang merugikan. Pramono menyoroti kasus pencurian kabel lampu jalan di Jakarta Utara.

    "Kemarin di Jakarta Utara, siang bolong dibongkar kabel yang di bawah jalan," ujar Pramono, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menyampaikan keluhan tersebut saat menanggapi laporan warga mengenai lampu jalan, kabel listrik, dan fasilitas trotoar yang sering rusak atau tidak berfungsi. Pertemuan ini berlangsung dalam acara Townhall meeting di Kawasan M Bloc, Jakarta Selatan.

    Pelaku pencurian, menurut Pramono, beraksi di siang hari. Modus ini digunakan agar pelaku dikira sebagai petugas resmi yang sedang bekerja.

    "Kelihatannya seperti petugas resmi yang sedang membongkar kabel," katanya.

    Tidak hanya kabel, kasus pencurian juga menimpa lampu hias di kawasan Semanggi. Pramono mengungkapkan bahwa lampu di lokasi tersebut sudah tiga kali diganti karena hilang.

    "Teman-teman pasti tidak pernah membayangkan yang namanya Semanggi, itu sekarang kita kasih lampu terangnya beragam. Tahu nggak, itu sudah tiga kali diganti. Ke mana lampu itu? Dicuri," kata Pramono.

    Hal ini terjadi meski kawasan Semanggi sudah dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV.

    Pemicu Pencurian dan Koordinasi Pengawasan

    Pramono mengidentifikasi salah satu pemicu pencurian fasilitas publik adalah adanya saling lempar tanggung jawab antar instansi. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih kuat dan terkoordinasi.

    "Salah satu kelemahan yang ada kadang-kadang saling melempar, ini tugas camat, wali kota, lurah atau sudin. Maka tadi kami putuskan koordinasi di tingkat kelurahan, kecamatan dengan suku dinas terkait, termasuk Satpol PP," jelasnya.

    Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antar pihak untuk menjaga keamanan fasilitas publik.

    Daftar Fasilitas Publik yang Kerap Jadi Sasaran Pencurian

    Pencurian fasilitas umum di Jakarta telah menjadi perhatian serius. Beberapa jenis fasilitas yang sering menjadi korban, antara lain:

    Fasilitas Jenis Pencurian Lokasi Contoh
    Kabel Lampu Jalan Pengambilan kabel bawah tanah Jakarta Utara (Jalan Raya Cilincing)
    Lampu Hias Pencurian unit lampu Kawasan Semanggi
    Paving Block Trotoar Pembongkaran untuk akses kabel Jalan Raya Cilincing

    Kasus Viral Paving Block di Cilincing

    Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan jajaran paving block yang terbongkar di trotoar Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Kerusakan ini diduga kuat akibat ulah maling yang mengambil kabel.

    Dalam video yang beredar pada Senin (26/1), terlihat paving block rusak dan terangkat dari tempat pemasangannya. Kerusakan tersebut sejajar lurus dengan tiang lampu jalan.

    Perekam video menyampaikan bahwa lampu jalan di sekitar lokasi sudah beberapa hari mati. Diduga kuat, pemadaman lampu ini disebabkan oleh kabel yang dicuri, menyebabkan paving block porak-poranda.

    "Untuk kabel yang diambil sudah dilaporkan ke Polres," kata Pramono, Selasa (27/1), saat ditemui di Jakarta Utara.

  • Pemprov Jakarta Terapkan Program Kerja Bakti Rutin Tiap Selasa dan Jumat

    Pemprov Jakarta Terapkan Program Kerja Bakti Rutin Tiap Selasa dan Jumat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindaklanjuti rencana surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pelaksanaan kerja bakti rutin. Program korve tersebut dijadwalkan setiap Selasa dan Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI akan melaksanakan setiap kebijakan pusat yang dinilai positif dan bermanfaat. Termasuk edaran tentang kerja bakti tersebut.

    Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung program bersih-bersih ini. "Untuk korve tadi juga diingatkan Pak Wagub dan kita pasti akan menindaklanjuti. Pokoknya hal yang baik dari pemerintah pusat pasti kita akan jalankan," kata Pramono usai rapat pimpinan (rapim) paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Meskipun Jakarta telah memiliki sistem infrastruktur dan tata kelola yang relatif baik, kerja bakti tetap dianggap krusial. Kegiatan ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membangun kedisiplinan bersama.

    Inisiatif Kemendagri

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah. SE ini menginstruksikan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan olahraga setiap hari Selasa dan Jumat.

    Kegiatan bersih-bersih akan dilakukan serentak di seluruh lingkungan kantor pemda hingga daerah. "Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya," kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Wujudkan Lingkungan ASRI

    Tito berharap bersih-bersih serentak ini tidak hanya terbatas pada lingkungan pemprov. Namun juga mencakup seluruh dinas, kecamatan, hingga desa. Inisiatif ini merupakan upaya mewujudkan lingkungan ASRI (aman, sehat, resik, dan indah).

    "Jadi ada korve serentak, mulai provinsi, dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik," ujarnya.

    Berikut adalah jadwal pelaksanaan kerja bakti rutin:

    Hari Kegiatan Utama Lingkungan Pelaksanaan
    Selasa Olahraga & Korve Kantor Pemda, Lingkungan Daerah
    Jumat Olahraga & Korve Kantor Pemda, Lingkungan Daerah
  • BGN Gandeng Pemprov DKI Jakarta Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Gandeng Pemprov DKI Jakarta Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BGN dan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan sinergi program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar pelaksanaan MBG berjalan stabil, terutama dari sisi pasokan bahan pangan.

    "Baru saja kita menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menindaklanjuti beberapa hal sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Pramono seusai penandatanganan bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Warga diimbau tidak perlu khawatir soal potensi kelangkaan pangan. Hal itu karena kebutuhan besar program MBG, sebab BUMD DKI telah berpengalaman menjaga stabilitas pasokan dan harga.

    "Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena memang BUMD di Jakarta sudah mempunyai pengalaman yang panjang dan luar biasa. Jumlah konsumsinya kan relatif tidak mengalami kenaikan yang banyak," ungkapnya.

    Pramono menilai kerja sama ini justru memberi keuntungan bagi BUMD. Keuntungan ini berupa kepastian pembelian dalam jumlah terukur. Mekanisme detail pengadaan nantinya akan dijelaskan oleh tiap BUMD terkait.

    BGN dan Pemprov DKI juga akan mengatur strategi pasokan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan. Hal itu termasuk mengendalikan jenis komoditas yang dibeli program MBG agar tidak mengganggu kebutuhan pasar umum.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan pelibatan BUMD DKI Jakarta adalah poin penting. Hal ini untuk mendukung pasokan dan pembiayaan kebutuhan program MBG seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    "Dengan akan bertambahnya SPPG yang beroperasi di Jakarta, saya kira isu rantai pasok akan menjadi sangat menarik. Salah satu poin di dalam kesepahaman itu adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan.

    Berikut adalah beberapa strategi yang telah disiapkan untuk memastikan kelancaran rantai pasok program MBG:

    Strategi Keterangan
    Pelibatan BUMD DKI Mendukung pasokan dan pembiayaan.
    Pengaturan Pasokan Menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
    Pengendalian Komoditas Mencegah gangguan pasar umum.

    Dadan memaparkan target pembangunan SPPG di Jakarta mencapai 804 unit. Saat ini sudah ada 475 SPPG yang beroperasi, sekitar 60 persen dari target, serta 566 unit dalam tahap persiapan.

    Ia optimistis target tersebut segera tercapai karena dukungan infrastruktur di Jakarta.

    "Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," imbuhnya.